<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Presiden-hadiri-penyerahan-uang-hasil-korupsi-CPO-Dery-Ridwansah-7JPG-2884634901.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto diklaim berhasil mencegah kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun selama satu tahun masa kepemimpinannya.&nbsp; Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan berbagai langkah efisiensi, penegakan hukum, dan pembenahan tata kelola sumber daya alam menjadi kunci keberhasilan tersebut.&nbsp; Berikut lima langkah besar yang dilakukan pemerintahan Prabowo. <h2>1. Efisiensi Anggaran di Hari Pertama</h2> Hariqo menyebut, sejak hari pertama menjabat, Prabowo langsung melakukan efisiensi besar-besaran pada anggaran negara. "Pada hari pertama menjadi Presiden, salah satu yang dilakukan adalah melaksanakan efisiensi anggaran. Penghematan dulu. Jadi anggaran-anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi, itu diefisiensi," ujarnya saat mengunjungi JawaPos di Jakarta, Senin (20/10). Dari langkah itu, pemerintah disebut berhasil menghemat Rp300 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program masyarakat. <h2>2. Rebut Kembali 5 Juta Hektare Lahan Sawit Negara</h2> Langkah besar berikutnya adalah penertiban lahan sawit milik negara yang disalahgunakan. "Lahan negara seluas 5 juta hektare digunakan untuk menanam sawit. Ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo, ini langsung ditindak. Dari 5 juta hektare yang dilaporkan, sebanyak 4 juta hektare sudah disita kembali oleh negara," ungkap Hariqo. Prabowo disebut tegas dan tak peduli siapa pun yang berada di balik penyalahgunaan lahan tersebut. "Saya tidak peduli mau ada backing-nya mantan jenderal, mau ada backing-nya mantan polisi, juga saya tidak peduli," kata Hariqo menirukan ucapan Prabowo. <h2>3. Berantas Tambang Ilegal di Bangka Belitung</h2> Presiden Prabowo bahkan turun langsung ke lapangan untuk menindak tambang ilegal di Bangka Belitung. "Presiden datang langsung ke Bangka Belitung, mengawasi bagaimana aparat penegak hukum bekerja. Di situ ada sekitar seribu tambang ilegal, kemudian ada pengembalian smelter. Itu juga ditindak," ujar Hariqo. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membersihkan praktik ilegal yang sudah bertahun-tahun merugikan negara. <h2>4. Bongkar Mafia Migas yang Tak Tersentuh Hukum</h2> Selain tambang, tata kelola minyak dan gas (migas) juga dibenahi. Pemerintah kini menindak tegas para pelaku mafia migas yang selama ini sulit dijangkau hukum. Nama besar Muhammad Riza Chalid disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. "Ada satu nama yang selama ini dianggap orang tidak tersentuh oleh hukum, sekarang sudah menjadi tersangka. Anaknya juga menjadi tersangka. Rumahnya disita, asetnya disita," tegasnya. <h2>5. Bangun Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045</h2> Hariqo menegaskan bahwa langkah-langkah tegas ini merupakan bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045. "Kita itu kan ada perencanaannya. Dari 2025 ke 2045 menuju Indonesia Emas. Artinya sekarang, 20 Oktober 2025, 20 tahun lagi 20 Oktober 2045. Nah, setahun pertama ini kita membangun fondasi,/ ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, tengah memulai fase penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo Subianto berhasil mencegah kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun dengan lima langkah besar.

5 Langkah Prabowo Selamatkan Kebocoran Rp 1.000 Triliun Uang Negara dalam Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Sidang-kabinet-paripurna-setahun-Prabowo-Gibran-4-3715453384.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto mengklaim berhasil mencegah kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun selama satu tahun masa kepemimpinannya. Lalu, dari mana angka fantastis itu berasal? Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo sejak dilantik. Pasalnya, dalam dua dekade terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani lebih dari 1.809 kasus korupsi di Indonesia. "Itu belum termasuk kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian," ujar Hariqo saat berkunjung ke kantor JawaPos, Senin (21/10). Menurut Hariqo, praktik korupsi di era reformasi justru semakin meluas. Terjadi baik di pemerintah daerah (pemda) hingga pemerintah pusat (pempus). "Saya bukan ahli pemberantasan korupsi, cuma ada profesor, ada doktor yang mengatakan kalau di zaman Orde Baru korupsi itu agak terpusat. Tetapi setelah reformasi selama 25 tahun ini, terjadi pemerataan korupsi," katanya. <h2>Efisiensi Anggaran Jadi Langkah Pertama</h2> Hariqo merinci bahwa perhitungan penghematan Rp1.000 triliun berasal dari berbagai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. "Pada hari pertama menjadi Presiden, salah satu yang dilakukan adalah melaksanakan efisiensi anggaran. Penghematan dulu. Jadi anggaran-anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi, itu diefisiensi," jelasnya. Dari kebijakan tersebut, pemerintah diklaim berhasil menghemat sekitar Rp300 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai program masyarakat. <h2>Pulihkan Aset Negara: 5 Juta Hektare Lahan Sawit Kembali ke Negara</h2> Salah satu langkah besar di era Prabowo adalah pengambilalihan lahan sawit milik negara yang disalahgunakan. "Lahan negara seluas 5 juta hektare digunakan untuk menanam sawit. Ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo, ini langsung ditindak. Dari 5 juta hektare yang dilaporkan, sebanyak 4 juta hektare sudah disita kembali oleh negara," ujar Hariqo. Prabowo pun disebut tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. "Saya tidak peduli mau ada backing-nya mantan jenderal, mau ada backing-nya mantan polisi, juga saya tidak peduli," kata Hariqo menirukan ucapan Prabowo. <h2>Tata Kelola Tambang dan Minyak Mulai Dibersihkan</h2> Selain lahan sawit, Presiden Prabowo juga turun langsung menindak praktik tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung, yang jumlahnya diperkirakan mencapai seribu titik dan sudah berlangsung puluhan tahun. "Presiden datang langsung ke Bangka Belitung, mengawasi bagaimana aparat penegak hukum bekerja. Di situ ada sekitar seribu tambang ilegal, kemudian ada pengembalian smelter. Itu juga ditindak," terang Hariqo. Tata kelola minyak dan gas (migas) pun kini tengah dibenahi. Pemerintah mulai menindak tegas para pelaku mafia migas. Salah satu nama besar yang sebelumnya &ldquo;tak tersentuh hukum&rdquo;, Muhammad Riza Chalid, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. "Ada satu nama yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh hukum, sekarang sudah menjadi tersangka. Anaknya juga menjadi tersangka. Rumahnya disita, asetnya disita,," tegasnya. <h2>Bangun Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045</h2> Hariqo menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan fase penting dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045. "Kita itu kan ada perencanaannya. Dari 2025 ke 2045 menuju Indonesia Emas. Artinya sekarang, 20 Oktober 2025, 20 tahun lagi 20 Oktober 2045. Nah, setahun pertama ini kita membangun fondasi," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim berhasil mencegah kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun.

Setahun Pimpin Indonesia, Prabowo Diklaim Cegah Kebocoran Anggaran Rp 1.000 Triliun, Dari Mana Perhitungannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jokowi-Prabowo-Raka.jpg" alt="SESUAI KOMPETENSI: Prabowo Subianto menerima SK sebagai menteri pertahanan dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SESUAI KOMPETENSI: Prabowo Subianto menerima SK sebagai menteri pertahanan dari Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi anggaran cukup tinggi dalam APBN 2020. Anggaran Kemenhan mencapai Rp 127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menerintahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tidak ada kebocoran dan penyimpangan anggaran.  Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Prabowo berjanji akan mencari celah kebocoran anggaran. Ia berkomitmen tidak akan ada kebocoran anggaran.  “Kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak,” kata Prabowo di kompek Istana, Jakarta.  “Jadi terus-menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, ‘mark up-mark up’ yang tidak masuk akal sedang kita berusaha,” tambah Prabowo.  Namun, Prabowo tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan ia prioritaskan untuk diteliti. Ia akan mengkaji dan melakukan efisiensi, penghematan, dan daya guna. “Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik,” tambah Prabowo.  Untuk meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.  Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp 4,16 triliun, dan matra udara Rp 2,11 triliun. “Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh,” ungkap Prabowo.

Jokowi Perintahkan Prabowo: Jangan Ada Kebocoran Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-kebocoran-rp-11-ribu-t-fahri-hamzah-sebut-jokowi-blunder-lagi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat suara mengenai polemik potensi kebocoran uang Rp 11.000 triliun yang diungkapkan oleh Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Baginya, petahana Joko Widodo (Jokowi) telah kembali berbuat blunder dengan meminta pembuktian dari data itu. Sebab data tersebut ada, dan bersumber dari pemerintah. Menurut Fahri, Prabowo telah begitu mendalam mengetahui informasi ini. Bahkan sudah ditulisnya dalam buku berjudul Paradoks Indonesia. Ia lantas menyoroti orang-orang yang bekerja untuk Presiden, seolah tidak bisa memberikam informasi yang akurat kepada pemimpinnya. "Kasihan Pak Jokowi ini karena kayaknya orang-orang di sekitarnya enggak mem-brief (memberi masukan) dia komprehensif," kata Fahri di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/2). Dikatakan Fahri, kebocoran uang harus dimaknai dalam termonilogi ekonomi. Modus pelariannya pun banyak, termasuk larinya sumber daya. Seperti, penjualan hasil bumi yang ada di perut bumi, kerak bumi menurut Fahri juga ada yang keuntungannya di bawa ke luar negeri. "Sementara tax amnesty kan gagal bisa dibilang mengembalikan itu semua. Kembalinya cuma sedikit. Yang bayar cuma 142 T. Sisanya enggak ada. Nah, bocornya masih bocor," sambungnya. Dari polemik ini, Jokowi dianggap dirugikan oleh orang-orang di sekitarnya. Pasalnya, bagi masyarakat kalangan menengah, mereka jadi tahu jika petahana telah melakukan blunder. "Saya kira itu merugikan, berkali kali Pak Jokowi dibikin rugi oleh briefing yang salah dari anak buahnya," pungkas Fahri. Sebelumnya, Prabowo menyebut uang WNI yang terparkir di luar negeri diperkirakan mencapai Rp 11.000 triliun. Hal itu disampaikannya saat pidato kebangsaan di acara 'Prabowo Menyapa' di Grand Pacific Hall, Sleman, Jogyakarta, Rabu (27/2). Atas pernyataan itu, Jokowi lantas meminta Prabowi menyampaikan data kebocoran tersbeut. "Ya datanya di ini saja, kalau memang ada data dan ada bukti-bukti mengenai itu, ya disampaikan saja ke pemerintah, akan kita kejar kalau memang ada benar," ujar Jokowi. Namun, belakangan diketahui angka tersebut berasal dari pemerintah sendiri. Yakni pada 2016 lalu, Bambang Brodjonegoro yang saat itu menjabat Menteri Keuangan menyatakan bahwa potensi aset WNI yang disimpan di luar negeri mencapai angka yang disebutkan Prabowo.

Soal Kebocoran Rp 11 Ribu T, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Blunder Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bpjs-defisit-rp-20-triliun-ini-janji-prabowo-jika-terpilih_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan melunasi defisit BPJS sebesar Rp 20 Triliun." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan melunasi defisit BPJS sebesar Rp 20 Triliun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti berbagai masalah yang tengah dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Kritik diungkapkan oleh Prabowo saat menghadiri acara 7 komunitas kesehatan. Ada 550 tenaga medis yang hadir dalam acara itu. Prabowo mengatakan, BPJS mengalami persoalan pembiayaan sehingga berimbas pada pelayanan yang kurang memadai untuk masyarakat. Dia mencatat, defisit yang tengah ditanggung oleh BPJS mencapai Rp 20 triliun. "Kami dapat laporan BPJS kekurangan dana, ada defisit. Kalau tidak salah Rp 20 triliun," kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2). Menurut Prabowo, defisit pembiayaan yang dialami oleh BPJS merupakan masalah kecil. Kuncinya, bangsa Indonesia harus menguasai sumber daya kekayaan bangsanya sendiri. Apalagi, menurutnya, banyak kebocoran anggaran akibat pengelolaan anggaran yang tidak baik. "Saya perhitungkan kebocoran (anggaran) bangsa Indonesia setiap tahun adalah Rp 1.000 triliun lebih. Saya ada datanya. Ini fakta. Kalau saya memimpin pemerintahan, saya anggap Rp 20 triliun itu masalah kecil," tutur dia. Dalam acara tersebut, Prabowo berjanji bakal mengajak duduk bersama para ahli yang terhimpun dari tujuh komunitas kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia.&nbsp; "Saya akan selesaikan masalah kebocoran anggaran kita. Lalu saya akan undang kalian semua ke Istana. Saya akan tanya, kalian butuh berapa triliun? Saya berikan. Karena kesehatan dan pendidikan yang utama bagi rakyat Indonesia," tukasnya. Diketahui, dalam acara tersebut, sebagai undangan sebagai calon presiden dari sejumlah organisasi profesi kesehatan seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (ITAKMI).

BPJS Defisit Rp 20 Triliun, Ini Janji Prabowo Jika Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/upaya-pencegahan-inefisiensi-anggaran-rp-392-triliun-bukan-kebocoran_m_.jpg" alt="ILustrasi Kantor Men PAN/RB Jakarta" width="100%">
<figcaption>ILustrasi Kantor Men PAN/RB Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah pengeluaran anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran. Langkah identifikasi tersebut merupakan upaya memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan terus berulang untuk diperbaiki. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, membantah pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun pada Kementerian PANRB. Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian. Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark-up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome. Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upaya refocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas. Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metode money follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ. "Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh. Pada tahun 2017, kata Yusuf Ateh, upaya berlanjut dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp 41,15 triliun dan lebih memfokuskan untuk hal yang lebih prioritas. Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun rupiah kembali berhasil diefisiensikan. "Kami bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan updgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.

Upaya Pencegahan Inefisiensi Anggaran Rp 392 Triliun Bukan Kebocoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sindiran-keras-nasdem-saat-prabowo-sebut-ada-kebocoran-anggaran-negara_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai ucapan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal anggaran negara bocor hanya retorika semata. Menurutnya, mantan Danjen Koppassus seharusnya bisa lebih bijak dalam melihat porsi anggaran. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu melakukan penyusunan kebijakan APBN dengan memperhatikan prioritas anggaran. Artinya, anggaran yang akan digunakan tersebut harus tepat sasaran. "Kedua adalah soal distribusi dan keadilan anggaran antar wilayah. konsepnya Indonesia Sentris. Jadi mengurangi disparitas antar wilaya maupun perorangan," ujarnya Kepada JawaPos.com, Sabtu (9/2). Ketiga, lanjut Johnny, Presiden Jokowi selalu menerapkan efisiensi anggaran. Menurut dia, anggaran itu harus dikelola dan di tata dengan baik agar efisien. Terakhir, dia menegaskan jika penggunaan anggaran juga harus dipastikan untuk sektor-sektor produktif disamping yang sifatnya untuk perlindungan sosial. "Kalau ditanya soal bocor? emang prinsipnya prioritas anggaran, keadilan anggaran, terus distribusi anggaran yang memadai. Itu yang Pak Jokowi lakukan sekarang," tegasnya. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ini menyindir ucapan Prabowo tersebut. Johnny berpendapatan, kebijakan anggaran Presiden Jokowi sudah mencakup semua hal yang mendasar dan prioritas. "Saya tidak tahu apa lagi yang dipikirkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga. Karena itu sudah mencakup seluruh kebijakan anggaran. Jadi mereka pasti akan berpikir yang sama, jadi mengulang teori yang sama dengan bahasa yang lain," ucapnya. Kendati demikian, Johnny enggan terlalu serius mempermasalahkan ucapan Prabowo. Jika benar ada kebocoran, dirinya mempersilahkan agar Prabowo dan timnya melaporkan kepada pihak yang berwenang. "Kalau Prabowo dan Sandiaga mempunyai data yang valid dan akurat terkait kebocoran anggaran berapapun besarnya laporkan itu di aparat penegak hukum. Supaya ada tindakan hukum. Untuk itu ada kewajiban moral. Itu moral politik Prabowo. Kalau dia tidak menggunakan moral politiknya ya susah. Tetapi, kalau itu tidak didukung oleh data, tidak di dukung oleh data akurat dan valid maka itu tidak lebih dari menambah hoax, fitnah," tandasnya.

Sindiran Keras Nasdem Saat Prabowo Sebut Ada Kebocoran Anggaran Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ferdinand-pernyataan-prabowo-ringankan-tuduhan-ke-jokowi_m_.jpg" alt="Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kebocoran anggaran negara memang tidak bisa dipungkiri." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kebocoran anggaran negara memang tidak bisa dipungkiri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengakui jika memang ada kebocoran anggaran negara. Namun, ia tidak sepakat dengan pernyataan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut kebocorannya mencapai 25 persen. Bagi JK angka tersebut terlalu besar. Menanggapi itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kebocoran anggaran negara memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, dari data yang pernah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 silam menurutnya, angka kebocorannya lebih besar dari yang diungkapkan Prabowo. "Kalau potensi itu kan memang ada. Bahkan 2017 kemarin KPK merilis data bahwa kebocoran anggaran itu bukan 25 persen, tapi sebesar 40 persen," ujar Ferdinand saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (9/2). Pada Maret 2017, KPK menggelar rapat bersama dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dari situ diketahui bahwa ada kebocoran anggaran 20 hingga 40 persen di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). Penyebabnya kala itu diduga karena belum seluruh Pemda menerapkan tata kelola keuangan secara profesional dan transparan. Oleh sebab itu, politikus partai Demokrat itu menegaskan jika yang disampaikan Prabowo bukan hoax. Mantan Danjen Kopassus itu justru meringankan tuduhan kepada Jokowi, karena hanya menyebut kebocoran anggarannya 25 persen, sedangkan menurut KPK 40 persen. "Jadi apa yang disampaikan Prabowo sebetulnya meringankan tuduhan kepada Jokowi," kata Ferdinand. "Jadi kalau Jokowi bilang laporkan-laporkan apa yang perlu dilaporkan? Tidak perlu dilaporkan karena datanya sudah ada di KPK," tandasnya. Diketahui, Wapres JK kemarin, Jumat (9/2) membenarkan bahwa ada kebocoran anggaran negara. Hanya saja angkanya tidak melebihi 25 persen seperti yg diucapkan Prabowo. Kebocoran itu terlihat dari banyaknya kepala daerah yang diciduk KPK. Meski demikian, JK menegaskan jika pemerintahan Jokowi sangat tegas terhadap pelaku korupsi. Hal itu terbukti dari banyaknya kepala daerah yang tak segan diproses secara hukum. Sejauh ini sudah ada 9 Menteri, 120 Bupati, dan 19 Gubernur yang menjadi pasien pesakitan komisi antirasuah. Sebelumnya, Prabowo menyebut jika anggaran negara yang bocor berkisar 25 persen. Atau setara dengan Rp 500 triliun dari total anggaran sekitar Rp 2.000 triliun. Ia lantas berjanji akan memebenahi hal tersebut jika terpilih menjadi Presiden periode 2019-2024. Caranya yakni dengan menaikan upah pegawai pemerintah, sehingga tidak mudah disuap.

Ferdinand: Pernyataan Prabowo Ringankan Tuduhan Ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sandiaga-uno-sarankan-pemerintah-gandeng-negara-tax-haven_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyarankan agar pemerintah menggandeng negara-negara bebas pajak." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyarankan agar pemerintah menggandeng negara-negara bebas pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, ada kebocoran anggaran pemerintah di beberapa sektor. Menurutnya, marakanya kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran. "Pasti ada kebocoran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menemukan Rp 5,3 triliun yang bocor karena kebijakan (pemerintah)," jelas Sandi di Universitas Airlangga, Kamis (7/2). Lalu, bagaimana solusi dari Sandi? Dia berpendapat, penandatanganan Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss adalah langkah tepat. Apalagi, jika Indonesia menandatangani MLA dengan negara-negara bebas pajak (tax haven) selain Swiss. "Saya rasa itu langkah apik dan perlu apresiasi," tuturnya. Selain itu, Sandi juga menyarankan agar semua pembangunan mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Artinya tidak hanya secara fisik berupa infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Termasuk, ketika pemerintah mengelola semua sumber daya alam yang ada.&nbsp; "Orientasi pembangunan ke depan itu yang berpihak kepada rakyat. Pembangunan kembali pada manusianya. Bagaimana sumber daya alam sesuai pasal 33 UUD 45. Yakni untuk kesejahteraan rakyat,"&nbsp;imbuh mantan Wagub DKI Jakarta tersebut. Ditanya soal Presiden Joko Widodo yang menantang dirinya dan Prabowo melapor ke KPK, Sandi tidak memberi jawaban ya atau tidak. Menurutnya, temuan KPK selama ini sudah menjadi bukti adanya kebocoran anggaran. Sandi mengatakan, harusnya mudah bagi pemerintah menelusuri asal kebocoran anggaran. Apalagi banyak hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang menunjukkan indikasi kebocoran anggaran. "It doesn't take rocket science gitu lho. (Menelusuri kebocoran anggaran) itu sangat mudah. Jadi jangan karena tahun politik, lalu nggak ada kebocoran. Ya, ada lah," tegas Sandi. Untuk itu, dia meminta&nbsp;pemerintah untuk mengembalikan uang negara. Sebab dengan upaya pengembalian uang negara, kebocoran anggaran akan teratasi. "Itu (pengembalian uang negara) harus dipastikan. Karena itu adalah salah satu bentuk kebocoran juga," ucap pria berkacamata tersebut.

Sandiaga Uno Sarankan Pemerintah Gandeng Negara Tax Haven

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prabowo-sebut-anggaran-negara-bocor-anak-buah-sri-mulyani-buka-suara_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait anggaran negara yang bocor 25 persen. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti mengatakan, pihaknya mempersilahkan pihak Prabowo untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada anggaran negara yang bocor. "Kalau memang dianggap ada kebocoran anggaran pada Kementerian/Lembaga pelaksana APBN, dapat dilaporkan secara resmi kepada yang berwenang," kata Frans kepada JawaPos.com, Kamis (7/2). Frans menegaskan, Kemenkeu sangat menolak tindakan korupsi di instansinya. Sehingga, pihaknya sebagai pengelola anggaran negara berkomitmen untuk mengoptimalkan uang milik rakyat tersebut. "Kami sangat menentang korupsi, setiap rupiah dalam APBN adalah milik rakyat. Tidak boleh dikhianati sepeserpun," kata dia. Sebelumnya, Prabowo memperkirakan 25 persen anggaran negara bocor. Jenis kebocorannya pun macam-macam. Dia bahkan menyebut telah mencatat dan menghitungnya di sebuah buku. "Saya hitung dan saya sudah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macem-macam," ujar Prabowo saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) ke-20 tahun di Hall Sport Mall kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2). Dia mencontohkan, ada sejumlah proyek yang nilainya tidak sesuai dengan keharusannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menduga ada mark up yang dilakukan pemerintah. "Proyek yang harganya 100 dibilang 150 itu namanya apa? penggelembungan namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga 100 ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus," tuturnya. Prabowo memperkirakan, anggaran yang bocor tersebut mencapai Rp 500 triliun. "Kalau anggaran kita yang sudah sepakati USD 200 miliar, kalau kebooran tadi 25 persen artinya yang hilang...hampir Rp 500 triliun yang bocor," sambungnya. Menurut dia, seharusnya anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat dalam mendukung perekonomian dalam negeri. "Kita bayangkan apa yang bisa dibuat saya bicara dengan pakar industri dengan tadi 50 miliar dollar kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kita bisa ciptakan produk terbaik Indonesia," tuturnya. Oleh karena itu, dirinya optimistis untuk kembali maju sebagai calon presiden presiden periode 2019-2024. Dirinya pun membantah sebagai sosok yang membangun pesimistis. "Kita mampu karena saya yakin kita mampu. Maka saya bersedia maju capres," tandasnya.

Prabowo Sebut Anggaran Negara Bocor, Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebocoran anggaran

Berita Terkini