<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nelayan-soal-cantrang-jokowi-yes-ibu-susi-no_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia. Salah satu perwakilan nelayan, Agus Mulyono, mengungkap keberlanjutan mata pencahariannya gara-gara &lsquo;surat sakti&rsquo; Jokowi. Meski aturan itu telah dicabut sejak satu tahun lalu, namun penggunaan cantrang sempat dilarang hingga dilakukan razia. &ldquo;Alhamdulillah kita (bisa melanjutkan) hidup lagi. Tapi sayang tidak dibarengi dengan perizinan (legalitas), tapi surat sakti bapak (Presiden) itu kan sudah kita copy kita sebar ke teman-teman ini. Pak Presiden sudah boleh, (Jadi) engga ditangkap, sampai sekarang. Alhamdulillah,&rdquo; kata Agus yang berasal dari Lamongan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1). Agus yang juga menjabat sebagai Kepala Desa ini menuturkan, dari dulu mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Selama delapan bulan terakhir ini, ia mengaku sudah mulai ada perubahan. Dimana, ia dan kawan-kawan nelayan lain tidak lagi dirazia saat menangkap ikan memakai cantrang. Dalam kesempatan itu, ia pun meyakinkan kepada Presiden bahwa cantrang tidaklah merusak lingkungan. &ldquo;Belum ada razia, ramah lingkungan kok pak. Dan selama ini teman-teman nelayan sangat bersyukur, pak,&rdquo; kata Agus. Dia pun meminta legalitas penggunaan cantrang kepada Jokowi. Sebab, meski sudah dibolehkan lagi namun izin penggunaan alat tangkap itu belum ada. Dia berharap Presiden bisa segera mengesahkannya. Sehingga ia tidak perlu khawatir lagi jika sewaktu-waktu ada perubahan kebijakan. &ldquo;Walaupun sampai saat ini belum diperbaharui. Tidak apa-apa, selama bapak jadi presiden. Pak Jokowi tetap YES tapi Bu Susi No. terima kasih bapak,&rdquo; pungkas Agus.

Nelayan Soal Cantrang: Jokowi Yes, Ibu Susi No!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-cantrang-ala-menteri-susi-bikin-pabrik-pengolahan-ikan-mati_m_182623.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kebijakan pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat pabrik pengolahan ikan atau Surimi yang ada di Indonesia menjadi mati. Padahal, cantrang menjadi nyawa bagi sebagian nelayan dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Atas dasar itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto meminta agar KKP segera mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. "Surimi yang selalu mengalami penurunan luar biasa. Ini akibat kebijakan di tempat Pak Nilanto, yaitu terkait dengan cantrang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (19/1). Meski mengecam, namun pihaknya tetap mendukung kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/19/182607/soal-kebijakan-susi-ada-nelayan-yang-sudah-lama-menolak-cantrang" target="_blank">pelarangan cantrang</a>. Hanya saja, dirinya meminta kebijakan tersebut agar diselaraskan dengan kebijakan lainnya yang tidak mematikan industri di bawahnya. "Tentu kita pikirkan supaya industri surimi sudah eksis, sudah ada investasi dan beri kontribusi besar juga harus mendapatkan perhatian bersama, untuk sama-sama kita pikirkan bagaimana bahan baku bisa terpenuhi," jelas dia. Selain itu, dirinya juga meminta agar nelayan diberi kebebasan dan kemudahan dalam mengimpor bahan baku. "Satu sisi industri tetap terpenuhi bahan baku. Tentu ini kemudian standar dasn pengawasan jadi penting. Satu sisi lagi, bisa nggak dikasih fleksibilitas misalnya bisa impor bahan baku," tutupnya.

Kebijakan Cantrang Ala Menteri Susi Bikin Pabrik Pengolahan Ikan Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kebijakan-susi-ada-nelayan-yang-sudah-lama-menolak-cantrang_m_182607.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diperbolehkan&nbsp;atau tidak, para nelayan Banyuwangi, Jawa Timur, sudah satu suara soal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/6048/susi-pudjiastuti" target="_blank">Susi Pudjiastuti</a>: menolak cantrang. Bahkan, penolakan itu telah mereka praktikkan dalam satu dekade terakhir.&nbsp; Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Banyuwangi H M. Hasan Basri, para nelayan di daerahnya, terutama di Kecamatan Muncar, menolak cantrang karena merusak habitat di laut "Terumbu karang juga ikut rusak," ungkapnya kepada&nbsp;Jawa Pos Radar Banyuwangi.&nbsp; Dijelaskan, cantrang sebenarnya tidak beda dengan alat tangkap nelayan lainnya, yakni jaring. Hanya pengoperasiannya yang berbeda.&nbsp; Cantrang menggunakan jaring berukuran besar yang diberi semacam pemberat sehingga tenggelam sampai di dasar laut. Selanjutnya, jaring yang diberi tali itu ditarik dengan menggunakan kapal.&nbsp; "Jaring yang diberi beban hingga dasar laut dan ditarik itu merusak habitat laut," ungkapnya.&nbsp; Hasan mengungkapkan, penolakan para nelayan Banyuwangi tersebut merupakan upaya untuk menjaga kelestarian habitat laut dan lingkungan. "Sekarang ikan sudah susah ditangkap, kita harap tidak menambah masalah."&nbsp; Kalaupun nanti pemakaian cantrang kembali diperbolehkan, Hasan berharap nelayan Banyuwangi tak ikut-ikutan. "Selama ini nelayan di Banyuwangi sudah kondusif, tak ada yang pakai cantrang. Kami harap ini bisa terjaga," katanya.&nbsp; Penolakan serupa telah dipraktikkan para nelayan di Kendal, Jawa Tengah. Alasannya sama, menjaga ekosistem laut yang pada muaranya bisa mengakibatkan tangkapan ikan berkurang.&nbsp; Menurut Joko, nelayan di Kelurahan Bandengan, Kendal, dirinya dan rekan-rekan selama ini lebih memilih memanfaatkan jaring penangkap ikan ramah lingkungan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, karena ukurannya kecil, banyak yang dirombak.&nbsp; Selama ini kebanyakan nelayan Kendal menggunakan jaring dengan panjang 17-20 meter. "Sedangkan bantuan dari pemerintah hanya 16 meter sehingga harus disambung," kata Joko kepada&nbsp;Radar Pekalongan&nbsp;(Jawa Pos Group). Joko menambahkan, pemakaian jaring biasa itu kian cocok pada musim tangkapan udang seperti sekarang ini. Nelayan rata-rata mendapat 30 kilogram hingga 50 kilogram dalam sekali melaut. Dengan harga kotor sekitar Rp 800 hingga Rp 1 juta.&nbsp; Ketua DPC HNSI Zaenal Abidin juga memastikan di Kendal tidak ada kapal cantrang. Itu terkait dengan hasil penangkapan ne&Acirc;&shy;layan yang saat ini cukup bagus. "Cuma, cuaca tidak menentu membuat nelayan kadang berangkat karena ombak tinggi harus pulang tanpa hasil," katanya.&nbsp; Sementara itu, di Kotabaru, Kalimantan Selatan, polemik terkait cantrang memunculkan kebingungan di kalangan nelayan setempat. Sebab, mereka menggunakan alat tangkap berbeda meski dengan prinsip kerja yang mirip.&nbsp; Alat itu adalah lampara dasar. Bedanya dengan cantrang hanya pada ukuran. Sebab, di Kotabaru, kapal nelayan rata-rata hanya 1-2 GT (gross tonnage/tonase kotor).&nbsp; "Kalau memang cantrang boleh dipakai, bagaimana dengan lampara dasar? Kami tak ada yang pakai cantrang di sini," kata Samsudin, seorang nelayan di Desa Rampa, Kotabaru, kepada&nbsp;Radar Banjarmasin&nbsp;(Jawa Pos Group).&nbsp; Tomi, nelayan lainnya, menambahkan, jika memang nanti cantrang boleh dipakai, lampara dasar semestinya juga diizinkan. "Tapi, kami menunggu kepastian hukumnya dulu," tuturnya.&nbsp;

Soal Kebijakan Susi, Ada Nelayan Yang Sudah Lama Menolak Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kadin-soal-penenggelaman-kapal-menteri-susi-hanya-buang-buang-uang_m_180543.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan bakal menghentikan penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah tak lagi fokus pada penindakan penangkapan ikan ilegal, tetapi peningkatan produksi ikan tanah air. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengaku pihaknya mendukung upaya pemerintah tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membuang-buang anggaran untuk penenggelaman kapal. "Anggaran penenggelaman kapal itu tahun 2015 sekitar Rp 60 miliar. Akan lebih efektif bila diberikan kepada nelayan untuk budi daya kerja," katanya, di Menara BTPN, Jakarta, Rabu (10/1). Yugi menegaskan, penenggelaman kapal hanya akan mengeluarkan dua kali biaya. Selain itu, penenggelaman kapal juga menghilangkan pendapatan negara jika diberikan ke nelayan. Nelayan akan mengelola dan mendapatkan ikan dari kapal tersebut. Penghasilan nelayan tersebut digunakan untuk membayar pajak perikanan. "Terus di satu sisi, gaji kita dipotong buat bayar pajak dan APBN Rp 9 triliun dikasih ke (Menteri) Susi. Susi bangun lagi kapal, dikasih lagi ke nelayan. Pakai logika saja begitu. Duit kenapa dua kali keluar. Buang-buang duit saja," tegasnya. Lebih lanjut, dia menambahkan saat ini pemerintah hanya fokus untuk mengawasi sektor kelautan. Menurutnya, tiga tahun ini sudah membuat para mafia perikanan takut. "Ya pengawasan dari TNI dan segala macam. Kita selalu bilang ini itu dicuri, tapi kita selalu tidak mau mengawal laut kita. Anggaran angkatan laut juga terbatas. Untuk memangkas anggaran, kita stop penenggelaman kapal. Orang sudah takut dengan negara kita, sekarang kita hanya tinggal mengawasi," pungkasnya.

Kadin Soal Penenggelaman Kapal: Menteri Susi Hanya Buang-buang Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menteri-susi-minta-subsidi-solar-untuk-nelayan-dicabut-ini-alasannya_m_147792.jpeg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengusulkan kebijakan yang bisa dianggap kontroversial. Ketika orang-orang berharap adanya subsidi, Susi malah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mencabut subsidi solar bagi nelayan. Tapi, jangan emosi dulu. Susi mengaku punya alasan logisnya. &nbsp; Menurut bos Susi Air itu, yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini adalah stok solar yang melimpah. Sebab, selama ini nelayan cukup kesulitan mencari bahan bakar untuk kapal mereka. Percuma ada subsidi yang membuat harga solar menjadi lebih murah, tapi sulit dicari. &nbsp; "Padahal, keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana.&nbsp;Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada dimana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (31/7). &nbsp; Dia lantas menceritakan, saat awal-awal menjadi Menteri, dirinya sudah membuat gebrakan dengan menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal di atas 30 GT. Sayangnya, keinginan Susi untuk menghilangkan subsidi bagi kapal di bawah 30 GT tidak terealisasi. &nbsp; Untuk itu, Susi akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain langka, harga solar yang mereka bayarkan lebih mahal. "Yang mereka bayarkan justru yang termahal dibanding harga seharusnya," ucapnya. &nbsp; Tidak hanya itu, subsidi solar yang diberikan pemerintah nyatanya tidak tepat sasaran. Industri perikanan besar justru menikmatinya. Bukan para nelayan yang sehari-harinya ke laut untuk menangkap ikan. &nbsp; "Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi. Jadi kita selalu dukung Pertamina pak, karena Pertamina yang kuat, sehat, itu jadi partner untuk kembangkan wilayah SKPT kita," pungkasnya.

Menteri Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Ini Alasannya