<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/JKT_Target-Pembangunan-Tol-Japek-II-Selatan_Salman-Toyibi-6JPG-4227696149.jpg" alt="Suasana pembagunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Simpang Susun Setu di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana pembagunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Simpang Susun Setu di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten memerlukan acuan dalam membuat kebijakan strategis. Terutama untuk kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.&nbsp; Panduan itu dirancang oleh PT Surveyor Indonesia (PTSI), yaitu Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sebuah gerakan nasional untuk memperkuat pengukuran dan percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah.&nbsp; &ldquo;I-SIM menjadi wujud nyata komitmen kami untuk memperkuat peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai target SDGs. Sebagai guardian of assurance, PTSI memastikan setiap proses pengukuran dilakukan secara objektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,&rdquo; ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna kepada wartawan pada Jumat (3/10).&nbsp; Hasil I-SIM itu nantinya menjadi bagian acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016647824/pengamat-transportasi-kritisi-pembangunan-mrt-ke-banten-jawa-terus-kasihan-luar-jawa">Pengamat Transportasi Kritisi Pembangunan MRT ke Banten: Jawa Terus, Kasihan Luar Jawa</a> Untuk diketahui, Kick-off I-SIM 2025 berlangsung pada Rabu (1/10) secara live via Zoom dan YouTube I-SIM Official. Peluncuran I-SIM 2025 menghadirkan sejumlah tokoh kunci, antara lain Sandry Pasambuna, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali selaku, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.&nbsp; Sandry Pasambuna menyebut, I-SIM sejak diperkenalkan pada 2022 telah menjangkau lebih dari 170 daerah melalui mekanisme self-assessment, verifikasi, validasi, hingga penetapan Champion Grade. Terdapat dua kategori yang berjalan, yaitu I-SIM for Cities dan I-SIM for Regencies. &nbsp; Untuk kategori kota, sebanyak 74 kota berpartisipasi pada 2022 dan meningkat menjadi 76 kota pada 2024. Sementara itu, untuk kategori kabupaten, tercatat ada 103 kabupaten yang bergabung pada 2023. &nbsp; Tahun ini diproyeksikan partisipasi akan semakin meningkat karena I-SIM 2025 menghadirkan keterlibatan kota dan kabupaten secara bersamaan, sehingga menjanjikan dinamika yang lebih luas dan kolaboratif.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016647814/rencana-pembangunan-mrt-tembus-ke-banten-pengamat-sebut-pemerintah-harus-siapkan-feeder">Rencana Pembangunan MRT Tembus ke Banten, Pengamat Sebut Pemerintah Harus Siapkan Feeder</a> Hasil I-SIM nantinya akan menjadi bagian integral dari SDGs Action Awards 2025, sekaligus acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten memerlukan acuan dalam membuat kebijakan strategis, terutama  untuk pembangunan.

Pemerintah Daerah Perlu Acuan dalam Menyusun Kebijakan Strategis untuk Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/IMG_20230727_183224_1-2732784904.jpg" alt="Peserta Sespimti Dikreg Polri ke-32 didampingi dosen pembimbing berada titik nol Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saat melakukan PKDN di IKN, Kamis (27/7)." width="100%">
<figcaption>Peserta Sespimti Dikreg Polri ke-32 didampingi dosen pembimbing berada titik nol Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, saat melakukan PKDN di IKN, Kamis (27/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Pendidikan Reguler Kepolisian Republik Indonesia (Sespimti Dikreg Polri) minta peserta praktik kerja dalam negeri (PKDN) ke-32 mampu merumuskan konsep kebijakan strategis demi mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. &rdquo;Kami berharap peserta Sespimti Dikreg Polri ke Ibu Kota Nusantara mampu merumuskan konsep kebijakan strategis untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kegiatan kepolisian,&rdquo; kata dosen pembimbing Sespimti Polri Komisaris Besar Polisi Subandriya seperti dilansir dari Antara. Subandriya mengatakan pimpinan Polri masa depan dan komponen lain anak bangsa harus mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara. Berlatar dukungan penuh terhadap pembangunan ibu kota baru itu, tujuh calon jenderal peserta Sespimti Dikreg Polri berkunjung dan melihat langsung Kota Nusantara di Penajam Paser Utara. IKN Nusantara dari hasil kajian menyangkut strategi, teritorial, dan kajian nasional, lanjut Subandriya, menjadi fokus Tanah Air yang dipersiapkan untuk terlaksana dan terwujud. Praktik kerja&nbsp;Sespimti Dikreg Polri merupakan upaya dukungan lembaga pendidikan Polri terhadap peserta karena memadukan pendidikan teori dan realitas di lapangan. Sebagai hasil praktik kerja, Subandriya menjelaskan, para peserta Sespimti Dikreg Polri diminta mengidentifikasi dan merumuskan upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi saat praktik. Panitia koordinator PKDN Komisaris Polisi Bergas Hartoko mengatakan, para peserta Sespimti Dikreg Polri mengunjungi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selain melakukan kunjungan ke IKN Nusantara. Peserta juga menemui warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat, di Provinsi Kalimantan Timur.

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Pendidikan Reguler Polri minta peserta praktik kerja dalam negeri merumuskan konsep kebijakan strategis IKN

Sespimti Polri Minta Peserta Rumuskan Kebijakan Dukung IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210211-WA0065.jpg" alt="Whisnu Sakti Buana saat dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Wali Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Whisnu Sakti Buana saat dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Wali Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai Wali Kota Surabaya. Dia menggantikan Wali Kota Surabaya sebelumnya, Tri Rismaharini yang diangkat menjadi menteri sosial.  Whisnu sendiri akan menjabat wali kota untuk waktu yang sangat singkat hingga Rabu (17/2). Dalam masa jabatan yang hanya hitungan hari itu, Whisnu menyebut akan melakukan refocusing dana kampung tangguh.  ”Yang paling disegerakan adalah bagaimana ekonomi tetap jalan, UMKM bisa dibangkitkan kembali. Dengan PPKM mikro ini justru ada kesempatan untuk bergerak,” ujar Whisnu usai dilantik pada Kamis (11/2) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Atas peristiwa tersebut, pengamat politik dari UINSA Surabaya Andri Arianto melihat, hal itu baru terjadi pertama kali dalam sejarah perpolitikan nasional.  ”Sejauh yang saya tahu, baru kali ini ada wali kota definitif yang menjabat hanya lima hari,” tutur Andri ketika dihubungi pada Kamis (11/2) malam.  Terlebih lagi, pada akhir masa jabatan Whisnu, Rabu (17/2), Surabaya belum memiliki calon kepala daerah yang siap ditetapkan. Sebab, dalam pilkada sebelumnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin dan Mujiaman menggugat Paslon nomor urut satu, Eri Cahyadi dan Armuji.  Gugatan dilayangkan karena Machfud-Mujiaman menduga ada kecurangan terstruktur sistematis dan masif di masa kampanye.  ”Gugatan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini masih belum memutuskan apakah hakim mengabulkannya,” ujar Andri.  Sehingga, kata dia, bila gugatan dari MK belum ada kejelasan hingga 17 Februari, jabatan wali kota akan diisi Sekda Kota Surabaya. ”Peristiwa ini yang pertama seingat saya,” kata Andri.  Namun Andri juga mengapresiasi fokus Whisnu selama menjabat. Pilihan untuk memfokuskan pendanaan kampung tangguh sangat baik.  ”Memang harus mengutamakan penanganan Covid-19. Mengutamakan kampung tangguh cukup baik,” tutur Andri.  Hanya saja, menurut Andri, Whisnu harus tetap memperhatikan tugas pokok jabatan definitif wali kota.  ”Ada kejelasan soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan,” kata Andri.  Perubahan itu, lanjut dia, dikhawatirkan akan memberatkan tugas wali kota berikutnya. Sehingga Andri berharap tidak ada kebijakan strategis yang diambil.  ”Nanti kalau ada perubahan lagi kan jadi hal yang nggak efektif,” ucap Andri.  Andri juga menyayangkan keputusan pinjam pakai Mes Karanggayam dengan Persebaya yang dilakukan akhir Januari. Sebab, dari durasi waktu jabatan, pengambilan kebijakan tersebut butuh persiapan dan diskusi dengan berbagai pihak. Salah satunya, kedua calon kepala daerah.  ”Alangkah baiknya diskusi dengan calon wali kota terpilih. Namun, karena ada sengketa, saya rasa bisa bicara dengan kedua paslon. Jauh lebih bisa menjelaskan supaya lebih memudahkan ke depannya,” kata Andri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z_uTof-lrdQ

Masa Jabatan 5 Hari, Whisnu Diminta Tak Ubah Kebijakan Strategis