<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Aksi-Damai-Masyarakat-Adat-Dery-Ridwansah-4-2386212422.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat adat minta penyelesaian konflik agraria. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat adat minta penyelesaian konflik agraria. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai konflik antara desa dan kawasan hutan yang terus terjadi di berbagai daerah bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum masyarakat, melainkan oleh kekeliruan lama dalam cara negara mengelola dan memandang ruang. &ldquo;Selama ini negara terlalu mendahulukan garis di peta dibandingkan kehidupan nyata yang sudah lama tumbuh di atas tanah. Dari situlah konflik desa dan kawasan hutan bermula,&rdquo; kata Azis kepada wartawan, Selasa (9/2). Menurut Azis, penetapan kawasan hutan sejak masa kolonial dilakukan melalui register-register kehutanan yang memandang ruang sebagai objek administrasi semata. Ia mencontohkan, Register Air Laye tahun 1937 yang menunjukkan bagaimana kawasan hutan ditetapkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri dan sebelum desa-desa modern diakui secara administratif. &ldquo;Masalahnya, pola kolonial ini tidak benar-benar diputus setelah kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sebenarnya sudah membuka jalan dengan menjadikan tanah sebagai alat keadilan sosial, tetapi arah itu tidak pernah menjadi arus utama kebijakan,&rdquo; jelasnya. Sebaliknya, kebijakan kehutanan terus berjalan melalui Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan penunjukan kawasan yang luas dan cepat, tanpa diimbangi tata batas lapangan dan verifikasi sosial yang memadai. Ketimpangan tersebut semakin mengeras ketika negara menyusun Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada dekade 1980-an. &ldquo;TGHK memang disepakati lintas instansi, tetapi tetap berangkat dari asumsi bahwa ruang bisa diatur dari atas. Desa bukan titik awal, melainkan variabel yang harus menyesuaikan,&rdquo; ucap Azis. Akibatnya, sejak saat itu berjalan dua rezim ruang hidup yang tidak pernah benar-benar bertemu, yakni administrasi desa dan kawasan hutan. Keduanya sama-sama membagi wilayah Indonesia secara menyeluruh, namun dengan logika dan waktu yang berbeda. Dalam kondisi ini, konflik menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan. Menurutnya, dari 83.462 desa di Indonesia, sebanyak 36.095 desa berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan. Bahkan, 7.308 desa tercatat memiliki permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang secara spasial berada di dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 177 ribu hektare. &ldquo;Angka-angka ini harus dibaca jujur. Ini bukan cerita tentang desa menyerobot hutan, tetapi tentang desa yang sudah lama hidup ketika negara belum selesai mengatur ruangnya sendiri,&rdquo; tegas Azis. Ia menambahkan, rumah warga, jalan desa, sekolah, tempat ibadah, hingga kantor pemerintahan berdiri bukan sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai kebutuhan hidup. Persoalan serupa juga tampak jelas dalam program transmigrasi. Negara memindahkan warganya demi pemerataan pembangunan, tetapi tidak selalu memastikan status kawasan sebelum penempatan dilakukan. Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan bahwa dari usulan pelepasan kawasan hutan seluas 48.650 hektare, sekitar 16.989 hektare lokasi transmigrasi masih berada dalam kawasan hutan, dengan lebih dari 17 ribu bidang tanah transmigran yang belum dapat diterbitkan haknya. &ldquo;Dalam konteks ini, konflik agraria bukan akibat ketidaktaatan warga, melainkan akibat kelalaian kebijakan negara itu sendiri,&rdquo; ujarnya. Azis menilai kesadaran atas kegagalan tersebut melahirkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak dipahami semata sebagai proyek teknis sinkronisasi data. &ldquo;One Map Policy adalah upaya negara mengoreksi cara pandangnya terhadap ruang. Peta yang akurat penting, tetapi tanpa keberanian politik dan kepemimpinan lintas sektor, konflik tidak akan selesai,&rdquo; urainya. Ia menegaskan, penyelesaian desa dalam kawasan hutan tidak bisa dibebankan pada satu kementerian sektoral. Meski Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan perubahan status kawasan, kepemimpinan kebijakan harus dijalankan secara konsisten dan lintas sektor. &ldquo;Kalau tidak, Kebijakan Satu Peta hanya akan menjadi kesepakatan teknis yang rapi, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh tanah dan kehidupan masyarakat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

penetapan kawasan hutan sejak masa kolonial dilakukan melalui register-register kehutanan yang memandang ruang sebagai objek administrasi

Komisi II DPR Dorong Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Cegah Konflik Agraria yang Terus Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permudah-perizinan-pemerintah-integrasikan-oss-dan-one-map-policy_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Pekan ini pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengungkapkan, sistem itu nantinya akan diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS). Harapannya, menekan masalah tumpang tindih dalam perizinan. "Ke depan kalau OSS bisa terconnect oleh one map policy, peluang tumpang tindih sudah jauh berkurang. Kalau (izin) di reject kita juga sudah tau duluan, enggak belakangan," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Kebijakan satu peta itu sendiri rencananya akan diterapkan pada awal 2019 mendatang. Dengan begitu, pihaknya juga bisa segera mengimplementasikan integrasi OSS dengan kebijakan satu peta.&nbsp;&nbsp; "Mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan. Buka izin tata ruang dan lainnya bisa kita lihat," kata dia. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas layanan perizinan ini diharapkan bisa membuat Indonesia semakin bergairah bagi investor. "Salah satu hambatan investasi adalah perizinan. Survei Bank dunia mengatakan demikian. Jadi hal ini harus ditingkatkan," tandasnya.

Permudah Perizinan, Pemerintah Integrasikan OSS dan One Map Policy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/npc-gelar-kejurnas-persiapkan-atlet-untuk-ajang-apg_m_.jpg" alt="Presiden NPC Indonesia Senny Marbun (kiri) memberikan keterangan terkait Kejurnas, di kantor NPC Indonesia di Jalan Ir Sutami, Solo, Rabu (12/12)." width="100%">
<figcaption>Presiden NPC Indonesia Senny Marbun (kiri) memberikan keterangan terkait Kejurnas, di kantor NPC Indonesia di Jalan Ir Sutami, Solo, Rabu (12/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- National Paralympic Committe (NPC) Indonesia mengadakan kejuaraan nasional (Kejurnas) untuk lima cabang olahraga, yakni bulu tangkis, panahan, tenis kursi, voli duduk dan goalball. Sedikitnya ada 156 atlet yang akan bertarung dalam Kejurnas tersebut. Event&nbsp;olahraga itu akan dumulai besok (13/12) hingga&nbsp;Minggu mendatang (16/12). Presiden NPC Indonesia Senny Marbun mengungkapkan, Kejurnas kali ini salah satunya bertujuan untuk pencarian bibit unggul&nbsp;&nbsp;yang akan bertanding dalam Asean Para Games (APG) 2019. APG sendiri akan dihelat di Filipina. "Hanya ada lima cabor yang akan dipertandingkan dalam Kejurnas kali ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari bibit baru guna persiapan pada kejuaraan lain. Salah satunya di Filipina mendatang," terang Senny kepada JawaPos.com, Rabu (12/12). Kejurnas akan diikuti sebanyak 156 atlet dari 17 provinsi di Indonesia. Mulai dari Jawa, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat ( NTB) dan juga Provinsi lainnya. Sedangkan untuk jumlah official yang akan terlibat dalam Kejurnas sebanyak 82 orang. "Nanti setelah Kejurnas akan dilakukan Pelatnas pada awal tahun 2019 mendatang. Dan hasil ini akan menjadi acuan dalam pemilihan atlet yang bisa mengikuti Pelatnas," katanya. Akan tetapi, tidak semua atlet yang berhasil keluar sebagai juara bisa masuk ke dalam Pelatnas. Nantinya, untuk pemilihan atlet yang masuk dalam Pelatnas mengikuti standar yang sudah ditentukan. Mengingat, nantinya ada limit yang harus diterapkan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. "Atlet yang tidak punya limit, tidak bisa masuk Pelatnas. Selama ini banyak atlet yang belum mengerti soal itu. Mereka beranggapan kalau sudah jadi juara bisa mengikuti Pelatnas. Belum tentu seperti itu. Kalau tidak memenuhi standar yang diinginkan NPC tidak akan dipanggil," tandasnya.

NPC Gelar Kejurnas, Persiapkan Atlet untuk Ajang APG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-luncurkan-geoportal-kebijakan-satu-peta_m_.jpg" alt="Dengan adanya Kebijakan Satu Peta itu, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.." width="100%">
<figcaption>Dengan adanya Kebijakan Satu Peta itu, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta itu, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. &ldquo;Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan,&rdquo; ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).&nbsp; Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, sebanyak 83 dari total 85 peta tematik (98 persen) dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan Kompilasi dan Integrasi. Artinya, saat ini hanya tinggal 2 (dua) peta tematik yang belum tersedia. Pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan. Kedua, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk penetapannya. &ldquo;Peta-peta tematik hasil integrasi tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun Pemda sejak peluncuran ini,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai.&nbsp; Ke depannya kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019. &ldquo;Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, sebagian besar K/L Walidata dan Pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.&nbsp; Dalam acara ini juga pemerintah menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan Pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta. Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jokowi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-saya-semakin-sadar-di-negara-kita-banyak-tumpang-tindih_m_-scaled.jpg" alt="Jokowi Pantai pabrik Yamaha" width="100%">
<figcaption>Jokowi Pantai pabrik Yamaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Dalam sambutannya, mantan Wali Kota Solo ini mengakui bahwa di wilyah Indonesia masih banyak tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Hal itu yang dirasakannya dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. "Saya semakin tahu, semakin sadar bahwa di negara kita banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan, semakin tau saya. Artinya kita harapkan dengaan kebijakan satu peta ini, tadi saya sampaikan tumpang tindih bisa diselesaikan," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12). Dia mencontohkan, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang tumpang tindih lahannya mencapai 19,3 persen. Bahkan, permasalahan itu juga ikut merembet pada batasan-batasan desa maupun kecamatan yang tak kunjung terselesaikan. "Oleh sebab itu dengan kebijakan satu peta yang hari ini siap. data yang menunjukkan dari 85 ada 83 siap peta tematik. saya mengapresiasi sekali. Kita sudah siapkan lama upaya kebijakan satu peta ini," jelasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.&nbsp;Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai.&nbsp; Ke depannya, kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di 2019. &ldquo;Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,&rdquo; ungkapnya.

Jokowi: Saya Semakin Sadar di Negara Kita Banyak Tumpang Tindih