<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/CG4c63MVfmt7aGm5c88JYnK0eCehp9v6crviTsz7-3227430006.jpg" alt="IPhone 16 Series resmi dijual di Indonesia. (Apple)" width="100%">
<figcaption>IPhone 16 Series resmi dijual di Indonesia. (Apple)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan baru Donald Trump di sektor ekonomi Amerika Serikat (AS) mulai merembet kemana-mana. Penerapan tarif resiprokal membuat beberapa negara, termasuk Indonesia bersiap menghadapi ancaman krisis. Selain ke negara yang terdampak, gejolak juga dialami perusahaan dalam negeri AS. Misalnya, saat Gedung Putih meminta iPhone untuk dikembalikan produksinya hanya di AS, banyak analis Apple dengan tegas menyebut bahwa hal tersebut mustahil. Sebelumnya, melansir Guardian, sekretaris pers, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan selama pengarahan awal pekan lalu bahwa Presiden AS Donald Trump yakin investasi USD 500 miliar yang baru-baru ini diumumkan Apple, serta meningkatnya biaya impor yang dipicu oleh tarif perdagangannya, akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan manufaktur di AS. "Ia yakin kita punya tenaga kerja, kita punya tenaga kerja, kita punya sumber daya untuk melakukannya. Jika Apple tidak yakin AS bisa melakukannya, mereka mungkin tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu," katanya. Trump juga menegaskan kembali klaimnya pada hari Rabu, dengan memposting di jejaring sosial Truth Social miliknya bahwa: "Ini adalah waktu yang tepat untuk memindahkan perusahaan Anda ke AS, seperti yang dilakukan Apple dan banyak perusahaan lain dalam jumlah yang sangat besar. Masalahnya, menurut para ahli, termasuk kepala eksekutif Apple, Tim Cook, dan pendahulunya, mendiang Steve Jobs, adalah bahwa AS tidak memiliki tenaga kerja seperti negara lain tempat sebagian besar produk elektroniknya saat ini diproduksi, seperti Tiongkok, yang memproduksi sekitar 85 persen iPhone, India, dan Vietnam. Mereka mengatakan hal itu akan membuat visi yang disampaikan Howard Lutnick, menteri perdagangan Trump, di acara Face the Nation di CBS pada hari Minggu, tentang Apple dan perusahaan teknologi lainnya, tidak dapat dicapai, dengan memanfaatkan "keahlian dagang Amerika" untuk membuat produknya. "Ingat pasukan jutaan manusia yang memasang sekrup kecil untuk membuat iPhone? Hal semacam itu akan terjadi di Amerika. Ini akan menjadi otomatis dan orang-orang Amerika yang hebat, para ahli perdagangan Amerika, akan memperbaikinya, akan mengerjakannya," kata Lutnick. Namun, Jobs bersikeras sejak 2010 bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi. Axios melaporkan pada hari Selasa bahwa Jobs berkomentar, dalam biografi Walter Isaacson, selama percakapan dengan Barack Obama, bahwa AS kekurangan jumlah personel terlatih yang dibutuhkan perusahaan. Apple memiliki 700.000 pekerja pabrik yang dipekerjakan di Tiongkok, kata Jobs, dan itu karena Apple membutuhkan 30.000 teknisi di lokasi untuk mendukung para pekerja tersebut.&nbsp;"Anda tidak dapat menemukan banyak orang yang dapat dipekerjakan di Amerika," katanya. Baru-baru ini, Cook, yang oleh Trump disebut sebagai "Tim Apple" selama masa jabatan pertamanya, juga bersikap terus terang, Axios melaporkan. Cook mengatakan kepada Fortune pada tahun 2017 bahwa perusahaan seperti perusahaannya mengandalkan negara-negara seperti Tiongkok bukan karena tenaga kerja murah, tetapi karena kualitas karyawan yang terlatih. "Alasannya adalah karena keterampilan dan kuantitas keterampilan di satu lokasi, serta jenis keterampilannya," katanya.

Kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump berpotensi memicu krisis bagi Indonesia dan tantangan bagi Apple di AS.

Gedung Putih Minta Produksi iPhone Dikembalikan ke AS, Para Ahli Sebut Mustahil!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/prabowo-mbg-2117052799.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dalam acara penerbitan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di halaman Istana Kepresidenan. (ist)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dalam acara penerbitan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di halaman Istana Kepresidenan. (ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN lainnya berkomunikasi untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Pasalnya, Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen. Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. "Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4). Ia juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada Minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. "Insya Allah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," sambungnya. Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%. &nbsp; &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin ASEAN bahas respons terhadap tarif AS, solusi terbaik untuk negara anggota.

Kompak Hadapi Trump! Prabowo Bahas Langkah Respons Tarif AS Bersama Pemimpin Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/trump-5-3176176004.jpg" alt="Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Donald Trump. (Brandon Bell/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik atau Reciprocal Tariff sebesar 32 persen terhadap Indonesia telah memicu polemik dan keributan (gegeran). Kapoksi Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan, meski kebijakan ini berpotensi memengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia yang selama ini menikmati surplus USD 18 miliar per tahun, namun belum saatnya mengambil kesimpulan tergesa-gesa mengenai dampak mata uang Rupiah terhadap USD dan pasar modal. "Harus diakui, sedikit banyak tentu akan berpengaruh terhadap Neraca Perdagangan Indonesia yang selama ini menikmati surplus sebesar USD 18 miliar per tahun. Tetapi kita perlu menunggu detail tarif yang dikenakan terhadap masing-masing komoditas Indonesia yang diekspor ke Amerika," kata Harris, Jumat (4/4). Harris mendorong pemerintah, khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah strategis. Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat. Selain itu, perlu dibentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu ini secara mendalam, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia. Bila perlu melibatkan pihak asosiasi perusahaan yang kredibel. "Pengenaan tarif 64 persen terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia adalah batas tertinggi tarif atas barang impor dari Amerika, dan bukan keseluruhan produk Amerika dikenakan tarif 64 persen," tegasnya. "Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan sekedar asumsi semata," sambungnya. Lebih lanjut, Harris meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan kepada publik agar tidak terjadi kepanikan yang berlebihan di pasar uang dan pasar modal. Menurutnya, kebijakan tarif reciprocal ini lebih bersifat alat negosiasi bagi AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka, bukan keputusan permanen. "Keputusan Amerika mengenakan tarif resiprokal bisa dipahami untuk memperbaiki Neraca Perdagangan mereka yang sangat defisit, tetapi hal ini diperkirakan bersifat temporer dan hanya akan digunakan untuk menegosiasikan tarif dagang yang lebih berimbang terhadap mitranya, bukan sebagai keputusan permanen yang akan menyengsarakan rakyat Amerika sendiri pada gilirannya;" papar Harris. Adapun, Trump telah mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar 10 persen pada semua impor ke AS dan bea yang lebih tinggi pada puluhan negara lainnya. Di antara sekutu dekat AS, Jepang menjadi sasaran tarif 24 persen, Korea Selatan (Korsel) 25 persen, Taiwan 32 persen, dan Uni Eropa 20 persen. Sementara Inggris, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, dan sebagian besar negara Amerika Selatan dibebaskan dengan tarif minimal 10 persen. Di sisi lain, enam dari sembilan negara Asia Tenggara yang dicantumkan Trump dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Selain Indonesia, Trump juga mengenakan tarif impor yang tinggi ke Negara Asean lainnya yakni Thailand 36 persen, Vietnam 46 persen hingga Tiongkok dikenakan 34 persen. Trump menyebut kebijakan ini sebagai 'Hari Pembebasan' atau 'Liberation Day' karena banyak negara termasuk para sekutu AS curang terhadap negaranya, terutama dalam masalah perdagangan internasional.

Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam merespons kebijakan tarif impor yang baru diterapkan oleh Donald Trump.

Fraksi PDIP: Pemerintah Perlu Strategi Jitu Hadapi Kenaikan Tarif Impor Donald Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/airlangga-nyepi-1889217062.jpg" alt="Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan program Belanja di Indonesia Aja (BINA), dalam rangka menyambut momentum perayaan Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan program Belanja di Indonesia Aja (BINA), dalam rangka menyambut momentum perayaan Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia langsung menyikapi terkait kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Hal itu dengan dilakukannya pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan negara-negara ASEAN yang sama-sama terkena tarif resiprokal, salah satunya Malaysia. Menko Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I, di kediaman resmi DPM I, pada Kamis (3/4).&nbsp;Selain itu, Airlangga juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya, pada Jumat (4/4). Airlangga menyampaikan, Malaysia&nbsp;selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong&nbsp;penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai&nbsp;tantangan global, termasuk respon atas kebijakan tarif resiprokal AS. "Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama," kata Airlangga, Jumat (4/4). Airlangga menegaskan, posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting. Hal itu bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan ASEAN dan tingkat global. Lebih lanjut, Airlangga menyebut perlu&nbsp;dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN,&nbsp;semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS. Sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS. "Pada saat ekonomi global sedang&nbsp;bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang," tegasnya. Sementara, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. "Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait," ujar Anwar Ibrahim. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.

Indonesia dan Malaysia berkolaborasi untuk menghadapi tarif impor AS, salah satunya tarif resiprokal, serta memperkuat kerja sama ASEAN.

Indonesia Koordinasi dengan Malaysia Sikapi Kenaikan Tarif Impor Dagang AS, Bangun Kekuatan Negara-negara ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/01/btc-diskon-1574615841.jpg" alt="Ilustrasi harga Bitcoin yang sedang turun dan dianggap sebagai diskon. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi harga Bitcoin yang sedang turun dan dianggap sebagai diskon. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan &ldquo;reciprocal tariffs" terhadap mitra dagang AS mengakibatkan melemahnya sejumlah instrumen investasi global. Termasuk juga yang akan terdampak yakni pasar Saham AS dan aset digital cryptocurrency atau kripto. Setelah detail tarif diumumkan, Bitcoin turun ke level USD 83.000, walaupun sempat mengalami kenaikan ke level USD 87.000 saat pengumuman awal. Pasar saham AS juga mengalami tekanan dengan Nasdaq 100 turun 2,3&nbsp;persen dan S&amp;P 500 anjlok 1,7&nbsp;persen pada sesi perdagangan setelah jam kerja pasca detail kebijakan tarif tersebut diumumkan. Kemudian saham teknologi pun mengalami pukulan besar, dengan Tesla (TSLA) dan Palantir (PLTR) turun sekitar 8 persen, Apple (AAPL) turun 7 persen, serta Amazon (AMZN) dan Nvidia (NVDA) masing-masing turun 6 persen. Selain itu, saham perusahaan seperti Nike (NKE) dan Walmart (WMT) juga tertekan dengan penurunan masing-masing 7 persen. Di sisi lain, harga emas melonjak ke rekor baru mendekati USD 3.200 per ounce, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven. Kebijakan tarif ini berpotensi memicu ketegangan perdagangan global, terutama dengan Tiongkok dan Uni Eropa, yang kemungkinan akan merespons dengan langkah serupa. Kebijakan tarif terbaru AS ini mencakup pengenaan tarif sebesar 25&nbsp;persen pada semua mobil impor yang efektif mulai 3 April hari ini, serta tarif umum sebesar 10&nbsp;persen untuk semua barang impor yang mulai berlaku pada 5 April. Selain itu, beberapa negara akan dikenakan tarif khusus yang mulai berlaku pada 9 April, dengan Tiongkok dikenakan tarif sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, Korea Selatan 25 persen, Uni Eropa 20 persen, dan Swiss 31 persen. Trump menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ekonomi AS yang dianggapnya telah dirugikan oleh perdagangan yang tidak adil selama lebih dari 50 tahun. Fahmi Almuttaqin, Analis di Reku, platform investasi mencakup exchange aset digital menilai kebijakan tersebut, apabila benar akan diimplementasikan sepenuhnya, dapat berpotensi kembali memicu kenaikan inflasi dan akan semakin menunda dimulainya kembali tren penurunan suku bunga. "Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian yang ada dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati terhadap instrumen investasi berisiko tinggi seperti aset crypto dan saham yang dapat memberikan tekanan harga lanjutan," jelas Fahmi melalui keterangannya. Akan tetapi terlepas dari itu, dampak sebenarnya dari kebijakan yang akan diambil tersebut sebenarnya belum dapat sepenuhnya dilihat saat ini karena hal itu akan ditentukan oleh perilaku konsumen dan bagaimana sektor bisnis menyikapi peraturan baru tersebut. "Apabila dampak yang akan terjadi lebih mengarah kepada meningkatnya pengangguran dan terjadinya resesi ekonomi, kebijakan pelonggaran seperti dengan menurunkan suku bunga mungkin akan dipertimbangkan oleh The Fed. Selain itu, kebijakan yang ada juga dapat berubah sewaktu-waktu khususnya jika mempertimbangkan rekam jejak Trump sejak dilantik pada Januari lalu, yang banyak disinyalir menggunakan tarif impor sebagai alat negosiasi politik," imbuhnya. Mempertimbangkan aspek-aspek non teknis tersebut, dirinya menilai, koreksi dan tekanan yang terjadi di pasar saat ini di sisi lain dapat dilihat sebagai peluang buy on weakness bagi investor yang memiliki toleransi tinggi terhadap risiko, terlebih tren akumulasi institusi terhadap aset kripto seperti Bitcoin masih terlihat cukup solid dengan perusahaan seperti GameStop yang saat ini memiliki dana segar senilai hampir USD 1,5 miliar yang sebagian kemungkinan akan digunakan untuk mengakuisisi Bitcoin. Sementara untuk investor pemula, strategi seperti dollar cost averaging (DCA) di mana investor mengakumulasi aset secara bertahap setiap periode tertentu seperti misalnya sebulan sekali menjadi opsi yang cukup menarik. "Hal itu dikarenakan sudah relatif cukup terkoreksinya harga aset-aset kripto khususnya altcoin di pasar saat ini serta Saham AS, dan apabila tekanan di pasar berlanjut, investor akan mendapatkan harga rata-rata pembelian yang lebih rendah. Ketika misalnya kemudian kondisi pasar sewaktu-waktu berubah, posisi portofolio investor sudah siap untuk merealisasikan keuntungan dari hasil akumulasi yang dilakukan," lanjutnya. Namun, investor tetap harus cermat dalam memilih aset untuk diakumulasi. Bagi investor yang tidak terlalu agresif, aset-aset dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas terbesar menjadi opsi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Harga Bitcoin hari ini turun akibat kebijakan tarif Trump, analisa tren pasar kripto dan strategi investasi yang tepat.

Tiga Alasan Mengapa Kebijakan Tarif Trump Mempengaruhi Harga Bitcoin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/trump-2-1139189399.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Michael M. Santiago/Getty Images)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Michael M. Santiago/Getty Images)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akhirnya merespons tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif tersebut terhadap sektor-sektor tertentu dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tak hanya itu, Kemenko Perekonomian juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. "Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya, Jumat (4/4). Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dia mengungkapkan, sejak awal tahun pihaknya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah dalam menghadapi penerapan tarif resiprokal dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Bahkan, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional turut berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.&nbsp; "Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," tukas dia. Sebagai bagian dari negosiasi, Kemenko Perekonomian juga juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).&nbsp; Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," jelas dia. Tak hanya itu, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS. Sebagai informasi, pada 2 April kemarin Presiden AS, Donald Trump, secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara. Tarif resiprokal ini akan berlaku mulai 9 April 2025.&nbsp; Pengenaan tarif resiprokal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

Kemenko Perekonomian merespons tarif resiprokal AS terhadap Indonesia, menyiapkan langkah strategis untuk mitigasi dampak ekonomi.

Kemenko Perekonomian Terus Komunikasi dengan Pemerintah AS sebagai Respons Tarif Resiprokal 32 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/proteksionisme-trump-mulai-terasa-tengah-tahun_m_110962.jpeg" alt="Komoditas yang cukup potensial untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia tahun ini yakni crude palm oil (CPO) dan turunannya." width="100%">
<figcaption>Komoditas yang cukup potensial untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia tahun ini yakni crude palm oil (CPO) dan turunannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) yang dijalankan Presiden Donald J. Trump belum terasa bagi Indonesia pada awal tahun ini. Sepanjang Januari lalu, RI masih mencatat surplus perdagangan nonmigas USD 804 juta dengan Negeri Paman Sam. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, kenaikan harga komoditas jauh lebih berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. ''Komoditas kita ini sedang&nbsp;recovery. Jadi, jangan khawatir dengan kebijakan Trump,'' paparnya. Sasmito mengungkapkan, ada beberapa komoditas yang cukup potensial untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia tahun ini. Di antaranya,&nbsp;crude palm oil&nbsp;(CPO) dan turunannya. Menurut dia, produk kelapa sawit masih mungkin dikembangkan untuk produk turunan seperti kosmetik. Upaya itu bakal meningkatkan nilai tambah produk CPO tersebut. Komoditas lain yang juga potensial adalah karet dan produk turunannya. Dia mencontohkan produksi ban yang bisa terdongkrak pertumbuhan jumlah kendaraan. Selain dua komoditas tersebut, batu bara cukup potensial. ''Tapi, batu bara&nbsp;kan&nbsp;tidak bisa diapa-apakan, jadi digali, lalu langsung dikirim,'' ungkapnya. Berdasar data BPS, neraca perdagangan Januari 2017 mencatat surplus cukup besar, yakni USD 1,40 miliar. Surplus tersebut merupakan yang terbanyak sejak tiga tahun terakhir. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, secara&nbsp;full year, tahun lalu ekspor Indonesia ke Tiongkok masih mengalami kenaikan sekitar 14 persen (year-on-year). Namun, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok pada Januari ini menurun sekitar USD 329 juta atau drop 17,52 persen kalau dibandingkan dengan Desember 2016. Menurut Josua, dampak kebijakan proteksionisme Trump belum terlihat pada neraca perdagangan RI Januari ini. Namun, kata Josua, dampak kebijakan perdagangan AS yang menyasar Meksiko dan Tiongkok itu diprediksi terasa pada pertengahan tahun. ''Baru terefleksikan 2-4 bulan mendatang setelah ada keputusan resmi pemerintah AS terkait dengan kenaikan bea impor dari Tiongkok,'' jelasnya kemarin (19/2). Meski begitu, Josua meyakini, dari sisi volume, permintaan komoditas ekspor Indonesia dari Tiongkok diperkirakan masih stabil pada tahun ini. Di sisi lain, dia menyarankan pemerintah mulai mewaspadai banjirnya produk Tiongkok ke Indonesia setelah pemerintah AS resmi menaikkan tarif bea masuk produk Tiongkok. ''Jika tidak diantisipasi, akhirnya mendorong peningkatan defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok ke depannya,'' tuturnya. Sementara itu, Chief Economist di SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menyatakan bahwa kebijakan proteksionisme Trump belum menyasar Indonesia. Tetapi, menurut dia, yang mungkin dirasakan adalah dampak tidak langsung akibat perlambatan ekonomi Tiongkok. ''Kebijakan-kebijakan Trump ini menyasar negara-negara yang dianggap Trump merugikan AS, terutama Tiongkok dan Meksiko. Ini proteksionisme yang selektif. Tapi, akan ada dampak tidak langsung ke Indonesia karena Tiongkok adalah negara tujuan ekspor energi Indonesia,'' terangnya.&nbsp;(ken/c14/sof)

Proteksionisme Trump Mulai Terasa Tengah Tahun