<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/5SOWETCrTiYBMT2RqZcfRRvdNp5TviHtzZYpAxKq-3087833908.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat memastikan Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sah. Surat itu menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut dia, Surat Edaran 4785 itu adalah tindak lanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriyah. Pasalnya, notulensi rapat tersebut memerintahkan agar Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. "Di situ ditegaskan bahwa per 26 November 2025 pukul 00.45, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU. Sebab, Gus Yahya terbaca sudah menerima Surat Pengantar Risalah Rapat Harian Syuriyah sejak 23 November 2025 pukul 00.45,&rdquo; kata Nur Hidayat di Jakarta, Kamis (27/11). Ia menegaskan, jika Gus Yahya memiliki keberatan, ia dapat menempuh jalur Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. "Selama terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam sebagai Pimpinan Tertinggi NU, sampai nanti ditetapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum melalui mekanisme organisasi," tegasnya. Pada hari yang sama, beredar pula Surat Nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani KH Yahya Cholil Staquf dan Wasekjen PBNU H Faisal Saimima. Surat itu menyatakan bahwa Surat Edaran 4785 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan administratif, karena belum dibubuhi stempel digital Peruri dengan QR Code yang valid, juga masih terdapat watermark &ldquo;DRAFT&rdquo;. Dan ketika QR Code dipindai, muncul status &ldquo;TTD Belum Sah&rdquo; sehingga dianggap bukan dokumen resmi PBNU. Nur Hidayat menyebut adanya gangguan serius pada sistem Digdaya. Menurutnya, pada Selasa, 25 November 2025 sekitar pukul 21.22 WIB, staf Syuriyah Khaerun Nusuf menghubungi Faisal Saimima untuk membubuhkan stempel digital pada Surat Edaran 4785 yang telah ditandatangani KH Afifuddin dan KH Ahmad Tajul.&nbsp; Namun, meski Faisal berstatus Super Admin, hak untuk melakukan stamping pada akunnya diketahui sudah dihapus. "Pukul 21.54 WIB saya mengkonfirmasi ke Tim Peruri, menanyakan siapa yang mencabut hak stamping untuk akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net. Jawaban Tim Peruri, kedua akun itu masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel. Dari sini kami menyimpulkan ada aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut," ujar Nur Hidayat. Masalah tak berhenti di situ. Di tengah proses koordinasi pembubuhan stempel, tampilan pratinjau (preview) surat 4785 yang semula normal tiba-tiba berubah menjadi tampilan kode script yang tidak terbaca sama sekali sekitar pukul 22.05 WIB.&nbsp; Kerusakan tampilan ini, lanjut Nur, berlangsung hingga Rabu pagi (26/11), sementara personel Tim PMO Digital Digdaya yang dihubungi tidak merespons. "Setelah berbagai upaya yang kami sebut sebagai pendekatan extraordinary, tampilan pratinjau baru kembali normal pada Rabu pukul 08.56 WIB. Versi tampilan pukul 08.56 itulah yang kemudian beredar dan justru dibantah keabsahannya lewat surat 4786," jelasnya. Nur menegaskan, dari sisi substansi keputusan, Pengurus Besar Syuriyah menyatakan isi Surat Edaran 4785 sah dan sesuai dengan fakta kronologis.&nbsp; Karena itu, ia menilai, klaim dalam surat 4786 yang hanya bertumpu pada prosedur teknis-administratif tanpa memperhitungkan gangguan sistem dan dugaan sabotase, &ldquo;dengan sendirinya cacat dan tidak memiliki basis legitimasi moral&rdquo;. "Jadi, persoalan ini jangan dilihat seolah-olah hanya masalah stempel digital dan watermark. Ada keputusan Syuriyah yang jelas, ada kronologi teknis yang menunjukkan gangguan serius terhadap sistem persuratan. Itu yang kami luruskan,&rdquo; pungkasnya.

Wasekjen PBNU menegaskan keputusan pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketum sah, ada jalur hukum bagi yang keberatan.

Wasekjen PBNU Nur Hidayat: Gus Yahya Bisa Tempuh Majelis Tahkim jika Keberatan Dipecat dari Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/IMG_20240807_182337-3189001736.jpg" alt="Postingan terakhir Andre Taulany bersama sang istri Rien Wartia Trigina di Instagram pada 22 April 2023 silam. (Instagram: andreastaulany)" width="100%">
<figcaption>Postingan terakhir Andre Taulany bersama sang istri Rien Wartia Trigina di Instagram pada 22 April 2023 silam. (Instagram: andreastaulany)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus cerai pasangan Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Putusan hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre. "Perkaranya sudah diputus pada hari ini," kata Juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid MA, saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (11/11). Majelis hakim hanya memutus perceraian saja pada pasangan Andre Taulany dan Erin. Adapun hak asuh anak dan harta Gono gini tidak masuk dalam materi putusan. Menurut Abid, masih ada waktu sekitar 14 hari bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan putusan cerai yang telah dijatuhkan. Jika tidak ada yang keberatan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada upaya hukum, pihak pengadilan akan menetapkan jadwal sidang untuk pembacaan ikrar talak oleh Andre Taulany. Hal ini harus dilakukan supaya cerai talak dinyatakan sah di pengadilan. Sementara itu, Andre Taulany melalui kuasa hukumnya menyampaikan rasa senang sekaligus lega akhirnya perceraian bisa terjadi dengan Erin, setelah beberapa kali sebelumnya sempat gagal di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. "Dia bilang senang, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Putusan ini murni hanya ikrar talak sebagaimana amanah yang diberikan kepada saya," kata Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum Andre Taulany. Dia mengungkapkan, terkait anak, Andre dan Erin memiliki kesepakatan untuk memberikan kebebasan pada ketiga anak mereka untuk tinggal dimana saja mengingat mereka sudah cukup besar. "Selanjutnya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harus diucapkan ikrar talak di depan majelis hakim," papar Fahmi Bachmid. &nbsp;

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai Andre Taulany dan Erin, putusan ini hanya mencakup perceraian saja.

 Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putuskan Andre Taulany Bercerai dengan Erin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_121305-1-52218854.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578,1 miliar, dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. "Kami akan mengajukan eksepsi. Mohon izin akan disampaikan penasihat hukum," kata Tom Lembong usai mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Mendengar pernyataan Tom Lembong, para pendukungnya yang hadir di dalam ruang persidangan lalu bertepuk tangan. Majelis Hakim menanyakan apakah eksepsi itu sudah siap untuk dibacakan. "Sudah siap dibacakan saat ini?," tanya Ketua Mejelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika saat memimpin sidang. "Sudah siap, saat ini," timpal Tom Lembong. Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa pembacaan eksepi dibacakan pada pokok-pokok intinya. "Majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan 4 bulan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini saja, saat ini," tegas Ari Yusuf. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan lantas mengingatkan para pengunjung sidang untuk tidak bertepuk tangan dan menjaga kondusifitas jalannya persidangan. "Mohon pengunjung tetap tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa," imbau Hakim Dennie. Sebelumnya, JPU mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. "Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47," ucap Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan 2016 Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)," lanjut jaksa. Angka Rp 515 miliar yang disebut jaksa itu merupakan jumlah uang yang telah dinikmati oleh 10 orang pengusaha. Mereka di antaranya, Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05&nbsp; yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan&nbsp; INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI. Kedua, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketiga, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keempat, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI. Kelima, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keenam, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketujuh, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI. Kedelapan, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL. Kesembilan, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. Kesepuluh, Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL. Jaksa menyebut, Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 orang di atas tersebut. Persetujuan itu diberikan tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bahkan, dalam persetujuan gula impor kristal mentah itu juga terdapat kemahalan harga. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36. "Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selama periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Jaksa. "Sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar dan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 515.408.740.970,36," imbuhnya. Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/tito-karnavian-2146998347.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PDI Perjuangan mengusulkan Polri kembali ke bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan tegas mengungkapkan penolakannya. &ldquo;Saya keberatan,&rdquo; kata Tito yang ditemui setelah Sidang Kabinet Paripurna (SKB) di Komplek Istana Negara kemarin (2/12). Menurut Tito, Polri sudah ditetapkan di bawah wewenang Presiden. &ldquo;Memang sudah dipisahkan di bawah Presiden. Itu kehendak reformasi,&rdquo; kata mantan kapolri itu. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengusulkan Polri kembali ke bawah Kemendagri. Alasannya adalah dugaan keterlibatan kecurangan dalam Pilkada beberapa waktu lalu. Tidak hanya Tito yang menolak Polri kembali di bawah Kemendagri. Wamendagri Bima Arya pun menyampaikan penolakan senada. &ldquo;Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden,&rdquo; katanya. Dia melanjutkan, jika ada ada perubahan, maka harus mengubah undang-undang. Lebih lanjut, Bima menyatakan perubahan undang-undang agar Polri bisa dibawah Kemendagri harus melalui berbagai kajian. &ldquo;Karena setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian," ujarnya. Karena itu, Bima pun meminta agar usulan tersebut dipertimbangkan masak-masak.&nbsp;

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Polri sudah ditetapkan di bawah wewenang Presiden. Sehingga tidak perlu kembali ke wewenang Kemendagri.

Tolak Usulan Polri Berada di Bawah Kemendagri, Mendagri Tito Karnavian: Saya Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/52270-1-44006535.jpg" alt="Ilustrasi seorang perempuan yang tidak keberatan dianggap kurang menarik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang perempuan yang tidak keberatan dianggap kurang menarik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan standar kecantikan atau penilaian orang lain, tapi justru terlihat begitu nyaman dengan dirinya? Orang-orang seperti ini memiliki daya tarik yang berbeda, bukan karena penampilan fisik semata, melainkan karena mereka memancarkan aura kedamaian dan percaya diri. Ternyata, ada sejumlah kebiasaan yang membuat mereka bisa sampai pada titik itu. Dilansir dari laman Geediting.com pada Selasa (26/11) berikut 8 kebiasaan orang yang berdamai dengan diri sendiri, sehingga tak lagi keberatan dianggap "tidak menarik" menurut standar masyarakat. 1. Merangkul Keunikan Mereka Daripada berusaha menyamai standar kecantikan yang terus berubah, mereka memilih untuk merangkul keunikan yang dimiliki. Setiap orang punya ciri khas yang membedakan, dan mereka memahami bahwa keunikan inilah yang membuat diri mereka spesial. Alih-alih menyembunyikan apa yang dianggap kekurangan, mereka justru menjadikannya kekuatan. 2. Berinvestasi dalam Hubungan yang Sehat Orang yang menerima dirinya apa adanya cenderung fokus pada hubungan yang memberi mereka kenyamanan emosional. Mereka mengutamakan koneksi dengan orang-orang yang mencintai dan menghargai mereka tanpa syarat. Hubungan sehat ini memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan merasa diterima, tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. 3. Mengutamakan Inner Beauty Mereka percaya bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam. Inner beauty, seperti kebaikan hati, empati, dan sikap positif, menjadi fokus utama. Ketimbang menghabiskan energi untuk terlihat sempurna di luar, mereka lebih memilih membangun karakter yang baik. Sikap ini tidak hanya membuat mereka lebih percaya diri, tapi juga menarik bagi orang-orang di sekitarnya. 4. Menerima Perubahan Penerimaan diri termasuk menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Orang-orang ini memahami bahwa tubuh, wajah, atau keadaan hidup tidak akan selalu sama. Alih-alih melawan perubahan, mereka belajar beradaptasi dan fokus pada hal-hal yang bisa mereka kontrol. 5. Melatih Rasa Cinta pada Diri Sendiri Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi egois, tapi lebih kepada memberikan penghargaan atas apa yang sudah dimiliki. Mereka sering meluangkan waktu untuk self-care, baik itu dengan membaca buku, bermeditasi, atau sekadar istirahat tanpa rasa bersalah. Kebiasaan ini membantu mereka menjaga kesehatan mental dan fisik, sekaligus memperkuat rasa penerimaan diri. 6. Menumbuhkan Rasa Syukur Rasa syukur menjadi kunci kebahagiaan mereka. Orang-orang ini tidak menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, mereka fokus pada hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup mereka. Dengan menumbuhkan rasa syukur, mereka bisa merasa cukup dan lebih bahagia dengan diri sendiri. 7. Mengejar Pengembangan Diri Kebiasaan lainnya adalah fokus pada pengembangan diri. Mereka tidak sibuk mencari validasi dari orang lain, melainkan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Entah itu dengan belajar keterampilan baru, mengejar passion, atau memperluas wawasan, mereka selalu punya tujuan yang membuat hidup lebih bermakna. 8. Menentukan Standar Kecantikan Versi Mereka Standar kecantikan masyarakat mungkin terus berubah, tetapi mereka memilih untuk menetapkan standar sendiri. Mereka memahami bahwa kecantikan adalah hal yang subjektif, sehingga tidak perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Dengan cara ini, mereka merasa lebih bebas dan autentik. Orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri memiliki fondasi kuat berupa penerimaan diri. Kebiasaan-kebiasaan ini memungkinkan mereka untuk hidup dengan lebih tenang dan bahagia, tanpa terbebani ekspektasi yang tidak realistis.

Ada beberapa kebiasaan orang yang berdamai dengan diri sendiri, sehingga tak lagi keberatan dianggap "tidak menarik" menurut standar masyara

Orang yang Tak Lagi Keberatan Dianggap Tidak Menarik, Biasanya Punya 8 Kebiasaan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/Angkutan-barang-dilarang-lewat-selama-lebaran-3703438236-1-3837041780.jpg" alt="Situasi arus lalu lintas di Jalan Pantura Tuban pada hari Kamis (4/4) atau sehari sebelum pembatasan angkutan barang diberlakukan./Andreyan/Radar Tuban" width="100%">
<figcaption>Situasi arus lalu lintas di Jalan Pantura Tuban pada hari Kamis (4/4) atau sehari sebelum pembatasan angkutan barang diberlakukan./Andreyan/Radar Tuban</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 unuk lewat jalur mudik pada saat hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN) masih menuai pro dan kontra. Terlebih tak lama lagi akan masuk periode Natal dan Tahun Baru, beberapa bulan kemudian Hari Raya Idul Fitri. Sebab, masih ada pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Dosen Fakultas Manajemen dan Bisnis Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL) Trisakti, Euis Saribanon, meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lebih bijak lagi melihat dampak yang ditimbulkan atas pelarangan ini. Terutama dampak terhadap industri yang bisa mengganggu ekonomi nasional. Dia menyarankan agar pemerintah cukup melakukan pengaturan jalan saja.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Pemerintah harus lebih bijak melihat dampak kerugian yang diakibatkan kebijakan pelarangan yang dibuat pada setiap hari-hari besar keagamaan. Apalagi kebijakan itu masih menimbulkan keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain yang terkait,&rdquo; ujar Euis, Jumat (22/11). Dia mencontohkan, industri-industri yang memiliki pabrik-pabrik harus beroperasi selama 24 jam setiap harinya, pasti akan mengalami kerugian dengan adanya kebijakan pelarangan tersebut. Begitu juga dengan pelaku usaha ekspor impor yang hampir semua menggunakan truk-truk sumbu 3.&nbsp; &ldquo;Distribusi mereka pasti akan terganggu jika dilakukan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi,&rdquo; lanjutnya. Karenanya, dia mengusulkan agar sebelum mengeluarkan kebijakan pelarangan ini, pihak kemenhub harus melihat secara komprehensif, tidak hanya dari satu sisi saja. Sehingga dampak terhadap beberapa sisi lain bisa diantisipasi.&nbsp; &ldquo;Jadi, diperlukan kehati-hatian saat memberlakukan kebijakan pelarangan tersebut. Apalagi kalau sampai itu mengganggu perekonomian nasional kita,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Menurut dia, pelarangan terhadap truk sumbu 3 saat HBKN&nbsp;pasti akan mengganggu distribusi produk barang jadi dari industri. Artinya, barang-barang akan mengalami keterlambatan pengiriman. Apalagi kalau harus mengganti dengan truk unit yang lebih kecil, menurut Euis itu sudah pasti akan menambah biaya bagi pelaku usaha. &ldquo;Supaya tidak rugi, penambahan biaya itu terpaksa harus dibebankan kepada para konsumen. Akibatnya, para konsumen nggak mau lagi beli produknya karena harganya naik. Akibatnya, pabriknya bisa berhenti produksinya dan itu pasti mengganggu penerimaan negara dari industri,&rdquo; tuturnya. Menurut Euis, pelarangan truk sumbu 3 itu tidak menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalan. Malah, dengan penambahan truk-truk kecil untuk menggantikan truk sumbu 3 itu, akan membuat kendaraan di jalan semakin banyak dan membuat kemacetan.&nbsp; &ldquo;Jadi, tidak melulu diganti dengan truk yang lebih kecil itu bisa memperlancar. Justru mengganti dengan yang kecil itu akan menambah banyak armadanya dan akan semakin menambah kemacetan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri.&nbsp; &ldquo;Padahal, jika bisa mengelola arus para pemudik itu dengan baik dan tidak dilakukan pelarangan, pemerintah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar,&rdquo; kata Trismawan.

Kebijakan larangan truk-truk sumbu 3 unuk lewat jalur mudik pada saat hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN) masih menuai pro dan kontra.

Masih Ada yang Keberatan, Aturan Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas saat HBKN Diminta Dikaji Lagi Jelang Nataru dan Lebaran

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/UMKM-Kediri-3252755987.jpg" alt="Pedagang mie ayam sedang melayani pembeli. (Foto: Emilia Susanti/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Pedagang mie ayam sedang melayani pembeli. (Foto: Emilia Susanti/JPRK)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Adanya kebijakan terkait sertifikasi halal tentunya akan meningkatkan nilai dari sebuah hasil produksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya label halal tersebut, produk akan memiliki nilai jual lebih. Khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia kan diharapkan akan menjadi pusat industri halal," ujar Kepada Bidang (Kabid) Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Lilin Nuryani, dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), Jumat (23/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014203273/ajak-umkm-optimalkan-bisnis-lewat-roadshow-winning-ramadan">Ajak UMKM Optimalkan Bisnis Lewat Roadshow Winning Ramadan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan sertifikasi halal itu, Lilin mengatakan bahwa label tersebut bisa membuat umat muslim menjadi tenang saat mengkonsumsi suatu produk, entah makanan ataupun minuman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena produk dengan sertifikasi halal sudah terjamin dibuat dengan bahan yang halal dan cara produksi yang sesuai dengan syariat islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk kenyamanan kita makan dan minum sebenarnya," jelas Lilin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014159110/pohon-trembesi-tumbang-di-malang-timpa-warung-bakso-hingga-umkm-setempat-berikut-kronologinya">Pohon Trembesi Tumbang di Malang, Timpa Warung Bakso hingga UMKM Setempat, Berikut Kronologinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Subagyo berpendapat bahwa sertifikasi halal bisa menambah pangsa pasar dari produk yang akan dijual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Subagyo, kebijakan tersebut tidak hanya akan menguntungkan pelaku usaha saja, melainkan juga akan menguntungkan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Label halal ini mempermudah produk masuk ke toko-toko ritel modern dan pasar internasional," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014154134/shopee-super-awards-2023-nobatkan-dua-mahasiswa-sebagai-super-growing-umkm">Shopee Super Awards 2023 Nobatkan Dua Mahasiswa Sebagai Super Growing UMKM</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu wajar apabila pemerintah ingin semua industri makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal, termasuk para pedagang kaki lima (PKL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, Subagyo menyarankan agar pemerintah bisa membuat target yang realistis terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila pemerintah ingin semua industri makanan dan minuman bersertifikasi halal pada tahun ini, maka sosialisasi sebelum kebijakan itu diberlakukan wajib untuk dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014155511/sebelum-akhiri-masa-jabatan-gubernur-khofifah-resmikan-plts-atap-di-kota-probolinggo-untuk-kantor-pemerintah-ponpes-dan-umkm">Sebelum Akhiri Masa Jabatan, Gubernur Khofifah Resmikan PLTS Atap di Kota Probolinggo untuk Kantor Pemerintah, Ponpes, dan UMKM</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan ini bagus, tetapi harus disosialisasikan kenapa perlu diterapkan oleh masyarakat. Mulai dari persiapan awal, pelatihan, hingga pendampingan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu dirinya juga menyoroti adanya biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang menurutnya terlalu memberatkan para pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari pemerintah harus menganggarkan," saran Subagyo.</div>

Meskipun kebijakan sertifikasi halal akan meningkatkan nilai dari sebuah hasil produksi, tetapi para pelaku UMKM di Kota Kediri keberatan.

Para Pelaku UMKM di Kota Kediri Mengaku Keberatan Mengurus Sertifikasi Halal Apabila Harus Bayar Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/212-Rohingya-Mahfud-2438752118.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. (sumber: Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. (sumber: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pada Senin (4/12), Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkopolhukam Mahfud Md untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Pengungsi ini telah memasuki wilayah Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya di Pulau Weh, Kota Sabang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013302669/dini-hari-musala-di-aceh-kedatangan-220-orang-pengungsi-rohingnya">Dini Hari, Musala di Aceh Kedatangan 220 Orang Pengungsi Rohingnya</a> Mereka sedang berusaha mencari solusi penanganan bagi mereka yang ditampung di beberapa lokasi di Aceh. Dikutip dari Antara pada Rabu (6/12), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah tengah mencari solusi. &ldquo;Jumlah mereka saat ini mencapai 1.478 orang. Warga lokal, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, merasa keberatan karena situasi terus bertambah,&rdquo; ungkap Mahfud Md pada Selasa (5/12) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013009626/makin-kompleks-menlu-retno-marsudi-dorong-masyarakat-internasional-soroti-kasus-kemanusiaanrohingnya">Makin Kompleks, Menlu Retno Marsudi Dorong Masyarakat Internasional Soroti Kasus Kemanusiaan&nbsp;Rohingnya</a> Pendudukan beralasan bahwa 'kami juga miskin, mengapa mereka terus ditampung tanpa biaya'. &ldquo;Saat ini, kami sedang mencari solusi untuk permasalahan ini," lanjutnya. Mahfud menyatakan bahwa upaya juga akan diarahkan untuk menangani kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01443625/kabur-dari-penampungan-12-imigran-rohingnya-ditangkap-aparat-keamanan">Kabur dari Penampungan, 12 Imigran Rohingnya Ditangkap Aparat Keamanan</a> Ia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pengungsi. Sehingga, Indonesia tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Bantuan kepada pengungsi Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Menurut Mahfud, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga sudah tidak mampu lagi menerima pengungsi Rohingya. Pengungsi tersebut, menurutnya, awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit, tetapi lama-kelamaan Indonesia dianggap sebagai tempat tujuan pengungsian. &ldquo;Pengungsi berusaha melintasi Indonesia, seharusnya hanya singgah sementara menuju Australia. Namun, mereka berhenti di Indonesia dan enggan melanjutkan perjalanan,&rdquo; jelas Mahfud.

Indonesia tak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi, sehingga bantuan kepada pengungsi Rohingya didasarkan atas kemanusiaan.

Pemerintah Kirim Bantuan untuk Pengungsi Rohingya atas Dasar Kemanusiaan, Warga Aceh Justru Lama-Kelamaan Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kirim-nota-keberatan-ke-presiden-dpr-minta-cekal-novanto-dicabut_m_122795.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR mengeluarkan nota keberatan atas pencekalan Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Novanto dilarang ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nota keberatan itu disusun sejumlah fraksi kecuali Demokrat dan Hanura dalam rapat badan muayawarah (Bamus) yang digelar secara mendadak malam tadi. Artinya, sikap DPR terkait hal ini dikeluarkan secara kelembagaan bukan fraksi maupun orang per orang. Untuk menyampaikan sikapnya, DPR akan mengirimi surat ke Presiden Joko Widodo. "Kesimpulannya kami akan bersurat kepada presiden," tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4). Adapun di dalam nota keberatan itu disampaikan bahwa tindakan pencekalan kepada Setya Novanto sebagai ketua DPR tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada. Misalnya, secara kelembagaan sesuai UU MD3, UU 17 Tahun 2014, ketua DPR memiliki posisi yang penting di dalam struktur ketatanegaraan. Kedua, ketua DPR juga menjalankan fungsi-fungsi diplomasi yang masif. Menurut Fahri, ada banyak forum internasional yang sesekali tidak bisa diwakilkan anggota atau pimpinan dewan yang lain. Dia menuturkan, akhir bulan ini akan ada pertemuan Muslim Information Technology Association (MIFTA), lalu ada pertemuan antara pimpinan parlemen negara-negara industri yang di dalamnya ada Indonesia, Meksiko, dan Australia. "Itu biasanya dihadiri pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka Pak Novanto tidak bisa pergi," ucap legislator asal NTB itu. &nbsp; Ada pula beberapa undangan lainnya dari negara-negara arab. Khususnya Saudi Arabia dan Bahrain, dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Raja Salman ke DPR beberapa waktu lalu. Pencekalan itu katanya ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya. "Tetapi juga mencoreng nama Indonesia khususnya DPR dalam kancah diplomasi internasional," imbuhnya. Sementara, jikalau alasan pengajuan cekal KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memudahkan pemeriksaan, menurut Fahri, Novanto sudah cukup kooperatif. "Ketua DPR selama ini adalah orang yang paling kooperatif dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK," sebutnya. Surat itu kata Fahri akan disampaikan besok. Adapun tujuan dari nota keberatan itu, DPR minta supaya pencekalan Novanto dicabut. Sebab pencekalan itu bertentangan dengan keputusan MK, hak-hak asasi baik angota maupun pimpinan lembaga negara, dan juga bertentangan dengan UU tentang Keimigrasian, No.6/2011, pasal 6 ayat 1. "Ya presiden sebagai atasan kemenkumham, ditjen imigrasi memang juga diminta untuk membatalkan surat pencekalan yang sudah keluar," pintanya. Namun tak hanya menyampaikan nota keberatan, Bamus juga mengamanahkan kepada pimpinan dewan supaya berkonultasi kepada presiden, terhadap kekuatan atau pelaksanaan fungsi dari kelembagaan-kelembagaan negara yang menjunjung tinggi hukum dan etika kelembagaan negara sesuai dengan ketetapan MPR RI "Pertama berkirim surat terkait nota keberatan dan kedua berkirim surat terkait rapat konsultasi kepada presiden," pungkas Fahri. (dna/JPG)

Kirim Nota Keberatan ke Presiden, DPR Minta Cekal Novanto Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keberatan

Berita Terkini