<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, menyesalkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal narasi pembuatan "berita negatif", terkait tiga perkara korupsi yang menyeret dirinya sebagai terdakwa. Ia menilai, pelabelan berita negatif dalam dakwaan tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers. Menurut Tian, penilaian terhadap suatu produk jurnalistik bukan merupakan ranah Kejaksaan Agung, melainkan kewenangan Dewan Pers. "Frasa 'menyudutkan Kejaksaan' merupakan penafsiran subjektif yang membahayakan penegakan hukum jika dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang," kata Tian saat membacakan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/2) malam. Ia menegaskan, berita yang dibuatnya bersama media lain tidak menyerang pribadi pejabat Kejaksaan maupun didasarkan pada gosip, termasuk isu jam tangan mewah dan lainnya. Menurutnya, seluruh konten yang diproduksi memiliki dasar yang jelas. Selain tuduhan membuat berita negatif, Tian juga menyesalkan dakwaan penyebaran berita bohong, penyalahgunaan jabatan sebagai direktur salah satu stasiun televisi, hingga tudingan menerima uang ratusan juta rupiah tanpa kontrak untuk kepentingan pribadi. Ia mengklaim tuduhan tersebut merupakan bentuk pembingkaian media dan kampanye buruk yang menyerang reputasi pribadinya serta stasiun televisi tempatnya pernah bernaung. "Seluruh produk media TV saya terdahulu dibuat berdasarkan fakta dan didasarkan pada pernyataan narasumber yang kredibel," tegasnya. Tian juga menekankan bahwa selama dirinya didakwa menyebarkan berita negatif terkait tiga perkara korupsi, tidak ada keberatan atau hak jawab yang diajukan oleh pihak Kejaksaan atas konten yang ditayangkan. "Komisi Penyiaran dan Dewan Pers juga tidak pernah memberikan teguran terkait produk media yang dijadikan perkara oleh Kejaksaan," cetusnya. Dalam perkara ini, Tian didakwa melakukan perintangan penegakan hukum pada tiga kasus korupsi. Tian dituntut 8 tahun pidana penjara oleh JPU. Ia disebut melakukan perbuatan tersebut bersama aktivis atau ketua tim buzzer Adhiya Muzakki, yang juga dituntut 8 tahun penjara, serta advokat Junaedi Saibih yang dituntut 10 tahun penjara. Selain pidana penjara, ketiga terdakwa dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp 600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari. Tiga perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi tata kelola komoditas timah, ekspor minyak sawit mentah (CPO), dan importasi gula. Jaksa mendakwa ketiganya membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan perkara tersebut. Dalam perkara timah, para terdakwa disebut membuat skema pembelaan melalui narasi dan opini negatif dengan melibatkan buzzer di media sosial untuk memengaruhi proses penanganan perkara. Sementara dalam perkara CPO, mereka didakwa melakukan perintangan melalui skema non-yuridis di luar persidangan guna membentuk opini bahwa penanganan perkara oleh penyidik tidak benar. Adapun dalam perkara gula, ketiganya diduga membuat konten dan opini negatif terkait penanganan perkara yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. &nbsp;

Tian Bahtiar sesalkan tuduhan berita negatif terkait korupsi yang dinilai ancam kebebasan pers. Ia dituntut 8 tahun penjara oleh JPU.

Tian Bahtiar Singgung Ancaman Kebebasan Pers Usai Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/xutEO9pYcRPNWM2oyg0enDBl8110olXb3C0OfvGH-4071362600.jpg" alt="Ilustrasi waspada mercenary spyware makin ganas dan canggih. (EM360Tech)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi waspada mercenary spyware makin ganas dan canggih. (EM360Tech)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ancaman mercenary spyware kembali menjadi sorotan. Temuan dari para peneliti keamanan global, termasuk bocoran Intellexa Leaks, mengungkap penggunaan alat peretasan canggih seperti Predator dan sistem infeksi berbasis iklan bernama Aladdin.&nbsp; Serangan ini menyasar kelompok berisiko tinggi di berbagai negara, mulai dari jurnalis, aktivis, hingga pengacara dan oposisi politik. Laporan itu menunjukkan bahwa kemampuan peretasan kelas negara kini telah menjadi komoditas komersial, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak aktor.&nbsp; Tak hanya lewat eksploitasi zero-day di perangkat mobile, sejumlah operator spyware juga memanfaatkan ekosistem iklan digital untuk menanam malware tanpa perlu interaksi korban. Sistem Aladdin, misalnya, menggunakan jaringan iklan untuk menyisipkan infeksi secara diam-diam, memperluas metode serangan di luar pola phishing atau tautan berbahaya yang lazim ditemukan sebelumnya. Menurut para peneliti, pola penargetan mercenary spyware dalam beberapa tahun terakhir semakin meluas. Korban tidak lagi terbatas pada pejabat atau tokoh berprofil tinggi, tetapi juga pihak-pihak yang bekerja di ranah sensitif, seperti jurnalis investigasi, pembela hak asasi manusia, advokat kebijakan publik, serta profesional hukum. Ekspansi serangan ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia, karena menyentuh aspek kebebasan pers, keamanan komunikasi, dan perlindungan privasi. Di sisi lain, beragamnya teknik serangan, mulai dari eksploitasi sistem mobile, penyuntikan trafik di jaringan telekomunikasi, hingga penyalahgunaan iklan digital, membuat upaya mitigasi menjadi semakin kompleks. Sorotan lain adalah isu tata kelola. Dalam beberapa laporan internasional, vendor spyware komersial disebut-sebut masih memiliki visibilitas atau akses terhadap sistem klien, menimbulkan pertanyaan serius terkait kedaulatan data dan risiko lintas batas. PT ITSEC Asia Tbk menilai tren global ini patut menjadi perhatian nasional. Chief Technology Officer ITSEC Asia Marek Bialoglowy mengatakan, Indonesia tidak berada di luar risiko. &ldquo;Arsitektur serangan telah bergerak jauh melampaui malware konvensional. Ancaman yang kita hadapi direncanakan, terus-menerus, dan tertanam di seluruh rantai nilai digital,&rdquo; ujar Marek di Jakarta, Jumat (12/12). Dia melanjutkan, Indonesia memiliki ekonomi digital besar dan mengelola ekosistem strategis. "Kita tidak boleh hanya bereaksi setelah insiden terjadi," lanjut Marek. Marek menambahkan bahwa pola serangan terhadap jurnalis dan aktivis di negara lain menjadi alarm dini bagi Indonesia. Dengan populasi digital yang besar dan banyak proyek strategis, Indonesia dianggap sebagai target menarik bagi berbagai aktor. Untuk memperkuat deteksi dan respons terhadap ancaman tingkat lanjut, ITSEC Asia mengembangkan platform IntelliBroń. Sistem ini menggabungkan network monitoring, threat intelligence, dan analitik keamanan untuk membantu organisasi membaca pola anomali, aktivitas mencurigakan, hingga indikasi serangan spyware. Menurut ITSEC Asia, pendekatan seperti ini penting bagi sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi, termasuk operator telekomunikasi, ISP, lembaga pemerintah, instansi keuangan, energi, serta infrastruktur kritis. Dengan visibilitas yang lebih menyeluruh terhadap trafik jaringan, organisasi dapat melakukan deteksi dini, proactive threat hunting, hingga mitigasi terstruktur saat insiden terjadi. ITSEC Asia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman mercenary spyware. Dukungan dari regulator, operator digital, lembaga pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil dinilai sangat penting dalam membangun ketahanan siber nasional. &ldquo;Keamanan data dan privasi bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini menyangkut kepercayaan publik, stabilitas demokrasi, dan daya saing ekonomi digital Indonesia," tandas Marek.

Temuan terbaru mengungkapkan serangan mercenary spyware yang mengincar jurnalis, aktivis, dan pengacara di Indonesia

Ancaman Spyware Mercenary: Serangan Canggih Mengincar Kebebasan Pers dan Privasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/hgWq8hblW7ufYQlxHUzNdLmNCKVgcZEYPNbBi2FG-1-1035805020.jpg" alt="Paus Leo XIV mengadakan audiensi dengan para perwakilan media di Aula Paulus VI. (Vatikan News)." width="100%">
<figcaption>Paus Leo XIV mengadakan audiensi dengan para perwakilan media di Aula Paulus VI. (Vatikan News).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paus Leo XIV menyampaikan dukungan kuat terhadap kebebasan pers dalam audiensi pertamanya dengan sekitar 6.000 jurnalis di Vatikan, Senin (12/5). Ia menekankan pentingnya peran media dalam menyuarakan keadilan dan mengungkap kebenaran di tengah tantangan era digital dan disinformasi. "Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi. Jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan melawan ketidakadilan," ungkap Paus Leo XIV, dikutip dari apnews.com. Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan oleh para wartawan yang hadir. Dalam pidatonya, Paus menyoroti peningkatan tekanan terhadap media di berbagai belahan dunia, termasuk kriminalisasi terhadap wartawan yang melaporkan kebenaran. "Kita tidak bisa diam saat suara para jurnalis dibungkam. Saya berdiri bersama mereka yang berani menyuarakan kebenaran," tegasnya. Paus juga menyerukan penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara etis di industri media. Beliau menekankan bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat suara kebenaran, bukan untuk memanipulasi informasi. Dalam kesempatan itu, Paus Leo XIV mendorong semua negara untuk melindungi kebebasan pers dan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut. "Kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan atau kekuasaan," tuturnya. Para jurnalis yang hadir menyambut baik pernyataan tersebut dan berharap Vatikan di bawah kepemimpinan Leo XIV akan terus memperjuangkan hak-hak jurnalis di seluruh dunia. Beberapa organisasi jurnalisme internasional juga mengapresiasi sikap proaktif Paus dalam membela kebebasan pers. Mereka berharap agar kata-kata tersebut disertai dengan aksi nyata, terutama dalam mendukung jurnalis yang menghadapi tekanan politik dan kekerasan.

Paus Leo XIV menekankan pentingnya kebebasan pers dan dukungannya terhadap jurnalis dalam audiensi di Vatikan.

 Paus Leo XIV Desak Perlindungan Kebebasan Pers di Tengah Ancaman Disinformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/IMG-20250320-WA0085-2382118654.jpg" alt="Paket misterius berisi kepala babi diterima wartawan Tempo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Paket misterius berisi kepala babi diterima wartawan Tempo. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo turut mendapat sorotan dari Mabes TNI. Mereka mengutuk keras tindakan tersebut. Dalam diskusi secara dalam jaringan (daring) bersama Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Selasa (25/3), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu.&nbsp; Menurut Kristomei, teror kepala babi dan bangkai tikus yang dikirim kepada Tempo merupakan salah satu bentuk ancaman. Tindakan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena itu, pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan terhadap pers.&nbsp; &rdquo;Dalam negara demokrasi justru media harus sangat dihormati sebagai kontrol kita dalam rangka supremasi sipil dan negara demokrasi,&rdquo; terangnya. Jenderal bintang satu dari Angkatan Darat tersebut menyampaikan bahwa ancaman melalui teror kepala babi dan bangkai tikus juga merupakan bentuk intimidasi. Karena itu, dia menyatakan, pelakunya harus dicari. Dia berharap besar aparat kepolisian yang tengah menangani kasus tersebut mampu menemukan pelaku di balik teror tersebut.&nbsp; &rdquo;Saya harap memang pihak keamanan atau kepolisian dalam hal ini bisa mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim (kepala babi dan bangkai tikus) itu. Sehingga tidak ambigu kita saling curiga terhadap satu sama lain,&rdquo; kata dia.&nbsp; Mantan kepala Dinas Penerangan TNI AD tersebut mengungkapkan, bila perlu Tempo meminta bantuan dari TNI untuk mengungkap pelaku di balik teror tersebut. Kristomei memastikan bahwa pihaknya siap membantu jika Polri memang membutuhkan back up untuk mencari dan menelusuri dalang teror kepada salah satu media massa nasional tersebut.&nbsp; &rdquo;Kalau memang perlu Tempo bisa bantuan TNI misalnya, kalau memang perlu Polri di-back up oleh TNI untuk mencari siapa sih sebenarnya yang bermain di belakang ini semua,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Pada Rabu pekan lalu (19/3), Tempo mendapat kiriman kepala babi tanpa kuping. Paket tersebut baru dibuka esoknya (20/3). Selang tiga hari, Tempo mendapat kiriman enam ekor tikus yang sudah menjadi bangkai. Lebih dari itu, tikus-tikus yang dikirim kepada Tempo sudah dalam keadaan terpenggal, Bagian tubuh dan kepala terpisah.&nbsp; &nbsp;

TNI menyatakan mengutuk keras teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo. Militer juga menjanjikan dukungan untuk mengungkap pelaku.

Kapuspen TNI Kristomei Sianturi: Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Tempo Ancaman bagi Kebebasan Pers

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/IMG-20250323-WA0007-3717593293.jpg" alt="Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam teror kepala babi dan bangkai tikus yang diarahkan kepada jurnalis Tempo. PKB&nbsp;tegas menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. PKB menilai bahwa kebebasan pers tidak hanya penting untuk memastikan hak rakyat mendapatkan informasi yang bebas dan akurat, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. &ldquo;Kebebasan pers adalah harga mati bagi demokrasi kita. Tidak ada tempat bagi siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat atau menghalangi informasi yang seharusnya sampai ke publik," kata Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana di Jakarta, Minggu (23/3). Nadya mengatakan, kebebasan pers mutlak harus dijaga. Pers harus bekerja tanpa rasa takut. Masyarakat pun berhak menerima informasi yang akurat. "PKB akan selalu berdiri di garis depan untuk mempertahankan hak masyarakat mendapatkan informasi yang bebas dan jujur, serta melawan segala bentuk upaya pengekangan terhadap kebebasan pers," imbuhnya. PKB menegaskan, teror dan ancaman terhadap jurnalis adalah bentuk ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Oleh karena itu, tindakan seperti ini harus dicegah agar tidak terulang. &ldquo;Kami mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman, atau teror terhadap jurnalis, yang justru mencerminkan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu dalam menerima kritik dan informasi yang benar. Kebebasan pers adalah hak yang harus dilindungi, karena tanpa itu, demokrasi akan terkikis,&rdquo; lanjut Nadya. PKB juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan dan jurnalis sangat penting agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan bebas dari rasa takut. Menurutnya, keberanian jurnalis untuk mengungkapkan kebenaran sangat penting untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang objektik dan tepat waktu. &ldquo;PKB tidak akan pernah berhenti mendukung kebebasan pers. Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur, bebas, dan berkualitas. Kami juga mendorong agar semua pihak berperan aktif dalam menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia,&rdquo; tambah Nadya. PKB mendorong pemerintah untuk mengusut teror ini. Sudah selayaknya, negara hadir memberikan rasa aman untuk rakyatnya. "Negara harus memberi rasa aman bagi warga negara. Rasa aman merupakan salah satu prasyarat stabilitas sosial. Situasi sosial yang dicekam rasa takut akan berpotensi mengganggu tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah. Saatnya kita fokus pada upaya perbaikan ekonomi negara ini. Semua pihak harus bersatu untuk stabilitas yang kokoh," pungkas Nadya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam teror kepala babi dan bangkai tikus yang diarahkan kepada jurnalis Tempo.

Kecam Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Kantor Tempo, PKB Tegaskan Kebebasan Pers Harga Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/Goenawan-Mohamad-Dery-Ridwansah-1JPG-4244920962.jpg" alt="Sastrawan Goenawan Mohamad menjadi pembicara dalam diskusi buku BJ. Habibie: Di Tengah Arus Transformasi Politik Indonesia Karya R. William Liddle di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sastrawan Goenawan Mohamad menjadi pembicara dalam diskusi buku BJ. Habibie: Di Tengah Arus Transformasi Politik Indonesia Karya R. William Liddle di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sosok Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie tidak hanya sekadar seorang teknokrat dan pernah memimpin bangsa ini, tetapi figur yang meletakkan fondasi positif untuk demokrasi. Sastrawan Goenawan Mohamad bercerita tentang pengalaman pribadinya ketika berinterkasi Habibie semasa hidup. Kala itu mengundang Habibie ke sebuah acara. Kala itu mantan Menristek era Orde Baru itu berbicara panjang lebar. Ketika bertemu dengan GM-begitu Goenawan Mohamad disapanya, Habibie secara mengejutkan tiba-tiba minta maaf. "Ini agak mengharukan bertemu beliau. Waktu ketemu, tidak disangka-sangka tiba-tiba minta maaf. Saya mohon maaf kalau bicara terlalu panjang karena saya kesepian. Terharu saya," cerita Goenawan Mohamad dalam acara diskusi buku berjudul BJ Habibie di Tengah Aris Transformasi Politik di kantor Freedom Institute di bilangan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/2). Momen berkesan lain yang menarik dari sosok Habibie bagi Goenawan Mohamad, Habibie orang yang sangat tahu dan sadar batasan. Meski Habibie sebagai orang nomor satu di Indonesia memiliki kekuasaan untuk membangun kekuatan melanggengkan kekuasaannya, tetapi Habibie justru meletakkan fondasi yang positif untuk tegaknya demokrasi di Indonesia. Termasuk hadirnya kebebasan pers yang dijunjung tinggi oleh Habibie saat menjadi Presiden. "Prestasi Pak Habibie yang tidak bisa dilupakan adalah kebebasan pers," tegas GM. Selain itu, Habibie juga termasuk orang yang menganggap dirinya biasa saja sekalipun pernah menjadi Presiden. Ketika menggelar Frankfurt Book Fair 2015, GM menghadirkan Habibie dan SBY untuk menunjukkan pada dunia bahwa ada Presiden Indonesia yang menulis buku. Secara mengejutkan, Habibie ternyata datang sendiri tanpa harus dibuat ribet dengan sistem pengawalan. "Di situ kelihatan Pak Habibie hubungannya dengan kekuasaan berbeda. Barangkali karena beliau dari sipil. Kalau Pak SBY (ada pengawalnya), mungkin karena dari TNI (terbiasa dengan pengawalan)," katanya.

Presiden ketiga RI BJ Habibie adalah figur yang meletakkan fondasi positif untuk demokrasi. Habibie menjunjung kebebasan pers.

Goenawan Mohamad: Prestasi Habibie yang Tidak Bisa Dilupakan Adalah Kebebasan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/RUU-Penyiaran-Anjing-1729314064.jpg" alt="Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran ." width="100%">
<figcaption>Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran .</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang salah satu pasalnya mengancam kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Raya Benni Indo&nbsp;di Kota Malang, menilai pasal yang menyebutkan adanya pelarangan eksklusif konten investigasi&nbsp;membatasi kebebasan pers. "Investigasi adalah roh dari jurnalisme. Pelarangan penayangan eksklusif konten investigasi sama dengan membatasi kebebasan pers," kata Benni,&nbsp;Jumat, (17/5). Para jurnalis tersebut tergabung dari berbagai organisasi pers&nbsp;seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Benni&nbsp;beranggapan bahwa peliputan investigasi ini mampu memberikan informasi yang mendidik untuk masyarakat sehingga perlu mendapatkan dukungan. "Liputan investigasi itu harusnya didukung, bukan untuk dibungkam," katanya. Ketua PWI Malang Raya Cahyono menambahkan bahwa&nbsp;aksi damai&nbsp;di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap untuk menolak revisi UU Penyiaran. "Aksi damai ini menjadi sikap kami bahwa kami tegas menolak revisi UU Penyiaran. Kebebasan pers adalah kontrol demi hal yang lebih baik," kata Cahyono. Sementara itu, Ketua IJTI Malang Raya M.&nbsp;Tiawan menyebutkan terdapat sejumlah pasal yang menjadi kontroversi dalam RUU Penyiaran, salah satunya adalah Pasal 50 B ayat (2) huruf K yang dinilai bisa memunculkan multitafsir. Terlebih, lanjut dia, juga dicantumkan adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik&nbsp;sehingga pasal tersebut berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Ia menambahkan bahwa jurnalis Malang Raya akan mengirimkan surat rekomendasi kepada DPRD di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk diteruskan ke&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan. "Kami akan mengirim surat rekomendasi kepada DPRD se-Malang Raya&nbsp;agar rekomendasi itu diteruskan ke DPR RI," kata Tiawan.

Investigasi adalah roh dari jurnalisme. Pelarangan penayangan eksklusif konten investigasi sama dengan membatasi kebebasan pers

Jurnalis Malang Raya Kecam Keras  RUU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-remisi-ke-susrama-jokowi-dinilai-berpura-pura-berantas-korupsi_c_279330.jpg" alt="I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers. "RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas," kata Ketua Umum Dewan Pers Ninik Rahayu saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, (14/5).&nbsp; Ninik menjelaskan, ada beberapa unsur yang menyebabkan RUU tersebut menghambat kebebasan pers, terkhusus di dunia penyiaran. Pertama, lanjut dia, RUU ini menghambat insan pers Indonesia melahirkan karya jurnalistik terbaik lantaran adanya larangan membuat liputan yang bersifat investigatif. "Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif, ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam UU nomor 40 tahun 199 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran," tutur Ninik. Kedua, penyusunan RUU ini dinilai tidak melalui prosedur yang layak karena tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan pendapat. Bahkan Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU ini. Ketiga, RUU ini membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berurusan dengan pelanggaran pers di bidang penyiaran. Hal tersebut membuat kesan tumpang tindih kewenangan lantaran seharusnya Dewan Pers lah yang berwewenang menyelesaikan sengketa pers. Hal tersebut juga, lanjut Nanik, berseberangan dengan "roh" dari Perpres nomor 32 tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo. Perpres ini mengatur soal tanggung jawab perusahaan platform digital dalam penyediaan berita jurnalisme yang berkualitas di Indonesia. "Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers, dan itu dituangkan dalam UU. oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga, bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu UU dengan yang lain tidak tumpang tindih," ucap Ninik. Jika RUU penyiaran ini terus bergulir dan akhirnya disahkan legislatif, Ninik melihat ada potensi media di Indonesia tidak akan kredibel dan independen dalam mengawal sebuah isu. Karenanya, Ninik dan seluruh jajaran persatuan wartawan yang mewakili setiap paltform menolak keras berguli-rnya RUU Penyiaran ini.

Dewan Pers menolak proses RUU yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers.

Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/wakil-menteri-2215618500.jpeg" alt="Wamenkominfo Nezar Patria berbicara tentang Publisher Rights. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamenkominfo Nezar Patria berbicara tentang Publisher Rights. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden belum lama ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang cerah bagi jurnalisme berkualitas di era digital, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan pers atau mengatur jenis konten tertentu. Sebaliknya, Perpres ini secara eksklusif mengatur kerja sama bisnis antara penerbit dan platform digital, tanpa satu pun pasal yang dirancang untuk membungkam kebebasan pers," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema &ldquo;Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?&rdquo; di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, menurut Nezar, disrupsi digital telah menghadirkan jurang yang lebar antara platform digital dan media konvensional. Media konvensional yang dulunya menjadi pilar utama jurnalisme berkualitas, kini dilanda badai disrupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014396234/sejumlah-hal-yang-membatalkan-puasa-ramadan-berikut-rinciannya">Sejumlah Hal yang Membatalkan Puasa Ramadan, Berikut Rinciannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan media konvensional tertinggal jauh dari platform digital dalam hal jangkauan audience maupun pendapatan. Nezar berpendapat bahwa tantangan &lsquo;filter bubble&rsquo; yang diciptakan oleh algoritma platform digital menjadi isu yang sangat penting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, personalisasi konten berdasarkan profil data pengguna menjadi pedang bermata dua, yakni memudahkan distribusi iklan namun juga berpotensi menggeser kekuatan informasi ke arah yang tak terduga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, menurut Nezar, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari akses informasi tidak berkualitas yang kian hari makin merebak luas di berbagai platform media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, Perpres ini bukan solusi ajaib. Kualitas jurnalisme ultimately tetap ditentukan oleh skill dan etik jurnalis itu sendiri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, bagi Nezar, kemampuan atau skill tetap menjadi landasan utama bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Kemampuan riset, menulis, dan editing yang baik juga menjadi kunci untuk menghasilkan konten berkualitas kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Integritas, objektivitas, dan keberpihakan pada kebenaran menjadi nilai-nilai yang haram untuk ditawar-tawar,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nezar menekankan, harapan jurnalisme berkualitas ini tak bisa tumbuh subur tanpa industri media yang sehat. Ibarat tanah yang menopang, industri media yang sehat menyediakan ruang bagi jurnalisme berkualitas untuk berkembang dan menjangkau lebih jauh khalayak luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diharapkan, kehadiran Perpres Publisher Rights dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan industri media yang sehat dengan mendorong platform digital memprioritaskan jurnalisme berkualitas dan berita yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.</div>

Wamenkominfo Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden belum lama ini menjamin kebebasan pers.

Kominfo Jamin Perpres Publisher Rights Hadir untuk Jaga Kebebasan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-remisi-ke-susrama-jokowi-dinilai-berpura-pura-berantas-korupsi_c_279330.jpg" alt="I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang diselenggarakan Dewan Pers tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2022. Survei IKP Nasional 2023 nilainya mencapai 71,57 dari yang asalnya tahun 2022 mencapai 77,87. <div dir="auto">Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengungkapkan, nilai IKP Nasional ini turun 6,30 poin jika dibandingkan dengan hasil survei IKP 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penurunan angka IKP ini merupakan yang pertama sejak enam tahun lalu,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil survei IKP 2018 yaitu 69 (kategori &ldquo;agak bebas&rdquo;), tahun 2019 meningkat menjadi 73,71 (kategori &ldquo;cukup bebas&rdquo;), selanjutnya tahun 2020 menjadi 75,27, tahun 2021 menjadi 76,02, dan tahun 2022 menjadi 77,88.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012901825/respons-beragam-warganet-wulan-guritno-bakal-dipanggil-penyidik-terkait-judi-online">Respons Beragam Warganet, Wulan Guritno Bakal Dipanggil Penyidik Terkait Judi Online</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun turun dibanding tahun lalu, Sapto mengatakan bahwa nilai IKP 2023 masih masuk kategori &ldquo;Baik&rdquo;. Artinya, secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi &ldquo;Cukup Bebas&rdquo; selama tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa survei IKP menilai kondisi kemerdekaan pers pada periode satu tahun sebelumnya. Survei IKP 2022 misalnya, menilai kondisi kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2021, dan Survei IKP 2023 berarti mengukur kondisi kemerdekaan pers selama tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, ada beberapa indikator yang memberi kontribusi terhadap turunnya nilai IKP 2023. Pada lingkungan politik antara lain indikator &ldquo;Kebebasan dari Intervensi&rdquo;, dan &ldquo;Kebebasan dari Kekerasan&rdquo; yang turun sekitar 7 poin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada lingkungan ekonomi terjadi pada indikator &ldquo;Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat&rdquo; yang turun 8 poin. Sedangkan pada lingkungan hukum penurunan terbesar sekitar 8-9 poin terjadi pada pada dua indikator, yaitu &ldquo;Kriminalisasi dan Intimidasi Pers&rdquo; dan &ldquo;Etika Pers&rdquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012902064/kebakaran-gedung-di-johannesburg-afrika-selatan-tewaskan-73-orang">Kebakaran Gedung di Johannesburg Afrika Selatan Tewaskan 73 Orang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama tahun 2022, ia mengungkapkan masih terjadi kekerasan terhadap pers, baik terhadap wartawan maupun media. Kekerasan terjadi di sejumlah daerah dalam bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik, termasuk kekerasan melalui sarana digital. Termasuk intervensi terhadap newsroom, baik dari luar maupun dari dalam masih terjadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua ini memberi kontribusi bagi penurunan angka IKP 2023,&rdquo; tegas Sapto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di lingkungan ekonomi, ia menyebut masih banyak media di banyak daerah mengalami masalah ketergantungan pada kelompok-kelompok ekonomi kuat. Sebagian besar media di daerah menjalin &ldquo;kerja sama&rdquo; berita berbayar dengan pemda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tak sedikit media yang mengandalkan pemasangan iklan dan berita berbayar dari pemda, pengguna APBD, sebagai sumber pemasukan utama, sehingga mereka rentan terkooptasi oleh kepentingan pemerintah daerah setempat,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dewan Pers melalui kegiatan pendataan (verifikasi) di berbagai daerah mendapat banyak perusahaan pers yang merasa berat untuk membayar upah karyawan, termasukwartawannya, minimal sesuai upah minimum provinsi. Media seperti ini tidak memiliki bargaining position cukup kuat berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan politik dari luar,&rdquo; pungkas Sapto.</div>

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang diselenggarakan Dewan Pers tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2022.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebebasan pers

Berita Terkini