<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt_c_217426.jpeg" alt="ILUSTRASI KUHP" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUHP</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai berlaku pada Jumat (2/1). Pemberlakuan kedua regulasi tersebut jadi sorotan sejumlah pihak, karena dinilai berpotensi mempermudah kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pasal pidana, khususnya terkait penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden serta instansi pemerintahan, berpotensi menggerus kebebasan publik dalam menyampaikan pendapat. &ldquo;Misalnya, KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat seperti Presiden, pejabat negara lainnya, maupun juga instansi-instansi negara lainnya,&rdquo; kata Usman Hamid kepada wartawan, Jumat (2/1). Selain KUHP, Usman juga menyoroti ketentuan dalam KUHAP baru yang dinilai memberikan kewenangan lebih luas kepada kepolisian. Salah satunya adalah kewenangan melakukan penahanan dan penyitaan tanpa perintah dari lembaga independen seperti pengadilan. &ldquo;Yang kedua, kita berada di tengah situasi bahwa tidak sedikit dari mereka yang berada di balik jeruji itu mengalami ketidakadilan,&rdquo; ucapnya. Ia mencontohkan, kondisi para aktivis dan demonstran yang ditahan aparat kepolisian dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangguhkan penahanan dan membebaskan para aktivis serta peserta aksi tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan utama adalah ketentuan mengenai kebebasan berpendapat di muka umum. Amnesty menilai penerapannya kerap tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. &ldquo;Sampai kami berkesimpulan bahwa penangkapan ini bukanlah soal semata-mata kewenangan kebijakan kepolisian, melainkan kebijakan politik dari pemerintahan hari ini untuk meredam kritik, meredam suara-suara kritis,&rdquo; ujar Usman. Lebih lanjut, aktivis HAM ini menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi memperburuk situasi demokrasi. Pasal-pasal yang dinilai anti-kritik dikhawatirkan kembali digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. &ldquo;Sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan negara,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KUHP dan KUHAP baru berlaku hari ini. Amnesty khawatir pengkritik Presiden dan Wapres gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal baru

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, Amnesty Khawatir Pengkritik Presiden-Wapres Mudah Dikriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/Demo-Trisakti-ricuh-3001377755.jpg" alt="Aksi mahasiswa Trisakti di Balai Kota Jakarta berujung ricuh, 7 polisi terluka dalam bentrokan.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa Trisakti di Balai Kota Jakarta berujung ricuh, 7 polisi terluka dalam bentrokan.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena unjuk rasa yang berakhir anarkis masih seringkali terjadi. Pada saat kondisi sosial makin memanas, sejumlah kalangan mempertanyakan batas mengenai kebebasan berekspresi dan tindakan melawan hukum. Menyikapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Rahmatullah Rorano S. Abubakar, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Hanya saja, hak tersebut tak bersifat mutlak dan tetap berada dalam koridor hukum. "Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan pilar penting dalam negara hukum yang demokratis," ujar Rorano kepada wartawan, Selasa (3/6). Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyampaian pendapat di muka umum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada kerangka hukum ini, masyarakat diberi ruang dalam berpartisipasi aktif pada proses pengambilan kebijakan publik, termasuk melalui demonstrasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa penggunaan hak tersebut tak boleh dilakukan seenaknya. "Prinsipnya adalah bahwa kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ada batasan-batasan hukum yang perlu diperhatikan, seperti larangan terhadap ujaran kebencian, hasutan, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan kerusuhan," terangnya. Menurutnya, tindakan anarkis yang terjadi dalam unjuk rasa termasuk pada bentuk pelanggaran hukum yang bisa merugikan kepentingan umum dan bahkan berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.&nbsp; Oleh karenanya, penegak hukum seperti pihak kepolisian memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tegas, tetapi tetap proporsional pada pelaku anarkisme. "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya Pasal 16, secara jelas menyatakan bahwa penyampaian pendapat yang dilakukan dengan melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya. Dia menekankan bahwa upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat harus dilakukan tanpa mengabaikan semangat demokrasi. Baginya, negara harus hadir untuk menjamin bahwa infrastruktur publik, keamanan sosial, dan tatanan hukum tetap terjaga dengan baik. "Jangan sampai semangat menyampaikan pendapat justru menabrak hukum dan merugikan sesama warga negara. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, tapi kebebasan yang dibingkai dengan tanggung jawab," pungkas dia. &nbsp;

Pakar hukum menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dalam koridor hukum.

Unjuk Rasa Berakhir Anarkis Seringkali Terjadi, Pakar Tekankan Kebebasan Berpendapat Harus Tetap Berada di Koridor Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/bebd862e-452b-4257-867e-f0fe072d4ebc-156069685.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto saat membagikan sembako. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto saat membagikan sembako. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Ia juga berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin antara Polri dengan berbagai elemen pemuda. &ldquo;Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, OKP, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari KNPI yang terus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Dan tentunya selalu kita sampaikan bahwa rekan-rekan memiliki ruang untuk terus bersuara, memberikan masukan-masukan konstruktif,&rdquo; ujar Kapolri, Kamis (27/2/2025). Kapolri menegaskan bahwa TNI dan Polri siap menjaga serta mengawal setiap penyampaian pendapat agar berlangsung tertib dan aman. Ia berharap aspirasi mahasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung cita-cita Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. &ldquo;Kita semua memiliki harapan yang sama untuk membangun negeri ini, mencapai tujuan nasional, dan menjadikan Indonesia semakin maju,&rdquo; tegasnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Baksos Presisi yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, perwakilan mahasiswa, perwakilan BEM, serta berbagai organisasi kepemudaan. Dalam kegiatan ini, Polri menyalurkan sebanyak 161.441 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Kapolri berharap sinergi antara Polri dan masyarakat, khususnya dengan pemuda dan mahasiswa, dapat terus terjaga di masa mendatang. &ldquo;Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tergabung, mudah-mudahan kolaborasi dan sinergisitas ini bisa kita jaga, kita tingkatkan ke depan,&rdquo; tutup Kapolri. Dengan adanya dukungan dari Polri, mahasiswa dan pemuda diharapkan dapat terus aktif dalam menyampaikan pendapat secara konstruktif demi kemajuan bangsa.

Kapolri Listyo Sigit pastikan mahasiswa dan pemuda punya ruang bersuara, TNI-Polri siap mengawal kebebasan berpendapat dengan aman

Kapolri Sigit Tegaskan Dukungan untuk Mahasiswa, Jamin Kebebasan Suarakan Pendapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/05-2024-10-27T143844563-38249485-2263459695-715162573.jpeg" alt="Karangan bunga kepada Prabowo dan Gibran yang buat BEM FISIP Unair dibekukan Dekanat. (X @kegblgnunfaedh)" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga kepada Prabowo dan Gibran yang buat BEM FISIP Unair dibekukan Dekanat. (X @kegblgnunfaedh)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Airlangga (FISIP Unair) dibekukan oleh Dekanat FISIP Unair buntut dari karangan bunga untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembekuan ini melalui surat elektronik, pada Jumat (25/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dari ICJR Maidina Rahmawati menilai, pembekuan BEM FISIP Unair adalah tindakan represif dan tidak demokratis. Padahal, kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015245604/harga-emas-antam-hari-ini-turun-tipis-rp-7000-jadi-rp-1527000-per-gram-kalau-jual-laku-segini">Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tipis Rp 7.000 jadi Rp 1.527.000 Per Gram, Kalau Jual Laku Segini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk memastikan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat," kata Maidina kepada wartawan, Senin (28/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, kebebasan berekspresi dan berpendapat ini memang dapat dibatasi sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Konvenan Hak Sipil dan Politik, namun hanya apabila dilakukan secara sah, dan berdasarkan komentar umum Konvenan tersebut. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak pernah boleh ditujukan untuk membungkam kritik bagi pejabat publik yang memang subjek dari kritik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembekuan ini adalah tanpa alasan, tidak&nbsp; masuk akal dan melawan hukum dan Hak Asasi Manusia," tegas Maidina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembekuan BEM FISIP Unair juga melukai kebebasan akademik yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang secara universal berdasarkan Magna Charta Universitatum (Bologna, 18 September 1988) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi bahwasannya akademisi dan peserta pendidikan tinggi sebagai civitas akademika dilindungi dan dijamin oleh Negara untuk penikmatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015245542/riza-patria-sebut-tak-ada-masalah-dirinya-jadi-wamendes-sekaligus-ketua-timses-rido">Riza Patria Sebut Tak Ada Masalah Dirinya Jadi Wamendes Sekaligus Ketua Timses RIDO</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Maidina, pembekuan ini jelas bertentangan dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang merupakan hak penting yang diakui dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sebagai hak yang secara fundamental mengkritik orde baru dan hak yang diakui sebagi ruh dari reformasi 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembentukan ini bertentangan dengan hukum dan HAM dan hanya akan menimbulkam iklim ketakutan di masyarakat dan lebih buruk lagi membungkam nalar kritis di dunia akademik," cetus Maidina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pihaknya mengutuk tindakan pembekuan BEM Fisip Unair dan menuntut Universitas Airlangga serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan evaluasi terhadap pembekuan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembekuan harus dicabut dan setiap pejabat kampus yang terlibat harus dievaluasi dan diberi tindakan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Airlangga (FISIP Unair) dibekukan oleh Dekanat FISIP Unair

Kritisi Pembekuan BEM Fisip Unair, TAUD Sebut Bertentangan Prinsip HAM, Kebebasan Berpendapat dan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/syafiie-2093941078.png" alt="M. Syafiie" width="100%">
<figcaption>M. Syafiie</figcaption>
</figure> BEBERAPA&nbsp;topik pada debat calon presiden (capres) masih ramai diperbincangkan. Salah satunya, pernyataan capres Anies Baswedan yang mengungkap bahwa kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi di Indonesia menurun. Bahkan, pemerintah dinilai kerap menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk memidanakan pihak-pihak yang mengkritisi kekuasaan. Pernyataan itu menjadi diskusi menarik di kalangan komunitas, bahkan kedua kubu beradu data perihal kondisi demokrasi di Indonesia. Partisan Anies misalnya merujuk pada data indeks demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyatakan bahwa skor indeks demokrasi di Indonesia tergolong cacat (flawed democracy). Skor indeks demokrasi Indonesia bisa dikatakan tidak full democracy, tetapi belum jatuh pada skor hybrid regime dan authoritarian. EIU dikelola Economist Group yang rutin menilai kondisi demokrasi di ratusan negara dunia yang didasarkan pada lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Pada sisi yang lain, partisan pemerintah yang diwakili Prabowo Subianto merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori baik. Bahkan, menurut BPS, indeks demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sejak 2020. IDI sendiri merupakan angka yang memperlihatkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang substansi, metode, dan pelaksanaan olah datanya dijalankan secara kolaboratif oleh BPS, Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemendagri, serta pemerintah daerah. Data siapakah yang paling benar? Sebagai pembaca yang kritis, tentu kita akan melacak lebih detail dan memaknai secara substantif kualitas demokrasi yang dirasakan langsung oleh rakyat hari ini. Apalagi, menurut V-Dem Institute dalam Democracy Report 2023, sebanyak 43 persen jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Bahkan, tingkat demokrasi secara global pada 2022 terdegradasi ke level yang sama dengan demokrasi pada 1986. Situasi itu ditandai, antara lain, dengan represivitas pemerintah terhadap masyarakat sipil, kebebasan berekspresi menurun, meningkatnya sensor pemerintah terhadap media, dan memburuknya kualitas pemilu. Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut laporan itu juga mengalami penurunan demokrasi bersama negara-negara Asia-Pasifik yang lain seperti Kamboja, Afghanistan, India, Bangladesh, Hongkong, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Substansi Demokrasi Secara kebahasaan, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti pemerintahan dan kratos yang berarti rakyat. Demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan rakyat yang dalam makna lain diartikan sebagai daulat rakyat dalam pemerintahan suatu negara. Cara pandang kedaulatan rakyat merupakan antitesis dari konsep negara yang dikuasai secara tunggal oleh raja, pemimpin agama, dan atau bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan cara tiran, aristokrasi, dan atau oligarki. Demokrasi setidaknya memiliki tiga nilai prinsip, yakni keadilan, kesetaraan dan persamaan hak, serta kebebasan dan kemerdekaan. Secara konseptual, demokrasi bisa dibaca secara substantif dan prosedural. Demokrasi substantif menghendaki demokrasi secara hakiki, yaitu demokrasi dinilai tegak dengan nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat berdaulat dengan sesungguhnya. Kehidupan sosial bernegara memperlihatkan budaya saling menghormati, toleransi, anti kekerasan, serta tumbuhnya kebijakan yang berkeadilan sosial yang berdampak pada kesejahteraan yang merata. Sementara itu, demokrasi prosedural menghendaki demokrasi pada level prosedur. Yaitu, adanya aturan atau prosedur formal yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang aturannya bersifat nondiskriminasi, imparsial, dan independen. Pertanyaan Kunci Merujuk pada konsep demokrasi, apakah negara Indonesia sudah memenuhi kualifikasi sebagai negara demokrasi dan bagaimana kualitasnya? Secara konstitusional, Indonesia memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pertanyaan pentingnya lebih pada kualitas demokrasi itu sendiri, yaitu sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan dihormati oleh penyelenggara pemerintahan? Seberapa jauh aktivitas dan keputusan politik pemerintahan melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Dan, sejauh mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum? Pertanyaan tersebut seiring dengan situasi keprihatinan terkait semakin renggangnya hubungan rakyat dengan wakil-wakil rakyat dan semakin renggangnya hubungan rakyat dengan pemerintahan yang dalam banyak hal mengesahkan regulasi yang tidak sejalan dengan pikiran dan tuntutan rakyat. Regulasi yang dikritisi misalnya UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, revisi UU Mahkamah Konstitusi, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan beberapa regulasi lain yang proses pembuatannya minim partisipasi dan secara substansi mempertebal aristokrasi dan oligarki yang menggerogoti pemerintahan. Catatan lainnya terkait demokrasi Indonesia saat ini ialah semakin menguatnya intervensi kekuasaan terhadap kebebasan berpendapat dan pada sisi yang lain terjadi kriminalisasi terhadap para pembela hak asasi manusia. Amnesty International misalnya mencatat bahwa sedikitnya 328 kasus serangan fisik dan digital terjadi dan setidaknya 834 korban dalam periode Januari 2019 hingga Mei 2022. Beberapa aktivis pembela demokrasi dan HAM, di antaranya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, saat ini sedang diadili karena mendiskusikan hasil penelitian kasus Intan Jaya. Ada banyak kasus kriminalisasi yang kita bisa baca menjadi pertanda buruknya sistem demokrasi saat ini. Demokrasi Indonesia mengalami regresi, melorot, dan mundur yang hampir menyerupai represi rezim Orde Baru.&nbsp;(*) <hr /> *) M. SYAFIIE,&nbsp;Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Direktur Pendidikan dan Advokasi Pusham UII

Pernyataan capres Anies Baswedan yang mengungkap bahwa kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi di Indonesia menurun.

Regresi Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mural-Kritik-Sosial-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pedagang air keliling melintas di dekat mural yang bertuliskan" width="100%">
<figcaption>Pedagang air keliling melintas di dekat mural yang bertuliskan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) heran dengan dihapusnya mural yang bertemakan kritik oleh pemerintah di sejumlah daerah. Padahal itu adalah urusan yang sangat kecil.  Presiden Jokowi meyakini perintah dihapusnya mural-mural yang mengkritik pemerintah itu bukan arahan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ataupun para kapolda.  ”Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. Saya tahu enggak mungkin itu. Perintahnya kapolri juga enggak mungkin. Perintahnya kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beri tahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberi tahu. Itu urusan kecil,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Kesatuan Wilayah Tahunan 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).  Jokowi mengaku pernah berkunjung ke sebuah daerah dan tiba-tiba mural yang mengkritik pemerintah dihapus. Padahal dia tidak pernah mempermasalahkan masyarakat mengkritiknya dan pemerintah.  ”Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus. Rame. Wah Presiden yo urusan mural, oh urusan mural aja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah sudah biasa. Ada mural aja takut. Ngapain,” ucap Jokowi.  Karena itu, dia meminta aparat kepolisian untuk berhati-hati dalam menghapus mural kritik tersebut. Pasalnya itu adalah bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.  ”Hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal,” ujar Jokowi.  Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi lomba mural yang pernah digelar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya lomba tersebut akan berdampak positif ke masyarakat.  ”Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif,” tutur Jokowi.

Jokowi Bilang, Saya Sudah Biasa Dihina, Dimaki, dan Difitnah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ahmad-farisi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DEMOKRASI dan kritik adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Keduanya saling berkelindan. Demokrasi tanpa kritik hambar. Sementara kritik tanpa ruang kebebasan yang disediakan demokrasi tak akan berkembang. Baik sebagai argumen logis ataupun sebagai wacana dialektis yang mengiringi kehidupan politik kebangsaan.  Karena itu, tak salah jika kita menganggap bahwa demokrasi yang ”berhasil” adalah demokrasi yang menghargai ”kritik” setiap subjek demokrasi. Lalu memaknainya sebagai sebuah kepedulian bersama untuk membangun dunia politik dan kebijakan publik yang efisien, terukur, dan terjangkau untuk semua subjek.  Karena itu, dalam rangka mencapai kehidupan berbangsa yang demokratis, kritik harus selalu dirawat dan dihargai. Tidak boleh dibungkam dan dikucilkan, tak terkecuali subjek-subjek yang aktif melontarkan kritik. Di sejumlah negara maju, yang indeks demokrasinya sudah mapan, kritik disambut dengan tangan terbuka, diterima sebagai sebuah ”gagasan segar” dan masukan untuk memperbaiki kehidupan politik. Kritik dipahami secara esensial, yakni untuk mendandani dan merias kehidupan politik agar cantik dan berwarna. Setali dua uang dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan masyarakat.  Namun, dalam kehidupan demokrasi kita, penghargaan terhadap kritik itu masih menjadi pertanyaan besar. Dengan kata lain, sebagai negara yang bercita-cita untuk membangun kehidupan politik yang lebih demokratis, kita belum benar-benar bisa menghargai kritik. Kritik sering kali dijustifikasi sebagai ekspresi kebencian, tidak dipandang sebagai bentuk kepedulian setiap subjek atas objek, yakni kehidupan demokrasi. Padahal, sebagaimana ditegaskan di muka, keberhasilan demokrasi suatu bangsa ialah berbanding lurus dengan penghargaan setiap subjek negara dan kekuasaan atas kritik yang ada.  Sikap tidak menghargainya subjek kekuasaan dan sebagian subjek negara terhadap kritik itu sangat tampak dalam beberapa tahun terakhir. Yang ditandai dengan adanya fenomena pembungkaman, penangkapan para aktivis, intimidasi, dan peretasan media. Pada 21 Agustus 2020, media yang terbilang ekstrem dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan, yakni Tempo.co, diretas. Bahkan, peretasan itu kabarnya terjadi hingga dua kali. Pada saat bersamaan, sebuah media yang tak kalah kritis, yakni Tirto.id, juga mengalami peretasan.  Yang terbaru, kasus peretasan juga dialami lima orang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) setelah mengeluarkan meme bertulisan ”Jokowi: The King of Lip Service”. Selain itu, sejumlah hujatan datang dari beberapa pihak, netizen, dan sebagian malah dari subjek negara lainnya dan termasuk juga para buzzer di dalamnya. Fenomena tersebut, dalam hemat penulis, makin mempertegas kondisi politik kita yang tidak bisa menghargai ”kritik”. Sekali lagi, pada titik ini kritik selalu saja dianggap sebagai ekspresi kebencian yang berusaha menjatuhkan marwah kekuasaan negara.  Akibatnya, sebagai sesuatu yang berkelindan dengan kritik, kedudukan para pengkritik (anggaplah kritikus) selalu disamakan dengan para musuh negara. Bukan dimaknai sebagai sebuah keaktifan para subjek dalam mengawasi dan mengontrol kehidupan politik. Adanya persepsi yang menyamaratakan para pengkritik dengan musuh negara ini sungguh fatal dan bahaya. Sebab, dengan demikian, pada akhirnya subjek-subjek yang terbilang aktif melayangkan kritik akan dipersekusi oleh subjek lain yang merupakan bagian dari pendukung fanatik pemerintah dan kekuasaan. Di samping juga kekuasaan turut serta memersekusi melalui pemidanaan dan lainnya.  Hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Komnas HAM (2020) menemukan fakta bahwa akhir-akhir ini masyarakat ”makin takut untuk mengkritik”. Sebanyak 47,7 persen responden Indikator menyatakan agak setuju bahwa masyarakat makin takut untuk mengkritik. Sementara 21,9 responden menyatakan sangat setuju akan adanya fenomena ketakutan masyarakat dalam mengkritik. Dalam survei yang sama, Indikator juga menanyakan soal setuju tidaknya warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya, 20,3 responden sepakat bahwa masyarakat makin takut untuk berdemonstrasi. Dan 53 responden menyatakan agak setuju.  Sementara itu, hasil survei Komnas HAM yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2020 dan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi menemukan juga fakta tentang adanya ketakutan masyarakat untuk mengkritik. Sebanyak 29 persen responden Komnas HAM merasa takut mengkritik pemerintah. Lalu, 36,2 persen responden lainnya merasa takut melayangkan kritik melalui kanal-kanal internet maupun media sosial. Demikian juga terkait dengan mimbar dan kebebasan akademik, yang menurut Komnas HAM juga mulai terkikis 20,2 persen. Temuan Indikator dan Komnas HAM adalah fakta yang makin memperkuat fenomena sikap politik kita yang tidak bisa menghargai kritik.  Pembangunan demokrasi tidak akan pernah tegak lurus dan tidak akan mencapai puncaknya jika semua kita (subjek sesama subjek dan lebih-lebih kekuasaan politik) belum bisa menghargai dan menghayati arti penting dari kritik itu. Kritik adalah jantung demokrasi, yang setiap detaknya menandai hidupnya demokrasi. Di sisi yang berbeda, kritik juga adalah nutrisi yang akan memberikan energi terhadap organ-organ demokrasi –dan juga yang akan memperbaiki sel-sel demokrasi kita yang rusak.  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kita telah memberikan penghargaan luar biasa terhadap kritik. Dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, bahwa ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Karena itu, sekarang adalah giliran kita untuk menghargai kritik tersebut. Mari hargai setiap kritik sebagaimana kita menghargai gagasan dan pikiran-pikiran kita sendiri. Meminjam bahasa Debasih Mrida: ”Jika seseorang mengkritik Anda, beri dia pujian.” Dengan demikian, niscaya akan lebih bermutu kehidupan demokrasi ini. Wallahu a’lam. (*)  <hr />  *) Ahmad Farisi, Pengamat politik dan peneliti di Garawiksa Institute Jogjakarta

Menghargai Kritik, Membangun Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ssst__hati_hati.jpg" alt="ILUSTRASI POLISI VIRTUAL - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI POLISI VIRTUAL - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengatakan, adanya Virtual Polisi bisa menjadi alat represi baru Polri di dunia digital.  "Dalam konteks perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0, Kapolri justru merealisasikan virtual police. Pemberlakukan virtual police ini justru menjadi alat represi baru di dunia digital,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dikutip dari laman Kontras, (7/5).  Menurut Fatia, keberadaan polisi virtual membahayakan hak kebebasan masyarakat dalam  berekspresi dan berpendapat  di ruang digital.  “Karena menjadi ancaman konkret terhadap kebebasan berekspresi warga negara di media sosial,” jelasnya.  Komentar itu pun menuai polemik dan sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Teuku Nasrullah. Ia lebih memilih untuk mengajak semua pihak untuk berpikir positif dalam menyikapi adanya Virtual Polisi.  "Marilah kita berpikir positif dulu sambil menyimak dan mengkritisi perjalanannya sembari memberi masukan-masukan konstruktif untuk perbaikannya di sana-sini,” ujar Nasrullah dalam keterangannya, Minggu (9/5).  Lebih lanjut dia pun mengapresiasi dibentuknya Virtual Polisi. Diharapkannya agar unit tersebut dijalankan dalam frame dan upaya menghindari terganggunya kebebasan berekspresi serta mengemukan pendapat, kritik, dan koreksi di dunia maya.  Karena menurutnya, dalam permasalahan dunia siber, tugas dan peran kepolisian selain menindak kejahatan komputer (computer crime) juga menindak kejahatan terkait komputer (computer-related crime). Dalam bagian computer-related crime itulah terdapat kejahatan berupa ujaran kebencian, penistaan, hingga penghinaan terhadap simbol negara, orang-pribadi hukum yang dilakukan di dunia maya.  “Perbuatan melanggar hukum itu yang dulu dapat terjadi dalam kehidupan keseharian, sekarang juga terjadi, tetapi ada di dunia digital. Inilah yang negara ini harus peduli dan berproses untuk mengatasi masalah, dalam upaya membangun ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/05/2021/muhammadiyah-kecam-tindakan-israel-usir-jamaah-di-masjid-al-aqsa/">Baca Juga: Muhammadiyah Kecam Tindakan Israel Usir Jamaah di Masjid Al Aqsa</a> Nasrullah menekankan, masyarakat tidak perlu merasa ketakutan dengan peringatan virtual polisi, bahkan kita harus berterimakasih dengan bergesernya Politik Hukum di bidang penegakan hukum yang semula langsung diproses, sekarang lebih kepada pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat dengan diingatkan jika ucapan, tulisan, dan tindakannya salah dan bersentuhan dengan hukum.  Menurut dosen hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) asal Aceh ini, dengan kondisi yang ada seperti itu, Nasrullah berharap bahwa upaya Polri melalui Virtual Polisi dapat dikategorikan sebagai upaya membangun ketertiban.  “Mari kita jaga dan kawal bersama agar virtual polisi ini tidak didesain untuk mencari-cari kesalahan orang. Tetapi, mengingatkan masyarakat bahwa perilaku kita di dunia maya harus tertib, dengan cara: kita harus tertib sejak dalam pikiran, inilah tugasnya Virtual Polisi,” ujarnya.  Sepaham dengan keterangan Nasrullah, ahli Digital Forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau efektivitas virtual polisi. Berdasarkan data yang ia himpun dari Mabes Polri, diketahui data terakhir rekapan hasil pelaksanaan Virtual Polisi Dittipidsiber Bareskrim Polri telah mengajukan 419 konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA yang berpotensi melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.  Dari jumlah itu, konten yang sudah berstatus PVP berjumlah 274 yang telah lolos verifikasi; 98 tidak lolos verifikasi; dan 47 dalam proses verifikasi. Sementara itu, dari PVP yang telah lolos verifikasi tersebut, kondisi status peringatan terdiri dari 74 peringatan berstatus dalam proses; 68 peringatan dalam status peringatan pertama; 68 konten dalam status peringatan kedua; 27 peringatan berstatus tidak terkirim; dan 76 peringatan statusnya gagal terkirim.  Data itu menunjukkan bahwa lebih banyak peringatan gagal terkirim. Artinya, pelaku ujaran kebencian itu ternyata akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Setelah mereka posting ujaran tidak baik itu, mereka meninggalkan akunnya sehingga tidak bisa dihubungi oleh Virtual Polisi.  "Semoga situasi ini memberikan pemahaman, bahwa masih banyak orang tidak bertanggung jawab di dunia maya," urai Ruby.  Satu-satunya orang Indonesia sekaligus yang pertama menjadi anggota International High Technology Crime Investigation Association (HTCIA) ini menerangkan, virtual polisi memiliki SOP dalam memberikan peringatan.  Dijelaskan, PVP hanya ditargetkan khusus pada konten-konten yang berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA berpotensi melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE.  “Saya lihat secara teknis, virtual polisi ini tidak ada yang menyalahi dari aspek teknis digital, dan secara SOP itu clear. Terlihat dari proses verifikasi konten kepada para ahli,” tegasnya.  Ruby juga menekankan, bahwa upaya Polri dengan peringatan virtual polisi juga selaras dengan kenyataan data hasil riset Microsoft tentang tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Dalam laporan berjudul 'Digital Civility Index (DCI)', Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara untuk tingkat kesopanan netizen se-Asia Tenggara. Indonesia hanya lebih unggul dari Meksiko dan Rusia.

Pakar Hukum UI Ajak Masyarakat Kawal Virtual Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-tunggu-bukti-screenshot-pencemaran-nama-baik-bupati-meranti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengungkapkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berdampak buruk pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Utamanya hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dia menilai, UU ITE terbukti telah menyasar pada ekspresi-ekspresi yang sah dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam, baik pembalasan maupaun pembungkapan atas kritik.  "Hasil riset dari ICJR mempertanyakan kembali keseimbangan antara pengaturan kebijakan pidana di dalam UU ITE dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Erasmus dalam keterangannya, Kamis (11/3).  Erasmus menyampaikan, riset yang telah dilakukan pihaknya membenturkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) dengan realitas sosial bekerjanya UU ITE. Dia menyebut, sebanyak 768 perkara yang dilakukan indeksasi awal, 73 perkara dipilih untuk dilakukan profiling kasus-kasus UU ITE.  "Penemuan dari riset ini memaparkan bahwa revisi atas UU ITE di tahun 2016 lalu belum memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU ITE 2008. Bahkan revisi yang dilakukan belum tepat sasaran, karena pasal-pasal yang berupa duplikasi dari ketentuan di dalam KUHP masih longgar dengan cakupan yang luas. Ancaman hukuman pidana di dalam UU ITE tidak memberikan pembobotan pemidanaan sesuai dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda," beber Erasmus.  Erasmus tak memungkiri, UU ITE secara umum menjadi alat yang efektif untuk mengontrol perilaku warga negara di ruang daring, dengan terus menyebarkan ketakutan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.  "UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan," sesal Erasmus.  Oleh karena itu, riset yang dilakukan ICJR merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan rencana perubahan UU ITE ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Meski memang telah diputuskan revisi UU ITE tidak masuk dalam prolegnas 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/02/2021/bedah-pasal-karet-uu-ite-dpr-usulkan-revisi-total/">Bedah Pasal Karet UU ITE, DPR Usulkan Revisi Total</a>  "Poin-poin perubahan UU ITE meminta untuk mengembalikan kerangka pengaturan UU ITE dalam konsepsi awal yang ditujukan untuk mengatur aspek-aspek teknologi informasi. UU ITE cukup mengatur tindak pidana yang secara spesifik terkait dengan kejahatan teknologi atau kejahatan komputer ansich. Ketentuan-ketentuan yang tidak relevan harusnya dikeluarkan dalam UU ITE atau diatur dalam UU lain, misalnya tentang pengaturan penyadapan atau intersepsi," pungkas Erasmus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

ICJR:UU ITE Berdampak Buruk pada Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JK-PMI-1.jpg" alt="Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan soal kebebasan berpendapat masyarakat. Karena bagaimana rakyat akan memberi kritik kepada pemerintah atau presiden, kalau baru bertanya saja sudah diserang buzzer.  Merespons hal itu, mantan koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Hendra Setiawan Boen mengatakan, dirinya sepakat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan kritik tanpa dipolisikan.  "JK adalah Wakil Presiden untuk dua presiden termasuk Jokowi. Apabila seorang mantan wakil presiden menyampaikan kritik tidak bebas dari serangan buzzer dan tuduhan memanas-manasi, bagaimana dengan rakyat biasa," papar Hendra dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (16/2).  Hendra berpendapat, fenomena merosotnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi jilid II, akibat ulah buzzer dan aksi main lapor dari salah satu pendukung tokoh politik kepada pihak yang dinilai lawan politik, sudah sangat kasat mata.  "Bahkan saya dengar terakhir ada yang melaporkan penerbit buku ke polisi hanya karena pencantuman tokoh Pak Ganjar yang kebetulan mirip dengan gubernur Jawa Tengah incumbent. Ini aneh banget," ujar Hendra. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/02/2021/kemenhan-mau-beli-48-jet-tempur-rafale-ini-respons-tni-au/">Baca Juga: Kemenhan Mau Beli 48 Jet Tempur Rafale, Ini Respons TNI AU</a>  Padahal, lanjut, Pak Ganjar Pranowo sendiri tidak mempermasalahkan dan buku tersebut ditulis empat tahun, sebelum Pak Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tindakan lapor melapor semacam ini, seharusnya tidak dilakukan dan tidak berfaedah. "Karena, apabila Pak Ganjar Pranowo memang merasa dirugikan, beliau bisa membuat laporan sendiri," jelas Hendra.  Lebih lanjut, Hendra juga mendukung penuh rencana pemerintah melakukan revisi terhadap pasal karet dalam UU ITE. Namun demikian, Hendra menambahkan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan agar demokrasi di Indonesia tidak tambah merosot.  "Pertama adalah pencabutan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Aturan ini dibuat pada masa revolusi fisik dan malah digunakan pada era modern dan penuh keterbukaan seperti sekarang," papar dia.  Semisal, kata Hendra, UU ITE dipakai untuk mempidana orang dengan alasan menyebar kabar bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat. Padahal, aturan tersebut tidak memberikan definisi jelas apa yang dimaksud dengan kabar bohong dan keonaran di masyarakat sehingga penafsirannya menjadi lentur seperti karet.  Hendra juga meminta agar aparat penegak hukum menggunakan pasal ujaran kebencian secara selektif. Ujaran kebencian termasuk tindak kejahatan luar biasa karena berdasarkan sejarah banyak terjadi genosida yang dimulai dari ujaran-ujaran berkenaan dengan identitas kelompok yang berdasarkan agama, suku, golongan dan ras.  "Yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terjadi penyempitan kepada arti ujaran kebencian. Sekarang orang dengan mudah mengatakan lontaran kata kasar atau kata yang tidak disukai walaupun tidak berdasarkan SARA sebagai ujaran kebencian dan kemudian menjadi delik pidana. Ini harus diluruskan," terang Hendra.  Hendra juga menuturkan, penegakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 tentang pasal-pasal penghindaan Presiden. "Jangan ada lagi upaya membuat peraturan atau melakukan proses hukum yang bertentangan dengan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara hukum kita harus belajar tunduk kepada konstitusi negara walaupun mungkin isi putusan tidak sesuai kepentingan," tuturnya.

JK Prihatin Kritik Dibales Buzzer, eks TKN: Ini Tak Boleh Terjadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebebasan berpendapat

Berita Terkini