<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-5.jpg" alt="Ilustrasi penolakan pembangunan gereja. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penolakan pembangunan gereja. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak setiap warga dalam memeluk agama dan beribadah. Tak pungkiri, belakangan ini banyak pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan di tengah masyarakat. &ldquo;Negara, melalui Konstitusi juga memberikan jaminan atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah penting untuk memberikan fasilitasi dalam mewujudkan amanah Konstitusi tersebut,&rdquo; kata Vita Ervina kepada wartawan, Minggu (21/9). Legislator Fraksi PDIP itu mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan hidup berdampingan dalam bingkai kebhinekaan. Ia menekankan, keberagaman adalah kekuatan, bukan sumber perpecahan.&nbsp; &ldquo;Kerukunan dan toleransi harus terus dikedepankan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita hormati perbedaan, karena perbedaan sesungguhnya adalah anugerah,&rdquo; jelas Vita. Ia menyoroti maraknya penolakan pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah menjadi tantangan serius dalam menjaga kerukunan nasional. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan hak beribadah tidak terhalang oleh diskriminasi maupun konflik horizontal. Lebih lanjut, Vita mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah tengah mendorong regulasi baru yang dapat menyederhanakan proses perizinan pendirian rumah ibadah.&nbsp; &ldquo;Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, kita mendorong agar Pemerintah dapat menerbitkan regulasi tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama akan mempermudah perizinan tempat ibadah dengan surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama setempat," tegasnya. "Rancangan ini bertujuan untuk menjamin hak beribadah warga negara dan telah dibahas sejak 2021, mengacu pada aspirasi masyarakat dan mengkaji ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006,&rdquo; pungkasnya. </div>

Vita Ervina menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak setiap warga dalam memeluk agama dan beribadah

Soroti Maraknya Penolakan Rumah Ibadah, Legislator Ingatkan Negara Beri Jaminan Sebagai Amanat Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/20250311_144535-1-3045046642.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU tersebut nantinya bisa membuat masyarakat memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia. &ldquo;Terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan Beragama. Ini sikap kementerian,&rdquo; kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). Ia menekankan, perlu adanya payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama. &ldquo;Kenapa? Kalau Undang-undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama,&rdquo; ujar Pigai. Pigai menyebut, Undang-Undang Kebebasan Beragama akan memberikan jaminan kepada setiap warga. &ldquo;Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama. sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan,&rdquo; tegasnya. Namun, Pigai menyatakan hal itu baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Saat ini, belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk bisa dibahas bersama-sama dengan DPR. &ldquo;Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama.

Usulkan UU Kebebasan Beragama, Menteri HAM Natalius Pigai: Agar Warga Bisa Peluk Kepercayaan di Luar Agama Resmi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/Kapolri-261755567.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapatkan apresiasi dari Imparsial atas perannya dalam menjaga dan mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dalam laporan yang dirilis Kamis (12/12), Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti beberapa capaian positif yang telah dicapai Polri dalam tiga tahun terakhir. Imparsial mencatat tren penurunan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 28 kasus, menurun menjadi 23 kasus pada 2022, dan 18 kasus di tahun 2023. Hingga November 2024, angka ini sedikit meningkat menjadi 20 kasus. &ldquo;Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat capaian positif dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama, yang tercermin melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran dalam tiga tahun terakhir,&rdquo; ujar Ardi. Namun demikian, Imparsial menekankan perlunya peningkatan terus-menerus dalam upaya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Inisiatif Progresif Polri Selain mencatat penurunan kasus, Imparsial juga mengapresiasi inisiatif Polri dalam memfasilitasi dialog antar-kelompok agama. Contoh konkretnya adalah langkah yang diambil Polres Tulang Bawang, Lampung, pada tahun 2021 dalam meredam penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, serta tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai, seperti yang dilakukan terhadap Kapolres Kulonprogo pada 2023. Selain itu, Polri juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah rawan konflik agama. Unit ini memiliki tugas untuk memantau potensi konflik dan mengedepankan pendekatan preventif melalui persuasi. Sosialisasi kerukunan antarumat beragama juga dilakukan melalui program-program seperti safari Jumat. &ldquo;Unit ini bertugas memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi,&rdquo; jelas Ardi. Pentingnya Kebijakan Berbasis HAM Imparsial menggarisbawahi pentingnya Polri untuk merumuskan kebijakan internal berbasis prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam menangani isu kebebasan beragama. Kebijakan tersebut dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam mencegah dan menangani konflik berbasis agama atau keyakinan. &ldquo;Mengingat dalam waktu dekat umat Kristiani akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negara untuk beribadah dengan aman dan tenang,&rdquo; tutup Ardi. Apresiasi ini mencerminkan langkah positif Polri dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama di tengah keberagaman Indonesia. Polri diharapkan dapat terus meningkatkan inisiatif ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran.

Imparsial apresiasi Polri di bawah Kapolri Listyo Sigit atas penurunan kasus kebebasan beragama dan inisiatif dialog lintas agama.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Diganjar Apresiasi Imparsial atas Dukungan Kebebasan Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-144448-570245437.jpeg" alt="Calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memastikan menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Menurut Ganjar, itu merupakan amanat konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi Gereja Katolik Hati Tak Ternoda Santa Perawan Maria Makale di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). &ldquo;Karena kita menjamin mestinya negera melalui pemerintah harus bisa menjalankan itu," kata Ganjar di hadapan tokoh agama setempat, Sabtu (25/11). Ganjar mengatakan, pemerintah harus berperan dalam menjalankan konstitusi tersebut dan memberikan kebabasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk beragama dan beribadah. Selain itu, Ganjar juga menekankan bahwa pemerintah bisa menyediakan wadah persoalan keagamaan, peribadatan, hingga menyangkut masalah sosial melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). "Itu bisa dikomunikasikan dengan forum antar umat beragama, dialognya semakin banyak dan rasa-rasanya menjalankan konstitusinya tidak akan sulit,&rdquo; ucap Ganjar. Oleh karena itu, Ganjar berharap melalui jaminan dan kehadiran pemerintah, masyarakat Indonesia bisa selalu rukun, damai, serta nyaman beribadah dan beragama. &ldquo;Ya memang butuh saling tukar perasaan," pungkas Ganjar.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memastikan menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Ganjar Pranowo Pastikan Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah Sesuai Amanat Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Bendera-India-1327868869.jpg" alt="Bendera negara India. Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun." width="100%">
<figcaption>Bendera negara India. Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebebasan beragama di India dinilai memburuk setiap tahun. Karena itu, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) meminta agar negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Narendra Modi itu masuk daftar hitam kebebasan beragama. Seruan tersebut dilontarkan empat tahun berturut-turut. Panel independen AS itu mengungkapkan, pelanggaran atas kebebasan menjalankan keyakinan di India untuk golongan minoritas dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan. &rsquo;&rsquo;Pemerintah India, baik di tingkat nasional, negara bagian, maupun lokal, mempromosikan dan menerapkan kebijakan diskriminatif agama pada 2022. Itu termasuk UU yang menargetkan perubahan agama, hubungan antaragama, pemakaian jilbab dan penyembelihan sapi yang berdampak negatif terhadap umat Islam, Kristen, Sikh, Dalit, dan Adivasis (masyarakat adat dan suku yang terdaftar),&rsquo;&rsquo; bunyi laporan yang dirilis USCIRF pada Senin (1/5). Berdasar data pada laporan tersebut, dari 1,4 miliar penduduk India, 14 persennya adalah muslim. Lalu, sekitar 2 persen Kristen dan 1,7 persen Sikh. Hampir 80 persen penduduk negara itu adalah umat Hindu. Nah, pemerintah India terus menekan suara-suara kritis, terutama dari agama minoritas dan mereka yang membantu advokasi. USCIRF hanya menawarkan rekomendasi dan tidak punya kemampuan untuk menetapkan kebijakan. Harapan bahwa Departemen Luar Negeri akan mengadopsi usulan komisi itu sangat tipis. Sebab, saat ini Washington dan New Delhi terus memperkuat hubungan dalam upaya melawan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. AS dan India mempertahankan hubungan bilateral yang kuat seputar perdagangan ekonomi dan teknologi. Perdagangan mencapai USD 120 miliar (Rp 1,8 kuadriliun) pada 2022. Itu menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar India. Presiden AS Joe Biden dan Modi juga berinteraksi dalam beberapa kesempatan. Termasuk KTT G20 dan G7 serta KTT Empat Pemimpin yang terdiri atas AS, India, Jepang, dan Australia. Sejauh ini, pemerintah India tidak segera menanggapi laporan terbaru itu. Namun, tahun lalu ketika USCIRF merekomendasikan hal serupa, Jubir Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi menuduh pejabat senior AS membuat komentar yang kurang informasi dan bias. &rsquo;&rsquo;Sebagai masyarakat pluralistik alami, India menghargai kebebasan beragama dan hak asasi manusia,&rsquo;&rsquo; ujar Bagchi saat itu.

Pelanggaran atas kebebasan menjalankan keyakinan di India untuk minoritas dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

India Dinilai Terapkan Kebijakan Diskriminatif, Diusulkan Masuk Daftar Hitam Kebebasan Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN), selain bernuansa seksis juga dinilai bermasalah pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lantaran terdapat beberapa pertanyaan yang dinilai menyinggung kebebasan beragama.  Sejumlah pertanyaan yang dinilai bermasalah dalam kebebasan beragama antara lain 'Kamu alirannya netral atau bagaimana? Bersedia lepas jilbab? Ikut pengajian apa? Ustad idola/favoritnya siapa? Hari minggu ada kegiatan apa?'.  Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan menilai TWK terhadap para pegawai KPK itu bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memiliki keyakinan tertentu, terhadap ajaran suatu agama. Karena seseorang tidak dapat dinilai atas apa yang dipikirkan dan diyakininya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/pertanyaan-ngawur-lakpesdam-nu-minta-jokowi-batalkan-twk-pegawai-kpk/">Pertanyaan Ngawur, Lakpesdam NU Minta Jokowi Batalkan TWK Pegawai KPK</a>  "Batas keyakinan seseorang adalah hanya apabila dimanifestasikan dan pembatasan itupun terikat pada batasan tertentu," kata Julius Ibrani, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dalam keterangannya, Senin (10/5). PBHI merupakan salah satu anggota Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan.  Julius memandang, pertanyaan TWK itu juga dinilai melanggar Pasal 28E (1) yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Serta Pasal 28E (2) lebih lanjut menjamin setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.  "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran," tegas Julius.  Julius memandang, tidak seorang pun dapat dipaksa. Sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.  Karena kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.  "TWK ala Firli Bahuri dkk ini juga bertentangan dengan Pasal 28G (1), setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Serta Pasal 28I (2) yaitu setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," ungkap Julius.  Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, segera membatalkan hasil tes, dari tes yang bertentangan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia ini.  "Dewan pengawas untuk segera memeriksa Pimpinan KPK, Firli Bahuri dkk, atas skandal upaya penyingkiran pegawai KPK atas dasar diskriminasi agama, keyakinan dan gender," pungkas Julius.  Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerja sama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai. Terdapat dua orang di antaranya tidak hadir pada tahap wawancara.  Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang.

TWK Alih Status Pegawai KPK Dinilai Melanggar Kebebasan Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dalam-kebebasan-beragama-polri-diminta-menjadi-garda-terdepan_m_153660.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bersama dengan Polda Metro Jaya, Imparsial menggelar workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Kegiatan ini diikuti seluruh kapolres yang ada di wilayah hukum Polda Metro dan perwakilan Polda Banten juga. Direktur Imparsial&lrm; Al Araf menyebut bila dengan adanya kegiatan ini, Polri bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga Kebhinekaan dan Pluralisme di Indonesia. Menurur Al Araf mengatakan, menguatnya konflik internal di negara berpotensi memecah belah bangsa dan menghancurkan keadulatan negara. Hal itu kata dia dulu pernah terjadi di negara Yugoslavia. "Dulu itu penyebabnya konflik identitas suku dan SARA. Seperti di Rwanda juga hancur karena adanya penyebaran kebencian dan genosida," ucap dia di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, JakartaPusat, Senin (28/8). Lanjut dia menerangkan, sekarang negara yang sedang terancam adalah Syria karena tengah terjadi perang saudara yang bisa membuat negara itu pecah. "Indonesia sebagai negara yang plural bisa menjadi potensi konflik itu," sambung dia. Tak menutup kemungkinan kata dia, Indonesia bisa menjadi negara gagal jika penegakan hukum tak melakukan pengelolaan keamanan dengan baik. "Salah satu ciri negara gagal menurut PBB jika penegakan hukum gagal. Seperti Somalia yang dianggap negara gagal," tambah dia. Penegakan hukum di wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Banten kata dia mesti bisa berjalan dengan baik. Hal ini agar kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Di kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana &lrm;menegaskan bahwa Polri telah berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban tanpa memandang suku atau agama. "Tentunya dari kami bakal menindak kelompok intoleran siapapun tanpa takut diancam. Kami tak apat bekerja sendiri dan menjamin hak sendiri," tegas dia.

Dalam Kebebasan Beragama, Polri Diminta Menjadi Garda Terdepan