<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/lapas-tangerang-1.jpg" alt="DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)" width="100%">
<figcaption>DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sudah merampungkan berkas perkara kasus kebakaran Lapas Klas I Tangerang, Banten. Pekan depan rencananya akan dilakukan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).  "Kasus lapas tinggal lepasin berkas saja, dalam waktu dekat akan kami kirim berkasnya, Minggu depan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi, Kamis (7/10).  Pelimpahan ini merupakan tahap pertama. Apabila jaksa peneliti menyatakan berkas tersebut lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan. "Iya lengkapin tahap I dulu," jelasnya.  Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten. Penetapan ini dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.  "Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, semua adalah petugas dari Lapas," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/9).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial RU, S, dan Y. Seluruhnya dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang membuat orang lain meninggal.  Penyidik kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, 3 tersangka baru ini dijerat Pasal 188 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kebakaran.  "Hasil gelar perkara kemarin hasilnya ada penambahan 3 tersangka lagi di Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 dan 156 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kebakaran," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/9).  Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka yakni JMN selaku warga binaan. Dia berperan memasang instalasi listrik namun statusnya bukan ahli kelistrikan. Kedua yakni PBB, selaku pegawai Lapas yang menyuruh JMN memasang instalasi listrik. Dan tersangka ketiga yakni RS selaku pejabat Bagian Umum Lapas Kelas I Tangerang. Dia adalah atasan PBB.

Pekan Depan Polisi Limpahkan Berkas Perkara Kebakaran Lapas ke Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/JKT_LAPAS-KELAS-1A-TANGERANG_PASCA-KEBAKARAN_Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten. Penetapan ini dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.  "Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, semua adalah petugas dari Lapas," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/9).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial RU, S, dan Y. Seluruhnya dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang membuat orang lain meninggal.  Sementara itu, penyidik masih mendalami terkait adanya pelanggaran Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Tubagus menyebut masih membutuhkan alat bukti lain untuk penerapan pasal tersebut.  Ada pun penetapan 3 tersangka ini juga dilakukan setelah penyidik memeriksa 53 saksi. Dua di antaranya adanya saksi ahli kebakaran dari Universitas Indonesia (UI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).  Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya resmi menaikan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kebakaran ini.  "Semalam gelar perkara oleh penyidik dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Ada dugaan pidana di sini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/9).  Yusri menjelaskan, kebakaran Lapas ini diduga memenuhi unsur Pasal 187 dan 188 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Diduga telah terjadi kelalaian yang membuat terjadinya kebakaran hebat.  Kebakaran melanda Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sejauh ini korban tewas berjumlah 45 orang, dan puluhan lainnya luka-luka. Para korban luka dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Sitanala dan Poliklinik Lapas Tangerang.

Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-15-at-17.44.06.jpeg" alt="Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapat pelatihan pemadaman api. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapat pelatihan pemadaman api. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta memasang alarm panic button. Alat tersebut dipasang di setiap blok Lapas untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kebakaran. Selain memasang alarm panic button, pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga mendapat pelatihan pemadaman api.  "Pelatihan tanggap bencana kebakaran oleh pemadam kebakaran dan pemasangan alarm panic button menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan," kata Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Bambang Wijanarko, Rabu (15/9).  Dikatakan Bambang, pemasangan panic button merupakan yang pertama kali di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Sebanyak lima unit alarm panic button telah di pasang di setiap blok. "Ini pertama kali. Alarm panic button kami tempatkan di Pos Komandan Jaga dan Blok Hunian A, B , C , S dan Blok Pamsus serta dapur demi mendeteksi dini saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya bencana," terangnya.  Bambang menjelaskan, untuk mekanisme penggunaan alarm panic button adalah saat petugas jaga blok hunian mendeteksi akan adanya kejadian gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana yang akan terjadi pada blok hunian tersebut, sehingga secara cepat dan tepat dapat diambil langkah untuk mengatasinya.  "Saya harap adanya pemasangan alarm panic button sebagai deteksi dini saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi," paparnya.  Selain memasang alarm panic button, kata Bambang, pihaknya juga menggandeng Dinas Gulkarmat untuk melakukan latihan serta simulasi pemadaman api. Kegiatan ini di ikutin oleh Staf KPLP,  Komandan Jaga Regu Pengamanan, Komandan Jaga Regur Portir, Staf Adkam , Staf BLK dan Staf Dapur dan Perwakilan Warga Binaan pada setiap blok hunian.  "Semua elemen kita libatkan termasuk WBP. Supaya pada saat ada bencana terjadi bisa dapat dengan cepat melakukan tindakan," jelasnya.  Berkaca dari peristiwa kebakaran di Lapas Narkotika Klas IA Tangerang, pihak Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta intens melakukan pengawasan dan pengecekan. Seperti mengecek kesiapan APAR serta pemeriksaan rutin terhadap WBP di setiap blok. "Alhamdulillah kondisi APAR baik. Kita juga pasang 8 APAR Fire block. Untuk jumlah APAR kita ada 30 unit dan APAR Co2 ada 22 buah. Masih kurang sedikit supaya memenuhi standar," tuturnya.  Diharapkan setelah mengikuti pelatihan oleh petugas pemadam kebakaran , petugas Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta dapat melakukan upaya yang tetap jika terjadi bencana kebakaran "Semoga baik petugas atau WBP tidak panik saat terjadi kebakaran atau bencana," tutupnya.

Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta Gunakan Panic Button

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/lapas-tangerang-1.jpg" alt="DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)" width="100%">
<figcaption>DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang berujung tewasnya 44 warga binaan perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah. Kondisi lapas di tanah air saat ini overload. Jumlah petugas lapas juga tidak seimbang dengan banyaknya warga binaan. Perlu ada program otomasi lapas di Indonesia agar kondisi darurat tidak terulang.  Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Secara tegas, dia mengusulkan otomasi lapas. Upaya itu perlu dilakukan karena jumlah petugas yang tidak seimbang dengan banyaknya warga binaan lapas.  Pengawasan maupun keamanan pun dirasa kurang maksimal.  Arsul mengungkapkan, permasalahan perbedaan jumlah ini sudah menjadi masalah akut dan harus diperhatikan. Dengan jumlah sipir yang jomplang dengan penghuni, dia pun menilai perlu ada bantuan teknologi. Beberapa hal bisa dilakukan dengan otomasi. Misalnya, untuk buka tutup pintu lapas.  ”Contoh yang paling bisa diberi sentuhan teknologi adalah sisi pengamanan dan pengawasan. Buka tutup pintu sel dan blok semestinya tidak lagi dilakukan manual oleh petugas lapas, tapi otomasi yang dikendalikan dari ruang kontrol,” jelas Arsul kemarin (11/9).  Penggunaan teknologi, lanjut Arsul, saat ini memang belum ada di Indonesia. Akibatnya, kebutuhan sipir atau penjaga cukup tinggi. Namun, jumlah SDM di lapangan belum tentu memadai. Jika teknologi mutakhir semacam otomasi belum memungkinkan, politikus PPP itu menyarankan ada perbantuan demi memenuhi kebutuhan penjagaan secara manual.  ”Hemat saya, perlu juga ada sinergi perbantuan dari institusi lain,” tutur Arsul. Perbantuan itu bisa datang dari TNI dan Brimob untuk pengamanan lapas. Mereka dapat menjaga bagian depan lapas, sementara sipir bisa berfokus ke penjagaan di bagian dalam. Jadi, ketika ada masalah di bagian dalam lapas, sipir bisa langsung tanggap mengatasinya.  Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah menilai, kebakaran Lapas Kelas I Kota Tangerang yang terjadi dini hari adalah bukti tidak profesionalnya kinerja petugas dalam mengawas dan mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas). Sebab, kejadian tersebut sudah berkali-kali. Mulai kebakaran Lapas Tanjung Gusta pada 2013, razia narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Rutan Bengkulu yang ricuh berujung terbakarnya seluruh blok hunian pada 2016, hingga pembakaran Lapas Kelas II-A Jambi oleh ratusan narapidana yang mengamuk pada 2017.  ”Saya melihat seperti ini berulang-ulang dan bosen ini kejadian lagi. Kesalahan kan bisa jadi dari yang bawah atau dari atas. Mulai rekrutmen, penempatan, hingga manajemen yang ada,” ujar Dimyati.  Politikus PKS itu mendorong kepolisian mengusut tuntas kejadian tersebut. Penyebabnya harus dicari. Ada unsur kesengajaan atau tidak. Menurut dia, berkaca dari insiden kebakaran tersebut, pemimpin lapas layak mengundurkan diri. Sebab, alasan lapas overload sangat klise.  Lebih miris, lanjut dia, yang terbakar adalah sel tahanan kasus narkoba. Kondisi itu menyulitkan petugas mengidentifikasi para korban. ”Ada apa di balik kebakaran yang terjadi di tahanan yang mayoritas narkoba? Kita nggak tahu apakah ada tahanan yang kabur atau tukar tahanan? Ini harus diusut tuntas,” tegas Dimyati.  Setelah menetapkan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang naik ke tahap penyidikan, polisi langsung menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa Kepala Lapas Kelas I Tangerang Victor diperiksa Teguh sebagai saksi besok (13/9). Selain itu, ada 13 orang lainnya yang akan diperiksa sebagai saksi. ”Ada pegawai lapas yang melaksanakan piket pada hari itu,” ujarnya di RS Polri Kramat Jati kemarin. Kemudian, tujuh warga binaan juga turut diperiksa. Lalu, ada tiga petugas pemadam kebakaran dan tiga saksi dari PLN.  Dia menyampaikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejati Banten. Selain itu, polisi terus mengumumkan hasil identifikasi korban kebakaran lapas. Kemarin dua jenazah berhasil diidentifikasi. Keduanya adalah Mad Idris alias Boy alias Jenong bin Adrismon dan Ferdian Perdana bin Sukriyadi. Total, ada tujuh jenazah yang sudah diidentifikasi.

Antisipasi Kondisi Darurat, Perlu Otomasi Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KEBAKARAN-LAPAS-TANGERANG-DERY-RIDWANSAH-3-2.jpg" alt="Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa meminta kepada kepolisian agar mengusut tuntas dan melakukan investigasi menyeluruh penyebab peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang. Apalagi kebakaran hebat itu mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan korban luka.  "Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar lakukan langkah-langkah cepat dan terukur untuk memastikan evakuasi dan penanganan terbaik bagi korban luka serta pemulihan keluarga korban," ujar Adde Rosi kepada wartawan, Jumat (10/9).  Adde Rosi juga berharap musibah kebakaran Lapas Klas I Tangerang ini menjadi momentum untuk segera disahkan RUU Pemasyarakatan. Tujuannya agar isu-isu terkait over kapasitas, sarana di Lapas dan berbagai persoalan lainnya dapat teratasi dengan baik.  "RUU ini pada periode lalu, tinggal pengesahannya saja. Kini RUU Pemasyarakatan pun masuk Prolegnas. Kami harapkan Komisi III DPR RI dan Pemerintah segera duduk bersama untuk membahas kembali RUU ini, demi perbaikan Lapas di masa mendatang. Karena ini persoalan kemanusiaan dan jd persoalan bersama, tidak bisa ditunda terlalu lama," tegas Anggota Baleg DPR RI.  Sebagaimana diketahui, kasus kebakaran Lapas bukan kali ini terjadi di Indonesia. Kebakaran di Lapas Tangerang memperpanjang deretan kasus kebakaran yang pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2020 saja tercatat sejumlah kasus kebakaran, yakni Pertama, kerusuhan dan kebakaran di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara. Kedua, Lapas Purwokerto terbakar. Ketiga, kerusuhan dan kebakaran Lapas Kabanjahe, Sumatera Utara.  Oleh karenanya, legislator Partai Golkar ini menekankan perlunya formulasi strategi mitigasi agar musibah berat seperti Kebakaran di Lapas Tangerang ini tidak terjadi lagi.  "Kita ingin tekankan adanya evaluasi dan formulasi strategi mitigasi agar tidak terulang kembali. Selain itu, persoalan kelebihan kapasitas lapas juga harus menjadi atensi khusus untuk menjamin pemenuhan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan keselamatan," ungkapnya.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut bahwa Lapas Kelas I Tangerang over kapasitas hingga 400 persen dengan penghuninya sebanyak 2.072.  Yasonna juga menyebut kondisi Lapas Tangerang sudah sangat tua. Lapas tersebut dibangun sejak 1977, dan sejak diresmikan pada 1982 belum pernah diperbaiki kelistrikannya. Alhasil, kata Yasonna, dugaan sementara kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang diakibatkan listrik arus pendek.  Sebagaimana diketahui, kebakaran terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari. Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 44 orang meninggal dunia.  Kebakaran ini juga mengakibatkan 73 warga binaan terluka, dan delapan di antaranya luka berat atas insiden kebakaran. Korban luka sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk menjalani pengobatan.

Kebakaran Lapas Tangerang, DPR: Segera Tuntaskan RUU Pemasyarakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/JKT_LAPAS-KELAS-1A-TANGERANG_PASCA-KEBAKARAN_Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelidikan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten masih berjalan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bahkan membuka peluang untuk memeriksa Kalapas.  "Iya, kalau perlu kesana (memeriksa Kalapas)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (10/9).  Kendati demikian, sampai saat ini belum ada penjadwalan pemeriksaan kepada Kalapas. Namun, pemeriksaan kepada saksi lainnya tetap berjalan, termasuk mengumpulkan barang bukti.  "Kan ini masih 22 (saksi) kami lakukan (pemeriksaan) termasuk kami akan BAP dari Puslabfor. Sesudah lengkap semua baru digelar perkara," jelas Yusri.  22 saksi yang telah diperiksa dibagi menjadi 3 klaster. Yakni petugas yang berjaga saat kebakaran, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang selamat, dan pendamping WBP.  Sebelumnya, kebakaran melanda Lembaga Permasyrakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten. Api sudah muncul sejak Rabu (8/9) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.  Sekertaris BPBD Kota Tangerang, Edi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. "Iya benar," kata Edi.  Sejauh ini korban tewas berjumlah 41 orang. Jumlah tersebut bertambah 3 orang menjadi 44 orang. Kemudian luka berat 8 orang, dan 72 orang luka ringan. Para korban telah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Sitanala dan Poliklinik Lapas Tangerang.  Berdasarkan data awal, peristiwa ini diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. "Tadi saya sudah lihat di TKP, berdasarkan pengamatan awal patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.  Saat ini petugas di lapangan masih bekerja untuk memastikan penyebab kebakaran. Petugas kepolisian juga telah disiagakan untuk mengamankan lokasi.  "Kemudian ada pengamanan internal kami perkuat pengamanan dari Polri ada sebanyak 150 orang, anggota Polri yang kita turunkan di sini teridiri dari Brimob, Sabhara, dan jajaran Polres Tangerang," jelas Fadil.

Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi Buka Peluang Periksa Kalapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/JKT_LAPAS-KELAS-1A-TANGERANG_PASCA-KEBAKARAN_Salman-Toyibi-5-1.jpg" alt="Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Foto udara pasca kebakaran di Lapas Klas 1 A Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran di Blok C 2 Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9/2021) dini hari. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Tangerang, Banten pada Rabu (8/9), menyebabkan 41 korban meninggal dunia dan sedikitnya 72 orang lainnya mengalami luka-luka.  Diketahui, ternyata Lapas Kelas I Kota Tangerang melebihi kapasitas sebanyak 400 persen. Kasus lapas overload tidak hanya terjadi di Lapas I Tangerang, namun juga terjadi di banyak lapas lainnya di Indonesia.  Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana. Sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah.  "Kalau anggaran kurang semetara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi. Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres sementara angka kriminalitas makin bertambah," ujar Jazilul kepada wartawan, Kamis (9/9).  Wakil Ketua MPR, persoalan kekurangan anggaran tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.  "Perlu ada kebijakan baru di bidang pemasyarakatan seetelah melihat lapas dimana-mana mengalami over capacity, apalagi lapas narkoba. Usul saya, pemerintah dan kita semua harus memikirkan konsep baru pemasyarakan," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil ini.  Kalau bicara soal kekurangan anggaran, menurut Gus Jazil, di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis, pendekatan anggaran akan sulit menemukan solusinya. Kata dia, Lapas narkoba di mana-mana overload, belum lagi sekarang ada Undang-Undang ITE maka jumlah narapidana akan semakin bertambah terus.  "Kalau pendekatannya masih sama seperti sekarang maka tidak akan terselesaikan. Inilah yang membutuhkan peran kita semua untuk mengubah desain dan pembinaan kepada warga binaan. Selama ini belum dilakukan maka persoalannya akan sama terus dan berulang dan problemnya sama, anggaran, SDM, dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB ini.  Karena itu, karena sekarang pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka diperlukan ide-ide segar sebagai masukan sehingga ada model baru yang lebih tepat dalam menangani persoalan kemasyarajatan.  "Jadi solusinya buka semata-mata soal anggaran, meskipun anggaran memang diperlukan atau soal kekurangan SDM di lapas, tapi bagaimana ada pendekatan baru dalam penanganan persoalan kemasyarakatan," ungkapnya.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menyebut bahwa Lapas Klas 1 Tangerang overkapasitas hingga 400 persen dengan penghuninya sebanyak 2.072.  Yasonna juga menyebut kondisi Lapas Tangerang sudah sangat tua. Lapas tersebut dibangun sejak 1977, dan sejak diresmikan pada 1982 belum pernah diperbaiki kelistrikannya. Alhasil, kata Yasonna, dugaan sementara kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang diakibatkan listrik arus pendek.  Sebagaimana diketahui, kebakaran terjadi di Lapas Klas 1 Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari. Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 41 orang meninggal dunia.  Kebakaran ini juga mengakibatkan 73 warga binaan terluka, dan delapan di antaranya luka berat atas insiden kebakaran. Korban luka sudah dibawa ke RSUD Tangerang untuk menjalani pengobatan.

Lapas Overload dan Terbakar, Harus Ada Grand Design Baru Penanganan WB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KORBAN-KEBAKARAN-LAPAS-TANGERANG-DERY-RIDWANSAH-3-1.jpg" alt="Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi kantong jenazah korban kebakaran di RSUD Kabupaten Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C 2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu dini ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus kebakaran yang melanda Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten. Penyidik juga membuka peluang memeriksa pihak Lapas.  "Pasti akan diungkap dan diperiksa pihak yang bisa memperjelas kejadian itu. Siapa pun pasti akan diperiksa agar masalah ini terang benderang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/9).  Di sisi lain, Rusdi menuturkan, hasil temuan awal kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Namun, hal itu masih akan didalami untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian.  "Belum, belum, belum (ada kelalaian). Sekarang pemeriksaan dulu, kita jangan berandai-andai. Kita tunggu hasil penyelidikan penyidik," jelasnya.  Sebelumnya, kebakaran melanda Lembaga Permasyrakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. Api sudah muncul sejak Rabu (8/9) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sekertaris BPBD Kota Tangerang, Edi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. "Iya benar," kata Edi.  Sejauh ini korban tewas berjumlah 41 orang. Kemudian luka berat 8 orang, dan 72 orang luka ringan. Para korban telah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Sitanala dan Poliklinik Lapas Tangerang.  Berdasarkan data awal, peristiwa ini diduga disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. "Tadi saya sudah lihat di TKP, berdasarkan pengamatan awal patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.  Saat ini petugas di lapangan masih bekerja untuk memastikan penyebab kebakaran. Petugas kepolisian juga telah disiagakan untuk mengamankan lokasi.  "Kemudian ada pengamanan internal kami perkuat pengamanan dari Polri ada sebanyak 150 orang, anggota Polri yang kita turunkan di sini teridiri dari Brimob, Sabhara, dan jajaran Polres Tangerang," jelas Fadil.

Kebakaran Tewaskan 41 Orang, Pihak Lapas Tangerang akan Diperiksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebakaran Lapas

Berita Terkini