<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/boyamin-MAKI.jpg" alt="KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Meskipun penyidikan kasus sudah menunjukan progres kemajuan, namun kerja penyidik dianggap belum tuntas.  Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, masyarakat masih menaruh kecurigaan terhadap kerja Polri. Terlebih penyebab kebakaran disimpulkan berasal dari bara puntung rokok.  "Masyarakat itu selalu curiga masa sebuah puntung rokok aja bisa membuat bakar seluruh gedung atau bahasa imajinasi kita gitu dari rangkaian itu kan kalau dalam film itu kan ada pembunuh bayaran, bisa saja juga ada pembakar bayaran," kata Boyamin kepada wartawan, Sabtu (24/10).  Boyamin menyampaikan, kecurigaan publik pun tak lepas dari adanya kasus-kasus besar yang tengah ditangani Kejaksaan. Seperti kasus permohonan fatwa rencana pembebasan Djoko Tjandra yang melibatkan Jaka Pinangki Sirna Malasari (PSM). Dengan kebakaran gedung Kejagung ini membuat barang bukti seperti CCTV banyak yang hilang.  "Itu kan setidaknya kegiatan orang-orang tersebut jadi tidak terpantau. Tidak ada barang bukti yang lebih kongkrit misalnya karena apa prosesnya ini menjadi hilang semua. Oknum jaksa PSM itu pernah ditemui siapa atau menemui siapa," jelasnya.  Dengan begitu, MAKI menilai proses penyidikan terhambat karena banyak bukti yang hilang. Rangkaian peristiwa yang semula terekam dalam CCTV menjadi terpotong akibat CCTV rusak.  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.

Boyamin: Di Film Ada Pembunuh Bayaran, Bisa Juga Ada Pembakar Bayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/com_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Petugas kepolisian membuka garis polisi yang terpasang di area Gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar, Jakarta, Kamis (17/9/2020). Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri menyimpulkan bahwa sumber api dalam kebakaran yang melalap Gedung U" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian membuka garis polisi yang terpasang di area Gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar, Jakarta, Kamis (17/9/2020). Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri menyimpulkan bahwa sumber api dalam kebakaran yang melalap Gedung U</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Gabungan Bareskrim Polri telah menyimpulkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta terjadi atas dasar kelalaian. Tidak ditemukan unsur dibakar secara sengaja oleh pihak tertentu.  Meski begitu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta penyidik Bareskrim tetap membuka opsi penerapan Pasal 187 KUHP dalam kasus ini. Tidak hanya menjerat para tersangka dengan Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran.  "Saya minta ke kepolisian dalam hal ini penyidik untuk tetap membuka opsi Pasal 187 tentang sengaja membakar, bukan hanya sekedar pasal 188 yang lalai terjadinya kebakaran," kata Boyamin kepada wartawan, Sabtu (24/10).  Dia menjelaskan, jika memang benar tukang bangunan penyebab utama kebakaran, maka dinilai ada unsur kelalaian yang dilakukan secara sengaja. Hal itu terbukti dari tindakan mereka merokok di area yang dilarang.  "Teori lalai itu kan istilahnya ada teori berwarna dan tidak berwarna. Dan juga kalau toh juga kesalahan itu bisa aja sedikit lalai atau sedikit sengaja itu maka Pasal 187 itu tetap dibuka," jelas Boyamin.  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.

Boyamin Minta Polri Tetap Buka Opsi Gedung Kejagung Sengaja Dibakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gedung-kejagung-terbakar.jpg" alt="CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator MAKI, Boyamin Saiman meminta Bareskrim Polri segera memberikan penjelasan lengkap atas kesimpulan puntung rokok sebagai penyebab utama kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Sebab, kesimpulan itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan di ranah publik.  "Saya mohon kepada Bareskrim segera melakukan rekonstruksi di gedung Kejaksaan Agung," kata Boyamin kepada wartawan, Sabtu (24/10).  Dia menyampaikan, penyidik harus merinci setiap peristiwa yang terjadi pada hari kebakaran dalam proses rekonstruksi. Harus ada penggambaran jelas bagaimana tukang bangunan sejak awal pertama kali masuk gedung hingga proses munculnya api dari puntung rokok.  "Dan apakah memang betul mereka berusaha memadamkan, kalau memang berusaha memadamkan tentu kan bisa padam. Itu pertanyaan masyarakat ini segera dijawab oleh penyidik Bareskrim," kata Boyamin.  MAKI meminta rekonstruksi kasus kebakaran ini digelar terbuka dan dapat diliput oleh media massa. Bahkan akan lebih baik jika prosesnya disiarkan langsung. Dengan begitu masyarakat bisa memberikan penilaian secara objektif.  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.

MAKI Minta Polri Buktikan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Kebakaran-Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran (Damkar) berusaha memadamkan api yang membakar Gedung Kejaksaan Agung RI di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2020) malam. Kebakaran tersebut diperkirakan terjadi mulai pukul 19.10 WIB. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran (Damkar) berusaha memadamkan api yang membakar Gedung Kejaksaan Agung RI di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (22/8/2020) malam. Kebakaran tersebut diperkirakan terjadi mulai pukul 19.10 WIB. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Berdasarkan hasil penyidikan, api pertama kali muncul dari bara puntung rokok.  Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, bara puntung rokok berasal dari 5 pekerja bangunan di lantai 6. Saat bekerja, mereka turut menyalakan rokok.  "Kesimpulam penyidik penyebab awal karena kelalaian 5 tukang yang bekerja di ruangan lantai 6 tersebut. Harusnya tidak merokok karena di situ banyak bahan berbahaya mudah terbakar," kata Sambo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).  Puntung rokok itu kemudian memicu api membesar. Sebab, di sekitar tukang bekerja banyak bahan mudah terbakar. Seperti kertas, kayu, tiner, lem aibon dan lain-lain.  "Api pertama muncul di Aula Biro Kepegawaiam. Ini diketahui berdasarkan saksi yang melihat pertama api muncul dan berdasarkan orang yang ikut memadamkan api pertama kali," jelas Ferdy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gedung-kejagung-terbakar.jpg" alt="CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak pernah mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pemersih Top Cleaner.

Bara Puntung Rokok Jadi Sumber Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gedung-kejagung-terbakar.jpg" alt="CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik gabungan Polri telah melaksanakan gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Gelar perkara ini dilaksanakn bersama dengan jaksa dari Kejagung dan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.  "Tadi jam 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P16 untuk ekspos hasil penyidikan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/10).  Namun, sampai saat ini Polri belum juga menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Pasti nanti akan mengerucut. Saya belum bisa sampaikan sebelum ada keterangan penyidik," jelas Awi.  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyampaikan, gelar perkara tadi dalam rangka sinkronisasi kasus. Supaya ketika ada penetapan tersangka, berkasnya bisa lengkap, sehingga tidak terjadi pengulangan pelimpahan kasus. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/09/2020/cari-tersangka-kebakaran-gedung-kejagung-polri-panggil-pupr-dan-bpom/">Cari Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung, Polri Panggil PUPR dan BPOM</a></li> </ul> "Makanya saya sampaikan apa fakta-fakta dalam penyidikan ini tentunya nanti di dalam gelar pasti akan ada saran pendapat disitulah kekurangan-kekurangan selanjutnya akan kami jadi bahan evaluasi penyidik untuk ditindaklanjuti," tandas Awi.  Sebelumnya, Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidkkan dinaikan menjadi penyidikan.  "Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).  Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan 6 kali dan pemeriksaan laboratorium forensik.

Sudah Gelar Perkara, Polri Belum Temukan Tersangka Kebakaran Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gedung-kejagung-terbakar.jpg" alt="CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri telah memeriksa ratusan saksi terkait insiden kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Total, ada 105 saksi yang telah dimintai keterangan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran hebat itu.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan, ratusan saksi yang telah diperiksa memiliki profesi dan latar belakang berbeda. Mereka diantaranya 50 office boy, 20 cleaning service, 7 tukang, 20 keamanan dalam, dua teknisi, dan lima orang pejabat utama.  "Untuk update kebakaran jadi hari ini kami dapatkan info terkait dengan saksi ada 105 saksi yang sudah kami periksa," kata Awi di Mabes Polri, Senin (31/8).  Awi menuturkan, keterangan mereka bakal dicocokan dengan hasil uji laboratorium forensik (Labfor). Namun, hingga kini tim penyidik masih merampungkan proses uji Labfor.  "Masih proses. Nanti kita tunggu hasilnya apakah itu benar bencana atau ada faktor lain," cetus Awi.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan. Sebanyak 24 kamera pengintai atau CCTV dan 21 sampel sisa-sisa kebakaran diambil guna diselidiki.  "Mencari sumber api pertama untuk bisa diidentifikasi apakah penyebab dari kebakaran ini yang akan dipelajari oleh tim, semua dipimpin langsung Kapuslabfor bersama tim gabungan,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Senin (24/8).  Gedung utama Kantor Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu (22/8) malam pukul 19.10 WIB. Total ada enam lantai yang terbakar. Bagian yang terbakar merupakan kantor pimpinan Kejaksaan Agung, bagian intelijen, pembinaan dan administrasi.  Proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih 11 jam dengan melibatkan 56 unit mobil pemadam dan 300 personel Damkar gabungan Pemprov DKI Jakarta. Proses pendinginan juga tak kalah lama, mulai dari pukul 06.10 WIB hingga 18.00 WIB, pada Minggu (23/8).

Polisi Periksa 105 Saksi Terkait Kebakaran Gedung Utama Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Dwi-Rio-Ist.jpeg" alt="Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPC PDIP Kota Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo sangat menyesalkan pernyataan tanpa bukti Amien Rais soal Gedung Kejaksaan Agung terbakar akibat ulah orang dalam. Menurutnya, tuduhan itu terlalu berspekulasi dan tidak didasari bukti. Dia justru mengingatkan agar kejadian kebakaran tersebut tidak terjadi di tempat lain, khususnya di KPK dan Kepolisian. Karena, seingatnya di KPK masih tersimpan buku catatan sebagai bukti otentik, Prof DR Amien Rais diduga menerima gratifikasi dari Kementerian Kelautan sebesar Rp 200 juta pada tahun 2004. "Kemana dana gratitikasi tersebut? Kapasitas Pak Amien saat itu selain sebagai guru besar, juga sebagai Ketua MPR, sehingga seharusnya tidak boleh menerima dana sumbangan dari Kementerian Kelautan," kata Dwi Rio dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8), Selain itu, kata Rio, Amien Rais dengan titel akademik yang mentereng, seharusnya dalam memberikan pernyataan berlandaskan kementerengan titel akademiknya bukan seperti di warung kopi. Diketahui, pernyataan Amien yang dimaksud disampaikan lewat video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial, Selasa malam (25/8). Dia bilang, kebakaran gedung Kejagung yang begitu dahsyat itu mengingatkan kembali akan insiden kebakaran yang terjadi di Gedung Bank Indonesia (BI) pada 1997. Kata Amien, di Gedung BI yang terbakar itu seluruh berkas-berkas tentang skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kemudian hilang. “Dan setelah (kebakaran) itu ada yang mengatakan demi hukum BLBI sudah selesai, kan sudah tidak ada lagi data-data skandal itu,” kata Amien. Dia curiga, insiden kebakaran di Gedung BI dulu melibatkan orang dalam atas perintah kelompok yang disebutnya sebagai “MTC” atau Mafia, Taipan, dan Cukong. Mereka-mereka adalah pihak yang bermain dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Karena alasan itu, Amien mendorong Kepolisian agar cepat mengungkap kasus ini. Amien menegaskan, bahwa apa yang disampaikannya itu bukan spekulasi, tapi bentuk kekhawatiran publik terkait dengan penanganan sejumlah kasus-kasus korupsi besar yang telah merugikan Indonesia. “Ini bukan spekulasi tapi kekhawatiran jangan-jangan nanti enggak akan terbuka lagi,” kata Amien.

PDIP Sesalkan Tuduhan Amien Rais Atas Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Gedung-Kejaksaan-Agung-Terbakar-4.jpg" alt="Kebakaran besar di gedung Kejaksaan Agung berhasil dipadamkan setelah lebih dari 11 jam. Salah satu penyebab lamanya api dipadamkan karena banyak material plastik. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran besar di gedung Kejaksaan Agung berhasil dipadamkan setelah lebih dari 11 jam. Salah satu penyebab lamanya api dipadamkan karena banyak material plastik. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian mengenai penyebab terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8) malam. Sebab kini, bermunculan spekulasi terbakarnya gedung utama berkaitan dengan kasus yang ditangani Kejagung.  "Saya tidak bisa memberikan penjelasan secara rigit, itu sedang ditangani Bareskrim. Jadi kita tunggu hasilnya, yang jelas tidak ada berita simpang siur mengenai kebakaran, kita sudah menyerahkan ke kepolsian untuk meneliti sumber api, apa penyebab kebakaran," kata Setia Untung di Badan Diklat Kejagung, Selasa (25/8).  Pimpinan Korps Adhyaksa ini menyebut, masih menunggu hasil dari laboratorium forensik dan Inafis Polri mengenai penyebab terbakarnya gedung utama. Dia pun kembali menegaskan, tidak ada berkas perkara yang terbakar di gedung utama.  "Jadi perlu dibantu rekan rekan media. Kasihan warga masyarakat, termausk warga Kejaksaan dari Sabang sampai Marauke tolong bantu kami, mohon doa agar kami tetap kuat dan semangat," tegas Setia Untung. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/08/2020/usai-gedung-utama-terbakar-jaksa-agung-kami-tetap-bekerja/">Usai Gedung Utama Terbakar, Jaksa Agung: Kami Tetap Bekerja</a></li> </ul> Sementara itu, tim gabungan Polri telah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan. Petugas kemudian mengambil sejumlah material bekas kebakaran untuk diteliti.  “Tim Puslabfor Mabes Polri yang dipimpin Kapuslabfor dan Dirtipidum selesai melakukan olah TKP pada pukul 17.15 WIB,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).  Argo memastikan, seluruh gedung yang terbakar sudah disisir oleh petugas. Setiap sudut bangunan dilakukan pengecekam guna mencari petunjuk. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/08/2020/pakar-intelijen-endus-aroma-kejanggalan-kebakaran-kejaksaan-agung/">Pakar Intelijen Endus Aroma Kejanggalan Kebakaran Kejaksaan Agung</a></li> </ul> “Tim telah melakukan penyisiran setiap lantai, mulai dari lantai 1 hingga lantai 6 gedung Kejagung,” tandasnya.  Untuk diketahui, kebakaran melanda Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jalan Sultan Hasanudin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Api terlihat muncul dari arah samping gedung.  Kebakaran tersebut menghanguskan seluruhnya gedung utama Kejagung. Sehingga, Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung harus berpindah kantor ke Badan Diklat Kejagung di Ragunan, Jakarta Selatan.

Penyebab Kebakaran, Wakil Jaksa Agung Minta Tunggu Hasil Penyelidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebakaran kejaksaan agung

Berita Terkini