<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG-20260213-WA0006_3-2132005234.jpg" alt="Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu karena kondisi saat ini sudah memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran sejak awal tahun sudah mencapai ratusan hektare. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, surat keputusan penetapan status itu sudah diteken Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Status berlaku per Jumat (13/2) hingga 30 November 2026. &rdquo;SK penetapan status siaga darurat karhutla Provinsi Riau sudah diteken oleh Pak Plt Gubernur. Siaga darurat karhutla di Riau dimulai 13 Februari hingga 30 November 2026,&rdquo; kata Edy Afrizal seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Penetapan status siaga darurat tersebut juga berdasar hasil rapat bersama instansi terkait. Mulai dari Forum komunikasi Pimpinan Daerah Riau dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Setelah penetapan status ini pihaknya akan langsung meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla. Hal itu berupa helikopter water bombing, patroli dan juga operasi modifikasi cuaca. &rdquo;Kami akan segera kirimkan surat ke pemerintah pusat melalui BNPB untuk meminta dukungan helikopter baik water bombing dan patroli. Termasuk juga kegiatan operasi modifikasi cuaca,&rdquo; sebut Edy Afrizal. Sebelumnya, karhutla telah meluas di Provinsi Riau pada 10 kabupaten/kota. Pihaknya mencatat karhutla pada awal 2026 dengan luasan 182,76 ha dengan 848 titik panas dan titik api sebanyak 79. Sebanyak 10 daerah yang sudah terjadi karhutla tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu), Inhil, Kuantan Singingi (Kuansing), serta Kota Dumai dan Pekanbaru. Untuk karhutla di Kota Dumai, hingga saat ini tercatat seluas 19,52 ha, Bengkalis (65,51), Kepulauan Meranti (7,90), Siak (9,55), Pekanbaru (11,58), Kampar (8,50), Pelalawan (21), Inhu (1,20), Inhil (36,50), dan Kuansing (1,50). Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 204 titik panas di Kabupaten Bengkalis dari total 280 titik panas di Provinsi Riau berdasar pembaruan data pukul 07.00 WIB, Jumat (13/2). Prakirawan BMKG Pekanbaru Ranti Kurniati menyampaikan, selain Kabupaten Bengkalis titik panas juga ada di Pelalawan (16), Siak (11), Inderagiri Hilir (10), Kepulauan Meranti (10), Kota Dumai (9), Rokan Hilir (7), Kampar (5), serta Inderagiri Hulu dan Rokan Hulu masing-masing dua titik panas. Sementara di Pulau Sumatera terdeteksi total 329 titik panas dengan Provinsi Riau yang paling banyak. Kemudian disusul di Kepulauan Bangka Belitung 12 titik panas, Jambi (12), Kepulauan Riau (10), Aceh (7), Sumatera Utara (3), Sumatera Selatan (3), dan Sumatera Barat (2). Kebakaran lahan salah satunya terjadi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera VI/Siak masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan seluas 60 hektare. Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak Ihsan Abdillah mengatakan, pihaknya melakukan pemadaman sejak akhir pekan lalu. Di lahan yang terbakar itu tumbuh semak belukar, akasia, dan sawit pada tanah berjenis gambut. &rdquo;Tim melakukan penyekatan dan supaya api tidak menyebar luas diperlukan pemadaman lanjutan. Kecepatan angin tinggi yang berubah-ubah arah serta lahan kering memudahkan menjalarnya api,&rdquo; kata Ihsan Abdillah.

Pemprov Riau tetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran mencapai ratusan hektare

Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/Screenshot-2025-08-29-134501-755614322.png" alt="Kebakaran hutan yang tampak dari satelit (Dok. Sky News)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran hutan yang tampak dari satelit (Dok. Sky News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu ekstrem dan curah hujan yang menipis telah membuat kebakaran hutan besar-besaran yang terjadi di Turki, Yunani, dan Siprus pada musim panas ini berkobar dengan lebih ganas. Sebuah studi dari World Weather Attribution (WWA) menyebutkan bahwa kebakaran hutan telah menewaskan 20 orang, membuat 80.000 orang mengungsi, dan menghanguskan lebih dari 1 juta hektar (2,47 juta acre). Kebakaran ini juga disebut sebagai kebakaran terburuk pada tahun 2025 dalam catatan Eropa mengenai kebakaran hutan. Melansir dari&nbsp;Victoria Times Colonist, ratusan kebakaran hutan yang terjadi di Mediterania Timur pada bulan Juni dan Juli didorong oleh suhu di atas 40 derajat Celsius (sekitar 104 derajat Fahrenheit), kondisi kering ekstrem, dan angin kencang. WWA, kelompok peneliti yang menganalisis sejauh mana peristiwa cuaca ekstrem terkait dengan perubahan iklim, menyebut temuan dari penelitian mereka "mengkhawatirkan." "Studi kami menemukan sinyal perubahan iklim yang sangat kuat menuju kondisi yang lebih panas dan kering," ujar Theodore Keeping, seorang peneliti di Pusat Kebijakan Lingkungan di Imperial College London. "Saat ini, dengan peningkatan suhu sebesar 1,3 derajat C, kita menyaksikan ekstrem baru dalam hal kebakaran hutan, yang akhirnya membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api yang berkobar. Saat ini, kita sedang menuju peningkatan suhu hingga 3 derajat C, kecuali negara-negara mampu beralih dengan cepat dari bahan bakar fosil," lanjut Keeping. Studi menemukan bahwa curah hujan musim dingin sebelum kebakaran hutan terjadi telah menurun sekitar 14% sejak era pra-industri, yang mana juga sejalan dengan ketergantungan yang besar pada bahan bakar fosil. Analisis ini juga menemukan peningkatan intensitas sistem tekanan tinggi yang memperkuat angin utara ekstrem, yang dikenal sebagai angin Etesian, yang memperburuk kebakaran hutan. Gavriil Xanthopoulos, direktur penelitian di Institut Ekosistem Hutan Mediterania Organisasi Pertanian Yunani, mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran perlu menunggu angin tersebut mereda untuk bisa mengendalikan kebakaran. Sementara itu, Flavio Lehner, asisten profesor di Departemen Ilmu Bumi dan Atmosfer Universitas Cornell, mengatakan penelitian tersebut konsisten dengan literatur yang ada dan sejalan dengan pemahamannya tentang bagaimana perubahan iklim dapat membuat suhu cuaca lebih meningkat sehingga mendukung terjadinya kebakaran hutan.

Perubahan iklim adalah penyebab utama di balik kebakaran hutan parah yang terjadi di Turki, Yunani, dan Siprus pada musim panas 2025.

Perubahan Iklim yang Ekstrem Perburuk Kebakaran Hutan di Turki, Yunani, dan Siprus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/IMG_8110-1877150188.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan delapan perusahaan pemegang konsesi izin berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga terlibat sebagai pelaku atau pembiaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla). &rdquo;Kami identifikasi empat perusahaan di bidang kehutanan dan empat perusahaan di bidang perkebunan. Areal kerja mereka terbakar, kami sedang selidiki,&rdquo; kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq seperti dilansir dari Antara, Kamis (7/8). Saat ini, tim KLH sedang melakukan penyelidikan, baik melalui pendekatan maupun dengan prosedur lain. &rdquo;Lahan yang terbakar ini adalah tanggung jawab pemegang izin konsesi. Tadi sempat saya melihat beberapa titik terbakar di lahan perusahaan itu, segera kami tindak,&rdquo; ungkap Hanif Faisol Nurofiq. Dia memastikan setelah tim menyelesaikan penyelidikan, pihaknya bersama Polda Kalsel melakukan penegakan hukum tanpa memandang perusahaan pemegang izin itu sengaja atau tidak sengaja sebagai penyebab lahan terbakar. Menurut dia, Provinsi Kalsel tidak serumit Provinsi Kalteng dan Kalbar terkait karhutla. Sebab lahan gambut hanya berkisar 300.000 hektare. Berbeda dengan lahan gambut di Kalteng mencapai 4,9 juta hektare dan Kalbar mencapai 2,1 juta hektare. &rdquo;Seharusnya penegakan hukum dan pencegahan karhutla bisa dilakukan lebih baik dibandingkan dengan dua provinsi tetangga. Kalau Kalbar dan Kalteng begitu terbakar maka sangat rumit penanganan. Tapi justru kejadian karhutla pada 2023 Provinsi Kalsel yang juara, paling luas yang terbakar se-Indonesia,&rdquo; ujar Hanif. Dia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah segera menyegel lahan jika menemukan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Baik lahan milik individu maupun perusahaan. &rdquo;Ada yang terbakar langsung segel aja, jangan segan dan ragu, sambil menunggu penyelidikan siapa yang membakar,&rdquo; kata Hanif Faisol Nurofiq. &rdquo;Paling tidak, upaya ini adalah langkah hukum untuk penanganan dini,&rdquo; ujar Menteri. Hanif pun mengimbau seluruh provinsi agar APH mulai dari Polda hingga Polres memberikan tanda-tanda di areal yang terbakar, baik milik individu maupun perusahaan, sebagai bentuk penindakan awal. Kementerian LH tidak memandang unsur kesengajaan ataupun kelalaian, semua disamaratakan dan ditindak jika lahan terbakar. Sebab, pemilik lahan bertanggung jawab penuh dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hanif menyinggung beberapa contoh lahan yang hangus akibat karhutla dan beberapa lama setelah kejadian kebakaran muncul pohon kelapa sawit baru. Kejadian seperti ini harus menjadi atensi, utamanya peningkatan pengawasan APH pada lahan-lahan milik perusahaan. Selain itu Hanif juga mengingatkan peraturan daerah (perda) yang mengizinkan pembukaan lahan maksimal dua hektare dengan cara membakar agar dicabut sebagaimana arahan dari pusat. &rdquo;Apalagi jika saat kemarau atau saat siaga darurat karhutla, ini mutlak tidak boleh ya membuka lahan dengan cara membakar,&rdquo; tandas Hanif Faisol Nurofiq.

KLH temukan 8 perusahaan konsesi hutan dan perkebunan di Kalsel diduga terlibat sebagai pelaku atau pembiaran kebakaran hutan dan lahan

KLH Catat Delapan Perusahaan Konsesi Hutan Kalsel Diduga Terlibat Karhutla

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/IMG_20250806_130624-456345463.jpg" alt="Personel brimob Polda Riau memadamkan karhutla di Rohil. (Polda Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Personel brimob Polda Riau memadamkan karhutla di Rohil. (Polda Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang personel Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Riau Ipda Donald Junus Halomoan, 49, gugur dalam tugas. Dia menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama tiga pekan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa (5/8). Almarhum yang menjabat Pasi Provos Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau tersebut tergabung dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Rokan Hilir. Dia aktif di lapangan dalam penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah hukum Polsek Simpang Kanan. &rdquo;Almarhum adalah Bhayangkara yang tangguh dan berdedikasi. Selama tiga pekan terakhir beliau berada di garis depan bersama tim gabungan,&rdquo; kata Komandan Sat Brimob Polda Riau Kombes Ketut Gede Adi Wibawa seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Rabu (6/8). Ipda Donald sempat memimpin apel konsolidasi usai kegiatan pemadaman pada Senin 4 Agustus. Dia lalu kembali ke mes sementara di aula kantor Camat Simpang Kanan. Malam harinya rekan-rekannya masih melihat almarhum makan malam dan beristirahat seperti biasa. Namun keesokan paginya (5/8) saat hendak dibangunkan untuk sarapan Ipda Donald tidak memberikan respons. Pemeriksaan medis oleh dr. Agus Salim memastikan almarhum telah meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan duka mendalam dan menyatakan bahwa almarhum gugur dalam tugas kemanusiaan. Pengabdian almarhum adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. &rdquo;Beliau menjadi teladan dalam menghadapi bencana tahunan di Riau,&rdquo; ujar Kombes Anom. Ipda Donald meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Polda Riau memastikan seluruh hak-hak Ipda Donald akan ditangani sesuai ketentuan. Jenazah almarhum akan dipulangkan ke rumah duka dan disemayamkan dengan upacara kedinasan.

Seorang personel Brimob Polda Riau gugur dalam tugas menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan selama tiga pekan di Riau

Personel Brimob Polda Riau Gugur usai Padamkan Kathutla di Rokan Hilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/IMG_7923-327831349.jpg" alt="Gubernur Kalsel Muhidin (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel Muhidin (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyusun perencanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu dilakukan menyusul ditetapkannya status siaga darurat karhutla di provinsi ini pada 4 Agustus 2025. &rdquo;Dari kementerian sudah menghubungi kami, dan meminta segera membuat rencana penanganan siaga darurat karhutla,&rdquo; kata Gubernur Kalsel Muhidin dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla 2025 di Banjarbaru seperti dilansir dari Antara, Senin (4/8). Dia menjelaskan, penetapan status siaga darurat ini karena dua daerah telah menetapkan status siaga karhutla. Yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. &rdquo;Kabupaten Banjar juga seharusnya sudah bisa siaga karena bertetangga dengan Kota Banjarbaru. Lahan yang terbakar di kedua daerah jaraknya tidak begitu jauh,&rdquo; ujar Muhidin. Setelah penetapan status siaga darurat ini, Muhidin menuturkan pada Kamis (7/8), Provinsi Kalsel akan menggelar apel siaga Karhutla 2025 yang dihadiri Kemenhut, KLH, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kehadiran pemerintah pusat saat apel siaga nanti dikonfirmasi setelah pihaknya menandatangani dokumen status bencana karhutla di Kalsel, dan akan segera dilaporkan ke BNPB. Dalam rakor karhutla ini, Muhidin meminta 13 kabupaten/kota menyampaikan paparan terkait situasi dan kondisi terbaru terkait penanganan karhutla. Sebanyak 13 kepala daerah didampingi Kepala BPBD Kabupaten/Kota, melaporkan situasi terkini kepada Gubernur Kalsel. Secara umum, kata Muhidin, masing-masing daerah telah mendirikan posko kesiapsiagaan karhutla untuk digunakan sebagai pusat koordinasi penanggulangan karhutla di 13 kabupaten/kota. &rdquo;Saya meminta kepada kabupaten/kota, jangan biarkan titik api sekecil apapun. Karena karhutla yang meluas berasal dari titip api yang kecil,&rdquo; ujar Muhidin.

KLH dan Kemenhut meminta Pemprov Kalsel susun perencanaan penanganan karhutla menyusul ditetapkannya status siaga darurat karhutla

KLH dan Kemenhut Minta Kalsel Susun Rencana Darurat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/BystmxZZGP2FMnD9dqCRppsM2IfKwLY8woxDZ58t-3339617264.jpg" alt="Petugas melakukan pemasangan papan peringatan di PT CMI di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terkait kasus kebakaran hutan. (Humas Kementerian Kehutanan)" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemasangan papan peringatan di PT CMI di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terkait kasus kebakaran hutan. (Humas Kementerian Kehutanan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kehutanan (Kemenhu) bertindak cepat menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan Barat. Kali ini, dua perusahaan disegel akibat kebakaran di lahan konsesi yang mereka kelola. Total luasannya mencapai 430 hektare.&nbsp; Dua perusahaan yang disegel adalah PT FWL di Kabupaten Sambas dengan luas area kebakaran mencapai 400 hektare. Kebakaran terjadi dalam rentang waktu 19-22 Juli. Upaya penyegelan juga dilakukan kepada PT CMI di Kabupaten Sanggau, dengan luas lahan terbakar sekitar 30 hektare. Di lokasi ini, kebakaran terjadi pada 14-23 Juli.&nbsp; Di kedua area yang terbakar, tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kemenhut melakukan tindakan penyegelan dengan pemasangan papan pengawasan kebakaran. Mereka juga melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana kebakaran hutan dan laporan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan yang telah dilaksanakan. Tim mempelajari sistem kesiapsiagaan pemilik konsesi dalam penanggulangan kebakaran hutan.&nbsp; "Jika terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana serta perdata sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," kata Leonardo. Dia menambahkan bahwa Balai Gakkumhut Kalimantan mengajak peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka juga aktif mengawasi serta melaporkan pelanggaran di bidang kehutanan, khususnya kejadian kebakaran hutan.&nbsp;

Kementerian Kehutanan menyegel dua perusahaan setelah kebakaran hutan melanda 430 hektar lahan konsesi di Kalimantan Barat

Karhutla Terjadi di Ratusan Hektare Lahan Konsesi Hutan, Kementerian Kehutanan Segel Dua Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/IMG_20250730_170737-851835734.jpg" alt="Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Peranap, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama 11 hari. (Rahmat Santoso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Peranap, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama 11 hari. (Rahmat Santoso/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas sekitar 50 hektare. Meliputi semak belukar dan vegetasi hutan di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti AKBP Aldi mengakui, pihaknya bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan lainnya, masih terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan karhutla. Dia mengakui kendala mengatasi karhutla di daerah setempat saat ini berupa keterbatasan sumber air. &rdquo;Kita sudah membangun belasan embung untuk mendapatkan sumber air dalam mengatasi karhutla. Namun masih saja api belum berhasil padam sepenuhnya,&rdquo; kata seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, kathutla sempat padam setelah 10 hari pendinginan. Akan tetapi, api kembali menyala pada hari ke-11 dan meluas dengan cepat sehingga tim gabungan langsung melakukan pemadaman darurat. Menurut dia, hujan menjadi kunci utama dalam mengatasi karhutla. Oleh karena itu, diharapkan segera turun hujan di Kepulauan Meranti, khususnya di lokasi karhutla. Dia mengatakan proses hukum terkait dengan karhutla masih dalam penyelidikan. &rdquo;Sementara di Tanjung Peranap masih tahap penyelidikan karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung,&rdquo; tandas Aldi. Kepala Kepolisian Sektor Tebingtinggi Barat Iptu Iskandar Nopianto menambahkan, sejumlah personel terlibat untuk membantu proses pendinginan karhutla. Di antaranya Polri, TNI, BPBD, MPA Desa Tanjung Peranap dan karyawan PT ITA. &rdquo;Kami masih di lapangan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Api sempat meluas kemarin pada hari ke-11. Kita langsung mengatasinya secara bersama agar tidak semakin meluas,&rdquo; ungkap Iskandar Nopianto.

Tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 50 hektare di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan Seluas 50 Hektare di Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/IMG_7672-3683607347.jpg" alt="Foto udara saat petugas tenaga kebencanaan beristirahat di tengah penanganan karhutla di kawasan Danau Cermin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (27/7). (BPBD Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Foto udara saat petugas tenaga kebencanaan beristirahat di tengah penanganan karhutla di kawasan Danau Cermin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (27/7). (BPBD Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel M. Muslim mengatakan, langkah tindak lanjut arahan pemerintah pusat tersebut guna memperkuat sinergi dan koordinasi bantuan lintas sektor. Pemprov Kalsel mendapatkan arahan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui rapat daring, terkait pantauan situasi terkini karhutla. Secara umum, menurut Muslim, karhutla di Kalsel belum termasuk kategori kedaruratan, jika dibandingkan dengan daerah prioritas lain di Indonesia. Namun, Pemprov Kalsel menyiapkan langkah antisipatif, terlebih prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi peningkatan kekeringan hingga akhir Agustus 2025. &rdquo;Kita menyampaikan laporan terkini dari daerah terkait kondisi memang belum masuk kategori darurat, tetapi kita diminta Pak Menteri Kehutanan untuk segera menetapkan status, apakah siaga, darurat, atau lainnya. Ini penting agar bantuan dari pusat bisa terkoordinasi dengan baik,&rdquo; ujar Muslim dilansir dari Antara. Dia menyebutkan Pemprov Kalsel segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur Kalsel Muhidin, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). &rdquo;Status akan ditentukan melalui rapat koordinasi. Intinya, melihat tren kekeringan yang diprediksi meningkat pada Agustus, maka kita harus segera mengambil langkah terstruktur untuk mempercepat penanganan di lapangan,&rdquo; kata Muslim. Terkait harapan dari pemerintah pusat, dia menjelaskan penentuan status siaga atau kedaruratan harus didasari kriteria dan data valid dari daerah. Kemudian, koordinasi intensif Pemprov Kalsel dengan kabupaten/kota sangat diperlukan agar setiap wilayah bisa menyampaikan kondisi aktual di lapangan. &rdquo;Saat ini, dua kabupaten yang sudah menetapkan status siaga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Banjarbaru. Kita akan dorong daerah lain juga untuk segera melakukan hal serupa sesuai kondisi masing-masing,&rdquo; tutur Muslim.

Pemprov Kalsel segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan

Pemprov Kalsel Tindak Lanjuti Arahan Pusat Soal Status Siaga Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DYj2MFjajzkIDadLukrGarbKkENvXBCqDvAT8wxY-2298521406.jpg" alt="tim pemadaman Karhutla Riau untuk segera mewujudkan kondisi bebas asap. (Humas Kementerian Lingkungan Hidup)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>tim pemadaman Karhutla Riau untuk segera mewujudkan kondisi bebas asap. (Humas Kementerian Lingkungan Hidup)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau masih belum stabil. Setelah terjadi penurunan titik api yang signifikan, terpantau kembali terjadi peningkatan. Pemerintah memutuskan melepas tim pemadam darat yang ditugaskan ke wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Pelepasan dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Riau pada Kamis (24/7). &ldquo;Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama," kata Hanif.&nbsp; Dia berpesan Ketika api sudah muncul kembali, maka pemadaman darat menjadi garda terdepan yang paling efektif. Khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan teknis khusus.&nbsp; Hanif menegaskan bahwa apel pelepasan itu bukan sekadar kegiatan simbolik. Tetapi cerminan nyata komitmen pemerintah dalam menangani lonjakan karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir Juli.&nbsp; Berdasar data terbaru per 23 Juli 2025, titik kebakaran aktif masih ditemukan di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Dengan dampak asap yang berpotensi meluas bila tidak ditangani cepat.&nbsp;&nbsp; Pelepasan tim pemadam kali ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif lintas sektor yang digalakkan Kementerian LH. Tim yang diberangkatkan terdiri dari gabungan personel pemerintah dan unit tanggap darurat dari perusahaan mitra. Dalam Apel Siaga itu, Hanif melepas 200 personel untuk bertugas di lapangan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan. &ldquo;Saya tegaskan, ini bukan kloter terakhir. Tim berikutnya akan dikirim. Kita harus hadir sampai titik api terakhir padam. Seluruh tim membawa satu tekad pantang pulang sebelum padam, dan Riau harus bebas asap,&rdquo; tegas Hanif.&nbsp;&nbsp; Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau di antaranya menggunakan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi ini sudah dilakukan sebanyak 14 sortie atau penerbangan. Dengan total garam dapur (NaCl) yang ditabur ke awan mencapai 12.600 Kg.&nbsp; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan BNPB, BMKG dan mitra swasta, menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi potensi kekeringan pada lahan gambut.&nbsp;Sampai dengan saat ini, 2 tahap OMC sebanyak 14 sortie, dengan jumlah bahan yang disemai pada awan sebanyak 12.600 kg (NaCl). "Selanjutnya OMC akan terus dilaksanakan selain di wilayah Riau, seperti di Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim," kata Raja dalam keterangannya Kamis (24/7).&nbsp; Pantauan terkini karhutla di Riau, terjadi penurunan angka titik api di sana. Dari awalnya tanggal 16 Juli (titik api) di angka 1.300 titik, per hari ini (24/7) tinggal sekitar 116 titik. Kemenhut menghimbau semua pihak terus meningkatkan kesiagaan dan upaya pencegahan karhutla. Sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang solid dari seluruh stakeholders Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Swasta dan Masyarakat menjadi kunci dalam upaya pengendalian karhutla di Indonesia. Raja kembali menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan potensi kebakaran lanjutan. Pasalnya, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kondisi cuaca berada di tingkat kekeringan yang sangat tinggi.

Pemerintah Riau kirim tim pemadam untuk atasi kebakaran hutan, dengan komitmen bebas asap dan pencegahan lebih awal

Api Kembali Muncul, Tim Pemadaman Karhutla Diberangkatkan, Diminta Pantang Pulang Sebelum Padam dan Bebas Asap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IMG_7585-3040107182.jpg" alt="Kabut asap diduga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/7) dini hari. (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabut asap diduga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/7) dini hari. (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) muncul di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru, pada Jumat (25/7) dini hari. &rdquo;Saya kira embun, namun aromanya menyengat seperti asap kebakaran, awalnya saya kira embun,&rdquo; kata salah satu pengendara yang melintas Muhammad Rifki seperti dilansir dari Antara. Rifki yang melintas di Jalan Ahmad Yani itu, mengaku melihat kabut asap tampak jelas di kawasan Jalan Ahmad Yani Landasan Ulin Barat tersebut. Sementara di kawasan lain setelah melintas 3 kilometer, asap tidak begitu terlihat jelas. Sebelumnya, pada Kamis (24/7) sore, karhutla terjadi di Kecamatan Landasan Ulin, sekitar enam kilometer ke arah selatan. Tepatnya di areal Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarbaru. Selain itu, karhutla juga terjadi di Pengayuan, Landasan Ulin Selatan, sekitar tujuh kilometer dari titik kabut asap yang muncul di Jalan Ahmad Yani Banjarbaru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada dua titik tersebut. Anggota Tenaga Kebencanaan (TKB) BPBD Kalsel Muhammad Rijali mengatakan, informasi karhutla di Landasan Ulin Selatan diterima sekitar pukul 14.16 wita, sedangkan di Landasan Ulin Tengah sekitar pukul 14.41 wita. &rdquo;Petugas BPBD Banjarbaru mampu menangani karhutla dengan cepat di Landasan Ulin Selatan, sementara petugas gabungan kota dan provinsi masih menangani di Landasan Ulin Tengah tepatnya di kawasan Kampus UIN Antasari,&rdquo; ujar Muhammad Rijali. Kabut asap di Jalan Ahmad Yani tersebut dengan sebaran asap di jalan sekitar empat kilometer. Jika melintas menuju ke arah Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru sekitar 4,5 kilometer, asap tidak begitu terlihat di kawasan bandara. Kabut tersebut tercium dengan aroma menyengat seperti asap yang bersumber dari kebakaran. Kabut asap tersebut diduga berasal dari kebakaran lahan yang terjadi sehari sebelumnya, yang berada di kawasan bagian selatan munculnya kabut asap itu.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) muncul di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru, pada Jumat (25/7) dini hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kebakaran hutan

Berita Terkini