<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sambo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang kariernya, Irjen Pol Ferdy Sambo sempat menduduki beberapa pos penting. Juga pernah menangani sejumlah kasus menonjol.  Misalnya, saat menjabat Wadirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2015. Saat itu dia menangani, antara lain, kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin.  Saat menjabat Dirtipidum Bareskrim, beberapa kasus besar yang ditangani, antara lain, surat palsu Djoko Tjandra dan kasus kebakaran kantor Kejagung yang sempat memicu banyak tanda tanya.  Setelah menjabat Dirtipidum Bareskrim, dia berpindah sebagai Kadivpropam. Tidak berapa lama setelah itu, Brigadir Yoshua yang berdinas di Dittipidum Bareskrim juga dimutasi ke divisi yang dipimpin Ferdy tersebut.  Sementara itu, sosok Bharada E yang selama ini misterius mulai terungkap. Bharada E bernama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal itu diungkap akun Opposite5890.  Penelusuran secara daring, Jawa Pos menemukan akut Instagram Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam akun Instagram itu, Eliezer kerap membagikan aktivitasnya dalam panjat tebing. Hal itu sejalan dengan yang disebut Kapolres Jaksel Kombespol Budhi Herdi bahwa Bharada E memiliki kemampuan vertical rescue.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/dari_kopi_sianida-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AYAH: Dokkes Polda Jambi memeriksa kondisi kesehatan Samuel Hutabarat. (HUMAS POLDA JAMBI UNTUK JAMBI INDEPENDENT)  Sementara itu, di Muaro Jambi, sesuai janji Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, tim Dokkes Polda Jambi tiba di kediaman orang tua mendiang Brigadir Yoshua kemarin. Di sana mereka langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Termasuk pendampingan trauma healing kepada ibunda mendiang, Roslin Simanjuntak.  "Tim Dokkes Polda Jambi, sesuai arahan Kapolda Jambi, langsung turun ke kediaman mendiang Brigadir Y hari ini (kemarin),” kata Kabidhumas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto saat dikonfirmasi Jambi Independent.  Ibunda Brigadir Yoshua pun diberi multivitamin, obat flu, dan sakit kepala. Ayah kandung Brigadir Y, Samuel Hutabarat, juga diperiksa. "Tensi beliau normal,” kata Mulia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/dari_kopi_sianida_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> IBU: Roslin Simanjuntak diberi multivitamin serta obat flu dan sakit kepala. (HUMAS POLDA JAMBI UNTUK JAMBI INDEPENDENT)

Kiprah Irjen Ferdy Sambo, Dari Kopi Sianida ke Kebakaran Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200823_220704.jpg" alt="Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta kendar" width="100%">
<figcaption>Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta kendar</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap enam terdakwa kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung beberapa wakut lalu dinilai janggal. Kejanggalannya karena ada keterangan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP).  Kejanggalan itu, antara lain berbedanya keterangan di dalam dakwaan dan BAP mengenai pihak yang membersihkan sisa-sisa pekerjaan renovasi bangunan sebelum kebakaran terjadi.  "Dalam berita acara pemeriksaan disampaikan bahwa Hendri Kiswoyo orang terakhir yang membersihkan sisa-sisa pekerjaan, sementara dakwaan menunjukkan Karim dkk. orang terakhir yang membersihkan sisa pekerjaan," kata kuasa hukum terdakwa Made Putra Aditya Pradana saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (24/5) dikutip dari Antara.  Kejanggalan lainnya menurut Made, terkait dengan dugaan waktu terjadinya kebakaran. "Orang terakhir yang merokok dalam BAP pukul 16.00 WIB, sedangkan api baru muncul pukul 18.30 WIB. Makanya, ada yang janggal dalam perkara ini," tegas pengacara publik dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Pembangunan Nasional (LKBH UPN) Veteran ini.  Menurut Made, ahli saat persidangan belum dapat memastikan sebab kebakaran. "Disampaikan juga melalui Kompol Nurcholis bahwa mereka menggunakan teori kemungkinan atau probability approach," kata Made.  Menurut ahli kata Made, bara api bukan satu-satunya faktor yang dapat menyebabkan kebakaran.  "Mereka juga masih memungkinkan kalau ini terjadi oleh bara api atau nyala api, bara api karena puntung rokok, sedangkan nyala api mungkin (juga) adanya korsleting listrik. Mereka (ahli) juga belum bisa memastikan apa penyebab utamanya," ucap Made.  Ia melanjutkan, "Kami dari tim hukum menyadari dengan keyakinan para ahli yang dihadirkan, mereka sendiri tidak yakin. Berarti, kami juga meyakini bahwa bukti belum terang."  Dalam repliknya yang dibacakan depan majelis hakim PN Jakarta Selatan, Senin, jaksa tetap menuntut enam terdakwa kasus kebakaran Gedung Kejagung karena mereka lalai sehingga kebakaran terjadi.  "Kami penuntut umum dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki keraguan lagi bahwa terdakwa Uti Abdul Munir telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa.  Uti Abdul Munir merupakan satu dari enam terdakwa yang terjerat kasus kebakaran Gedung Kejagung. Dia sempat bekerja sebagai mandor pada proyek renovasi Gedung Kejagung saat kebakaran itu terjadi.  Sikap jaksa itu juga berlaku pada lima terdakwa lainnya, yaitu Imam Sudrajat, Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan Halim.  Imam Sudrajat adalah pekerja yang bertugas memasang wallpaper, sementara Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan Halim adalah pekerja bangunan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/02/2021/enam-terdakwa-kebakaran-gedung-kejagung-jalani-sidang-perdana/">Enam Terdakwa Kebakaran Gedung Kejagung Jalani Sidang Perdana</a>  Jaksa menegaskan bahwa terdakwa telah lalai merokok di lokasi kebakaran, padahal di tempat itu banyak barang yang mudah terbakar, di antaranya potongan tripleks, potongan vinil lantai, sugon (bekas serutan kayu manual), serbuk kayu lemari, dan kain majun yang telah dibasahi tiner.  Untuk kasus kebakaran di Gedung Kejagung, jaksa menjatuhkan tuntutan penjara 1 tahun sampai 1,6 tahun terhadap enam terdakwa, yang terbagi dalam tiga berkas perkara.  Uti jadi satu-satunya terdakwa yang dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa. Lima terdakwa lainnya, di luar Uti, dituntut oleh jaksa 1 tahun penjara.

Dakwaan Jaksa Terkait Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Dinilai janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/gedung-kejagung-terbakar.jpg" alt="CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK TKP: Petugas gabungan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System dan Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (25/8). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 2020 menjadi tahun yang kelam bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Sebab di tahun ini, tepatnya bulan Agustus kebakaran hebat melanda gedung utama Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanudin Dalam  Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini, satu gedung hangus terbakar dan harus direnovasi total.  "Terima berita  kebakaran pukul 19.10 WIB," kata Kasi Ops Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Sugeng dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8).  Dalam video yang beredar, api berasal dari samping kiri gedung. Kobarannya terlihat cukup besar. Sejumlah pengendara yang melintas terlihat banyak berhenti menyaksikan kebakaran tersebut. Jaksa Agung, ST. Burhanuddin menyebut cukup banyak titik api yang melalap gedung kerjanya. "(Yang terbakar) Biro kepegawaian, biro keuangan, dan biro umum," kata Burhanuddin di lokasi.  Dia menyebut berkas perkara ditempatkan di gedung bagian  belakang. "Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Tahanan di belakang, aman. Aman semua. Jadi berkas perkara, tahanan, aman," pungkas Burhanuddin. Hasil penyelidikan forensik dari sejumlah serpihan kebakaran, disimpulkan bahwa kebakaran terjadi akibat adanya sumber api yang menyala. Namun, dipastikan tidak sengaja dibakar.  "Puslabfor menyebutkan bahawa bukan karena arus pendek tapi karena nyala api terbuka (open flame)," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).  Dugaan ini diperkuat dengan keterangan beberapa orang pekerja renovasi gedung yang berusaha memadamkan api. Namun, karena tidak didukung oleh peralatan yang memadai, akhirnya api membesar hingga merambat ke bagian gedung yang lain.  "Kemudian api tersebut semakin membesar mau tidak mau dimintakan kepada Dinas Pemadam Kebakaran untuk pemadaman lebih lanjut," ucap Listyo.  Api sendiri diduga muncul pertama kali dari lantai 6 gedung utama Kejagung. Selanjutnya dengan cepat merambat ke lokasi lain dengan adanya cairan-cairan mudah terbakar yang berada dalam gedung. Selain itu, komponen gedung juga banyak terbuat dari benda mudah terbakar seperti gypsum, lantai parkit, panel HPL, dan sejenisnya, membuat api semakin mudah membesar.  Polri kemudian menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan. "Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana," kata Listyo.  Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan 6 kali dan pemeriksaan laboratorium forensik. "Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat. Jadi saya harapakan tidak ada polemik lagi," tegas Listyo.  Setelah proses panjang, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran ini. 8 orang tersebut dianggap bertanggung jawab karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.  Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri saat itu, Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, bara puntung rokok berasal dari 5 pekerja bangunan di lantai 6. Saat bekerja, mereka turut menyalakan rokok.  "Kesimpulam penyidik penyebab awal karena kelalaian 5 tukang yang bekerja di ruangan lantai 6 tersebut. Harusnya tidak merokok karena di situ banyak bahan berbahaya mudah terbakar," kata Sambo.  Puntung rokok itu kemudian memicu api membesar. Sebab, di sekitar tukang bekerja banyak bahan mudah terbakar. Seperti kertas, kayu, tiner, lem aibon dan lain-lain.  "Api pertama muncul di Aula Biro Kepegawaiam. Ini diketahui berdasarkan saksi yang melihat pertama api muncul dan berdasarkan orang yang ikut memadamkan api pertama kali," jelas Ferdy.  Ahli Kebakaran Universitas Indonesia, Yulianto menyebut jika kebakaran terjadi begitu dahsyat. Sebab, api yang menyala diperkirakan mencapai 900 derajat celcius. "Api cepat sekali tumbuh sampai ke temperatur sekitar 700-800 bahkan sampai 900 derajat celcius," kata Yulianto.  Perkiraan terperatur api ini disimpulkan berdasarkan pengamatan terhadap warna beton yang terbakar. Akibat suhu api yang sangat tinggi, menyebabkan kaca di lantai 6 gedung Kejagung pecah. Sebab, batas maksimal panas yang bisa ditahan kaca yakni 120 derajat celcius.  "Ketika kaca pecah maka api akan menjilat keluar, karena api membutuhkan oksigen untuk terus tumbuh," imbuh Yulianto.  Pecahnya kaca gedung Kejagung ini yang turut membantu proses perambatan api hingga menjalan ke bagian atas, dan bawah maupun ke bagian gedung yang lain. Sebab ketika terbakar akan terjadi hukum perpindahan kalor berupa terjadi konduksi, konveksi, dan radiasi.  Objek yang berada di depan api maka akan langsung terbakar. Dalam kasus di Kejagung terdapat material aluminium komposit panel di bagian instalasi. Materilal tersebut mempunyai komponen yang mudah terbakar. Setelah proses penyidikan lanjutan, Bareskrim kembali menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka tambahan ini diduga sebagai pihak yang lalai dalam pengadaan cairan pembersih lantai gedung kejagung.  "Dari gelar perkara tadi penyidik dari hasil kesimpulan menetapkan tiga tersangka yaitu inisial MD, inisial J dan inisial IS," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/11).  Argo menjelaskan, tersangka MD berperan sebagai pihak yang meminjam bendera PT APM sekaligus mengatur semua pengadaan minyak pembersih lantai merk Top Cleaner. Kemudian tersangka J tidak menyurvei terlebih dahulu gedung Kejagung sebelum pengadaan cairan pembersih. Dia juga tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan perencanaan.  Sementara itu tersangka IS merupakan mantan pegawai Kejagung. Dia diduga lalai dalam pengadaan cairan pembersih lantai karena memilih konsultan yang tidak berkompeten. Konsultan yang dipilih juga tidak melakukan pengecekan gedung Kejagung.  "Ketiga tersangka kita kenakan pasal 188 KUHP dan kita Juncto kan pasal 55 huruf 1 ke-1 KUHP. Ancamannya di atas 5 tahun," jelas Argo.

Kaleidoskop 2020: Kebakaran Gedung Kejagung Karena Puntung Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/argo-ferdi-sambo-kejagung.jpg" alt="BARANG BUKTI: Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) bersama Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Fedry Sambo (kanan) dan ahli kebakaran dari Universitas Indonesia Yulianto di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11). (MIFTAHULHAYAT/JAWA PO" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono (tengah) bersama Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Fedry Sambo (kanan) dan ahli kebakaran dari Universitas Indonesia Yulianto di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11). (MIFTAHULHAYAT/JAWA PO</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus menyeret banyak nama. Setelah delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, kemarin (13/11) Bareskrim kembali menetapkan tiga tersangka baru.  Yang mencolok adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memilih konsultan tanpa pengalaman. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa tiga tersangka baru tersebut berinisial MD, IS, dan J.  MD merupakan peminjam bendera perusahaan PT APM yang memenangkan lelang pengadaan pembersih Top Cleaner.  ”Top Cleaner ini akseleran atau yang mempercepat kebakaran Kejagung,” ujarnya.  Selain meminjam bendera, MD yang memerintahkan membeli pembersih Top Cleaner yang belakangan diketahui tanpa izin edar tersebut. ”Semua dilakukan oleh MD ini dalam pemilihan pembersih,” terangnya.  Adapun IS merupakan mantan PPK Kejagung untuk lelang pengadaan aluminium composite panel (ACP). Yang dalam proses lelang ACP tersebut justru memilih seorang konsultan perencana lelang yang tidak memiliki pengalaman dalam pengadaan ACP. ”Konsultan tidak berpengalaman inilah tersangka berinisial J,” tuturnya.  Karena tidak memiliki pengalaman dan kemampuan, akhirnya J ini memilih ACP yang tidak sesuai dengan standar. Yang pada akhirnya ACP ini menjadi akseleran kebakaran, sama seperti pembersih Top Cleaner. ”J juga tidak melakukan survei di gedung Kejagung,” paparnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/11/2020/polisi-beberkan-peran-3-tersangka-baru-kasus-kebakaran-gedung-kejagung/">Polisi Beberkan Peran 3 Tersangka Baru Kasus Kebakaran Gedung Kejagung</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/11/2020/polri-tambah-3-tersangka-baru-kasus-kebakaran-gedung-kejagung/">Polri Tambah 3 Tersangka Baru Kasus Kebakaran Gedung Kejagung</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/11/2020/polri-lakukan-pelimpahan-tahap-i-kasus-kebakaran-kejagung/">Polri Lakukan Pelimpahan Tahap I Kasus Kebakaran Kejagung</a></li> </ul> Ferdy menjelaskan, penetapan tiga tersangka baru tersebut diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan Jumat pagi. Dengan begitu, total tersangka kebakaran gedung Kejagung menjadi sebelas orang. ”Masih dilakukan pendalaman kembali,” sebutnya.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, perlu didalami dua hal yang menjadi tanda tanya dalam kasus tersebut. Pertama, mengapa orang yang meminjam bendera dan menjual pembersih tanpa izin edar bisa memenangkan lelang. ”Ini perlu digali lagi,” ujarnya.  Lalu, untuk PPK yang memilih konsultan tanpa pengalaman tersebut juga perlu diketahui penyebabnya. Seorang PPK tentu harus bekerja sesuai dengan prosedur. ”Mengapa bisa memilih yang tidak berpengalaman,” jelasnya.  Menurut dia, ada bau tidak sedap dalam dua lelang barang yang akhirnya menjadi akseleran atau percepatan kebakaran di Kejagung. Tentunya, semua itu, bila bisa diungkap, akan jauh lebih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. ”Apakah memang ada korupsi yang kemudian membuat sebuah kebakaran menjadi begitu parah,” tanyanya.  Sebelumnya, Bareskrim mendalami unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dalam kasus kebakaran Kejagung. Setelah penetapan sebelas tersangka ini, belum juga ditemukan petunjuk adanya kesengajaan dalam kebakaran tersebut. Penyidik baru menemukan unsur ketidaksengajaan yang merupakan kombinasi dari kelalaian lima tukang yang merokok dengan bahan yang mempercepat kebakaran, pembersih Top Cleaner dan ACP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sC41akwM5dY

Bau Tak Sedap Lelang di Kejagung, Pilih Konsultan Tak Berpengalaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201027_010057.jpg" alt="Pekerja memasang scaffolding untuk perbaikan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta yang hangus terbakar, Senin (26/10/2020). Kejaksaan Agung melakukan perbaikan gedung utama yang mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2020 dengan anggaran Rp 350 miliar. FOTO: SALM" width="100%">
<figcaption>Pekerja memasang scaffolding untuk perbaikan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta yang hangus terbakar, Senin (26/10/2020). Kejaksaan Agung melakukan perbaikan gedung utama yang mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2020 dengan anggaran Rp 350 miliar. FOTO: SALM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Gabungan Bareskrim Polri telah selesai memeriksa Kasubag Sarpas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejaksaan Agung (Kejagung), NH, terkait kebakaran gedung Kejagung. Dia dijadikan tersangka karena lalai dalam pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan gedung.  "Pemeriksaan dilakukan hampir 11 jam, pukul 10:30 - pukul 21:00 dimulai dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan rapid gen test," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo kepada wartawan, Selasa (3/11).  Kepada tersangka penyidik melayangkan 110 pertanyaan. Seluruh terkait pekerjaan yang dia jalankan selama menjadi pejabat Kejagung. Penyidik kemudian memutuskan tidak menahan NH usai pemeriksaan.  "Penyidik tidak menahan tersangka karena selama proses penyidikan dan pemeriksaan hari ini bersikap kooperatif, juga ada jaminan dari Keluarga, Penasehat Hukum dan jaminan dari atasan tersangka sebagai ASN di Kejagung," jelas Ferdy.  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. 8 orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/10/2020/polri-temukan-fakta-baru-kasus-kebakaran-gedung-kejagung/">Polri Temukan Fakta Baru Kasus Kebakaran Gedung Kejagung</a>  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakart Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=49iS9JqVYWk

Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Kebakaran, Pejabat Kejagung Tak Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/gedung-jaksa-agung-terbakar.jpg" alt="KUMPULKAN BUKTI: Polisi membuka garis polisi di area gedung Kejagung yang terbakar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KUMPULKAN BUKTI: Polisi membuka garis polisi di area gedung Kejagung yang terbakar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Bareskrim Polri menemukan fakta baru terkait kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Fakta ini berupa nama PT APM selaku penyedia produk pembersih merk Top Cleaner, diduga dipakai oleh dua orang lain.  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo mengatakan, fakta ini didapat berdasarkan pemeriksaan kepada Direktur PT APM berinisial RS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pemeriksaan kepadanya dilakukan pada 27 Oktober 2020.  "PT APM sebagai perusahaan cleaning service dipinjam bendera perusahaannya oleh dua orang, yakni MAI dan SW," kata Sambo saat dikonfirmasi, Rabu (28/10).  Oleh karena itu, penyidik rencananya akan memeriksa kedua pihak tersebut. Guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan mereka dengan kebakaran Gedung Kejagung.  "Keduanya akan diperiksa penyidik hari Selasa, 3 November 2020," imbuh Sambo.  Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan delapan orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Delapan orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan enam kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang, dimana 64 diantaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kami lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kami tetapkan delapan tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/10)  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni lima orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Lalu, mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang.  Kemudian, Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Terakhir, Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.  https://www.youtube.com/watch?v=E7Ty4-NFkdo&ab_channel=jawapostvofficial

Polri Temukan Fakta Baru Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bamsoet-empat-pilar-KAMII.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri dalam menetapkan delapan orang tersangka penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Proses investigasi sekaligus penegakan hukum diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait penyebab kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan atau murni kealpaan.  "Ujung dari proses penegakan hukum ini akan bermuara ke pengadilan. Di situ akan terlihat, apakah penetapan delapan orang tersangka tersebut mampu menjawab penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Proses penegakan hukum ini harus menjunjung tinggi keadilan, bahkan terhadap para tersangka juga harus diadili secara tegas dan adil," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu, (24/10). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/10/2020/kebakaran-gedung-kejagung-terkuak-dpr-menjawab-penasaran-publik/">Kebakaran Gedung Kejagung Terkuak, DPR: Menjawab Penasaran Publik</a></li> </ul> Bamsoet menjelaskan, jika terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum bahwa kedelapan tersangka harus mendapat ganjaran yang setimpal sesuai peraturan perundangan. Sehingga menjadi pelajaran kepada siapapun untuk lebih berhati-hati.  "Dari sini kita belajar untuk tak boleh mengabaikan potensi terjadinya kebakaran. Dari hal kecil seperti puntung rokok saja, bisa menyulut kobaran besar api yang bisa melahap berbagai sudut ruangan, bahkan bisa membuat nyawa melayang," ungkapnya.  Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menekankan, berbagai Kementerian dan Lembaga harus mengambil pelajaran dari kebakaran yang menimpa gedung Kejaksaan Agung. Sejak dini harus mengantisipasi segala kemungkinan potensi terjadinya kebakaran. Jangan karena kealpaan manajemen keselamatan gedung, uang rakyat yang seharusnya bisa digunakam untuk membangun berbagai infrastruktur jalan maupun pendidikan, malah digunakan untuk merenovasi gedung akibat kebakaran.  "Dari kebakaran gedung Kejaksaan Agung, potensi kerugiannya ditaksir mencapai Rp 1,1 triliun. Beruntung tidak ada korban jiwa. Ke depan, tak boleh lagi terjadi kebakaran di gedung milik pemerintah. Manajemen keselamatan harus diutamakan. Hydrant maupun alat pemadam kebakaran harus di cek secara berkala, dipastikan kesiapannya tatkala dibutuhkan saat keadaan emergency," pungkas Bamsoet.  Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono‎ mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar (ekspose) perkara beberapa kali bersama tim Jaksa Peneliti Kejagung.  "Total ada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka," jelas Argo.  Kedelapan tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 188 KUHP tentang kealpaan, ditambah Pasal 55 KUHP. Adapun ancamannya adalah lima tahun penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GpI6U_RuqRs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ketua MPR: Tersangka Kebakaran Kejagung Harus Diproses Tegas dan Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200823_220704.jpg" alt="Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta kendar" width="100%">
<figcaption>Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta kendar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Bareskrim Polri menyimpulkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, disebabkan oleh bara dari puntung rokok. Bara tersebut yang memicu munculnya api hingga terjadi kebakaran besar.  Ahli kebakaran Universitas Indonesia (UI), Yulianto, mengatakan, puntung rokok memang bisa menyebabkan sebuah kebakaran. "Jadi peristiwa kebakaran itu selalu diawali api yang kecil bisa karena bara bisa karena nyala. Nah, dalam proses kalau dia berasal dari rokok maka dia akan melalui proses membara," kata Yulianto di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (23/10).  Yulianto menjelaskan, bara dari puntung rokok itu merambat ke bahan yang mudah terbakar lainnya. Setelah terjadi perambatan, akan muncul asap putih sebelum api besar kemudian muncul. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik, mereka yang pertama kali melihat api muncul juga melihat asap putih tebal dari Aula Biro Kepegawaian di lantai 6.  "Dari proses ini bisa bertransisi ke flaming (api yang menyala). Dalam pristiwa ini terjadi proses transisi tersebut sehingga di gedung lantai 6 menyala membesar kemudian api tumbuh mengikuti hukum T kuadrat," imbuhnya.  Yulianto sudah melakukan uji coba 2 kali untuk membuktikan puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran. Dokumentasi percobaan ini sempat diputar di depan awak media yang meliput.  Dalam video terlihat Yulianto melakukan percobaan dengan keranjang besi transparan. Di dalamnya diisi dengan potongan kertas, tisu dan kayu. Kemudian dimasukan 2 puntung rokok. Setelah didiamkan beberapa menit, muncul asap putih. Tak lama dari itu berubah menjadi api besar.  Sebelumnya, penyidik gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dinilai lalai sehingga mengakibatkan api muncul dan membesar.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidik juga telah meminta keterangan 131 orang dan 64 di antaranya dijadikan saksi.  "Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).  Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerek Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar. Dan, Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B4P9DPJE8Q0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ahli Jelaskan Puntung Rokok Bisa Sebabkan Kebakaran Gedung Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200823_220704-1.jpg" alt="Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung setelah terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta ken" width="100%">
<figcaption>Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung setelah terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta ken</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan, namun pihak kepolisian belum menetapkan siapa tersangka atau pihak yang bertanggungjawab dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaaan Agung, beberapa waktu lalu. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, pihak korps bhayangkara pun memberikan isyarat, jika status tersangka segera akan disematkan kepada seseorang, setelah adanya gelar perkara pada Jumat( 23/10) mendatang.  "Penetapan tersangka nanti dilakukan gelar tersendiri diinternal yang akan dilaksanakan Jumat (23/10) pagi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/19, dilansir dari ANTARA.  Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik gabungan Polri melaksanakan gelar perkara bersama jaksa peneliti di Kejaksaan Agung.  Bareskrim Polri telah menggelar ekspos/ gelar perkara perdana terkait peristiwa kebakaran Kejaksaan Agung pada pertengahan September 2020. Hasilnya, diduga ada unsur pidana dalam insiden kebakaran tersebut.  Penanganan kasus pun naik dari penyelidikan ke penyidikan, karena ada dugaan pidana dalam peristiwa tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/09/2020/polri-temukan-unsur-pidana-dalam-kasus-kebakaran-gedung-kejagung/">Polri Temukan Unsur Pidana Dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung</a>  Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik, melainkan diduga karena open flame (nyala api terbuka).  Api berasal dari lantai 6 Ruang Rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, kemudian api dengan cepat menjalar ke ruangan dan lantai lain karena diduga terdapat cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parket, panel HPL dan bahan mudah terbakar lainnya.  Nantinya pelaku penyebab terjadinya kebakaran hebat di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam itu bakal dijerat dengan Pasal 187 KUHP dan atau 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara selama 15 tahun.  Tim penyidik gabungan Polri sejauh ini telah meminta keterangan para ahli kebakaran dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dan UI (Universitas Indonesia), ahli hukum pidana dari UI, Usakti (Universitas Trisakti) dan UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta) serta ahli dari Puslabfor dalam penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Jumat, Polisi Akan Tetapkan Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200823_220704-1.jpg" alt="Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung setelah terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta ken" width="100%">
<figcaption>Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung setelah terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bejibaku menjinakkan api selama 11 jam dengan menerjunkan sebanyak 65 unit mobil damkar serta ken</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Polri menargetkan dalam waktu dekat proses penyidikan bisa selesai dan mendapat tersangka.  "Saya dapat informasi dari penyidik waktu dekat ini akan dilakukan ekspose di depan jaksa peneliti dan tentunya habis itu kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka, semoga minggu ini tuntas, kita sama-sama doakan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (20/10).  Meskipun sudah sekitar 2 bulan belum juga menetapkan tersangka, Awi mengklaim penyidik tak menemukan kendala berarti. Menurutnya, proses pengusutan dijalankan secara teliti sehingga memakan waktu banyak.  "Tidak ada kendala, karena memang prosesnya panjang, memang yang diperiksa panjang banyak sekali yang harus dievalusi," imbuhnya.  Sebelumnya, Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidkkan dinaikkan menjadi penyidikan.  "Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).  Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan 6 kali dan pemeriksaan laboratorium forensik.

Polri Targetkan Minggu Ini Tetapkan Tersangka Kebakaran Kejagung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kebakaran Gedung Kejagung

Berita Terkini