<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/IMG_0799-3757692669.jpeg" alt="Ilustrasi interaksi manusia dan kecerdasan buatan yang menyoroti dilema global antara percepatan inovasi teknologi dan kebutuhan pengawasan ketat demi keamanan publik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi interaksi manusia dan kecerdasan buatan yang menyoroti dilema global antara percepatan inovasi teknologi dan kebutuhan pengawasan ketat demi keamanan publik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sebuah demonstrasi kecerdasan buatan (AI) yang digelar secara tertutup di Washington telah mengubah cara pandang para pembuat kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap risiko keamanan teknologi mutakhir. Bukan sekadar simulasi teknis, demo tersebut menjadi titik balik dalam diskursus global tentang sejauh mana AI dapat menjadi ancaman nyata bagi keamanan publik dan stabilitas internasional. Demonstrasi itu dipresentasikan oleh Lucas Hansen, salah satu pendiri organisasi nirlaba CivAI. Melalui sebuah aplikasi eksperimental, Hansen menunjukkan bagaimana model AI generasi lama dapat dimanipulasi untuk menghasilkan instruksi yang tampak rinci terkait pembuatan patogen berbahaya, termasuk poliovirus dan antraks, serta panduan teknis pembuatan bom dan senjata api cetak tiga dimensi tanpa nomor seri atau ghost gun. Dilansir dari Time, Kamis (8/1/2026), aplikasi tersebut dipertunjukkan secara privat kepada lebih dari dua lusin staf Kongres, pejabat keamanan nasional, dan komite legislatif terkait. Tujuan utama demo ini bukan untuk konsumsi publik, melainkan untuk memberi pengalaman langsung kepada para pembuat kebijakan tentang kemampuan AI yang, menurut CivAI, kerap diremehkan dalam lobi industri teknologi.&nbsp; &ldquo;Mereka terkejut. Mereka berkata, &lsquo;Para pelobi perusahaan AI memberi tahu kami bahwa mekanisme pengaman internal pada sistem kecerdasan buatan sudah mencegah keluaran berbahaya semacam ini,&rsquo;&rdquo; ujar Hansen. Model yang ditampilkan dalam demo tersebut mencakup Gemini 2.0 Flash dan Claude 3.5 Sonnet&mdash;keduanya bukan model terbaru. Namun, menurut CivAI, justru di situlah letak persoalan strategisnya: model-model lama masih beredar luas, tetap dapat diakses, dan tidak seluruhnya berada di bawah rezim pengamanan terbaru yang diklaim industri. Perusahaan teknologi pun merespons dengan kehati-hatian. Seorang juru bicara Google menyatakan kepada Time, &ldquo;Keselamatan adalah prioritas dan kami menangani isu semacam ini dengan sangat serius. Namun, penting bagi pakar dengan latar belakang CBRN (kimia, biologi, radiologi, dan nuklir) untuk menilai akurasi serta potensi replikasi dari jawaban dan instruksi yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan.&rdquo; Pernyataan tersebut menegaskan posisi industri bahwa risiko tidak dapat dinilai hanya dari hasil respons AI semata. Namun, CivAI menolak anggapan bahwa demo tersebut bersifat spekulatif. Siddharth Hiregowdara, salah satu pendiri CivAI, menyatakan bahwa keluaran AI tersebut telah diuji oleh pakar biologi dan virologi independen. &ldquo;Langkah-langkahnya secara umum benar. Bahkan sampai ke urutan DNA tertentu yang bisa dipesan secara daring, lengkap dengan nomor katalog peralatan laboratorium,&rdquo; ujarnya. &ldquo;AI juga memberi tips praktis. Anggapan bahwa AI tidak memahami praktik dunia nyata di laboratorium itu keliru.&rdquo; Isu ini memperkuat kekhawatiran yang telah lama disuarakan para ahli keamanan AI global. CEO Anthropic, Dario Amodei, sebelumnya telah memperingatkan Kongres AS bahwa tanpa pengawasan ketat, AI berpotensi membantu individu tanpa keahlian untuk merancang senjata biologis. Peringatan tersebut kini memperoleh konteks baru setelah para legislator menyaksikan sendiri kemampuan model AI dalam demo CivAI. Tekanan untuk memperketat regulasi pun meningkat. Di negara bagian Washington, gugus tugas AI telah merekomendasikan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan inovasi dengan keselamatan publik, termasuk transparansi sistem berisiko tinggi dan penerapan prinsip etika AI. Demo CivAI memperkuat argumen bahwa pendekatan sukarela industri tidak lagi memadai. Di sisi lain, kepemimpinan industri AI juga tengah menghadapi dilema akses dan keberlanjutan bisnis. Nick Turley, Kepala ChatGPT di OpenAI, mengatakan bahwa perusahaan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperluas akses global terhadap AI.&nbsp; &ldquo;Kami ingin menawarkan kemampuan model tercerdas kepada pengguna di seluruh dunia. Karena itu, kami perlu menjajaki semua model bisnis yang memungkinkan akses seluas mungkin,&rdquo; katanya kepada Time. Pada akhirnya, demo CivAI berfungsi sebagai peringatan strategis, bukan sekadar eksperimen teknis. Bagi Washington dan dunia, peristiwa ini menegaskan bahwa risiko AI bukan lagi ancaman yang sekadar diperdebatkan secara teoretis, melainkan tantangan keamanan global yang sudah hadir hari ini&mdash;dan menuntut respons kebijakan yang lebih serius, terkoordinasi, dan lintas negara.

Sebuah demonstrasi kecerdasan buatan (AI) yang digelar secara tertutup di Washington telah mengubah cara pandang para pembuat kebijakan AS

Ketika Demo AI Memicu Alarm di Washington dan Memaksa Dunia Meninjau Ulang Risiko AI bagi Keamanan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/WhatsApp-Image-2025-05-01-at-150937-404722685.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global di Doha, Qatar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global di Doha, Qatar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global di Doha, Qatar. Mendagri Tito menekankan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan non state actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat transnasional. Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional. &rdquo;Indonesia memandang non state actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini. Mereka terbagi ke dalam dua kategori. Hostile non state actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas dan friendly non state actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,&rdquo; ujar Mendagri Tito dalam paparannya. Menurut dia, pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional. Seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS. Selain itu, Indonesia juga telah menghadapi konflik bersenjata berkepanjangan dengan kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan kejahatan transnasional yang melibatkan kolaborasi antara non state actors domestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam. Aktivitas itu tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Mendagri menegaskan, banyak friendly non state actors yang justru menjadi mitra penting dalam upaya perdamaian dan kontra radikalisasi. Keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen yang kemudian bergabung dengan Asian Peace and Reconciliation Center. Dalam penanganan terorisme, Indonesia juga banyak terbantu kerja sama dengan lembaga kajian seperti International Crisis Group yang dipimpin Sidney Jones, serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura. &rdquo;Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya,&rdquo; tutur Tito. Berdasar pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama memperkuat kerja sama antar negara, tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar aparat keamanan. Selanjutnya yang kedua, menurut dia, melibatkan friendly non state actors, seperti LSM, think tank, dan komunitas sipil lain, dalam strategi pencegahan dan penanggulangan ancaman dari hostile non state actors. &rdquo;Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,&rdquo; tegas Mendagri Tito. Global Security Forum (GSF) 2025 adalah forum keamanan internasional tahunan yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28&ndash;30 April 2025. Forum tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 ini menjadi ajang strategis bagi pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu global, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik. Tahun ini, GSF menyoroti peran non state actors yang kian dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global di Qatar

Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global pada Global Security Forum 2025 di Qatar

keamanan global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keamanan global

Berita Terkini

Ketika Demo AI Memicu Alarm di Washington dan Memaksa Dunia Meninjau Ulang Risiko AI bagi Keamanan Global

Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global pada Global Security Forum 2025 di Qatar

Download Aplikasi JawaPos.com