<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/Screenshot-2025-05-19-110054-1178779176.png" alt="Samsung Pass (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Samsung Pass (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> </strong><strong>JawaPos.com</strong> - Menjaga keamanan data pribadi kini semakin mudah berkat fitur Samsung Pass. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke berbagai layanan digital tanpa perlu menghafal banyak password. Dengan cara ini, pengguna bisa mengakses akun dengan lebih cepat dan praktis.</p> <div dir="auto">Dengan Samsung Pass, pengguna cukup menggunakan sidik jari untuk membuka aplikasi atau situs web yang sering dipakai. Prosesnya sangat cepat dan mudah, sehingga menghemat waktu. Namun, fitur ini tetap mengutamakan keamanan data penggunanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samsung Pass bekerja dengan menyimpan data login secara terenkripsi di perangkat. Ketika pengguna melakukan login, sistem akan mencocokkan sidik jari dengan data yang tersimpan secara otomatis. Hal ini membuat proses masuk menjadi lebih aman dan tanpa ribet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016029513/password-pin-pola-mana-yang-paling-aman-untuk-ponsel-anda">Password, PIN, Pola: Mana yang Paling Aman untuk Ponsel Anda?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu keunggulan Samsung Pass adalah semua data tersimpan secara lokal, bukan di cloud. Dengan begitu, risiko pencurian data dari serangan siber bisa diminimalisir. Keamanan pengguna pun lebih terjaga dalam penggunaan sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitur ini juga mendukung otentikasi untuk aplikasi perbankan dan pembayaran digital. Pengguna dapat melakukan transaksi keuangan dengan perlindungan ekstra dari Samsung Pass. Ini memberikan rasa aman saat beraktivitas secara online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Samsung Pass terintegrasi dengan Secure Folder yang dapat mengunci data penting secara ganda. File pribadi seperti dokumen dan foto dapat diamankan dengan biometrik. Jadi, hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses data tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi yang sering lupa password, Samsung Pass menjadi solusi cerdas dan praktis. Pengguna cukup mengandalkan sidik jari untuk membuka semua akun yang tersimpan. Hal ini tentu sangat memudahkan aktivitas digital sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terutama bagi pekerja profesional dan pelaku bisnis, Samsung Pass sangat membantu dalam menghemat waktu. Selain itu, fitur ini menjaga kerahasiaan data kerja yang sangat penting. Keamanan dan efisiensi bisa berjalan beriringan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan berbagai keunggulan tersebut, Samsung Pass bukan sekadar fitur tambahan. Ia sudah menjadi kebutuhan utama di era digital saat ini. Efisiensi dan keamanan data menjadi prioritas yang wajib dimiliki pengguna gadget.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016029440/kenali-kriteria-aplikasi-media-sosial-berbasis-ai-yang-paling-efektif-jangan-salah-pilih">Kenali Kriteria Aplikasi Media Sosial Berbasis AI yang Paling Efektif, Jangan Salah Pilih!</a></strong></div>

Samsung Pass bukan sekadar fitur tambahan. Ia sudah menjadi kebutuhan utama di era digital saat ini.

Samsung Pass, Kunci Praktis Menjaga Data Pribadi dan Password

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Diakuisisinya Tokopedia oleh raksasa teknologi besutan Bytandce, Tiktok, menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat, berpandangan langkah Tiktok mengenggam mayoritas saham Tokopedia sebagai ancaman nasional.</p> <p>"Hal ini bisa dianggap ancaman bagi keamanan nasional. Saya sangat menyesalkan Super App ini kembali dimiliki pihak asing. Hal ini sangat menyesakkan, karena sebagai pemilik saham mayoritas, GoTo sudah dapat dikatakan dikuasai oleh perusahaan asal Tiongkok itu. Sementara kita orang Indonesia tidak punya apa-apa," kata Erik kepada media, Rabu (13/3).</p> <p>Kekhawatiran Erik bukan tanpa alasan. Selain Tiktok digunakan ratusan juta pengguna di Indonesia, data konsumen yang yang dimiliki Tokopedia tentu otomatis akan diketahui perusahaan asal Tiongkok tersebut. Belum lagi data pengguna Gojek yang juga dimiliki Goto- perusahan induk yang terafiliasi dengan Tokopedia.</p> <p>"Pasalnya, semua data baik itu pergerakan orang alias di aplikasi (contoh lain) Gojek, kemudian penyimpanan uang pengguna di Go Pay, hingga karakter belanja seluruh warganet Indonesia dan data-data lainnya, sudah bisa dikuasai oleh TikTok," kata dia.</p> <p>"Database yang dimiliki Tokopedia dengan sekitar 150 juta pengguna, akan berpindah ke TikTok, dan otomatis data besar konsumen Indonesia akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang asing," sambungnya.</p> <p>Selain itu, Erik yang juga pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), ini mempertanyakan konsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tiktok menghidupkan lagi fitur Tiktok Shop dalam aplikasi media sosial mereka dan secara terang-terangan menabrak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Seperti diketahui, peraturan yang baru direvisi Oktober lalu, jelas-jelas menyatakan pemisahan fungsi media sosial dan e-Commerce tidak boleh digunakan dalam satu aplikasi.</p> <p>"Ini terkesan diakal-akali. Saat ini memang Tokopedia sebagai platform lokapasar sudah memiliki izin, akan tetapi dengan mudahnya diakali dengan membeli Tokopedia-nya," kata dia.</p> <p>"Mereka harus klarifikasi, gemas juga saya," tutur Erik.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sempat kaget setelah mengetahui adanya satu aplikasi yang berhasil memancing 123 juta orang dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif. Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,&rdquo; kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (4/10).</p> <p>Presiden yang tak ingin menyebutkan napa aplikasi itu menyatakan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar saja dan harus menjadi produsen. Ia mengatakan negara perlu pemain yang mau bekerja keras karena dipacu dengan waktu.</p> <p>Pernyataan ini menyusul kebijakan pemerintah yang melarang TikTok Shop untuk menyediakan layanan penjualan. Aturan itu dimuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).&nbsp;</p> <p>Pemerintah melarang TikTok Shop atau media sosial lainnya berjualan dengan alasan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini bermula dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menanggapi masalah sepinya pusat penjualan tekstil dan garmen Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.</p> <p>&nbsp;</p>

Diakuisisinya Tokopedia oleh raksasa teknologi besutan Bytandce, Tiktok, menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha lokal.

150 Juta Data Tokopedia akan Dipegang Tiktok, HIPPI: Ini Ancaman Keamanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Ganjar-Mahfud-di-KPUJPG-2552400649.jpg" alt="Pasangan Ganjar - Mahfud saat melakukan pengambilan nomor urut peserta Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Pasangan Ganjar - Mahfud saat melakukan pengambilan nomor urut peserta Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ingin memastikan data pribadi masyarakat tersimpan dengan aman di ruang digital. Bahkan, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk membentuk lembaga pengawasan independen untuk mengamankan data diri masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen itu dituangkan Ganjar-Mahfud, dalam visi misi Indonesia Unggul subtema Ekosistem Digital Berdaya Saing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memastikan negara hadir di ruang digital melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen," tulis visi misi Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat keamanan Siber dan Forensik Digital dari Vaksincom Alfons Tanujaya menyatakan bahwa komitmen melindungi data pribadi masyarakat di ruang digital sangat penting. Namun, ia mengharapkan Ganjar-Mahfud harus mampu menjalankan janji politik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013286313/ganjar-mahfud-salat-maghrib-berjamaah-sebelum-berangkat-ambil-undian-nomor-urut-di-kpu">Ganjar-Mahfud Salat Maghrib Berjamaah Sebelum Berangkat Ambil Undian Nomor Urut di KPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini penting dan dituliskan dalam komitmen dan program itu mudah saja. Yang sulit adalah menjalankannya," kata Alfons kepada JawaPos.com, Selasa (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons mengungkapkan, data pribadi masyarakat memang sudah banyak bocor. Bahkan, tak sedikit menjadi korban eksploitasi akibat bocornya data diri di ruang digital.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi perlu penjabaran lebih detail bagaimana melakukannya," ucap Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013286221/mahfud-md-respons-kabar-pakta-integritas-pj-bupati-sorong-yang-diduga-dukung-ganjar-pranowo">Mahfud MD Respons Kabar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang Diduga Dukung Ganjar Pranowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfons menaruh harapan besar, agar janji politik itu dapat terealisasi. Sehingga harus konsisten, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi jangan sampai hanya sebatas program atau jargon saja, tetapi harus realistis dan bisa dijalankan dengan konsisten dan nyata," harap Alfons.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ganjar Pranowo menyampaikan kepada para generasi muda untuk terus menggali potensi diri dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat. Menurutnya, generasi muda saat ini harus menguasai literasi digital agar dapat mengimbangi penguasaan teknologi dalam menelusuri informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, maka keseriusan dalam belajar penting menggunakan teknologi digital, sehingga literasi digital juga penting," kata Ganjar saat menghadiri kelulusan pelajar dan halal bi halal santri di Yayasan As Sahro, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya mendorong pelajar, Ganjar juga meminta pihak sekolah agar dapat mendampingi siswanya sehingga kelak para pelajar dapat beradaptasi dengan dunia luar. Ganjar berharap para lulusan dapat membuat kreasi dan inovasi untuk berkompetisi. Sehingga kemampuan diri yang didapat selama sekolah bisa dikembangkan secara optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau mereka bisa menguasai itu (teknologi), mereka tidak akan dikuasai oleh alat itu sehingga kita harapkan kepada guru termasuk sekolahnya untuk bisa selalu update, bisa mendampingi siswanya sehingga kelak mereka lulus akan menjadi manusia yang hebat," pungkas Ganjar.</div> <p>&nbsp;</p>

Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar -Mahfud ingin memastikan data pribadi masyarakat tersimpan dengan aman.

Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat, Ganjar-Mahfud Akan Bentuk Lembaga Pengawasan Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ADITYA-PRASTIAN-SUPRIYADI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>SEORANG</strong> peretas (hacker) yang mengaku bernama Bjorka telah berhasil menebar ketakutan di Indonesia. Hacker yang katanya dari Polandia itu mengklaim memiliki data 1 miliar nomor telepon seluler Indonesia dan dijual dengan harga $ 50.000 (sekitar Rp 743 juta). Bahkan, kegaduhan ini semakin memuncak ketika dia mengaku telah meretas dokumen rahasia presiden dan data-data petinggi negara lainnya. Atas fenomena tersebut, sungguh sangat miris kualitas perlindungan data pribadi yang seharusnya dilindungi, namun bisa bocor.<br /> <br /> Deja vu gonjang-ganjing kebocoran data di Indonesia rasanya sangat gampang terjadi dan terkesan tidak pernah ada upaya antisipasi. Sebelum kejadian ini, pada 2020 rakyat Indonesia digemparkan kabar kebocoran 2,3 juta data DPT pemilu milik KPU. Pada tahun yang sama pula, 15 juta data pengguna platform e-commerce Tokopedia diduga bocor. Kemudian, pada 2021, dugaan kebocoran data juga mengemuka terkait 1,3 juta pengguna aplikasi EHAC Kementerian Kesehatan. Yang lebih menggemparkan, di tahun yang sama BPJS Kesehatan juga disebut-sebut mengalami kebocoran 279 juta data dan diperjualbelikan di ”raid forum”.<br /> <br /> Fenomena kebocoran data di Indonesia yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bagaimana lumpuhnya hukum dalam menghadapi persoalan tersebut. Padahal, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik mengamanatkan data pribadi perlu dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya.<br /> <br /> Berdasar penelitian Gliddheo R. yang berjudul Data Privacy in the Indonesian Personal Data Protection Legislation, Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang terpisah-pisah ke dalam 32 peraturan perundang-undangan. Namun, akibat aturan yang terpisah itu, justru menjadi problem ketidakkonsistenan hukum dan sangat berpengaruh terhadap penegakan perlindungan pribadi yang tidak dapat berjalan efektif (CIPS:2021).<br /> <h3><strong>Independensi UU Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara</strong></h3><br /> Persoalan hukum lain yang berakibat lemahnya perlindungan data privasi karena Indonesia tidak memiliki UU Perlindungan Data pribadi yang bersifat independen. Berbeda dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu aware terhadap data pribadi warganya melalui pembentukan aturan secara tunggal. Misalnya, Inggris memiliki The General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai aturan perlindungan data pribadi. GDPR merupakan pelopor regulasi perlindungan data pribadi di dunia. Dalam ketentuan GDPR, konsumen juga memungkinkan dapat meminta perusahaan menghapus data tersebut sebagai bentuk perlindungan privasi yang lebih aman.<br /> <br /> Sanksi yang diterapkan pada GDPR tidak tanggung-tanggung dapat merugikan 4 persen dari pendapatan perusahaan. Bahkan, Commissions Office Inggris pernah menjatuhkan sanksi sebesar USD 180 juta kepada perusahaan yang tidak patuh pada aturan tersebut.<br /> <br /> Selain Inggris, Brasil dan Amerika Serikat juga memiliki UU Perlindungan Privasi yang bersifat independen. Pada tahun 2020 Brasil memberlakukan Lei Geral de Proteção de Dados sebagai UU Perlindungan Privasi negara tersebut. Sanksi yang diterapkan pada aturan itu dapat merugikan 2 persen dari pendapatan perusahaan yang tidak mengindahkan amanat aturan tersebut. Kemudian, Amerika memiliki The California Consumer Privacy Act (CCPA). CCPA sudah berlaku sejak 2018. Bahkan, dalam artikel pada blog website McKinsey mengakui CCPA sebagai produk perlindungan data pribadi yang sangat mumpuni dalam melindungi privasi warga negara tersebut (McKinsey &amp; Company:2020).<br /> <h3><strong>Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi</strong></h3><br /> Sudah saatnya Indonesia kini mengejar ketertinggalannya dari negara lain dalam menjaga keamanan data warga. DPR perlu didesak untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih ”morat-marit” dalam pembahasan. Hal itu penting mengingat amanat UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) memerintahkan negara untuk melindungi diri pribadi rakyatnya. Hadirnya UU PDP tentu menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan amanat konstitusi tersebut.<br /> <br /> Urgensi dari UU PDP tidaklah lain untuk mencegah déjà vu kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia. Apalagi, saat ini era teknologi sudah sangat berkembang. Ancaman terhadap data pribadi yang sangat mudah dikonversi ke dalam bentuk elektronik sangat rawan dibongkar. Peran UU itu juga menjadi dapat berpengaruh dalam penegakan instrumen standar keamanan internasional seperti pada ISO/IEC 27001, ISO 15408, dan instrumen lainnya dalam rangka menutupi kelemahan sistem keamanan data privasi di Indonesia.<br /> <br /> Selain itu, harapan hadirnya UU PDP juga perlu direalisasikan dengan optimal. Perlu ada sanksi tegas denda dan/atau penjara sebagai instrumen punishment yang efektif. Dengan begitu, ketika berlaku, UU tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum bagi pelaku kejahatan di sektor perlindungan data pribadi. Ataupun menjadi warning bagi siapa pun yang lalai dalam menjaga data kerahasiaan privasi sehingga bisa bocor ke tangan orang lain.<br /> <br /> Sedikit catatan mengenai isi RUU PDP, pemberian kewenangan pengawasan perlindungan data pribadi kepada kementerian dirasa bukan merupakan keputusan yang tepat. Seharusnya harus ada lembaga independen yang bertugas dalam menegakkan aturan tersebut layaknya Singapura yang memiliki Personal Data Protection Commission dan Inggris yang memiliki Commissions Office.<br /> <br /> Hal itu penting dalam upaya menjaga marwah independensi penegakan perlindungan data pribadi. Terutama agar tidak ada intervensi dari sektor lembaga mana pun, termasuk pemerintah yang mungkin saja dapat mengakses data untuk digunakan sebagai kepentingan politik. Lembaga independen tersebut harus bertugas secara prima dengan melakukan pemantauan rutin melalui audit dan tes terhadap keamanan penyelenggara layanan elektronik. Terutama pihak-pihak yang menyimpan data dalam jumlah masif dan strategis.<br /> <br /> Pentingnya perlindungan data pribadi ditegakkan karena di era kecanggihan teknologi informasi sangat memudahkan dalam pengumpulan, penyimpanan informasi publik/privasi, sehingga perlu ada jaminan keamanan dan kerahasiaan agar tidak mudah disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab (H. Nissenbaum:2020). Akhirnya, Indonesia memiliki PR besar dalam mengatasi masalah kelemahan hukum perlindungan data pribadi agar kebocoran data masyarakat tidak terulang kembali. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) <strong>ADITYA PRASTIAN SUPRIYADI, </strong>Dosen hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</em>

Darurat Keamanan Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Puan-IPU-PDP.jpeg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya perlindungan data pribadi di era tekonologi digital. Ia pun menyinggung soal Indonesia yang akan segera memiliki payung hukum perlindungan data pribadi (PDP).<br /> <br /> Adapun tema yang dibahas dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan dunia itu adalah ‘Mencegah risiko dari teknologi serta melestarikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di dunia teknologi tinggi’.<br /> <br /> “Pembahasan pencegahan risiko terkait teknologi, kesetaraan gender, dan teknologi tinggi sangat relevan di masa pandemi Covid-19,” kata Puan dalam dalam sesi kedua Inter-Parliamentary Union (IPU) 14th Summit of Women Speakers of Parliament (14SWSP) yang diselenggarakan di Uzbekistan, Kamis (8/9).<br /> <br /> Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, teknologi merupakan sarana penting untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Puan, revolusi industri keempat, teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan berdampak besar pada posisi perempuan di masyarakat.<br /> <br /> “Pada tahun pertama pandemi, kita telah menyaksikan pertumbuhan pengguna internet secara global lebih dari 10 persen, sejauh ini merupakan peningkatan tahunan terbesar dalam satu dekade,” ucapnya.<br /> <br /> Puan pun menyoroti pengguna internet perempuan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki di tingkat global dalam kurun 2 tahun terakhir. Perbandingannya 57% perempuan dan 62% laki-laki.<br /> <br /> “Hari ini transformasi digital memberikan jalan baru bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Kita perlu menangkap peluang ini untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun dunia yang lebih inklusif,” papar Puan.<br /> <br /> Pada saat yang sama, ditambahkan Puan, penting juga untuk memperhatikan risiko meluasnya penggunaan teknologi. Seperti dalam hal perlindungan data dan masalah privasi, penggunaan teknologi pengawasan, kekerasan dan pelecehan online, serta kesenjangan digital.<br /> <br /> “Selain itu, hak privasi juga harus diperhatikan,” tegasnya.<br /> <br /> Puan juga menyinggung soal Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sebentar lagi akan disahkan oleh DPR RI. Seperti diketahui, DPR bersama Pemerintah telah sepakat membawa RUU PDP di pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.<br /> <br /> “RUU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi landasan hukum dalam memberikan aturan dan regulasi mengenai data pribadi di dunia yang terkoneksi secara digital saat ini,” ungkapnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, Puan berbicara soal era digital yang menghadirkan paradoks digital yang dapat mengintensifkan atau mengurangi inklusi sosial, aksesibilitas, dan keberlanjutan di antara masyarakat.<br /> <br /> Puan juga menilai, teknologi dapat membawa manfaat besar untuk meningkatkan konektivitas, inklusi keuangan, akses perdagangan dan layanan publik. Namun teknologi juga memiliki dampak negatif, termasuk dalam hal penggunaan media sosial.<br /> <br /> “Ada proliferasi disinformasi, berita palsu, dan hoax. Hal ini dapat menciptakan fragmentasi dan polarisasi dalam masyarakat,” tukas Puan.<br /> <br /> Dalam hal kesenjangan digital, Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 itu mengatakan, diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur internet di setiap negara. Selain itu, menurut Puan, setiap negara harus memastikan keterjangkauan akses internet, memberdayakan pengguna, dan mengatasi kesenjangan gender dalam akses internet.<br /> <br /> “Demikian juga, saya percaya bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam pengembangan teknologi akan membantu memastikan bahwa inovasi relevan untuk seluruh populasi,” ujarnya.<br /> <br /> “Kita membutuhkan kontribusi semua orang, termasuk perempuan, jika kita ingin pulih bersama,” sambung Puan.<br /> <br /> Di hadapan para Ketua Parlemen wanita dunia, Puan mengajak untuk meningkatkan investasi teknologi pada perempuan dalam upaya kolektif mencapai kesetaraan gender.<br /> <br /> “Kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik dari upaya pemulihan global, sebagian besar bergantung pada keputusan kita untuk menempatkan perempuan sebagai pusat dari semua tindakan pemulihan,” tuturnya.<br /> <br /> “Hanya dengan begitu kita dapat meletakkan dasar untuk dunia yang lebih tangguh dan setara gender untuk semua,” pungkas Puan.

Di Forum IPU, Puan Singgung RI Segera Miliki Payung Hukum PDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DATA-PRIVACY.jpg" alt="Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Data pribadi yang harus dilindungi. (EuroBiz)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pesatnya perkembangan teknologi informasi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air selama pandemi. Hal ini menjadi sesuatu yang positif namun di sisi lain muncul tantangan pemerintah dalam hal perlindungan data pribadi.<br /> <br /> "Sebab saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat, hampir seluruh aktivitas manusia saat tengah memasuki fase terdistrupsi oleh laju perkembangan dari teknologi digital," kata Anggota DPR RI Dave Akbarshah Laksono di acara webinar Aptika Kominfo, di Jakarta, baru-baru ini.<br /> <br /> Dikatakannya, saat ini pemerintah dan DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Apalagi di masa pandemi kemarin banyak terjadi peristiwa kebocoran data yang menimpa pemerintah maupun swasta.<br /> <br /> Hal ini karena interaksi masyarakat di dunia digital semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan di masa pandemi. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari media sosial, di mana berdasarkan survei terbaru waktu yang dihabiskan orang di memanfaatkan teknologi digital di sosial media secara global meningkat hampir 60% dalam tujuh tahun terakhir.<br /> <br /> "Akselerasi transformasi digital ini terjadi di tengah ketidaksiapan regulator dan juga pengguna. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR sepakat untuk menyusun peraturan perundang-undangan mengatur dunia digital lebih baik lagi," kata anggota Komisi I DPR RI ini.<br /> <br /> Sementara itu, Head of Investment Pacific Capital Investment, David Manurung menilai selain perlindungan data yang juga tak kalah penting adalah kualitas layanan industri telekomunikasi. Hal ini karena perkembangan digital membutuhkan layanan yang prima dari provider.<br /> <br /> "Revolusi teknologi digital telah membuka cakrawala baru yang penuh dengan kesempatan emas. Banyak potensi di Indonesia yang dapat dioptimalkan dengan revolusi teknologi digital," kata David Manurung.<br /> <br /> Terkait booming teknologi digital, sedikitnya tiga kunci utama akan menjadi tantangan ke depan yakni kualitas, kecepatan, dan keamanan data. Ada banyak literatur dan riset independen yang memperlihatkan kondisi Indonesia masih terbilang tertinggal dalam ketiga kunci utama tersebut dibanding negara-negara lainnya.<br /> <br /> "Meski kecepatan internet mobile download di Indonesia rata-rata naik menjadi mencapai 23,12 Mbps dari sebelumnya 21,96 Mbps, namun negara-negara lain tetap unggul dan RI cenderung tertinggal," kata David.<br /> <br /> Kondisi kecepatan internet download Indonesia yang tertinggal dari negara-negara tetangga bisa jadi dapat menghambat aliran masuk investasi asing khususnya di sektor telekomunikasi.<br /> <br /> Dalam konteks ini, industri telekomunikasi harus diperkuat dengan realitas bahwa service of quality harus terus dikedepankan. Sudah waktunya negeri ini mentransformasi mindset bahwa kualitas, kecepatan, dan keamanan data di sektor teknologi digital menjadi keniscayaan.<br /> <br /> "Kunci agar Indonesia mampu memberikan layanan teknologi digital yang berkualitas, cepat dan aman adalah dengan menciptakan industri telekomunikasi yang sehat. Di sini diperlukan peran penting pemerintah sebagai regulator maupun peran masing-masing pelaku industri," tutur David Manurung.

Keamanan Data Jadi Tantangan di Tengah Pesatnya Teknologi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hacker-peretas_1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penyelidikan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan masih dilakukan oleh Bareskrim Polri. Korps Bhayangkara telah mengajukan permohonan untuk penyitaan server BPJS Kesehatan sebagai barang bukti.<br /> <br /> "Penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke Pengadilan Negeri Surabaya," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu (16/6).<br /> <br /> Rusdi menuturkan, server BPJS Kesehatan berada di Surabaya, Jawa Timur. Sehingga permohonan penyitaan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Selain itu, penyidik juga masih mengumpulkan keterangan para saksi. "Penyidik telah meriksa lebih kurang 15 saksi dari BPJS, Vendor, BSSN juga telah diperiksa," jelas Rusdi.<br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya, ada sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah dibobol dan dijual di forum online. Data bocor ini diduga berasal dari kebocoran salah satu instansi pemerintah.<br /> <br /> Data-data yang dijual meliputi nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data pribadi lainnya. Data yang bocor ini diduga berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis (20/5).<br /> <br /> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menganalisa sampel data pribadi yang beredar sejak 20 Mei. Investigasi itu menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums.<br /> <br /> Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller). Disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Jumat (21/5), data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.<br /> <br /> "Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ujar Dedy melalui keterangan resminya.

Kasus 279 Juta Data Bocor, Polri akan Sita Server BPJS Kesehatan