<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-3JPG-725253786.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan praktik korupsi di sektor keagamaan berdampak jauh lebih luas dibanding sektor lainnya. Selain merugikan keuangan negara, korupsi di bidang ini juga merusak moralitas umat dan menggerus kepercayaan publik. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) bertema &ldquo;Mempersiapkan Umat Masa Depan&rdquo; di Hotel Atria Serpong, Banten. Ibnu menekankan, pencegahan korupsi di sektor keagamaan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan upaya sistematis membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. &ldquo;Di sektor keagamaan, dampak korupsi jauh lebih besar karena menyangkut moralitas umat,&rdquo; kata Ibnu dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12). Berdasarkan data penindakan KPK, kerentanan tersebut tercermin dari pola perkara korupsi yang ditangani sejak 2004 hingga triwulan III 2025. Dari total 1.750 perkara, sebanyak 61,6 persen merupakan kasus suap dan gratifikasi, sementara pengadaan barang dan jasa (PBJ) tercatat 445 perkara atau 25,4 persen. Ibnu menilai, pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik rawan, karena lemahnya pengelolaan anggaran serta proses pengadaan di instansi pemerintah, termasuk di sektor keagamaan. &ldquo;Pengadaan barang dan jasa adalah area paling rentan. Ini harus dikoreksi dari atas sampai bawah,&rdquo; ucapnya. Selain itu, KPK juga menyoroti praktik gratifikasi yang kerap dibungkus sebagai budaya atau tanda terima kasih. Menurutnya, normalisasi pemberian tersebut sangat berbahaya karena dapat menumpulkan kepekaan etika aparatur. &ldquo;Hindari berbagai pemberian. Jangan sampai tergelincir karena tekanan atau pembenaran yang keliru,&rdquo; tegasnya. Ibnu menekankan, teori fraud pentagon sebagai akar pemicu korupsi, yang meliputi tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), kemampuan (capability), keserakahan (arrogance), dan pembenaran (rationalization). Tekanan keluarga serta dalih budaya, gaji kecil, atau ucapan terima kasih kerap menjadi pemicu yang tidak disadari. &ldquo;Budaya memberi hadiah tidak boleh menjadi alasan melanggar hukum. Integritas harus menjadi pegangan utama,&rdquo; urai Ibnu. Sebagai langkah konkret, KPK mendorong penerapan Strategi Trisula Pencegahan Korupsi di lingkungan Kemenag. Sula pendidikan difokuskan pada pembentukan integritas sejak dini melalui jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari RA, MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi. Saat ini, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan di lebih dari 1.000 madrasah dan 691 perguruan tinggi agama Islam. Sula pencegahan diarahkan pada perbaikan sistem melalui penguatan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pengadaan. Sementara sula penindakan menjadi penopang terakhir untuk memastikan efek jera. Sinergi KPK dan Kemenag diperkuat melalui Nota Kesepahaman Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan periode 2023&ndash;2028. Implementasinya meliputi e-Learning Gratifikasi bagi 3.000 ASN Kemenag, Safari Keagamaan Antikorupsi di delapan kantor wilayah, serta pemberian penghargaan bagi penyuluh antikorupsi di lingkungan madrasah. Lebih lanjut, Ibnu menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama masa depan umat. &ldquo;Masa depan umat tidak terwujud tanpa integritas. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi dosa sosial perusak martabat manusia,&rdquo; pungkasnya.

KPK menegaskan dampak korupsi di sektor keagamaan lebih luas, merusak moral dan kepercayaan publik, dalam Rakernas Kemenag.

KPK Soroti Korupsi di Sektor Keagamaan, Rusak Moral dan Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/Q5LOQtrCcYgjPHZiL3Pj9OfSemNf2AVumUo0iDD3-3487368537.jpg" alt="Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersilaturahmi bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersilaturahmi bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapat dukungan moral dari para ulama Nusa Tenggara Timur (NTT) saat bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam setempat. Dalam pertemuan itu, Ketua MUI NTT KH Muhamad Wongso secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Mardiono dalam mengembangkan PPP, sekaligus memperkuat peran umat dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, kehadiran Mardiono menunjukkan terjalinnya hubungan erat antara ulama dan umara. Ia menilai keterbukaan dialog yang dibangun Mardiono merefleksikan kepemimpinan yang inklusif dan jujur. &ldquo;Terima kasih kepada Pak Mardiono. Tidak ada hal yang disembunyikan dalam Republik ini ketika ulama dan umara saling terbuka. Inilah bentuk kerja sama yang diwariskan para pendahulu,&rdquo; kata Wongso kepada wartawan, Minggu (30/11). Ia menyampaikan dukungan langsung terhadap Mardiono sebagai Ketum PPP, sembari memberikan pesan agar Mardiono tetap teguh menghadapi dinamika politik. &ldquo;Dalam politik ada intrik-intrik. Itu tidak boleh dijadikan kendala bagi Bapak. Justru harus menjadi wahana menjaga dan membesarkan PPP ke depan. PPP jaya, umat bahagia,&rdquo; ucapnya. Sementara, Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari para ulama. Menurutnya, PPP sebagai partai berbasis keislaman tetap menjadikan ulama sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan umat. &ldquo;PPP lahir dari rahim ulama. Nasihat dan dukungan para ulama di NTT ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan politik yang meneduhkan, konstruktif, dan bermanfaat bagi umat,&rdquo; ujar Mardiono. Mardiono juga menekankan, kerja sama para umara merupakan pilar penting untuk menjaga persatuan bangsa, terutama di daerah multikultural seperti NTT. Ia tak memungkiri, para ulama dapat menjadi dialog mengenai program pemerintah dan isu-isu keumatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas Islam dalam membangun Tanah Air. "Dukungan moral ini mempertegas hubungan harmonis antara kepemimpinan politik dan keagamaan dalam memperkuat moderasi beragama serta stabilitas politik nasional," pungkasnya.

Ketua Umum PPP Mardiono mendapat dukungan dari ulama NTT untuk menjaga dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Ketum PPP Mardiono Tekankan Peran Ulama Dalam Menjaga Kepemimpinan Politik dan Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/taiping-rebellion-1262926856.png" alt="Pemberontakan Taiping, gerakan keagamaan dan politik di Tiongkok yang dipimpin Hong Xiuquan. (History.com)" width="100%">
<figcaption>Pemberontakan Taiping, gerakan keagamaan dan politik di Tiongkok yang dipimpin Hong Xiuquan. (History.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberontakan Taiping merupakan gejolak politik dan keagamaan radikal yang terjadi di Tiongkok pada abad ke-19. Konflik ini berlangsung selama sekitar 14 tahun, yakni dari 1850 hingga 1864, melanda 17 provinsi, menewaskan sekitar 20 juta jiwa, dan secara permanen mengubah wajah Dinasti Qing. Dikutip dari Britannica, gerakan besar ini dipimpin oleh Hong Xiuquan. Terinspirasi oleh ajaran Kristen, Hong mengaku mendapatkan serangkaian penglihatan dan meyakini dirinya sebagai anak Tuhan, serta adik Yesus Kristus yang diutus untuk mereformasi Tiongkok. Bersama rekannya, Feng Yunshan, ia membentuk kelompok keagamaan bernama God Worshippers&rsquo; Society atau Bai Shangdi Hui (Perkumpulan Penyembah Tuhan), yang beranggotakan para petani miskin di Provinsi Guangxi. Pada tahun 1850, Hong memimpin pemberontakan besar-besaran. Kemudian, pada 1 Januari 1851, Hong mendeklarasikan berdirinya kerajaan baru bernama Taiping Tianguo atau Kerajaan Surgawi Kedamaian Agung, dan menobatkan dirinya sebagai Tianwang atau Raja Surgawi. Latar Belakang Sosial dan Politik Dilansir dari artikel oleh Narasingha P. Sil yang diterbitkan oleh EBSCO, memasuki pertengahan abad ke-19, Tiongkok menghadapi tekanan besar dari Barat. Perdagangan opium dan kegiatan misionaris Kristen meningkat pesat, sementara pemerintah Qing gagal menanganinya. Kekalahan dalam Perang Candu Pertama (1840-1842) menghasilkan Perjanjian Nanjing (1842) yang dianggap memalukan, disusul kekalahan lagi dalam Perang Candu Kedua (1856-1860) yang berakhir dengan Konvensi Beijing (1860). Kelemahan pemerintahan Qing memperburuk kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri. Ketidakseimbangan ini paling terasa di Guangdong dan Guangxi, dua provinsi di selatan yang dihuni oleh beragam kelompok etnis seperti Punti, Hakka, Miao, Yao, dan Lolo. Komunitas-komunitas ini hidup dari berbagai pekerjaan seperti pelaut, penambang, dan pembakar arang, serta kerap terhubung dengan perkumpulan rahasia. Dalam situasi sosial yang tidak stabil inilah Pemberontakan Taiping mulai tumbuh. Awal Mula Pergerakan Hong Xiuquan Hong Xiuquan lahir dari keluarga petani miskin etnis Hakka di Guangdong pada 1814. Ia sempat menjadi guru desa setelah berulang kali gagal lulus ujian kenegaraan antara tahun 1828 hingga 1843. Setelah kegagalan keempatnya, Hong menafsirkan kembali ajaran agama Kristen yang ia pelajari dan mengaitkannya dengan penglihatan spiritual yang dialaminya pada 1837. Ia dan sepupunya, Li Jingfan, kemudian mulai mengajak rekan-rekan guru seperti Feng Yunshan dan Hong Rengan untuk bergabung. Gerakan mereka berkembang cepat, tetapi juga menimbulkan kontroversi. Mereka menghancurkan altar Konfusianisme dan menentang penyembahan berhala, sehingga dipecat dari pekerjaan. Feng Yunshan kemudian mendirikan organisasi formal Bai Shangdi Hui di daerah pegunungan Guangxi pada 1844, tempat ajaran baru Hong berkembang pesat di kalangan petani miskin dan suku-suku minoritas seperti Miao dan Yao. Kelahiran Kerajaan Taiping Faktor pemicu akhir muncul pada masa kelaparan besar tahun 1849-1850. Pada musim panas 1850, para pengikut Taiping mulai menyerang kalangan kaya untuk membantu rakyat miskin. Mereka membagikan hasil rampasan kepada masyarakat, sehingga memperoleh dukungan luas. Pada 11 Januari 1851, di Jintian, Hong dan para pengikutnya secara resmi menyatakan revolusi melawan Dinasti Qing. Ia diangkat menjadi Tianwang (Raja Surgawi), sementara lima pemimpin lainnya diberi gelar Wang (raja bawahan). Nama Taiping Tianguo sendiri mencerminkan perpaduan antara ajaran Konfusianisme dan Kristen, bermakna &ldquo;surga baru, bumi baru, manusia baru, dan dunia baru.&rdquo; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016705992/pemulihan-gyeongbokgung-palace-dari-vandalisme-hingga-restorasi-warisan-budaya">Pemulihan Gyeongbokgung Palace: Dari Vandalisme hingga Restorasi Warisan Budaya</a> Puncak Kejayaan dan Kejatuhan Pada tahun 1852, pasukan Taiping bergerak keluar dari Guangxi menuju Hunan dan Hubei, hingga akhirnya merebut Nanjing pada 1853 setelah pengepungan selama sebelas hari. Di sana, Hong mendirikan pemerintahan dengan sistem tanah baru bernama Tianchao Tianmou Jitu (Sistem Tanah Kerajaan Surgawi). Setelah itu, pasukan Taiping mencoba bergerak ke utara untuk merebut Beijing, tetapi gagal karena kurang persiapan dan terhenti di selatan Tianjin. Pada tahun 1856, konflik internal besar terjadi di Nanjing yang menewaskan Yang Xiujing dan sekitar 20.000 pengikutnya, menandai berakhirnya serangan besar mereka. Di saat bersamaan, Dinasti Qing menghadapi Perang Candu Kedua, yang berakhir dengan kekalahan dan penandatanganan Perjanjian Tianjin (1858) serta Konvensi Beijing (1860). Sebagai imbalan atas kesepakatan yang diberikan, pasukan Inggris dan Prancis bersedia membantu Qing menumpas pemberontakan dalam negeri, termasuk Taiping. Memasuki 1860-an, pasukan Qing di bawah pimpinan Zeng Guofan mulai menguat. Dengan bantuan pasukan Hunan (Xiangjun) dan dukungan dari jenderal terkenal seperti Li Hongzhang dan Zuo Zongtang, mereka memperkuat serangan. Qing juga dibantu oleh pasukan asing yang disebut Ever Victorious Army, yang berhasil mengalahkan pasukan Taiping di sekitar Shanghai pada 1862. Pada 1864, pasukan Zeng mengepung Nanjing dan memutus seluruh jalur suplai. Dalam kondisi terjepit, Hong Xiuquan meracuni dirinya sendiri pada 1 Juni 1864, setelah menobatkan putranya, Hongfu, sebagai penerus. Namun, beberapa minggu kemudian, Nanjing berhasil direbut dan mengalami pembantaian besar-besaran. Hongfu melarikan diri tetapi akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Dengan peristiwa itu, Pemberontakan Taiping resmi berakhir pada akhir musim panas 1864. (*)

Pemberontakan Taiping merupakan gejolak politik dan keagamaan radikal yang terjadi di Tiongkok pada abad ke-19.

Pemberontakan Taiping: Gerakan Keagamaan yang Mengguncang Dinasti Qing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/IMG-20251007-WA0001-2215059644.jpg" alt="Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim mengungkap pentingnya air dalam kehidupan manusia. Air berfungsi untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari minum, memasak, menjaga kebersihan, hingga makna simbolis dalam tradisi agama dan budaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemahaman tentang air melampaui dimensi materialnya sebagai substansi fisik. Ia juga mencakup aspek keagamaan, filosofi, dan adat istiadat yang hidup di masyarakat,&rdquo; kata Lutfi, dalam Lokakarya bertajuk Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata? di Jakarta, Selasa (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lutfi mengatakan, islam menempatkan air sebagai aspek penting kehidupan. Air tidak hanya dipakai untuk konsumsi, melainkan sebagai sarana penyucian, bahkan kitab fiqih membahas bab pertama tentang air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari aspek budaya, air bisa melambangkan kehidupan. Seperti tradisi siraman di Jawa, melukat di Bali, hingga makna air dalam budaya Betawi melalui kendi, kentong, dan roti buaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan bahwa transformasi PAM JAYA menjadi perseroda harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Transformasi PAM Jaya menjadi perseroda harus dibaca sebagai momentum untuk memperkuat dua hal sekaligus: profesionalitas bisnis dan tanggung jawab sosial,&rdquo; ujar Lutfi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016669886/reruntuhan-bangunan-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-sudah-rata-bnpb-kemungkinan-tak-ada-jenazah-tertinggal">Reruntuhan Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Sudah Rata, BNPB: Kemungkinan Tak Ada Jenazah Tertinggal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Sekretaris Umum MUI Provinsi Jakarta, Auzai Mahfuz menekankan bahwa persoalan air tak hanya teknis, tetapi juga simbol peradaban dan kemanusiaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Air ini tidak mengenal agama. Nabi kita bersabda bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan yang harus dipenuhi bersama. Yang pertama adalah air, yang kedua udara, dan yang ketiga adalah api,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Auzai menyoroti Perang Badar sebagai contoh sejarah di mana perebutan sumber air menjadi strategi penting. Dari perspektif ini, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga kekuatan, kebijaksanaan, dan simbol keadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga air yang mengalir di kota ini tidak hanya menghidupi, tapi juga mempersatukan. Karena sejatinya, di setiap tetes air ada pesan ilahi, kehidupan harus dijaga bersama,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PAM JAYA, Prasetyo Edi Marsudi menceritakan perjalanan pengelolaan PAM JAYA yang sebelumnya dikuasai swasta. proses akuisisi Palyja dan Aetra, yang awalnya membutuhkan dana Rp 650 miliar melalui arbitrase. Dana tersebut sempat berpindah bank dan baru dikembalikan saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, kemudian digunakan sebagai penyertaan modal pembangunan JIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selama dikuasai swasta, warga menengah ke bawah kurang mendapatkan akses air bersih. &ldquo;Visinya adalah, ke depan sambungkan semua. Menengah ke bawah harus semua terinstalasi,&rdquo; tegas Prasetyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang PAM setelah lepas dari swasta, dan alhamdulillah kita surplus,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan perspektif spiritual, budaya, dan praktik pengelolaan yang lebih profesional, lokakarya ini diharapkan menghasilkan ide dan rekomendasi konkret bagi tata kelola air Jakarta, sehingga air tetap menjadi sumber kehidupan, bukan air mata.</div>

Lutfi Hakim mengungkap pentingnya air dalam kehidupan manusia. Air berfungsi untuk berbagai kebutuhan. 

Penting untuk Kehidupan Manusia, MUI Dorong PAM Jaya Kelola Air Secara Berkeadilan Lewat Nilai Agama dan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/Screenshot_2025-01-24-11-28-49-34_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-2630087674.jpg" alt="PSN Ecowisata Tropical Coastland PIK 2. (Instagram PIK 2)." width="100%">
<figcaption>PSN Ecowisata Tropical Coastland PIK 2. (Instagram PIK 2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2&nbsp; menegaskan komitmennya sebagai area yang menujung inklusif bagi semua kalangan dan keberagaman. Salah satu buktinya adalah menggelar festival PIK 2 Ramadan Under The Dome. "PIK 2 sendiri adalah satu daerah hunian yang memang kita sangat inklusif. Jadi semua keragaman ada di sini, dari mulai keragaman budaya, agama, dan juga segala etnis," kata Managing Director Spike Air Dome, Ryan Adrian, Minggu (23/3). Ryan menegaskan penyelenggaraan PIK 2 Ramadan Under The Dome bertujuan untuk menunjukkan semua kalangan dan agama memiliki tempat yang sama. Berhubung saat ini berada di bulan Ramadhan, maka kegiatan yang digelar adalah bernuansa islami. "Tujuannya sebenarnya adalah kami membuka diri untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di PIK. Jadi kebetulan karena kita memang di bulan Ramadan ya kami bikin acara ini," kata Ryan. "Dan harapannya ini bisa membuka pintu buat masyarakat luas. Dan terutama juga warga-warga yang dekat sini," imbuhnya. Lebih lanjut, Ryan mengungkapkan, di hari pertama PIK 2 Ramadan Under The Dome, animo pengunjung terbilang sangat positif. Penjualan tiket pun laris manis. "Animonya luar biasa. Kami sudah mulai membuka penjualan tiket secara online sejak tiga minggu lalu, dan hingga saat ini sudah terjual sekitar 1.600 tiket. Harapannya, pengunjung yang belum mendapatkan tiket secara online bisa membelinya langsung di lokasi dan ikut bergabung bersama kami di sini," ungkapnya. Ia menjelaskan tiket yang dibeli tidak hanya sebagai akses masuk, tetapi juga dapat ditukarkan dengan paket berbuka puasa. "Jadi tiket yang dibeli benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati buka puasa bersama," tambahnya. Ryan menegaskan, PIK 2 Ramadan Under The Dome akan menjadi agenda tahunan di PIK 2, dengan tahun ini sebagai langkah awal penyelenggaraannya. "Ini adalah tahun pertama kami mengadakan acara ini. Mudah-mudahan sukses dan bisa berlanjut. Hari ini hari pertama, besok hari kedua, dan lusa hari ketiga. Ke depannya, kami berharap acara ini bisa menjadi tradisi tahunan di PIK 2," pungkasnya.

Pantai Indah Kapuk (PIK) 2  menegaskan komitmennya sebagai area yang menujung inklusif bagi semua kalangan dan keberagaman.

Gelar Festival Ramadhan, PIK 2 Tegaskan Jadi Ruang Inklusif Bagi Semua Keberagaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG_20250203_170313-1-658793856.jpg" alt="Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi (dua dari kiri) di Jakarta, Senin (3/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi (dua dari kiri) di Jakarta, Senin (3/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia mendapat kepercayaan jadi tuan rumah International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Leadership Meeting 2025. Dalam forum keagamaan tingkat dunia itu, Indonesia ingin tampil sebagai kiblat praktik keberagaman yang moderat di tingkat global.&nbsp; Forum tersebut dihadiri delegasi dari sejumlah negara maju. Seperti dari Amerika Serikat, Denmark, Belgia, Swiss, dan Belgia. Untuk diketahui, di kawasan Asia, baru Indonesia yang bergabung dalam forum PaRD tersebut.&nbsp; Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengatakan, forum PaRD cukup strategis. Di antaranya adalah untuk meneguhkan posisi dan kontribusi agama untuk SDGs. "Bagaimana citra agama bisa positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Termasuk bagaimana agama berperan dalam diplomasi," tuturnya di Jakarta pada Senin (3/2) malam.&nbsp; Jayadi menuturkan, Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam yang besar, harus berperan lebih besar pula. Sehingga Indonesia bisa berbagi sekaligus jadi rujukan serta kiblat praktik keagamaan yang moderat. Serta praktik keagamaan yang damai dan menekankan nilai-nilai agama yang universal.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad menegaskan bahwa agama harus menjadi kekuatan dinamis dalam pembangunan global. "Agama bukan sekadar urusan pribadi, melainkan kekuatan yang membentuk pembangunan secara lebih luas," katanya. Menurut dia, agama mampu menjadi instrumen perdamaian, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Abu mengatakan, PaRD merupakan forum internasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan organisasi berbasis keagamaan tingkat dunia. Tujuannya untuk membahas peran agama dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk Indonesia, dia mencontohkan program zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Di dalam SDGs, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target yang harus ditangani.&nbsp; Selain zakat dan wakaf, Abu juga menyoroti peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di lebih dari 5.900 titik. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan. Tetapi juga berperan penting dalam bimbingan keagamaan, penguatan keluarga, serta advokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Indonesia mendapat kepercayaan jadi tuan rumah International Partnership on Religion and Sustainable Development Leadership Meeting 2025.

Jadi Tuan Rumah PaRD Leadership Meeting 2025, Kemenag Jadikan Indonesia Kiblat Praktik Keagamaan Moderat Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/13/WhatsApp-Image-2025-01-13-at-141827-3990401358.jpeg" alt="Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menjadi tuan rumah International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Leadership Meeting 2025. Event itu bersamaan dengan PaRD Workshop of Strategic Religious Engagement Evidence Project yang berlangsung di Jakarta pada Senin (3/2) hingga Kamis (6/2). Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Ahmad Zayadi mengatakan, pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi keagamaan di tingkat global. &ldquo;Indonesia memiliki model praktik keberagamaan yang inklusif dan toleran. Dengan bergabung dalam kepemimpinan PaRD, kita ingin memastikan bahwa agama memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat dialog antaragama di tingkat global,&rdquo; ujar Zayadi di Jakarta, Minggu (2/2). Menurut Zayadi, keterlibatan Indonesia dalam International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) mencerminkan peran aktif negara dalam mempromosikan moderasi beragama dan harmoni antarumat. Zayadi menjelaskan, Indonesia resmi bergabung dalam PaRD sejak Desember 2022. Pada 2023, diangkat sebagai anggota Steering Board. Posisi Indonesia semakin diperkuat dengan ditunjuknya Nuria Isna Asyar dari Kemenag sebagai Co-Chair perwakilan pemerintah sejak Oktober 2023. PaRD merupakan forum yang mempertemukan berbagai entitas&mdash;pemerintah, organisasi multilateral, organisasi berbasis agama (Religious-Based Organizations/RBOs), serta akademisi&mdash;untuk membahas dan mengimplementasikan peran agama dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari Steering Board, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan strategis, alokasi keuangan, serta program PaRD. Dalam struktur kepemimpinan, terdapat tiga Co-Chairs yang mewakili masing-masing entitas utama, yaitu: 1. Co-Chair Pemerintah: Nuria Isna Asyar (Kementerian Agama RI) 2. Co-Chair Multilateral: Andreia Henriques (The International Dialogue Centre &ndash; KAICIID) 3. Co-Chair RBOs: Stefan Sengstmann (World Vision) Untuk diketahui, Indonesia menjadi negara pertama dari Global South yang bergabung dengan PaRD. Hal itu menegaskan posisi sebagai pemimpin dalam diplomasi lintas agama dan pembangunan berkelanjutan. Zayadi mengungkapkan, saat itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Periode 2020-2024) menegaskan bahwa keterlibatan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan moderasi beragama dan kerja sama lintas agama dalam mengatasi tantangan global. Dalam berbagai acara internasional yang didukung oleh PaRD, perwakilan Kemenag aktif berperan sebagai pembicara, termasuk dalam Muslim Youth Leadership Summit 2023 di Nigeria, International Symposium on Islamic Mosques (ISIM) 2024, serta diskusi "Promoting Religious Freedom and Tolerance" yang digelar oleh Kedutaan Besar Indonesia di Denmark. Forum-forum ini membahas isu-isu penting seperti peran masjid ramah lingkungan, agama dalam aksi kemanusiaan, serta diplomasi agama untuk perdamaian dunia. Sebagai anggota PaRD, Kemenag juga terlibat dalam berbagai workstream dan taskforce, termasuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (FoRB), Kesetaraan Gender (SDG 5), Kesehatan (SDG 3), serta Ketahanan Pangan (SDG 2). Masa Depan Diplomasi Keagamaan Indonesia Keterlibatan aktif Indonesia dalam PaRD memperkuat perannya dalam forum internasional, mendorong kerja sama lintas agama, serta memberi manfaat konkret bagi masyarakat global dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. &ldquo;Agama bukan hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan diplomasi internasional. Indonesia akan terus mengedepankan peran agama sebagai perekat sosial dan pendorong kemajuan,&rdquo; tandas Zayadi. Dihubungi terpisah, Nuria Isna Asyar mengatakan, Kemenag tengah mempersiapkan langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan PaRD Asia, sebuah sub-regional bagi anggota PaRD (International Partnership on Religion and Sustainable Development) yang berlokasi di wilayah Asia. Menurutnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi agama di tingkat regional, terutama di kawasan ASEAN. Inisiasi tersebut juga disampaikan Isna dalam PaRD Annual Forum 2024, yang berlangsung bersamaan dengan Interfaith Forum 20 (IF20) di Brasilia, Brasil, pada Agustus lalu. Menurutnya, forum ini menjadi ajang diskusi penting bagi para pemangku kepentingan global dalam mengintegrasikan peran agama dalam pembangunan berkelanjutan. "Antusiasme tinggi dari anggota kemitraan PaRD di kawasan Asia menunjukkan bahwa inisiatif ini mendapat sambutan positif. Hal ini semakin menguatkan tekad Kemenag untuk segera merealisasikan langkah-langkah konkret dalam membangun PaRD Asia," ujar Isna di Jakarta, Minggu (2/2). Isna menyebut, pembentukan PaRD Asia, Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam membangun kerja sama lintas agama di Asia, serta memperkuat posisinya sebagai pelopor diplomasi agama di tingkat global.

Indonesia menjadi tuan rumah International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) Leadership Meeting 2025.

Jadi Tuan Rumah PaRD Leadership Meeting 2025, Indonesia Perkuat Diplomasi Keagamaan Tingkat Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-084652-42322407.jpeg" alt="Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik sosial berdimensi agama acap kali terjadi di tengah masyarakat. Persoalan itu harus diantisipasi supaya tidak meluas atau menimbulkan korban. Langkah untuk mengantisipasi konflik sosial berdimensi agama ini harus dibarengi dengan moderasi beragama. Isu-isu konflik sosial berdimensi agama menjadi pembahasan besar dalam Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu-Kamis lalu (28-29/8). Dialog itu bertemakan &ldquo;Pengarusutamaan Moderasi Beragama&rdquo;. Hasil dari diskusi tersebut menghasilkan 10 rekomendasi. Adib selaku direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag menuturkan, dialog nasional keagamaan memberi rekomendasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. &ldquo;Rekomendasi-rekomendasi ini sangat powerful dan penting untuk ditindaklanjuti, baik dalam pencegahan maupun resolusi konflik,&rdquo; ujar Adib dalam keterangan persnya, Sabtu (31/8). Pendapat itu juga diungkapnya saat penutupan Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Jakarta pada Kamis (29/8) Adib mengatakan, dialog itu digelar sebagai respons terhadap peningkatan potensi konflik sosial yang sering kali dipicu oleh isu-isu keagamaan. 10 rekomendasi itu yakni berfokus pada upaya pencegahan dan resolusi konflik sosial berdimensi keagamaan. Salah satu rekomendasi utama dari dialog itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan konflik. "Kolaborasi dalam pencegahan konflik ini sangat penting. Kita akan merumuskan bagaimana bentuk kolaborasi tersebut agar dapat berjalan efektif," ujar ucap Adib. Adapun 10 kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan itu adalah: 1. Membangun Sistem Koordinasi Terpadu Antar Lembaga Pembentuk satuan tugas lintas kementerian yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif. Satuan tugas ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi cepat di daerah yang berpotensi konflik, serta menyusun protokol bersama dalam menangani isu-isu sensitif terkait agama selama Pilkada. 2. Integrasi Data dan Informasi Antara Kementrian/Lembaga untuk Deteksi Dini Implementasi sistem integrasi data yang menghubungkan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data intelijen, laporan masyarakat, dan analisis sosial-politik. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pusat pengelolaan data ini, sementara kementerian lain memberi input berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Penguatan Peran FKUB dalam Mediasi dan Edukasi Keagamaan Meningkatkan peran FKUB dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi melalui berbagai program, seperti dialog lintas agama dan pelatihan moderasi beragama. Selain itu, FKUB harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada untuk mediasi dan penanganan potensi konflik. 4. Pembentukan Tim Khusus Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Bentuk tim khusus yang terdiri atas perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan kepolisian untuk mengawasi jalannya Pilkada. Tim ini harus fokus pada deteksi dini isu-isu yang dapat memicu konflik keagamaan, seperti kampanye hitam berbasis agama atau rasial, dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. 5. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi untuk Meredam Konflik Integrasikan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi keagamaan dalam kegiatan Pilkada, dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga non-pemerintah. Program ini harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering menjadi pemicu utama konflik, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerukunan beragama. 6. Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Konflik Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi masyarakat menggelar program pelatihan dan sertifikasi mediator konflik yang berfokus pada resolusi konflik berbasis agama. Program ini harus mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, teknik mediasi, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu keagamaan. 7. Penguatan Forum Dialog Inter dan Antaragama yang Berkelanjutan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perlu memperkuat atau memfasilitasi forum dialog inter dan antaragama yang berkelanjutan di setiap daerah, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat, dan generasi muda. Forum ini harus didukung oleh pemerintah daerah dan memiliki mekanisme untuk mendokumentasikan hasil dialog serta menyusun rekomendasi kebijakan. 8. Penguatan Kebijakan Afirmatif dan Inklusif Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Dalam Negeri harus merumuskan kebijakan yang afirmatif dan inklusif dalam penanganan konflik keagamaan, termasuk pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi di tingkat daerah. Kebijakan ini harus menjamin bahwa semua kelompok agama diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum. 9. Penggunaan Media Sosial untuk Kampanye Perdamaian dan Moderasi Beragama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Agama harus mengembangkan kampanye media sosial yang terarah untuk mempromosikan pesan-pesan perdamaian, moderasi beragama, dan toleransi. Kampanye ini harus melibatkan influencer agama, pemimpin muda, dan komunitas lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 10. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Lembaga Pemerintah, melalui Kantor Staf Presiden (KSP), harus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas lembaga yang terlibat dalam penanganan konflik keagamaan. Ini termasuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, kepolisian, TNI, FKUB, dan LSM untuk memastikan tindakan yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi konflik. 10 rekomendasi menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi, sinergi, dan komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis, bebas dari konflik sosial yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konflik sosial berdimensi agama acap kali terjadi di tengah masyarakat. Persoalan itu harus diantisipasi supaya tidak meluas.

10 Upaya Pencegahan dan Resolusi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan dari Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/busui-2400644263.jpg" alt="Ilustrasi ibu menyusui. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibu menyusui. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) di pasal 4 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap ibu berkesempatan menjadi pendonor ASI bagi anak yang tidak memungkinkan mendapatkan ASI dari ibu kandungnya karena kondisi tertentu. Ketentuan ini pun dipertegas kembali dalam hak anak dalam RUU tersebut. Disebutkan, anak berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan. Pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak. &rdquo;Dalam pasal 11, jika terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak, anak berhak mendapatkan ASI eksklusif dari pendonor,&rdquo; ujar Ketua Panja Pemerintah UU KIA Lenny N. Rosalin dalam media talk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) soal implementasi RUU KIA di Jakarta, Rabu (12/6). Pemberian ASI oleh pendonor akan dicatat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Pencatatan ini menjadi penting mengingat dalam aturan agama Islam ada ketentuan soal larangan menikah bagi mereka yang satu persusuan. &rdquo;Teknisnya nanti diatur Kementerian Kesehatan. Karena ini kan belum pernah ada, kalau yang ada sekarang kan cuma nginget-inget eh dia ponakan, pernah mendapat donor ASI,&rdquo; paparnya. Sejauh ini, lanjut dia, belum ada diskusi mengenai mekanisme detail donor ASI ini. Apakah nantinya bayi laki-laki hanya boleh menerima dari ibu pendonor ASI yang juga memiliki anak laki-laki ataupun bebas. Termasuk soal banyaknya ibu pendonor ASI yang dapat mendonorkan ASI kepada satu bayi ataupun mengumpulkan ASI hasil donor tersebut. &rdquo;Yang jelas, nantinya siapa pendonornya dan penerimanya dicatat detail dalam medical record,&rdquo; tegasnya. Lenny menekankan, upaya ini bertujuan memenuhi kebutuhan ASI eksklusif yang berhubungan erat dengan tumbuh kembang anak. Disinggung soal target waktu penyelesaian aturan turunan ini, Lenny berharap aturan rampung sebelum batas waktu dua tahun sebagaimana yang diamanatkan. Kendati begitu, dia menyatakan, RUU ini sudah bisa diimplementasikan begitu aturan resmi disahkan. Terpisah, Ketua Bidang Fatwa MUI M. Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh menyambut baik rencana pemerintah tentang pengaturan donor ASI. Menurut dia, aturan tersebut bagus selama regulator bisa memastikan aspek keagamaannya. Khususnya terkait dengan hubungan persusuan. Sebab, di dalam Islam ada aturan tentang saudara sepersusuan. Asrorun menyebut rencana pemerintah mengatur donor ASI sebagai bagian dari optimalisasi pengasuhan anak. &rdquo;Sehingga anak dapat pemenuhan hak dasarnya,&rdquo; katanya tadi malam. Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menegaskan, donor ASI merupakan alternatif yang lebih baik ketimbang pemberian susu formula. Satu bayi bisa dan boleh mendapatkan donor ASI dari banyak pendonor. &rdquo;Dengan catatan memedomani ketentuan keagamaan, khususnya terkait dengan data-data, untuk memastikan hubungan kemahraman,&rdquo; tuturnya. Jadi, setiap bayi atau anak nantinya harus memiliki keterangan sudah mendapatkan donor ASI dari siapa saja. Atau sebaliknya, si pendonor memiliki catatan bayi siapa saja yang mendapatkan donor darinya. Asrorun mengingatkan, dalam penyusunan aturan teknis, regulator harus bisa menjamin perlindungan masyarakat. Termasuk berpedoman pada fatwa MUI yang terkait. Pasal 1 dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 menyebutkan, seorang ibu boleh memberikan ASI kepada bayi yang bukan anak kandungnya dan sebaliknya seorang bayi boleh memperoleh ASI dari bukan ibu kandungnya. Inti pasal ini adalah memperbolehkan pendonoran ASI. Meski demikian, disebutkan juga bahwa donor ASI itu mengakibatkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radha&rsquo; (persusuan). (mia/wan/c14/oni)

Pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) di pasal 4 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap ibu berkesempatan menjadi pendonor ASI.

Pendonor ASI Kini Harus Tercatat di Kemenkes, MUI Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/07/49_meng_1-276818004.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Subak adalah aliran pengetahuan yang telah mengisi pemikiran manusia semenjak ribuan tahun lamanya. Laksana air yang menjadi inti sari dari kehidupan ini, subak adalah filosofi mengenai gerak air beserta kehidupan yang ia sangga. BAGI masyarakat Bali, subak mengendapkan ingatan tentang ajaran leluhur mengenai kebijaksanaan dalam bertani, begitu pula keterhubungan siklus kehidupan dalam alam melalui percikan air. Air dalam pengertian ini memenuhi tidak saja raga seseorang, tetapi kebatinannya pula. Itu mengapa agama Hindu di Bali disebut sebagai agama Tirtha. Kepercayaan bahwa air sebagai esensi akan membawa pencerahan dan pikiran yang baik. Air menyertai setiap tahap persembahyangan dan upacara keagamaan, membasuh kemungkaran sehingga keseimbangan dapat tercapai. Subak sudah semestinya dilestarikan, baik dalam fungsinya sebagai teknologi pengairan maupun sebagai sumber inspirasi nilai-nilai yang melingkupi kelekatan relasi manusia, alam, dan Tuhan. Akan tetapi, pada kenyataannya, subak tengah berada dalam ancaman. Perubahan yang pesat terjadi di Bali karena modernisasi dan pembangunan industri pariwisata yang kencang tanpa kendali berbenturan dengan prinsip sosial dan ekologis dari subak. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibahas mengenai ekosistem subak yang semakin tergerus. Permasalahan sedemikian rumit, dan tiap harinya seperti berpacu dengan waktu bagaimana harus menyelamatkan subak dari kehancuran? Dari hasil pertemuan yang melibatkan pemerintah, akademisi, hingga perangkat desa adat dan pekaseh (ketua subak), disampaikan kondisi kegentingan bahwa Bali tengah menghadapi persoalan alih fungsi lahan pertanian secara cepat dan masif, krisis ketersediaan air, hingga menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Persoalan-persoalan ini adalah akibat langsung dari kebijakan dan penerapan pariwisata yang abai terhadap prinsip kesinambungan masyarakat dan lingkungan hidup setempat. Saya berdiskusi dengan para peneliti dan pemerhati subak, I Made Geria, yang merupakan seorang peneliti arkeologi dari BRIN yang melakukan pendalaman khususnya pada aspek keterhubungan subak dengan titik-titik pura pemuliaan air dari masa kuno. Dalam penelitiannya Geria menyampaikan bahwa subak merupakan benteng peradaban Bali. Ia juga bercerita tentang upacara magpag toya yang merupakan tindakan simbolis menjemput air sebelum kemudian diselenggarakan pembersihan desa oleh para warga petani subak secara bersama-sama. Ia juga bercerita tentang tinggalan megalitik yang berwujud takhta batu di wilayah sawah yang ditujukan sebagai pemujaan yang tersambung dengan titik suci di wilayah Danau Tamblingan. Temuan penting yang menjadi dasar ilmiah dari pengetahuan kita tentang kondisi subak saat ini adalah pemodelan yang ia susun mengukur tingkat pembangunan di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan alih fungsi lahan yang terjadi. Ia mengkhawatirkan dalam waktu dekat kita akan kehilangan subak sepenuhnya jika tidak berbenah pola pikir, kebijakan, dan juga cara mengatur antar kelembagaan. Sebab, pelestarian subak adalah isu lintas kementerian dan kelembagaan yang melibatkan aspek pertanian, pendidikan dan kebudayaan, juga desa. &rdquo;Menyelamatkan subak adalah menyelamatkan Bali.&rdquo; Kalimat itu disampaikan oleh Iwan Dewantama, seorang peneliti biodinamika dan penggiat lingkungan hidup di Bali. Saya sepaham dengan pandangan ini, sebab Bali adalah subaknya, dan subak adalah testamen tentang keterhubungan antara benih, tanah, air, hutan, sungai, gunung, hingga lautan. Dewantama mengatakan bahwa subak tidak dapat dipecah-pecah pengertiannya. Ia harus dimengerti secara dinamis sebagai saluran energi dalam siklus hidup. Keterjalinan inilah yang disebut sebagai filosofi nyegara gunung, bahwa dari alam kita dapat menekuni saling bertautannya dari segara hingga gunung. Dalam pengalaman saya mempelajari filosofi pertanian yang terhubung erat dengan ritual tarian yang disakralkan, saya berkesimpulan bahwa subak adalah teknologi hasil karya kecerdasan dan juga empati masyarakat masa lampau, yang bekerja sama, berkelindan dengan alam di sekitarnya. Sebagai teknologi, subak adalah karya seni yang indah, keindahan yang mengikuti tubuh bumi, lekuk lereng gunung, yang mengerti air sebagai elemen material yang menjadi dasar hidup, sekaligus air sebagai muatan spiritual manusia. Ini yang saya sebut sisi sekala (yang tampak) dan sisi niskala (tak tampak) dari subak, bahwa secara fisik subak adalah perjalanan air menuju setiap sawah beserta berbagai makhluk yang menghidupi ekosistem tersebut. Pada saat yang bersamaan subak adalah percakapan dengan yang suci, suatu persembahyangan kepada sanghyang. Subak adalah simbol pertarungan ruang yang tengah terjadi di Bali. Subak sebagai idea adalah cita-cita tentang air sebagai the commons, air sebagai sumber hidup komunal yang dipertanggungjawabkan bersama-sama secara demokratis dan egalitarian. Kesetaraan dan kolektivisme ini berlawanan dengan deru privatisasi, eksploitasi, dan kapitalisasi lingkungan hidup yang terjadi di Bali. Cok Savitri, seorang budayawan dan aktivis perempuan Bali, pernah berkata dalam pementasan monolog yang menggelegar. Ia menyatakan bahwa air adalah perjuangan politik untuk keadilan, &rdquo;Bali memerlukan kalian semua, jagalah air itu.&rdquo; (*) --- SARAS DEWI, Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Subak adalah aliran pengetahuan yang telah mengisi pemikiran manusia semenjak ribuan tahun lamanya. Laksana air yang menjadi inti sari.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keagamaan

Berita Terkini