<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/sigit-217092586.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polri membeberkan pencapaian kinerja sepanjang tahun ini. Institusi di bawah komando Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo itu menyebut terjadi peningkatan penyelesaian kasus kejahatan dan tingkat kepercayaan publik. Listyo menyebut angka kejahatan selama 2023 tercatat 288.472 perkara. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 276.507 perkara. &rdquo;Meningkat 11.965 perkara atau 4,3 persen dibandingkan 2022,&rdquo; urainya. Kendati terjadi peningkatan jumlah kejahatan, jumlah perkara yang mampu dituntaskan juga meningkat, mencapai 203.293 perkara. &rdquo;Tahun lalu yang mampu diselesaikan hanya 200.147 perkara,&rdquo; jelasnya dalam konferensi pers terkait laporan akhir tahun di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (27/12). Dari semua perkara tersebut, Polri juga mampu menuntaskan sebagian dengan restorative justice (keadilan restoratif/upaya penyelesaian kasus dengan kesepakatan bersama). Jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara tersebut mencapai 18.175 perkara. &rdquo;Jumlah ini naik 15 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 15.809 perkara diselesaikan dengan restorative justice,&rdquo; paparnya. Dengan semua kinerja tersebut, lanjut Listyo, kepercayaan publik terhadap Polri pun meningkat. Sesuai survei Indikator, 87,7 persen masyarakat percaya kepolisian mampu menjaga keamanan di wilayah tempat tinggalnya. &rdquo;Lalu, 90,6 persen masyarakat merasa aman saat berjalan sendirian di malam hari dan 95,9 persen masyarakat merasa aman tinggal di tempatnya sendiri,&rdquo; jelasnya. Budayawan Sujiwo Tejo yang hadir dalam acara tersebut menuturkan, negara tidak masalah bila tidak bisa memberi makan. Tidak memberikan bantuan kesehatan ke rakyatnya. &rdquo;Tapi, kalau negara tidak memberikan rasa aman ke rakyatnya, boleh dibubarkan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengaku skeptis terkait hasil survei yang sangat tinggi tersebut. &rdquo;Angka itu bisa dibilang hampir sempurna, lho,&rdquo; jelasnya. Tapi, lanjut dia, bagaimana dengan aspek perlindungan dan pengayoman. Dia menyebut, berdasar data Badan Pusat Statistik 2023, hanya 22,8 persen korban kejahatan melapor ke kepolisian. &rdquo;Seharusnya rasio laporan ini yang ditingkatkan kepolisian,&rdquo; jelasnya. (idr/c7/ttg)

Polri membeberkan pencapaian kinerja sepanjang tahun ini. Di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terjadi peningkatan penyelesaian.

Penuntasan dengan Keadilan Restoratif Meningkat 15 Persen, Kepercayaan Publik ke Polri Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wayan-Sudirta-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2022, Namun legislator PDIP ini, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan evaluative untuk dibenahi, guna memberikan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Indonesia.  "Saya menilai Jaksa Agung St Burhanuddin telah memberikan kontribusi serta inspirasi besar bagi bangsa dan negara," kata Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (10/3).  Sudirta juga menunjuk penyerapan anggaran yang optimal (96,36 persen) dan akuntabilitas keuangan Kejaksaan yang terus menerus mencapai predikat WTP. Selain itu, hal yang juga penting adalah kemampuan realisasi PNBP yang melampaui target (mencapai Rp 2,7 Triliun dari target Rp 662 Miliar).  "Kejaksaan di tahun 2022 telah membantu penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6 Triliun, pemulihan kerugian negara Rp 3 Triliun. Ini capaian yang terkait dengan asset recovery yang sangat penting dalam penegakan hukum," imbuh Sudirta.  Terobosan responsive dan sensitivitas Kejaksaan di tahun 2022 menurut Sudirta cukup tinggi. Salah satunya inisiatif membentuk satgas Mafia Tanah (yang mencapai 41 laporan atau aduan masyarakat yang terverifikasi). Selain itu, Kejaksaan juga telah membentuk Satgas Pengamanan Investasi yang berupaya untuk membantuk percepatan pembangunan ekonomi.  Sejumlah kasus yang mendapat sorotan dan perhatian masyarakat, terlihat responsivitas Kejaksaan yang tinggi, seperti dalam penanganan mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia bahan pokok, dan beberapa kasus yang menyangkut perekonomian dan keuangan masyarakat (seperti kasus Jiwasraya dan investasi bodong). Kejaksaan juga melakukan penanganan dari sisi tindak pidana khusus, atau persoalan korupsinya.  "Sementara hal-hal yang menunjukkan pengembangan program inovatif, mendapat perhatian positif seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Podcast, maupun kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga. khususnya dalam melakukan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya," tuturnya.  Sudirta juga memberi apresiasi atas inisiatif Kejaksaan dalam mendorong penerapan Keadilan Restoratif dengan membentuk peraturan teknis dan rumah keadilan restoratif yang telah ada di beberapa daerah.  "Kami mencatat telah ada 621 Rumah Restorative Justice. Selain itu, Kejaksaan juga mendorong pembentukan 119 Balai Rehabilitasi untuk mendukung penanganan rehabilitatif bagi pecandu atau pengguna Narkotika sehingga tidak memperburuk kondisi over-populasi di Lembaga Pemasyarakatan," tuturnya.  Namun, sekalipun ada progres yang bagus, tentu masih ada masyarakat yang tidak mendapat layanan berkualitas, yang punya persepsi negative dan tidak puas. Karena itu mesti dievaluasi. Pertama, lanjut Sudirta, mengenai penanganan perkara, terutama korupsi dan HAM yang dinilai masyarakat menemui tren penurunan atau sering dikeluhkan oleh masyarakat.  "Meskipun terkait dengan penanganan kasus korupsi, Kejaksaan memang berfokus kepada pemulihan dan penyelamatan kerugian negara, sehingga kuantitas boleh menurun namun kualitas meningkat. Karena itu, Kejaksaan perlu banyak bekerjasama dengan KPK, Polri, dan seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan dan penindakan," katanya.  Sebagai contoh, terkait dengan dugaan TPPU dan pelanggaran hukum oleh oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang saat ini menyita perhatian masyarakat. Peran Jaksa dalam hal ini akan sangat membantu dalam menimbulkan efek jera sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.  Legislator asal Bali itu juga menyarankan Kejaksaan perlu mengoptimalkan kembali penanganan perkara korupsi seperti, kelanjutan dari kasus lahan PT Duta Palma, Korupsi oleh Kepala Daerah atau Pemda maupun Pemerintah Desa, Kasus BTS, dan kasus-kasus lainnya, terutama yang terkait dengan pendapatan dan penerimaan negara. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Nasional.

Selain Apresiasi Kinerja Kejagung, Komisi III DPR Beri Catatan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-13-at-14.52.54-1.jpeg" alt="Perawat RS Muhammadiyah Palembang berinisial DN (kiri) dan Suparman, ayah korban bayi yang jarinya putus tergunting menunjukkan surat kesepakatan perdamaian . M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Perawat RS Muhammadiyah Palembang berinisial DN (kiri) dan Suparman, ayah korban bayi yang jarinya putus tergunting menunjukkan surat kesepakatan perdamaian . M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan, membebaskan oknum perawat Rumah Sakit Muhammadiyah. DN, tersangka kasus dugaan gunting jari bayi dalam perawatan melalui sistem keadilan restoratif.  ”Ya karena kasus sudah selesai melalui keadilan restoratif merujuk Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (tersangka dibebaskan),” kata Kepala Polrestabes Palembang Kombespol Mokhamad Ngajib seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (13/2).  Sebelumnya, tersangka DN sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Palembang, Kamis (9/2) sekitar pukul 13.00 WIB untuk menjalani proses penyidikan.  DN disangkakan melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP setelah penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang mengantongi keterangan saksi dan kecukupan alat bukti. Yakni, hasil visum korban, pakaian korban, dan sebuah gunting medis yang digunakan perawat DN.  Ngajib menjelaskan, penyelesaian kasus melalui sistem keadilan restoratif itu ditempuh setelah adanya kesepakatan damai antara tersangka dengan orang tua korban. Penandatanganan akta kesepakatan perdamaian melalui keadilan restorasi berlangsung di Markas Polrestabes Palembang, Jakabaring, Senin (13/2).  Kepolisian turut menghadirkan perwakilan RS Muhammadiyah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tokoh masyarakat Kota Palembang, untuk melihat langsung proses penandatanganan akta perdamaian tersebut.  Sementara itu, Suparman, 39, menyampaikan rasa terima kasih terhadap semua pihak baik kepolisian, praktisi hukum, karena telah peduli dengan peristiwa yang dialami putrinya. Jari kelingking tangan sebelah kiri bayi perempuan berusia delapan bulan itu putus tergunting saat oknum perawat DN hendak melepas perban infus, Jumat (3/2).  Dia menyebutkan kondisi puterinya sudah menunjukkan kepulihan setelah menjalani operasi atas luka jarinya di RS Muhammadiyah. ”Terima kasih atas perhatian semuanya,” kata Suparman, didampingi penasihat hukumnya Tities Rachmawati.  Dia berharap, tidak ada korban lain yang mengalami peristiwa serupa dengan putrinya.

Polisi Bebaskan Perawat DN Tersangka Gunting Jari Bayi di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/antarafoto-rilis-akhir-tahun-polda-sumut-301222-fcr-311.jpg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Fransisco Carolio/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerapkan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap 7.553 kasus kriminal selama 2022. Mulai kasus penganiayaan ringan, pencurian, kejahatan dalam keluarga, hingga narkotika.  Kepala Polda Sumatra Utara Inspektur Jenderal Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui restorative justice itu lebih banyak dibanding pada 2021 yang tercatat 6.765 kasus.  ”Selama 2022, kami memberikan penyelesaian hukum berkeadilan atau restorative justice untuk 7.553 kasus,” kata Kapolda Panca Putra Simanjuntak seperti dilansir dari Antara.  Panca menyebutkan, kasus narkotika paling banyak dilakukan penyelesaian keadilan restoratif, yakni 870 kasus, disusul penganiayaan ringan 691 kasus, dan penganiayaan berat 397 kasus, serta pencurian tercatat 327 kasus.  ”Penyelesaian RJ (restorative justice) yang kami lakukan tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan,” tambah Kapolda Panca Putra Simanjuntak.  Pada kesempatan itu, Kapolda mengatakan, akan selalu berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumut. ”Kami mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk bersama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Panca.  Secara terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Cornelius Wisnu Adji membenarkan telah melakukan penyelesaian RJ terhadap ratusan tersangka yang terlibat tindak pidana narkotika. ”Ada 870 kasus yang dilakukan RJ. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasar Restorative Justice,” terang Cornelius Wisnu Adji.  Wisnu menjelaskan, kasus narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah kasus dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja 0,5 gram serta pil ekstasi di bawah tujuh butir. ”Semua yang ditangkap dan diberikan RJ itu kami arahkan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Cornelius Wisnu Adji.  Wisnu menambahkan, jumlah tindak pidana narkotika selama 2022 tercatat 1.439 kasus atau mengalami penurunan sekitar 23 persen dibanding 2021. Sedangkan barang bukti yang ditemukan mengalami peningkatan, antara lain ganja seberat 4,7 ton dan pil ekstasi 44,036 butir. ”Kami fokus kepada pelaku, jaringan, dan bandarnya serta penerapan tindak pidana pencucian uang,” ucap Cornelius Wisnu Adji.

Polda Sumut Terapkan Keadilan Restoratif pada 7.553 Kasus Selama 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/C2E38B2D-650A-46AC-BC39-526F5BF62E50.jpg" alt="Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengarahkan pihak terkait agar melakukan keadilan restoratif untuk mengakhiri konflik internal di Keraton Surakarta.  ”Terkait dengan konflik keraton, kapolresta (Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi) sudah saya arahkan sebisa mungkin dilakukan restorative justice, tidak zamannya lagi saling lapor, saling jatuhkan, yang itu justru tidak bagus,” kata Kapolda Ahmad Luthfi seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jateng, Semarang, Kamis (29/12).  Kapolda menjelaskan, Polri selaku aparat penegak hukum tidak bisa mencampuri urusan internal Keraton Surakarta.  ”Kami hanya sifatnya memediasi, mengamankan, fasilitator, dan dinamisator, itu sudah kami lakukan sejak dulu,” ujar Ahmad Luthfi.  Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan, anggotanya tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik di lingkungan internal Keraton Surakarta. ”Anggota Polri tidak berpihak, kami lakukan mediasi dan penetrasi,” tutur Ahmad Luthfi.  Keraton Surakarta dikabarkan kembali terjadi kericuhan untuk kesekian kali diduga dipicu konflik internal keluarga pada Jumat (23/12) petang sehingga sejumlah orang terluka.  Bentrokan diduga terjadi antara pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.  Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus bentrokan tersebut dan menindaklanjuti jika ada bukti yang mengarah ke tindak pidana. Meski demikian, pihaknya tetap berharap kedua pihak yang berseteru tersebut dapat mengambil langkah damai.

Kapolda Jateng Arahkan Keadilan Restoratif Konflik Keraton Surakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220124-WA0063.jpg" alt="Korban (baju batik) dan tersangka (baju hitam) setelah menyelesaikan proses penghentian tuntutan atas kasus pencurian, di Kejari Buleleng, Bali, Senin (24/1). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Korban (baju batik) dan tersangka (baju hitam) setelah menyelesaikan proses penghentian tuntutan atas kasus pencurian, di Kejari Buleleng, Bali, Senin (24/1). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasar keadilan restoratif. Yakni perkara tindak pidana atas nama tersangka Putu Andika Wahyu Indra Perdana yang terlibat kasus pencurian di Bali.  ”Yang menjadi alasan pemberian penghentian penuntutan salah satunya karena tersangka merupakan cucu korban dan juga pasal yang disangkakan tindak pidana diancam pidana tidak lebih dari lima tahun,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng I Putu Gede Astawa seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali.  Dia mengatakan tersangka sebelumnya dijerat dengan pasal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pencurian. Selain itu, terkait penghentian penuntutan diberikan karena sebelumnya telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada 29 Desember 2021 dan 18 Januari 2022, setelah perkara ditangani Kejari Buleleng (setelah tahap II).  ”Apabila perkara ini dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan hubungan kekeluargaan antara tersangka dan korban menjadi renggang. Tersangka juga melakukan perbuatan tersebut akibat salah pergaulan karena kurangnya kasih sayang orang tua,” jelas I Putu Gede Astawa.  Tersangka dibesarkan korban yang juga kakeknya, karena ayah tersangka telah meninggal dunia sejak tersangka berumur 2 tahun dan ditinggal ibunya pulang ke rumah asalnya sejak kelas 1 SD. Setelah proses selesai, tersangka akan tinggal bersama pamanya di Denpasar agar tersangka tidak kembali ke pergaulan yang sama sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya.  Sementara itu, terhadap barang bukti sudah dilakukan penyitaan sehingga dapat dikembalikan kepada korban dan keadaan dapat dipulihkan kembali seperti semula.  Sebelumnya, tersangka diketahui telah mencuri satu buah kompresor milik korban Nyoman Puspanda. Pada Oktober 2021 tersangka mengambil satu unit TV LED Polytron yang terpasang di kamar korban. Dan pada November 2021 tersangka mengambil satu unit TV Tabung Toshiba di ruang tamu rumah korban. Atas perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian Rp 9 juta.  ”Motifnya tersangka ini mencuri untuk dijual. Hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan tersangka untuk keperluan pribadi,” terang Gede Astawa.

Jaksa Agung Muda Setujui Penghentian Tuntutan Kasus Pencurian di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-26-at-05.56.32.jpg" alt="Jaksa Agung Burhanuddin M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Burhanuddin M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak tiga perkara yang penuntutanya ditangani tiga satuan kerja (satker) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dicabut. Sebab, para pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur program keadilan restoratif.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman seperti dilansir dari Antara mengatakan, tiga perkara yang sepakat menempuh jalur keadilan restoratif tersebut yakni perkara pencurian. Penuntutannya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim dengan tersangka atas nama Afriansyah.  Tersangka disangkakan melanggar pasal 365 KUHP lantaran mencuri gawai milik Deva Puspita (korban) pada Minggu (19/9) dengan alasan untuk dijual lalu uangnya digunakan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.  Kedua perkara saling lapor di Kejari Kota Pagaralam. Satu kasus atas nama Aprida sebagai tersangka dan Yuliana korban dan sebaliknya. Keduanya disangkakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP lantaran perkelahian karena diduga salah paham pada Senin (2/8).  Kasus terakhir, lanjut Khaidirman, dengan tersangka Muhhad yang ditangani Kejari Ogan Komering Ilir (OKI). Tersangka disangkakan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP lantaran melakukan penganiayaan terhadap korban Purwanto pada Sabtu (25/9).  ”Masing-masing perkara itu tuntutannya dihentikan atau dicabut setelah sepakat menempuh jalur keadilan restoratif,” kata Khaidirman di Palembang pada Jumat (26/11).  Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, jalur keadilan restoratif tersebut dapat dilakukan terhadap setiap perkara yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Poin utama yang ditekankan dari jalur keadilan restoratif tersebut adanya kedamaian antara kedua pihak yang berpekara yang didasari dengan rasa saling memaafkan.  ”Di Sumsel ada yang tempuh jalur keadilan restoratif, ini perkaranya kecil. Saya sampaikan utamanya adalah kata maaf, sehingga tidak ada lagi rasa dendam karena saling memaafkan. Karena rasa keadilan masyarakat kalau melalui pengadilan yang panjang saya yakin dendam itu masih ada,” ujar Burhanuddin dalam kunjungan kerjanya ke Kejati Sumsel di Palembang, Kamis (25/11).  Menurut dia, secara nasional tercatat sudah ada 435 perkara yang menempuh jalur keadilan restoratif tersebut sejak 22 Juli 2020.  ”Dengan keadilan restoratif ini Alhamdulilah, perkara yang kecil sudah tidak ada lagi. Itu diterapkan dalam rangka menjawab tantangan masyarakat, kalau hukum itu tidak tajam ke bawah ataupun tajam ke atas namun berkeadilan sesuai sebagaimana mestinya,” ucap Burhanuddin.

Tiga Perkara di Kejati Sumsel Dicabut, Diselesaikan Secara Restoratif