<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/p8fp93UdBCaAt2Qux0syMxTVrrDSVFpEJvNiHx9I-2940918673.jpg" alt="KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, dengan banyak yang ingin kembali ke Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;&ndash; Warga negara Indonesia (WNI) yang tersangkut sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja masih menjamur. Dalam empat hari, KBRI Phnom Penh bahkan menangani 911 laporan WNI yang berkasus. Jumlah laporan ini, menurut Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, diterima pihaknya sejak 16-19 Januari 2026. Para WNI melaporkannya secara langsung ke kantor KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di berbagai wilayah di Kamboja. &ldquo;Tidak sedikit yang melakukan perjalanan jauh dari provinsi-provinsi seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri ke ibu kota Phnom Penh,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Selasa (20/1). Lonjakan signifikan jumlah WNI ini disebutnya terjadi seiring dengan instruksi Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet yang meminta agar upaya pemberantasan sindikat penipuan daring di seluruh Kamboja terus diintensifkan. Hingga akhirnya sejumlah pelaku utama (mastermind) penipuan daring di berbagai kota di tangkap dan jaringan sindikat akhirnya membubarkan diri. Yang kemudian, membiarkan para pekerjanya keluar. Dengan penambahan jumlah aduan ini, maka di tiga minggu pertama Januari 2026, KBRI Phnom Penh telah menangani lebih dari 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun 2025, di mana secara total KBRI menangani 5.088 kasus WNI sepanjang tahun. &ldquo;Dari 5.088 kasus tersebut, 82 persen terkait WNI yang mengaku terlibat dalam sindikat penipuan daring,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa secara umum kondisi WNI yang terlibat online scam tersebut aman dan sehat. Namun, dari asesmen yang dilakukan, diketahui pula bahwa para WNI tersebut memiliki berbagai permasalahan kekonsuleran. Diantaranya, tidak memiliki paspor dan selama ini tinggal di Kamboja dengan visa yang telah kedaluwarsa (overstay). &ldquo;Mayoritas WNI menyatakan ingin segera kembali ke Indonesia, meski ada sebagian kecil yang masih ingin menetap untuk mencari pekerjaan lain.&rdquo; katanya. KBRI Phnom Penh pun telah menangani seluruh WNI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelindungan WNI. Bagi yang masih memiliki paspor diarahkan untuk segera kembali ke Indonesia secara mandiri, sementara bagi yang tidak memiliki dokumen perjalanan akan diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna memfasilitasi proses pemulangan. &ldquo;Sambil menunggu penyelesaian proses keimigrasian, para WNI diarahkan untuk mencari penginapan sementara di sekitar KBRI,&rdquo; sambungnya. Santo pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Senior Minister sekaligus Ketua Sekretariat Commission for Combating Online Scam (CCOS) Kamboja, Chhay Sinarith. Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kamboja dalam memberantas sindikat penipuan daring, ia turut meminta dukungan agar proses deportasi WNI dapat dipermudah dan dipercepat. Sehingga para WNI dapat segera kembali ke tanah air. &ldquo;KBRI Phnom Penh mengimbau kepada WNI yang telah keluar dari sindikat penipuan daring agar segera melapor ke KBRI untuk mendapatkan pendampingan bagi proses kepulangan ke Indonesia,&rdquo; ungkapnya. Sementara, bagi masyarakat di Indonesia diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak realistis. KHususnya, dengan iming-iming gaji tinggi dan persyaratan minim.

KBRI Phnom Penh menangani 1.047 kasus WNI terkait sindikat penipuan daring selama Januari 2026, banyak yang ingin kembali ke Indonesia

KBRI Phnom Penh Tangani Ratusan Kasus WNI Karena Kasus Sindikat Online Scam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/nur-2687416949.jpg" alt="Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)" width="100%">
<figcaption>Rizki Nur Fadhilah pemain bola yang jadi korban TPPO di Kamboja. (Dok. Pengamat sepak bola)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Rizki Nur Fadhilah, dilaporkan kini telah berada dalam kondisi aman di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Hal itu diungkap pihak kepolisian.&nbsp; Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara membenarkan adanya dugaan tindak pidana TPPO terhadap korban bernama Rizki. Oleh sebab itu, pihaknya kini sedang bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk memulangkan korban. "Perlu kami sampaikan, saat ini Satreskrim Polrestabes Bandung, tengah menangani dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap korban Bernama Rizki yang mana warga Kabupaten Bandung," ujar&nbsp;Kompol Luthfi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/11). "Hari ini tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizki saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan," ungkap dia. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi ketika Rizki berangkat ke Kamboja. "Kami juga tetap berkoordinasi dibantu oleh BP3MI dan Direktorat Siber dan Direkturat Kriminal Umum untuk melakukan koordinasi ke KBRI Kamboja terkait dengan proses pemulangan saudara Rizki ke Indonesia," pungkas Luthfi. <h2>Viral jadi Korban TPPO</h2> Sebelumnya, Rizki Nur Fadhilah, pemain bola asal Bandung yang sempat viral disebut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah keras bahwa dirinya disiksa atau dipaksa bekerja. Namun, ia mengungkap bahwa perusahaan tempatnya bekerja meminta uang tebusan Rp 42 juta jika ia ingin pulang. Dalam video klarifikasinya yang diunggah melalui akun TikTok @rizki.nur.fadilla6, Rizki menjelaskan bahwa dirinya tidak mengalami kekerasan seperti yang diberitakan. Ia menegaskan kondisi dirinya baik-baik saja, tetapi ingin pulang karena merasa tidak betah bekerja di Kamboja. &ldquo;Saya ingin meluruskan masalah yang terkait viral di Indonesia, saya sebenarnya nggak disiksa dan nggak diapain. Cuma saya pengin pulang aja karena nggak betah,&rdquo; ujar Rizki dalam video tersebut, dikutip Rabu (18/11). &nbsp; <h3>Biaya Tebusan</h3> Lebih jauh, Rizki menjelaskan alasan biaya tebusan yang diminta perusahaan mencapai Rp 42 juta. Menurut dia, uang itu digunakan untuk menutupi berbagai biaya yang sebelumnya dikeluarkan perusahaan. &ldquo;Perusahaan saya meminta uang tebusan 42 juta untuk tiket pulang, ongkos taksi, makan, dan lain-lain. Sisanya untuk bayar keberangkatan saya dari Indonesia ke Kamboja, visa, paspor, dan biaya agency VIP line juga,&rdquo; jelasnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa perusahaan sama sekali tidak meminta uang pribadi darinya, melainkan hanya menagih biaya yang dianggap sebagai pengganti pengeluaran selama proses perekrutan dan keberangkatan. &ldquo;Pihak perusahaan tidak meminta uang sedikitpun. Terima kasih,&rdquo; katanya menutup klarifikasinya. Namun, klarifikasi itu justru memancing reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengaku tidak yakin dengan penjelasan Rizki, terutama karena gestur tubuhnya dinilai kaku dan terlihat seperti sedang membaca atau menghafal teks. Beberapa kali matanya juga melihat ke arah seseorang. Beberapa pengguna media sosial juga menyoroti tangannya yang tidak terlihat sepanjang video karena di belakang. Komentar yang mempertanyakan keaslian pernyataan itu langsung membanjiri media sosial. Tak sedikit yang menduga video tersebut dibuat di bawah tekanan, meski hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. <h3>KDM Siap Pulang Korban</h3> Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi siap memulangkan Rizki Nur Fadhilah, pemain bola asal Bandung yang sempat viral disebut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Menurutnya, Pemprov Jabar akan tetap melakukan langkah-langkah untuk memulangkannya ke tanah air. "Mengenai masalah ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil keputusan untuk berkordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya," kata Dedi Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu (19/11). Menurutnya, pihaknya siap dari segala biaya atau lainnya untuk memulangkan kiper muda itu. Karena, tugas dari Pemprov Jabar untuk menyelamatkan warganya. "Kami menyiapkan biaya untuk memulangkannya," ungkapnya. "Apabila ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya," pungkasnya, Dia pun berpesan kepada warga agar tidak terkecoh dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Sehingga, kejadian ini seperti TPPO tidak terulang kembali. &nbsp; "Pada siapapun agar berhati-hati. Ketika akan bekerja di luar negeri. Baik yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu, yang pada akhirnya, menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang," ungkap dia. "Untuk itu kami akan segera bergerak," tegasnya.

Polisi membenarkan adanya dugaan tindak pidana TPPO terhadap korban bernama Rizki Nur Fadhilah, yang merupakan pemain bola asal Bandung.

Polisi Benarkan Rizki jadi Korban TPPO, Begini Kondisi Pemain Bola asal Bandung di KBRI Phnom Penh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/633bf962-85dc-4288-a1a0-66b729ab35e5-1609810687.jpg" alt="Viral di media sosial mengenai nasib nahas menimpa Rizki Nur Fadhilah. Pesepak bola berusia 18 tahun itu menjadi korban TPPO di Kamboja. (Instagram arsip timnas, Instagram info baleendah)" width="100%">
<figcaption>Viral di media sosial mengenai nasib nahas menimpa Rizki Nur Fadhilah. Pesepak bola berusia 18 tahun itu menjadi korban TPPO di Kamboja. (Instagram arsip timnas, Instagram info baleendah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Rizki Nur Fadhilah, dilaporkan kini telah berada dalam kondisi aman di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Hal itu diungkap pihak kepolisian.&nbsp; "Hari ini tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizki saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/11).&nbsp; Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi ketika Rizki berangkat ke Kamboja. "Kami juga tetap berkoordinasi dibantu oleh BP3MI dan Direktorat Siber dan Direkturat Kriminal Umum untuk melakukan koordinasi ke KBRI Kamboja terkait dengan proses pemulangan saudara Rizki ke Indonesia," pungkas Luthfi. Sebelumnya, Rizki Nur Fadhilah, pemain bola asal Bandung yang sempat viral disebut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah keras bahwa dirinya disiksa atau dipaksa bekerja. Namun, ia mengungkap bahwa perusahaan tempatnya bekerja meminta uang tebusan Rp 42 juta jika ia ingin pulang. Dalam video klarifikasinya yang diunggah melalui akun TikTok @rizki.nur.fadilla6, Rizki menjelaskan bahwa dirinya tidak mengalami kekerasan seperti yang diberitakan. Ia menegaskan kondisi dirinya baik-baik saja, tetapi ingin pulang karena merasa tidak betah bekerja di Kamboja. &ldquo;Saya ingin meluruskan masalah yang terkait viral di Indonesia, saya sebenarnya nggak disiksa dan nggak diapain. Cuma saya pengin pulang aja karena nggak betah,&rdquo; ujar Rizki dalam video tersebut, dikutip Rabu (18/11). Lebih jauh, Rizki menjelaskan alasan biaya tebusan yang diminta perusahaan mencapai Rp 42 juta. Menurut dia, uang itu digunakan untuk menutupi berbagai biaya yang sebelumnya dikeluarkan perusahaan. &ldquo;Perusahaan saya meminta uang tebusan 42 juta untuk tiket pulang, ongkos taksi, makan, dan lain-lain. Sisanya untuk bayar keberangkatan saya dari Indonesia ke Kamboja, visa, paspor, dan biaya agency VIP line juga,&rdquo; jelasnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa perusahaan sama sekali tidak meminta uang pribadi darinya, melainkan hanya menagih biaya yang dianggap sebagai pengganti pengeluaran selama proses perekrutan dan keberangkatan. &ldquo;Pihak perusahaan tidak meminta uang sedikitpun. Terima kasih,&rdquo; katanya menutup klarifikasinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016852384/kdm-siap-pulangkan-rizki-pemain-bola-asal-bandung-yang-viral-jadi-korban-tppo-di-kamboja">KDM Siap Pulangkan Rizki Pemain Bola Asal Bandung yang Viral Jadi Korban TPPO di Kamboja</a> Namun, klarifikasi itu justru memancing reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengaku tidak yakin dengan penjelasan Rizki, terutama karena gestur tubuhnya dinilai kaku dan terlihat seperti sedang membaca atau menghafal teks. Beberapa kali matanya juga melihat ke arah seseorang. Beberapa pengguna media sosial juga menyoroti tangannya yang tidak terlihat sepanjang video karena di belakang. Komentar yang mempertanyakan keaslian pernyataan itu langsung membanjiri media sosial. Tak sedikit yang menduga video tersebut dibuat di bawah tekanan, meski hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut.

Rizki Nur Fadhilah, dilaporkan kini telah berada dalam kondisi aman di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh.

Sempat jadi Korban TPPO di Kamboja, Kondisi Pemain Bola Asal Bandung Rizki Nur Fadhilah Kini Telah Aman Berada di KBRI Phnom Penh 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Pengungsi-Kamboja-3153131945.jpg" alt="Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengatakan bahwa tidak ada korban WNI dalam konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja pada Jumat (25/7). Kepastian itu dinyatakan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja Prak Sokhonn dengan korps diplomatik termasuk KBRI Phnom Penh. Dikutip dari situs berita&nbsp;ANTARA&nbsp;dan laman resmi&nbsp;KBRI&nbsp;Phnom&nbsp;Penh, Duta Besar (Dubes) RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menyampaikan informasi resmi terkait hal tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016344396/update-korban-bentrokan-thailand-kamboja-12-tewas-termasuk-anak-anak-thailand-balas-serang-dengan-jet-tempur-dan-tutup-perbatasan">Update Korban Bentrokan Thailand-Kamboja: 12 Tewas Termasuk Anak-Anak, Thailand Balas Serang dengan Jet Tempur dan Tutup Perbatasan</a> "Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak," kata Santo. "Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban," tambah Santo sesuai informasi yang diterima oleh KBRI Phnom Penh di Jakarta, Jumat (25/7). KBRI Phnom Penh mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Menlu Kamboja diketahui menyampaikan kronologi eskalasi konflik. Konflik bermula ketika bentrokan senjata terjadi yang mengakibatkan tewasnya seorang serdadu Kamboja pada Rabu (28/5) lalu. Pemerintah Kamboja juga menyampaikan komitmen untuk mencari solusi damai berdasarkan hukum internasional dari permasalahan yang dihadapi saat ini dengan Thailand. Menlu Kamboja juga menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet telah mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan mendorong kesepakatan gencatan senjata. Surat serupa juga sudah disampaikan kepada PM Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk meminta bantuan dalam menengahi kedua negara yang sedang bertikai. Menlu Kamboja juga mengucapkan apresiasi atas upaya PM Malaysia dalam berkomunikasi langsung dengan pimpinan kedua negara yang sedang mengalami konflik Berdasarkan informasi yang diterima KBRI Phnom Penh, tercatat ada WNI yang menetap dan bekerja di O&rsquo;Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Di saat bersamaan, Menlu Kamboja meminta agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan di daerah Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear yang sedang berkonflik. Di lain pihak, KBRI Phnom Penh juga menghimbau kepada seluruh WNI di Kamboja agar tidak panik dan tetap waspada serta menghindari daerah yang berkonflik. Selain itu, WNI juga diminta agar mengikuti perkembangan situasi keamanan dari sumber-sumber yang disarankan seperti otoritas Kamboja dan media resmi KBRI Phnom Penh. KBRI Phnom Penh akan terus berupaya memantau perkembangan situasi terkini dan semakin mengintensifkan komunikasi dengan WNI di berbagai provinsi di Kamboja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016344393/penjelasan-lengkap-sengketa-thailand-kamboja-sejarah-perbatasan-konflik-militer-dan-ketegangan-politik-antar-dinasti">Penjelasan Lengkap Sengketa Thailand-Kamboja: Sejarah Perbatasan, Konflik Militer, dan Ketegangan Politik Antar Dinasti</a>

KBRI Phnom Penh mengatakan bahwa tidak ada korban dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja pada Jumat (25/7).

KBRI Phnom Penh: Tidak Ada WNI yang Menjadi Korban Jiwa dalam Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-155604-3127977079.jpg" alt="Penanganan kasus WNI terlibat penipuan daring (online scam) di Kamboja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penanganan kasus WNI terlibat penipuan daring (online scam) di Kamboja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Selama 3 (tiga) bulan pertama 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja. Angka ini menunjukkan kenaikan 174 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Rata-rata, KBRI menangani sekitar 20-25 kasus baru setiap hari kerja. Dari total kasus yang ditangani, 1.112 kasus atau 85 persen melibatkan WNI yang terkait dengan penipuan daring atau online scam. Penipuan daring dilakukan WNI dan menargetkan masyarakat Indonesia di Tanah Air. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus WNI yang terlibat penipuan daring naik 263 persen, dari 306 kasus menjadi 1.112. Sisanya terkait dengan permasalahan perdata, ketenagakerjaan, dan keimigrasian dari berbagai sektor bisnis dan industri. Sesuai dengan informasi Imigrasi Kamboja pada 2024, terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang menetap dan bekerja secara legal di Kamboja. Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto menyampaikan, banyak di antara WNI yang terlibat dalam kegiatan online scam tersebut sudah berada Kamboja lebih dari 6 (enam) bulan. &rdquo;Nampaknya walaupun sudah ada imbauan pemerintah, walaupun pemberitaan di media cukup masif, dan kasus sering viral di sosial media, masih banyak WNI yang terbuai dengan tawaran pekerjaan yang menyesatkan, menjanjikan gaji tinggi, kerjaan mudah, fasilitas enak, dan persyaratan yang minim,&rdquo; tambah Dubes Santo seperti dilansir dari Antara. Dubes Santo menekankan kembali pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk lebih hati-hati dan lebih bijak dalam mencari dan menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. &rdquo;KBRI Phnom Penh akan perkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait di Tanah Air guna mendorong upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan, terutama atas kasus WNI bermasalah di Kamboja. Diperlukan peningkatan edukasi dan literasi digital agar WNI terhindar dari jebakan perekrutan loker ilegal dan kejahatan daring yang merugikan banyak pihak,&rdquo; tandas Dubes Santo. Di antara kasus-kasus yang ditangani KBRI Phnom Penh, juga termasuk 28 kasus kematian WNI. Angka ini naik 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasar laporan kepolisian dan rumah sakit di Kamboja, penyebab utama kematian para WNI adalah termasuk penyakit jantung dan stroke (11 kasus/39 persen); diabetes dan gagal ginjal/liver (5 kasus/18 persen); kanker, epilepsi, DBD, dan gangguan internis lain (4 kasus/14 persen); HIV, AIDS, dan sexually transmitted diseases (3 kasus/11 persen); kecelakaan, termasuk kecelakaan lalu lintas (3 kasus 11 persen); serta TBC dan penyakit paru-paru (2 kasus/7 persen).

Selama 3 bulan pertama 2025, KBRI Phnom Penh menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja, atau mengalami kenaikan 174 persen

KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI hingga Maret, Mayoritas Terkait Online Scam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/JKT_Rilis-Judi-Online_Salman-Toyibi5-1088299951.jpg" alt="Barang bukti kasus judi online dihadirkan saat rilis di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti kasus judi online dihadirkan saat rilis di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) akan menggencarkan sosialisasi untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Termasuk judi online alias judol. Apalagi, Dirjen Bimas Islam Kemenag masuk dalam struktur Satgas Pemberantasan Judi Online. Sosialisasi judol itu di antaranya melibatkan penghulu dan penyuluh agama. Dua profesi tersebut sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Para penghulu, misalnya, dapat melakukan sosialisasi kepada setiap pasangan mempelai yang akan dinikahkan. &rdquo;Kami rencananya membuatkan surat edaran kepada penyuluh dan penghulu,&rdquo; kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin kemarin (23/6). Para penyuluh dan penghulu, tegas Kamaruddin, memang harus responsif terhadap realitas dan dinamika di tengah masyarakat. Ketika judol marak dan sangat merugikan masyarakat, secara otomatis para penyuluh dan penghulu harus aktif memberikan bimbingan kepada masyarakat. &rdquo;Judi, apa pun bentuknya, dilarang dan bertentangan dengan agama,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan mendesak pemerintah segera melakukan pencegahan secara masif dan luas dengan sasaran anak-anak dan orang tua. Dia menegaskan, dampak judol pada anak sebagai korban maupun pelaku bisa sangat fatal. Anak akan mengalami ketergantungan, terutama pada hal-hal yang spekulatif, halusinasi, hingga akhirnya berujung depresi. &rdquo;Mereka mimpi tinggi dapat uang besar dengan cara mudah, menganggap setelah kalah akan menang, padahal pasti kalah lagi dan lagi. Sehingga akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental,&rdquo; ungkapnya. Kawiyan mengakui, di era digital saat ini, aksesibilitas anak-anak pada perangkat digital dan internet begitu mudah. Berdasar data BPS, 88,9 persen anak Indonesia usia 5&ndash;17 tahun sudah tersambung dengan internet. Sebagian besar dari mereka mengonsumsi media sosial. &rdquo;Sementara, kita tahu apa yang ada di media sosial, banyak konten yang tidak terkonfirmasi kebenarannya, tidak tersensor dan terverifikasi, yang dapat dengan mudah ditonton anak-anak,&rdquo; jelasnya. Tidak hanya dalam bentuk perkataan yang tidak semestinya, ada pula adegan kekerasan, pornografi, hingga perjudian online ada di sana. Karena itu, Kawiyan menekankan perlunya pengawasan dan pendampingan orang tua. &rdquo;Anak-anak rentan terhadap kecanduan judi online ini juga lantaran aksesibilitas dan keterpaparan. Hampir semua daerah di Indonesia sudah tersambung dengan internet. Problemnya, banyak anak yang beraktivitas di ranah daring tidak mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari orang tua dengan baik,&rdquo; paparnya. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa operator judol berada di perbatasan Kamboja, Thailand, dan Myanmar, sementara yang diduga bos judol justru menikmati hidup di Indonesia. Mereka berlindung dengan celah hukum bahwa judi legal di Kamboja. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menerangkan, Kamboja dan Myanmar dipastikan merupakan negara yang melegalkan judi. Karena itu, kedua negara menjadi tempat favorit untuk para bandar judi membawa perusahaan dan uangnya. Hikmahanto yang kerap ke KBRI Phnom Penh, Kamboja, menemukan pelaku judol yang bermasalah mencari perlindungan ke KBRI. Mereka kabur karena bermasalah dengan bos atau majikannya. &rdquo;Operator judi ini biasanya dari Sihanoukville, sebuah kota judi di Kamboja. Mereka lari ke Phnom Penh yang ada KBRI,&rdquo; urainya. Dari para operator judi asal Indonesia itu diketahui fakta bahwa bos judol ini sebagian besar asal Indonesia. Mereka menargetkan korbannya masyarakat Indonesia. &rdquo;Bos judi online ini membawa perusahaan dan uangnya ke Kamboja,&rdquo; terangnya. &rdquo;Kalau ditanya kenapa tidak diproses hukum, mereka berlindung dengan hukum dari Kamboja yang melegalkan judi,&rdquo; imbuh dia. Menurut Hikmahanto, diperlukan sejumlah langkah menangani judol. Yang pertama, edukasi ke masyarakat. Kedua, mencari pelanggaran hukum yang dilakukan bos judol di Indonesia. &rdquo;Yang terakhir, judi online ini harus dibawa Indonesia agar dibahas di tingkat ASEAN untuk menemukan solusi bersama,&rdquo; tuturnya. (idr/wan/lum/mia/c9/fal)

Bos atau bandar judi online ini adalah orang Indonesia. Mereka membawa perusahaan dan uangnya ke Kamboja dan berlindung di sana.

Judi Online Merusak Masyarakat, Para Bandar Berlindung di Kamboja yang Legalkan Judi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anak-vietnam-jadi-korban-perdagangan-manusia-ke-eropa_c_291132.jpg" alt="Laporan terbaru mengungkapkan bahwa banyak anak dari Vietnam diperdagangkan ke Inggris. Mereka dieksploitasi oleh penyelundup dan dipaksa untuk bekerja di salon perawatan kuku dan sebagai pelacur" width="100%">
<figcaption>Laporan terbaru mengungkapkan bahwa banyak anak dari Vietnam diperdagangkan ke Inggris. Mereka dieksploitasi oleh penyelundup dan dipaksa untuk bekerja di salon perawatan kuku dan sebagai pelacur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lingkaran setan perusahaan online scam di Kamboja sepertinya belum bisa diputus Pemerintah Kamboja dan Indonesia. Buktinya, masih ada saja warga negara Indonesia (WNI) terjerat untuk bekerja di sana.  Baru-baru ini, 34 WNI berhasil dibebaskan dari penyekapan sebuah perusahaan online scam di Poipet, Kamboja. Pembebasan berhasil dilakukan KBRI Phnom Penh setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Kamboja.  "Mayoritas mereka berasal dari Sulawesi Utara," ujar Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha, Minggu (11/12).  Judha menjelaskan, upaya penyelamatan ini dilakukan usai KBRI Phnom Penh mendapat pengaduan dari salah satu WNI yang jadi korban pada 8 Desember 2022. KBRI Phnom Penh pun langsung berkoordinasi otoritas setempat hingga esoknya, seluruh 34 WNI berhasil diselamatkan oleh pihak berwenang Kamboja.  Saat ini, lanjut dia, seluruh korban WNI tersebut tengah berada di Kantor Kepolisian Poipet. Mereka sedang menjalani wawancara untuk proses penyelidikan. Proses ini diperkirakan selesai dalam waktu satu minggu, sebelum nantinya diserahkan kepada KBRI Phnom Penh utk proses repatriasi.  Diakunya, kasus WNI menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja terus meningkat. Sejak 2020 hingga Oktober 2022, tercatat 679 WNI berhasil diselamatkan dan dipulangkan. "Namun kasus baru masih terus bermunculan," keluhnya.  Atas persoalan ini, Judha mengatakan, pemerintah telah menerapkan empat strategi. Yakni, protection of victims, dengan memberikan pelindungan, repatriasi, dan rehabilitasi terhadap korban. Kemudian, prosecution, dengan melakukan penegakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan dari Indonesia. "Dan kita juga dorong negara tujuan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan online scam," katanya.  Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah prevention melalui pengawasan keberangkatan PMI tidak sesuai prosedur dan peningkatan kesadaran masyarakat. Terakhir, policy coherence, melalui kerjasama bilateral RI dsn negara tujuan  Kendati begitu, lanjut dia, langkah tersebut perlu diperkuat lagi. Sebab, masih terulang. "Kami mencatat terdapat WNI yang telah diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia, kemudian berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yg sama," keluhnya.  Sebelumnya, pada Agustus 2022, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja Jenderal Neth Savouen untuk membahas masalah ini. Pertemuan tersebut dilakukan setelah 62 WNI korban penipuan dan perdagangan manusia berhasil dikeluarkan dengan selamat dari perusahaan online scam di Sihanoukville.  Retno menegaskan, kerja sama pencegahan perdagangan manusia harus diperkuat antara Indonesia dan Kamboja. Termasuk, kerja sama penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang lagi.  Menanggapi permintaan Menlu, Savouen menyampaikan komitmen penuh untuk memberikan kerja samanya. Disepakati, tim teknis kepolisian antara kedua negara akan melakukan pertemuan teknis untuk membahas kerja sama investigasi bersama, mutual legal assistance, penunjukkan contact persons untuk mempercepat penanganan jika kasus serupa muncul kembali, hingga membuat MoU kerja sama antara Polisi untuk penanganan TPPO.

Masih Ada WNI yang Kembali Terjerat Perusahaan Online Scam di Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penumpang-taksi-online-disekap-pakai-jaket-dan-diikat-kakinya_m_207385.jpeg" alt="Ilustrasi penyekapan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyekapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 53 orang Warga Negara Indonesia (WNI) disekap di Kamboja. Terkait kasus ini, KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja guna membantu membebaskan 53 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu.  Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.  “KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis (28/7) dikutip dari Antara.  Ia menjelaskan, kasus penipuan di perusahaan investasi palsu kian marak terjadi karena banyaknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial.  Pada 2021, KBRI Phnom Penh telah berhasil menangani dan memulangkan 119 WNI korban investasi palsu.  Namun tahun ini, kasus serupa justru semakin meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi korban, dengan 133 orang di antaranya sudah berhasil dipulangkan.  Untuk menekan jumlah kasus tersebut, ujar Judha, Kemlu telah memfasilitasi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja.  “Dari para WNI yang telah dibebaskan, KBRI juga memperoleh informasi mengenai para perekrut yang sebagian besar masih berasal dari Indonesia,” tutur Judha.  Informasi tersebut diteruskan kepada pihak Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih dalam guna penindakan terhadap para perekrut.  “Berbagai langkah sosialisasi juga ditingkatkan agar masyarakat waspada terhadap modus-modus penipuan lowongan kerja di Kamboja,” kata Judha.  Kasus ini mengemuka dari aduan seorang warganet dengan akun @angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengenai penyekapan terhadap 54 WNI di Kamboja.  Melalui unggahan itu, dirinya meminta tolong kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk segera dibantu. Ganjar langsung memerintahkan Disnakertrans Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti laporan tersebut.  "Kami langsung menindaklanjuti laporan itu dan mendapat informasi dari WNI atas nama Mohammad Effendy. Dia mewakili 54 WNI yang bekerja di negara Kamboja yang diduga mengalami penipuan penempatan tenaga kerja dan diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng Sakina Rosellasari.  Menurut dia, para WNI di Kamboja itu dijanjikan bekerja sebagai operator, petugas call center, dan bagian keuangan, tetapi di lokasi penempatan tidak sesuai dengan kesepakatan.  "Modus pemberangkatan secara unprosedural dengan menggunakan agensi perseorangan dengan setiap WNI yang berangkat dengan agensi berbeda. Menurut Informasi dari yang bersangkutan bahwa dimungkinkan dalam tiga hari ke depan akan diperdagangkan," ujar dia.

53 WNI Disekap di Kamboja, KBRI Phnom Penh Minta Polisi Bantu Bebaskan

KBRI Phnom Penh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KBRI Phnom Penh

Berita Terkini