<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni-tppo-954299913.jpg" alt="LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5)." width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KBRI Manila telah merepatriasi 107 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bisnis online scamming di Filipina. Korban dipulangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 25 Mei 2023 dipulangkan sebanyak 20 orang. Dilanjutkan tahap kedua (26/5) sebanyak 33 orang dan 54 orang pada tahap ketiga (31/5). Dengan demikian, masih ada 133 orang dari 240 WNI korban TPPO yang belum dipulangkan. &rdquo;KBRI Manila akan terus berupaya membantu pemulangan WNI yang masih tersisa sehingga dapat kembali ke tanah air dengan selamat,&rdquo; ujar Duta Besar RI Manila Agus Widjojo. Dia menyatakan, penyelamatan WNI korban TPPO kali ini merupakan yang terbesar di Filipina. Upaya tersebut juga merupakan hasil proses yang berkesinambungan. Mulai tingkat politik antar perwakilan, khususnya negara ASEAN yang terbukti bisa mengisi salah satu agenda utama KTT Ke-42 ASEAN. Kemudian, dijabarkan pada tingkat operasional secara intra perwakilan. &rdquo;Hingga mencapai bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Atase Kepolisian RI KBRI Manila dengan berbagai institusi penegak hukum di Filipina,&rdquo; katanya. Sekretaris II Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti menambahkan, 133 orang WNI yang belum dipulangkan saat ini masih berada di asrama perusahaan di Clark, Pampangan, Filipina. Mereka akan dipulangkan setelah ada allow departure order dari biro imigrasi Filipina. Menurut dia, mereka harus antre karena yang ditangani bukan hanya para WNI. Tapi, ada seribu korban TPPO lain yang berasal dari berbagai negara. &rdquo;Paspor dan SPLP (surat perjalanan laksana paspor, Red) sudah lengkap, tapi menungggu allow departure order dari biro imigrasi Filipina dan tiket kepulangan,&rdquo; paparnya. Untuk pemulangan, semua diterbangkan ke Jakarta. Sebab, harus ada serah terima ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Bareskrim. Sementara itu, dua WNI yang jadi tersangka dalam kasus TPPO tersebut saat ini masih menunggu persidangan. Belum ada pembacaan dakwaan untuk keduanya. (mia/c6/fal)

KBRI Manila telah merepatriasi 107 WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bisnis online scamming di Filipina.

107 WNI Korban TPPO Dipulangkan dari Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni-tppo-954299913.jpg" alt="LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5)." width="100%">
<figcaption>LINTAS NEGARA: Razia oleh Tim Anti Kejahatan Siber Kepolisian Filipina yang mengungkap lebih dari 1.000 korban dugaan TPPO di Mabalacat City (4/5).</figcaption>
</figure> Di Myanmar, KBRI Berhasil Evakuasi 20 Orang JawaPos.com &ndash; Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bidang online scams menjadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Setelah Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina. Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang berhasil diselamatkan kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait. Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hongkong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina. Dari jumlah tersebut, 154 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih berlangsung. &rdquo;Sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (7/5). Karena itu, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini belum diserahterimakan kepada KBRI. Dengan begitu, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut berkondisi baik. Penggerebekan itu tak lepas dari peran KBRI Manila yang bergerak cepat setelah menerima laporan dari tiga WNI. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Di antaranya, setelah mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenai denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina. Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target. &rdquo;Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,&rdquo; ungkapnya. Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone. Namun, mereka tak diberi akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja. Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO. Merespons hal itu, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. &rdquo;Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja, namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak 2016. Pemerintah Filipina memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun, belakangan, perusahaan-perusahaan itu diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. &rdquo;Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,&rdquo; paparnya. Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via Telegram dan Facebook. Jika ada yang merespons tawaran tersebut, biasanya ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatan ke Filipina. Dalam waktu bersamaan, pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams keluar dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya pada 6 Mei 2023. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama yang korbannya adalah warga negara ASEAN. Dalam tiga tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. &rdquo;Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,&rdquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/154_wni_1-tppo-4262491772.jpg" alt="GRAFIS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS</figcaption>
</figure> Bahkan, dalam kasus di Kamboja, pemerintah berhasil menyelamatkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Saat ini pemerintah Indonesia juga tengah memberikan perhatian besar dan terus berusaha memberikan perlindungan terhadap WNI yang mengalami kasus yang sama di Myawaddy, Myanmar. Sebagai gambaran, Myawaddy terletak cukup jauh dari Yangon. Sekitar 415 km dari kota terbesar di Myanmar tersebut. Kota tersebut juga berjarak 500 km dari Bangkok, 567 km dari Naypyidaw (ibu kota Myanmar), dan 11 km dari Mae Sot, perbatasan Myanmar&ndash;Thailand. &rdquo;Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi, teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah pun terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Myawaddy, maupun dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok untuk penyelamatan para korban. &rdquo;Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN berusaha mengangkat isu tersebut dalam KTT Ke-42 ASEAN nanti. Acara akan dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Labuan Bajo. (mia/idr/c19/oni)

TPPO di bidang online scams menjadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Setelah Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk penipuan.

154 WNI Jadi Korban TPPO di Filipina, Dipaksa Bekerja di Perusahaan Online Scamming

KBRI Manila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KBRI Manila

Berita Terkini

107 WNI Korban TPPO Dipulangkan dari Filipina

154 WNI Jadi Korban TPPO di Filipina, Dipaksa Bekerja di Perusahaan Online Scamming

Download Aplikasi JawaPos.com