<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bawaslu-diminta-soroti-kebijakan-gaji-ke-13-pns-dan-dana-bansos-jokowi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani meminta hentikan serangan negatif terhadap tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani meminta hentikan serangan negatif terhadap tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja di Malaysia. Salah satu kesulitan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI) adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani memastikan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan itu kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih, pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (18/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri," ucap Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767728/setelah-mandeg-18-tahun-pemerintah-akhirnya-selesaikan-batas-laut-teritorial-indonesia-dengan-pm-malaysia">Setelah Mandeg 18 Tahun, Pemerintah Akhirnya Selesaikan Batas Laut Teritorial Indonesia dengan PM Malaysia </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muzani juga mengaku mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau, justru dipatok jauh dari harga resmi.&nbsp; Ia menyebut, semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini, kalau perlu digratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam," tegas Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muzani saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada di Malaysia. Namun, dari informasi yang berkembang terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI ilegal bekerja di Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika alasannya paspor habis, tidak ada anggaran, kami Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kami akan sampaikan ke presiden dan presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI. Negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa," pungkas Muzani.&nbsp;</div> </div>

Salah satu kesulitan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI) adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.

Ketua Fraksi Gerindra Minta KBRI Segera Bantu WNI Ilegal untuk Buat Paspor di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/AZYUMARDI-AZRA.jpg" alt="AZYUMARDI AZRA. (Dewan Pers)" width="100%">
<figcaption>AZYUMARDI AZRA. (Dewan Pers)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pers yang juga mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. H. Azyumardi Azra meninggal dunia di Selangor, Malaysia, Minggu (18/9). Saat ini, jenazahnya dalam penanganan KBRI Malaysia untuk dapat segera diberangkatkan ke Jakarta.  Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, membenarkan Azyumardi Azra telah meninggal dunia di Selangor, Malaysia, dan saat ini masih dalam penanganan KBRI Malaysia.  "Tadi kami sudah kontak dengan pihak keluarga yang saat ini sudah berada di Malaysia, membenarkan Prof Azra sudah meninggal dunia," ujarnya ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler di Bogor, Minggu (18/9) dikutip dari Antara .  Menurut Agung, informasi yang diterimanya, jenazah almarhum saat ini dalam penanganan KBRI Malaysia untuk diberangkatkan dari Selangor ke Kuala Lumpur, yang berjarak sekitar 30 km.  "KBRI mengupayakan agar jenazah almarhum dapat segera dipulangkan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Lebih cepat itu lebih baik," katanya.  Ditanya rumah duka, Agung menjelaskan, dirinya belum mendapat informasi yang pasti di mana akan disemayamkan, apakah di kediaman pribadi atau di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan.  Sebelumnya diberitakan cendekiawan Muslim Azyumardi Azra berkunjung ke Malaysia pada Jumat (16/9), atas undangan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dijadwalkan dilaksanakan di Selangor pada Sabtu (17/9).  Beberapa pembicara lainnya pada konferensi internasional tersebut adalah pakar dan cendekiawan dari Malaysia, Indonesia dan Brunai Darussalam.  Wakil Presiden ABIM Muhammad Shazni yang menjemput Prof Azyumardi Azra di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) mengatakan, pesawat yang membawa cendekiawan itu tiba pada Jumat (16/9) pukul 15.33 waktu setempat.  Setelah pesawat tiba, dirinya sempat berkomunikasi melalui pesan Whatsapp. Namun, Shazni mengatakan tidak sempat bertemu karena Prof Azyumardi setelah pemeriksaan di bandara langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans.  Prof Azra mendapat penanganan medis di Departemen Trauma dan Gawat Darurat Rumah Sakit Serdang di Selangor, Malaysia.  Informasi terkini menyebutkan, Prof Azyumardi Azra meninggal dunia di rumah sakit di Selangor, Malaysia, pada Minggu, pukul 12.30 waktu setempat.

KBRI Malaysia Segera Terbangkan Jenazah Prof Azyumardi Azra ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KBRI-palsu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Hermono, geram. Musababnya, sejumlah oknum memalsukan sosial media Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan memasang tulisan KBRI Kuala Lumpur, pada grup-grup yang dibuatnya. Sedangkan perwakilan RI di Malaysia tersebut sudah memiliki sosial media sendiri.  "Akun-akun tersebut bukan punya Kedutaan Besar RI. Di akun tersebut banyak informasi yang menyesatkan dan percaloan. Ini melanggar aturan karena memakai lambang negara," ujar Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono di Kuala Lumpur, Selasa (10/5) dikutip dari Antara.  Akun yang ditunjukkan Hermono tersebut bertuliskan KBRI Untuk Malaysia yang merupakan private group facebook dengan anggota 5,3 ribu orang. Akun tersebut menggunakan latar bendera merah putih dengan gambar Garuda bertuliskan KBRI.  Hermono mengatakan, masyarakat perlu di-edukasi jangan sampai mempercayai postingan akun abal-abal atau palsu.  "Ikuti akun resmi KBRI atau ormas-ormas yang bisa dipercayai," katanya.  Hermono meminta masyarakat yang menemukan akun-akun palsu yang mengatasnamakan KBRI agar melaporkan kepada dirinya.  "Saya akan meminta untuk menggantinya atau saya minta ditutup," katanya.  Dia mengatakan akun FB palsu tersebut tidak mendidik dan mencelakakan bahkan mungkin mendapat bagian dari calo.  Sementara itu Presidium Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia (AOMI) Lukmanul Hakim, mengatakan berdasarkan penelusurannya terdapat delapan grup yang mengatasnamakan KBRI.  "Kita bisa melaporkan ke FB masuk dalam kategori duplikasi 'real account KBRI Kuala Lumpur'," katanya.  Ketua SBMI Malaysia Ridwan Ismail mengatakan dari dulu akun tersebut sering mengatasnamakan KBRI untuk kepentingan pribadi dan tidak mustahil merupakan penipuan.

Sejumlah Oknum Palsukan Sosial Media KBRI Kuala Lumpur, Dubes Geram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seakan-tidak-ada-habisnya-kini-giliran-paspor-yang-dikaitkan-komunis_m_184155.jpeg" alt="Paspor Indonesia dikaitkan dengan komunis karena memiliki hologram logo bintang" width="100%">
<figcaption>Paspor Indonesia dikaitkan dengan komunis karena memiliki hologram logo bintang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang WNI meninggal ketika antre mengurus perpanjangan paspor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis malam (31/10). Menurut keluarga, korban bernama Tamam asal Bawean, Gresik, itu memiliki riwayat penyakit jantung.  Tamam dan istrinya memiliki izin tinggal tetap (permanent residency) di Malaysia. Bahkan, ketiga anaknya tercatat sebagai WN Malaysia. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, musibah itu terjadi saat pelayanan malam setelah magrib. Tamam, terang Judha, berada di barisan depan untuk mengambil nomor layanan. ”Almarhum tiba-tiba lunglai, tidak sadarkan diri tergeletak. Tidak lama kemudian beliau mengembuskan napas terakhir,” jelasnya.  Direktur Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, antrean paspor di trotoar KBRI Kuala Lumpur sudah lama menggelisahkan. ”Bagaimana tidak? Sejak pukul 12 siang teman-teman buruh migran sudah harus mengambil antrean. Kemudian menunggu hingga larut malam untuk dapat nomor dan proses paspor hingga keesokan harinya,” urai dia.

Warga Bawean Meninggal saat Mengantre Paspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-periksa-eks-pembantu-pejabat-imigrasi-kbri-malaysia_m_110994.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi-saksi dalam kasus dugaan suap terkait penerbitan paspor dan proses penerbitan&nbsp;calling visa tahun 2013 sampai dengan 2016.&nbsp; Hari ini (20/2), penyidik memanggil Mantan Pembantu Atase Imigrasi KBRI Malaysia, Idul Adheman. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk&nbsp;tersangka DW (Dwi Widodo)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Belum diketahui informasi apa yang akan digali penyidik lewat pemeriksaan Idul Adheman. Namun, seorang saksi dipanggil karena diduga mengetahui,&nbsp;mendengar, dan melihat tindak pidana yang dilakukan tersangka.&nbsp; Sebelumnya, KPK menetapkan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Dwi Widodo sebagai tersangka pada 7 Februari lalu. Dwi&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pembuatan paspor dengan metode reach out tahun 2016 dan penerbitan calling visa tahun 2013-2016. Dwi diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait penerbitan paspor dengan metode reach out dan calling visa. Atas perbuatannya, Dwi disangka&nbsp;melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang&nbsp;Tipikor. Modus yang diduga dilakukan Dwi adalah meminta pihak perusahaan sebagai agen atau sebagai makelar untuk memberikan sejumlah uang. "Jadi uang dari perusahaan, dari personal untuk pembuatan paspor WNI yang hilang atau rusak. Dan melakukan pungutan yang melebihi tarif pembuatan&nbsp;calling visa. Terkait penerbitan ada tarif melebihi yang resmi. Tersangka menjadi penjamin untuk mengirim uang ke rekening pribadinya," papar Febri&nbsp;dalam konferensi pers 7 Februari lalu. Pengusutan perkara ini merupakan hasil kerja sama antara KPK dengan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) yang bermula dari inspeksi pelayanan&nbsp;publik yang dilakukan MACC di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerja sama dilakukan sejak pertengahan 2016 lalu. Saat ini MACC atau KPK sedang melakukan penyidikan dalam perkara tersebut. MACC menaangani perusahaan dan orang-orang yang sebagian ada Warga&nbsp;Negara Indonesia. KPK mengamankan DW.(put/jpg)

KPK Periksa Eks Pembantu Pejabat Imigrasi KBRI Malaysia 

kbri malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kbri malaysia

Berita Terkini

Ketua Fraksi Gerindra Minta KBRI Segera Bantu WNI Ilegal untuk Buat Paspor di Malaysia

KBRI Malaysia Segera Terbangkan Jenazah Prof Azyumardi Azra ke Jakarta

Sejumlah Oknum Palsukan Sosial Media KBRI Kuala Lumpur, Dubes Geram!

Warga Bawean Meninggal saat Mengantre Paspor

KPK Periksa Eks Pembantu Pejabat Imigrasi KBRI Malaysia

Download Aplikasi JawaPos.com