<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/joA8Vc1oc336XvdkkRH3UXcvuVlWJa4UQ6djnobE-832659850.jpg" alt="Viral bendera merah putih diselipkan di bokong artis porno Bonnie Blue menuai kecaman netizen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Viral bendera merah putih diselipkan di bokong artis porno Bonnie Blue menuai kecaman netizen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kontroversi yang dipicu oleh artis film dewasa asal Inggris, Bonnie Blue, kini tak lagi sekadar gaduh di media sosial. Aksi viralnya yang menampilkan bendera Merah Putih terseret di jalanan depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London, akhirnya mendapat respons serius dari negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa perwakilan Indonesia di London telah mengambil langkah diplomatik dan hukum menyikapi aksi yang dinilai melecehkan simbol negara tersebut.&nbsp; KBRI London disebut tidak tinggal diam dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta otoritas setempat di Inggris. Dalam video yang ramai beredar, Bonnie Blue, yang memiliki nama asli Tia Emma Billinger, terlihat berjalan di depan gedung KBRI London pada malam hari dengan bendera Merah Putih disematkan di bagian belakang pakaiannya hingga menjuntai dan menyentuh aspal.&nbsp; Aksi itu disertai pernyataan bernada ejekan yang memicu kemarahan publik Indonesia. Video tersebut semakin menuai kecaman karena dilakukan di area kantor perwakilan resmi Indonesia dan direkam dengan pengawalan sejumlah pria bertopeng yang tampak bersorak mendukung aksinya.&nbsp; Rekaman itu kemudian menyebar luas setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial populer. Menanggapi kegaduhan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa KBRI London telah menempuh jalur resmi untuk memastikan kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku di Inggris. &ldquo;KBRI London telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat. KBRI London juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris,&rdquo; ujar Vahd melalui keterangannya.&nbsp; Langkah ini menandai eskalasi serius dari pemerintah Indonesia dalam melindungi kehormatan simbol negara di luar negeri. Bendera Merah Putih, sebagai lambang kedaulatan, tidak hanya dilindungi secara hukum di dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian dalam konteks diplomasi internasional. Aksi Bonnie Blue sendiri bukan kali pertama menuai polemik dengan Indonesia. Sebelumnya, ia sempat dideportasi dari Bali bersama tiga warga negara asing lainnya setelah terlibat pelanggaran lalu lintas dan pembuatan konten bermuatan provokatif di jalan raya. Kasus itu berujung pada denda pidana ringan serta larangan masuk ke Bali selama 10 tahun. Alih-alih meredam kontroversi setelah dipulangkan ke negaranya, Bonnie justru kembali memancing reaksi keras lewat aksi terbarunya di London. Publik menilai tindakannya sebagai provokasi lanjutan yang tidak hanya menyasar individu atau budaya, tetapi juga simbol resmi negara. Gelombang kecaman pun mengalir deras di media sosial. Banyak warganet mendesak pemerintah agar bersikap tegas dan mendorong proses hukum terhadap Bonnie sesuai aturan yang berlaku di Inggris. Tak sedikit pula yang mengapresiasi langkah cepat KBRI London dalam membawa persoalan ini ke jalur resmi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016989323/aksi-kontroversial-bonnie-blue-viral-di-medsos-bendera-merah-putih-diseret-di-depan-kbri-london">Aksi Kontroversial Bonnie Blue Viral di Medsos, Bendera Merah Putih Diseret di Depan KBRI London</a> Hingga kini, proses penanganan di tingkat otoritas Inggris masih berjalan. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut melalui jalur diplomatik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa aksi di ruang publik, terlebih yang menyentuh simbol negara, bukan sekadar soal kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kedaulatan dan martabat suatu bangsa. Bonnie Blue boleh saja jauh dari Bali, namun aksinya di London telah memicu respons serius dari negara.

Kontroversi yang dipicu oleh artis film dewasa asal Inggris, Bonnie Blue, kini tak lagi sekadar gaduh di media sosial.

KBRI London Ambil Langkah Diplomatik dan Hukum Usai Bintang 'Film Dewasa' Bonnie Blue Seret Bendera Merah Putih di Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/joA8Vc1oc336XvdkkRH3UXcvuVlWJa4UQ6djnobE-832659850.jpg" alt="Viral bendera merah putih diselipkan di bokong artis porno Bonnie Blue menuai kecaman netizen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Viral bendera merah putih diselipkan di bokong artis porno Bonnie Blue menuai kecaman netizen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nama Bonnie Blue kembali memancing perhatian publik, kali ini bukan di Indonesia, melainkan di jantung Kota London. Bintang film dewasa asal Inggris yang sempat dideportasi dari Bali itu kembali menjadi sorotan usai sebuah video memperlihatkan aksinya di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, perempuan bernama asli Tia Emma Billinger tampak berjalan santai di trotoar depan KBRI London pada malam hari. Yang memicu kemarahan warganet, Bonnie terlihat mengenakan busana dengan bendera Merah Putih terpasang di bagian belakang roknya.&nbsp; Bendera itu menjuntai hingga menyentuh permukaan jalan saat ia melangkah. Tak hanya soal atribut simbol negara, gestur dan pernyataan Bonnie dalam video itu juga dinilai bernada mengejek.&nbsp; Ia menyebut kedatangannya ke KBRI hanya untuk 'membayar denda' sebesar GBP 8,50, sambil melontarkan komentar yang dianggap merendahkan nilai budaya Indonesia. &ldquo;Katanya saya tidak menghormati budaya Bali, tapi itu tidak seberapa dibandingkan apa yang akan diperlihatkan orang-orang ini,&rdquo; ucap Bonnie dalam video tersebut, sembari berjalan di antara sejumlah pria yang mengelilinginya. Rekaman itu menunjukkan Bonnie tidak sendirian. Beberapa pria dengan penutup wajah berwarna biru tampak mengiringinya, bersorak, dan mendukung aksinya di depan kantor perwakilan resmi Indonesia tersebut. Suasana malam dan lokasi strategis KBRI membuat video ini cepat menyebar dan menuai reaksi keras. Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh sejumlah akun Instagram populer seperti @balilivin, @canggubalinews, dan @canggulosophy. Kolom komentar langsung dipenuhi kecaman. Banyak warganet menilai aksi tersebut sebagai bentuk provokasi lanjutan dan tidak menghormati simbol negara Indonesia. Sorotan terhadap Bonnie Blue tidak lepas dari rekam jejaknya di Bali beberapa waktu lalu. Ia termasuk dalam empat warga negara asing yang dideportasi oleh pemerintah Indonesia setelah terlibat pelanggaran hukum.&nbsp; Kasus itu bermula dari pembuatan konten di jalan raya Bali dengan menggunakan kendaraan pikap bertuliskan &ldquo;BangBus&rdquo;, yang dinilai melanggar aturan lalu lintas sekaligus norma ketertiban umum. Tak hanya dipulangkan ke negara asal, Bonnie juga harus menjalani proses hukum di Indonesia. Dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar, ia dijatuhi denda sebesar Rp200 ribu. Vonis tersebut dijatuhkan bersama tiga WNA lain yang disebut sebagai bagian dari manajemennya, masing-masing berinisial JJT, INL, dan LAJ. Konsekuensi paling berat dari kasus tersebut adalah larangan masuk ke Bali selama satu dekade. Pemerintah menilai tindakan Bonnie dan rombongannya telah mencoreng ketertiban serta melanggar aturan yang berlaku bagi warga asing di Indonesia. Meski sudah dideportasi, aksi terbaru Bonnie di London menunjukkan polemik belum benar-benar berakhir. Video di depan KBRI London justru memperpanjang kontroversi dan memicu diskusi publik soal batas kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap simbol negara, serta sikap tegas yang perlu diambil terhadap pelanggaran oleh warga negara asing. Di ruang digital, gelombang kritik terus mengalir, menandakan bahwa aksi Bonnie Blue kembali meninggalkan jejak polemik, kali ini jauh dari Bali, tetapi tetap menyentuh sensitivitas publik Indonesia.

Bonnie Blue kembali menjadi sorotan setelah aksinya di depan KBRI London, memicu kecaman warganet dan diskusi tentang simbol negara.

Aksi Kontroversial Bonnie Blue Viral di Medsos, Bendera Merah Putih Diseret di Depan KBRI London

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/anak-belajar-bahasa.jpg" alt="FOTO ILUSTRASI DIPERAGAKAN OLEH: LAURA WINDRI MARETHA (ANAK), DWI AGUSTIN, FOTO: ALLEX QOMARULLA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>FOTO ILUSTRASI DIPERAGAKAN OLEH: LAURA WINDRI MARETHA (ANAK), DWI AGUSTIN, FOTO: ALLEX QOMARULLA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London terus perkuat bahasa Indonesia di pentas dunia. Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bahkan telah menerbitkan buku tentang Bahasa Indonesia yang didorong menjadi bahasa ASEAN.  Duta Besar Republik Indonesia di London, Desra Percaya, mengatakan, buku tersebut menampung gagasan 12 penulis tentang alasan bahasa Indonesia layak dipertimbangkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Para penulisnya sendiri berasal dari berbagai negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, dan Thailand. Mereka memotret kelayakan dari berbagai sudut pandang sejarah, politik dan ekonomi, serta aspek linguistik  “Ini merupakan kontribusi penting rekan-rekan PPI-UK dalam membantu KBRI menjalankan diplomasi kebahasaan sebagai upaya memperkuat bahasa Indonesia di pentas dunia,” ungkap Desra.  Sementara itu, Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek, E. Aminuddin Aziz mengatakan, peluang dan tantangan dalam menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, antara lain masih lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Adapula beragamnya sikap bahasa para pelaku diplomasi bahasa dan pemangku kepentingan.  “Dalam dua tahun terakhir banyak pihak melakukan berbagai upaya internasionalisasi Bahasa Indonesia, namun masih sektoral dan dilakukan secara terpisah. Untuk menguatkan posisi Bahasa Indonesia diperlukan sinergi semua sektor dan antaraktor diplomasi bahasa,” kata Aminuddin.  Terkait usulan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, Aminuddin menawarkan strategi lompatan katak. Yaitu mencari lompatan lain atau arena lain yang lebih luas untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia ke dunia internasional. Namun langkah ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Perkuat Bahasa Indonesia, Kemendikbudristek Tawarkan Lompatan Katak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bali-penerbangan-internasional.jpg" alt="TAK WAJIB TES PCR: Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta makin ramai sejak pemerintah melonggarkan syarat perjalanan udara. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAK WAJIB TES PCR: Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta makin ramai sejak pemerintah melonggarkan syarat perjalanan udara. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Keluar dari Daftar Merah, WNI ke Inggris Cukup Karantina Mandiri</h3> JawaPos.com - Setelah Arab Saudi yang bakal mengizinkan umrah, Inggris menyusul dengan memberikan kelonggaran bagi perjalanan dari Indonesia. Mulai hari ini (11/10) pukul 04.00 waktu setempat, Indonesia resmi keluar dari kategori red list Inggris.  Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan IMO (International Maritime Organization) Desra Percaya mengungkapkan, dikeluarkannya Indonesia dari kategori red list tidak lepas dari hasil lobi yang dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat bertemu Menlu Inggris Liz Truss di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 20 September 2021.  ”Keputusan ini juga sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah Inggris atas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi Covid-19 dan kemajuan di dalam negeri,” tuturnya.  Sebelum pengumuman resmi oleh pihak Inggris, Desra mengaku telah bertemu Duta Besar Sarah Cooke dan memperoleh informasi lebih awal mengenai hal tersebut. Komunikasi itu menggambarkan hubungan baik yang terjalin antara KBRI London dan Kemenlu Inggris.  Dengan perkembangan baru tersebut, lanjut dia, KBRI London mengimbau masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Inggris untuk terus memantau kebijakan perjalanan internasional Inggris. Informasi dapat diperoleh melalui website resmi pemerintah Inggris GOV.UK serta situs web dan media sosial KBRI London.  Sebagai informasi, ketika masuk negara kategori red list, warga negara Indonesia yang tiba di Inggris wajib menjalani masa karantina selama 11 hari. Dalam masa karantina tersebut, mereka akan melaksanakan tes swab PCR dua kali, yakni pada hari kedua dan kelima. Sementara itu, masyarakat yang negaranya di luar ’’daftar merah’’ hanya menjalani karantina mandiri ketika baru tiba di sana.  Pembukaan Bali  Persiapan terus dilakukan menjelang pembukaan penerbangan internasional di Bali pada 14 Oktober 2021. Kementerian Perhubungan mengawasi persiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.  Akhir pekan lalu, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengecek simulasi pelayanan di terminal kedatangan internasional. ’’Kami bersama-sama melakukan pengecekan langsung dan melihat simulasi pelayanan di terminal kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai. Semua proses di bandara disimulasikan dengan detail dan kami menilai semua sudah dipersiapkan dengan baik,” jelas Novie kemarin (10/10).  Untuk menyambut pembukaan penerbangan internasional pada 14 Oktober nanti, beberapa fasilitas pelayanan telah disiapkan di terminal kedatangan penumpang internasional. Tujuannya mendukung skrining ketat dan penerapan protokol kesehatan. Beberapa fasilitas tersebut, antara lain, ruang pemeriksaan untuk penumpang dengan suhu lebih dari 38 derajat Celsius. Lalu, tempat duduk penumpang di ruang tunggu juga sudah diberi jarak aman sesuai protokol kesehatan.  Ada pula tempat pemeriksaan dokumen kesehatan. Selain itu, dipersiapkan 20 bilik untuk pengambilan sampel tes PCR, tempat pemeriksaan keimigrasian, baggage handling system, alat pengatur suhu ruangan, papan informasi penerbangan (flight information display system/FIDS), tempat pemeriksaan kepabeanan, dan holding area sebagai ruang tunggu hasil swab PCR.  Novie berharap para penyelenggara bandara dan stakeholder terkait terus berkoordinasi dan bersama-sama menciptakan pelayanan yang terbaik. Hal itu penting dilakukan agar saat dibuka nanti tidak ada hal-hal yang menghambat proses kedatangan penumpang. ”Harapan kami, semua bisa berjalan dengan baik dan semua pihak dapat mematuhi protokol kesehatan dengan ketat,” ucapnya.  Pihaknya terus memantau kondisi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sejak persiapan hingga pembukaan dan pelaksanaan penerbangan internasional. ”Keberhasilan Bali akan menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk secara bertahap membuka pariwisata bagi pasar mancanegara,” tegas Novie.  Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Bali siap kedatangan para turis mancanegara. Khususnya dari yang terdekat, Australia. Memang, sejauh ini warga Australia belum bisa terbang ke Bali karena kebijakan ketat pemerintah Australia.  Meski begitu, kata Sandi, pihaknya siap berembuk dengan pemerintah Australia mengenai wisata ke Bali. ’’Kami siap kapan pun. Australia adalah pasar turis mancanegara nomor satu dan kita ingin agar Anda (Australia, Red) nyaman,” jelas Sandi sebagaimana dikutip Sydney Morning Herald.  Menurut Sandi, Australia dan Indonesia adalah tetangga dan partner. Pemerintah Indonesia tetap menghormati kebijakan Australia yang masih ketat soal perjalanan luar negeri. Namun, dia menyatakan bahwa Indonesia siap berdiskusi kapan saja soal pembukaan pariwisata.  Bagaimana meyakinkan bahwa Bali sudah aman? Sandiaga menuturkan, semua berbasis sains. Data-data akan berbicara dengan sendirinya. ’’Saat ini Bali sudah (PPKM) level 2 dan akan mencapai target vaksin hopefully pada akhir tahun,” ungkapnya.  Umrah  Kabar bakal dibukanya penerbangan umrah dari Indonesia disambut antusias masyarakat Indonesia. Meski, masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian tanggal kapan jamaah umrah dari Indonesia bisa berangkat. Status saat ini bisa dikatakan pemerintah Arab Saudi baru memberikan sinyal lampu hijau. ’’Bahwa jamaah umrah Indonesia insya Allah bisa ke sana,’’ katanya kemarin (10/10).  Sambil menunggu kepastian kapan pintu pengiriman jamaah umrah dibuka, dia menyebut perlu ada persiapan teknis di Indonesia maupun Arab Saudi.  Persiapan di dalam negeri, misalnya, bagaimana mengatur proses pemberangkatan jamaah mulai dari rumah hingga masuk pesawat. Termasuk juga panduan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19, layanan pengujian PCR, karantina, dan lainnya. Persiapan di dalam negeri penting supaya calon jamaah umrah yang akan terbang benar-benar clean dan clear. ’’Kemudian, proses di sana (Arab Saudi, Red) masih menunggu teknis dari Saudi,’’ katanya.  Persiapan di Saudi, antara lain, integrasi data vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan sistem milik Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Harapannya, data vaksinasi Covid-19 di aplikasi PeduliLindungi bisa terintegrasi dengan sistem data milik pemerintah Arab Saudi.  Menurut Hilman, proses integrasi sistem itu masih berproses sampai saat ini. Pada intinya, Kemenag masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Saudi. Termasuk juga pengaturan soal kuota jamaah umrah, apakah dibatasi atau tidak. Jika nanti sudah ada keputusan dan informasi yang utuh dari Arab Saudi, akan langsung diinformasikan kepada masyarakat, khususnya calon jamaah umrah.  Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (AMPUH) Wawan Suhada meminta kepada travel anggotanya untuk bisa menahan diri. "Jangan tergesa-gesa dalam melakukan publikasi harga paket umrah," katanya. Sebab, sampai saat ini komponen pelayanan umrah belum bisa ditentukan harganya.

Bali Layani Penerbangan Internasional Mulai 14 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/dipaksa_mundur.jpg" alt="HARUS ISOLASI: Dari kiri, M. Ahsan, Hendra Setiawan, dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo hanya bertanding sekali di All England 2021. (WORLD TOUR SUPER 1000)" width="100%">
<figcaption>HARUS ISOLASI: Dari kiri, M. Ahsan, Hendra Setiawan, dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo hanya bertanding sekali di All England 2021. (WORLD TOUR SUPER 1000)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Negosiasi KBRI London dengan National Health Service (NHS) Inggris berbuah manis. Tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari All England bisa segera kembali ke tanah air. Mereka tidak menjalani isolasi selama 10 hari seperti yang diperintahkan NHS.  Marcus Fernaldi Gideon dkk akan pulang hari ini (21/3) dengan rute penerbangan London– Istanbul–Jakarta. Tim Merah Putih dijadwalkan tiba Senin malam (22/3). Setelah sampai di Jakarta, rombongan langsung menjalani karantina selama lima hari. Itu sesuai dengan ketentuan dari pemerintah bagi mereka yang datang dari luar negeri. Karantina dilakukan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran.  "Setelah Pak Dubes, Pak Desra (Desra Percaya, Red) bertemu dengan pihak NHS, beliau mendapatkan izin dan keputusan bahwa kami bisa lebih cepat pulang ke Indonesia. Semua sudah mendapatkan izin, baik dari NHS maupun panitia All England," ujar Manajer Tim Ricky Subagja.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/20/03/2021/insiden-di-all-england-noc-laporkan-bwf-ke-arbitrase-internasional/">Insiden di All England, NOC Laporkan BWF ke Arbitrase Internasional</a>  Rute melalui London diambil karena tidak ada penerbangan dari Birmingham pada tanggal tersebut. Transportasi dari Birmingham–London dengan jarak 190 km itu difasilitasi KBRI London.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/myeCB3s_1g0

Besok Tim All England Indonesia Tiba di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/covid-19-inggris.jpg" alt="Humphrey Nemar/Dailystar" width="100%">
<figcaption>Humphrey Nemar/Dailystar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar Republik  Indonesia (KBRI) di London  minta warga negara Indonesia (WNI)  untuk tetap  waspada sehubungan dengan rencana pemerintah Inggris mencabut karantina wilayah  mulai Senin (15/6), dan kemungkinan merebaknya virus korona (Covid-19) gelombang kedua.  "Kita harus tetap waspada," kata staf Penerangan dan Sosial Budaya  KBRI London, Hartyo Harkomoyo, kepada Antara London, Minggu (14/6), sehubungan digelarnya pertemuan virtual KBRI London dengan WNI di Irlandia.  Dia mengatakan,  pertemuan itu bertujuan untuk saling memperbarui informasi  mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia dan perkembangannya serta situasi WNI yang tinggal di Irlandia.  Terkait dengan Pemerintah Inggris mengeluarkan kebijaksanaan pelonggaran karantina secara bertahap, dia mengatakan bahwa WNI harus tetap waspada. Saat ini restoran masih belum beroperasi, sekolah juga belum semuanya. Jadi Inggris belum total mencabut kebijaksanaan karantina wilayah, ujarnya. KBRI London mengajak warga untuk menyesuaikan diri dengan situasi normal baru dan bersiap-siap untuk bekerja sama dalam mempromosikan Indonesia di Irlandia.  Dikatakannya secara umum, WNI di Irlandia dalam keadaan baik dan hanya tercatat satu kasus WNI positif Covid-19, namun saat ini yang bersangkutan telah sembuh. KBRI London senantiasa memberikan kebaruan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Irlandia terkait Covid-19 kepada warga, baik melalui medsos dan laman KBRI maupun kontak langsung dengan warga.  Dalam pertemuan virtual, KBRI London juga menyampaikan mengenai layanan kekonsuleran dan beberapa ketentuan bagi WNI yang hendak pulang ke tanah air. Dalam kesempatan itu KBRI juga menyampaikan rencana Pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang khusus yang diberi nama Diaspora Bonds untuk WNI di luar negeri dan warga negara asing (WNA) keturunan Indonesia dengan syarat memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), mulai bulan November 2020.  Penerbitan Diaspora Bonds dilakukan dalam rangka pengumpulan dana untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diaspora Bonds ditawarkan dengan tenor tiga tahun dengan bunga tetap (fixed rate). Pemesanan dimungkinkan dari Rp5 juta sampai Rp5 miliar dan akan diterbitkan dalam (denominasi) rupiah.  Sebelum diluncurkan, Kementerian Keuangan Indonesia mengundang Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam survei terkait peluncuran Diaspora Bonds. Sangat diharapkan partisipasi Diaspora Indonesia di Inggris dan Irlandia dalam survei Diaspora Bonds, demikian Hartyo Harkomoyo. (*)

KBRI London Ingatkan Kemungkinan Korona Gelombang Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/teror-mencekam-kereta-bawah-tanah-london-adakah-wni-yang-jadi-korban_m_157449.jpeg" alt="Suasana stasiun kereta di London setelah terjadi serangan teror." width="100%">
<figcaption>Suasana stasiun kereta di London setelah terjadi serangan teror.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Warga Negara Indonesia (WNI) di London, Inggris untuk waspada pasca serangan teror yang terjadi di stasiun kereta bawah tanag Parsons Green di Fulham barat daya London.&nbsp; Ledakan itu terjadi di kereta bawah tanah saat masyarakat bersiap menuju kantor masing-masing, Jumat (15/9) pagi. Berlangsung sekitar pukul 08.20 waktu setempat (sekitar pukul 14.20 WIB) pada Jumat (15/9), ledakan itu terjadi di dalam salah satu gerbong kereta. "Kemlu dan KBRI London masih terus mengikuti perkembangan aksi teror di London," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir kepada JawaPos.com, Jumat (15/9). Pada pagi waktu setempat ledakan itu mengakibatkan 18 korban luka-luka. Scotland Yard menegaskan ledakan itu sebagai aksi terorisme. Ledakan berasal dari benda yang diletakkan dalam ember putih yang dimasukkan dalam tas supermarket.&nbsp; Tata, begitu dia akrab disapa, memastikan tak ada WNI dalam teror tersebut. Pihaknya juga mengumumkan Hotline KBRI London untuk mencari informasi di nomor kontak +44207881221235. "Sampai saat ini tidak ada info WNI jadi korban dalam aksi teror di London," jelasnya meskipun hingga kini Kemenlu masih berkoordinasi dengan KBRI London.

Teror Mencekam Kereta Bawah Tanah London, Adakah WNI yang Jadi Korban?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kbri-london-diskusi-kesadaran-gender-di-hari-kartini_m_125247.jpeg" alt="TERARAH: Jalannya diskusi di KBRI London, Inggris." width="100%">
<figcaption>TERARAH: Jalannya diskusi di KBRI London, Inggris.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Kartini di KBRI London, Inggris, tidak dirayakan dengan upacara. Kali ini diskusi gender yang dipandu oleh Hana A. Satriyo, aktivis dan ahli gender dan demokrasi, mewarnai kegiatan pada tanggal 21 April 2017 tersebut.  &rdquo;Tema diskusi diangkat untuk memaknai hakekat perjuangan Kartini yang mengedepankan kesetaraan gender di semua lini masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia diplomasi,&rdquo; kata Thomas Siregar, Minister Counselor for Public Diplomacy, Press and Socio-Cultural Affairs, Embassy of the Republic of Indonesia London.  Ditambahkan Thomas, isu gender telah menjadi bagian penting dan rutin dalam pembahasan di semua tataran diplomasi, baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun multilateral. &rdquo;Karena itu, pemahaman para pejabat diplomatik dan konsuler yang cukup mengenai isu pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu pilar pembangunan nasional mempunyai peranan yang penting.&rdquo;  Berdasar diskusi tersebut masih ada tantangan untuk menguatkan PUG. Di antaranya kurangnya pemahaman mengenai perspektif gender, belum maksimalnya pengintegrasian isu gender ke dalam berbagai program dan kegiatan, dan upaya PUG yang kurang bekesinambungan antar pejabat terkait tingkat mutasi yang tinggi.  Menyadari bahwa konstruksi sosial kerap menjadi hambatan kesetaraan gender, dibutuhkan affirmative actions dari para pembuat kebijakan baik di tataran nasional hingga di tingkat Satker untuk memastikan implementasi PUG. &rdquo;Diskusi mengenai kesadaran gender ini merupakan awal bagi upaya peningkatan pemahaman mengenai PUG dan sebagai bagian dari affirmative actions yang lebih luas di tingkat KBRI London untuk mengintegrasikan upaya PUG di perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran. Ke depan, diharapkan PUG akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja KBRI London.&rdquo; (cr1/tia)

KBRI London Diskusi Kesadaran Gender di Hari Kartini

kbri london

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kbri london

Berita Terkini