<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/WNI-di-Malaysia-488148840.jpg" alt="Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebanyak 130 WNI dikabarkan ditangkap Imigrasi Malaysia. Seratusan orang ini diciduk&nbsp;di Shah Alam, Malaysia. Terkait kasus ini, Kementerian Luar Negeri menyatakan jika KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam. &ldquo;Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,&rdquo; kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, dikutip dari Antara, Senin (19/2). Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan. Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan. Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh. Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik. &ldquo;Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,&rdquo; kata Taha, seperti dilaporkan Bernama. Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi. Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam

130 WNI Dikabarkan Ditangkap Imigrasi Malaysia, KBRI Kuala Lumpur Belum Terima Notifikasi Kekonsuleran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-27-at-15.25.24.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. WNI yang menggunakan telepon pintar berbasis Android sudah dapat mengunduh aplikasi tersebut dari Play Store, menurut keterangan KBRI Kuala Lumpur, Minggu (27/11).  Setelah mengunduhnya, pengguna hanya perlu menekan tombol daftar (registrasi) dan mengisi data untuk mendaftarkan diri mereka. Menurut KBRI, aplikasi tersebut dirancang sesederhana mungkin sehingga mudah digunakan.  Aplikasi itu merupakan pengembangan dari aplikasi Lapor Diri Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang ada di situs https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html yang dapat diakses oleh setiap WNI yang berada di luar negeri, yang memiliki izin tinggal dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Lewat KBRIKL APP, WNI yang mendaftar tidak harus memiliki izin tinggal, tetapi akan diminta untuk mengunggah satu dokumen penunjang, seperti KTP, paspor atau dokumen lain.  Selain menggunakan aplikasi tersebut, WNI di Malaysia bisa melakukan pendataan diri dengan mendatangi KBRI secara langsung melalui bagian pelayanan konsuler atau melalui organisasi masyarakat (ormas) yang telah ditunjuk dan memiliki surat tugas dari KBRI Kuala Lumpur.  Secara bertahap, pendataan tersebut akan menjadi prasyarat bagi WNI di Malaysia untuk mendapatkan pelayanan pembuatan paspor, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan layanan lainnya di KBRI Kuala Lumpur.  Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono sebelumnya mengatakan pendataan WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia berlangsung dari November hingga Desember 2022 dan diharapkan dapat menjangkau jutaan WNI yang saat ini berdomisili di Malaysia.  Pendataan tersebut, kata Hermono tidak hanya dilaksanakan oleh KBRI Kuala Lumpur, tetapi juga Konsulat Jenderal RI (KJRI) dan semua perwakilan RI di dunia.  Hermono mengatakan pendataan tersebut sangat penting untuk mendapatkan data kondisi WNI yang akurat pascaprogram Rekalibrasi Pulang saat pandemi Covid-19, baik bagi mereka yang memiliki izin tinggal maupun tidak, yang diperkirakan mencapai 600 ribu hingga 700 ribu orang.  Data WNI di Malaysia yang valid, terutama alamat tempat tinggal dan nomor telepon mereka, akan memudahkan KBRI Kuala Lumpur mengupayakan pelayanan dan perlindungan.  Data itu juga akan memudahkan penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024.  Untuk bisa mengikuti pendataan, kata Hermono, WNI atau PMI harus berdomisili di Malaysia, memiliki paspor Indonesia atau SPLP atau menggunakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), KTP, surat keterangan domisili dari kepala desa, lurah, camat di Indonesia, atau Surat Keterangan Status Kewarganegaraan.

KBRI Mulai Gunakan KBRIKL APP untuk Mendata WNI di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bendera-Malaysia-Pxhere-CC0.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam waktu dekat.  Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani kedua negara. Padahal, kesepakatan itu sebetulnya masih hangat-hangatnya. Baru empat bulan sejak ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Sayangnya, salah satu negara tetangga terdekat Indonesia itu justru mengingkarinya.  ”Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO),” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing virtual kemarin (14/7).  Padahal, jika merujuk pada memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua negara, penggunaan SMO itu dilarang. Pada pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, kedua negara sepakat bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one channel system atau sistem satu kanal. Artinya, sistem itu menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan PMI di Malaysia.  Sistem tersebut, menurut Judha, memang masih memasuki tahap pengerjaan oleh kedua negara. Namun, menjadi sangat penting tetap mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama.  ”SMO ini adalah mekanisme rekrutmen di luar kesepakatan yang ada dalam MoU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan MoU yang ditandatangani bersama,” ungkapnya.  Judha menjelaskan, sejak awal penyusunan MoU, Indonesia secara tegas menolak penggunaan SMO. Sistem itu dinilai membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. ”Karena sistem ini mem-bypass UU 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran kita,” tegasnya.  Para PMI, lanjut dia, yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahapan-tahapan persiapan yang benar. Misalnya, tidak melalui pelatihan dan penjelasan kontrak kerja. ”Mereka masuk Malaysia menggunakan visa turis yang kemudian dikonversi ke visa kerja. Ini menjadikan PMI rentan tereksploitasi,” keluhnya.  Kementerian dan lembaga terkait telah mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah itu. Hasilnya, diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan atau pengiriman PMI ke Malaysia hingga ada klarifikasi, termasuk komitmen untuk menghentikan SMO dalam penempatan PMI domestik di Malaysia. Hal itu pun telah disampaikan KBRI Kuala Lumpur kepada pihak Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.  Dari keterangan resmi yang dikeluarkan pihak kementerian, mereka berjanji segera membahas isu tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Mengingat SMO berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia.  Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menuturkan, sejak awal ditandatanganinya MoU Indonesia-Malaysia, pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah Indonesia mengenai implementasi. Terlebih, Malaysia memiliki sistem maid online dan sangat merugikan jika diterapkan. ”Tapi, pemerintah mengatakan bahwa dalam MoU menggunakan one channel system dan itu berbeda. Tapi, terbukti yang digunakan Malaysia, sistem maid online,” paparnya.  Berkaca dari pelanggaran MoU itu, juga kasus dibebaskannya majikan mendiang Adelina, Anis mendorong agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Dia sepakat bila akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium penempatan PMI di sana.  ”Mungkin penghentian penempatan ini tidak hanya di sektor domestik. Tapi, juga di sektor lain,” ungkapnya.  Kebijakan itu bisa diterapkan pemerintah Indonesia selama Malaysia masih mengambil sikap tidak patuh terhadap MoU dan bermain nakal di bawah meja. Sebab, SMO sudah terbukti sangat merugikan lantaran memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan sindikat trafficking.  MoU Indonesia-Malaysia  Pada April lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik atau asisten rumah tangga di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati bahwa semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia akan diatur dalam mekanisme satu kanal atau one channel system. Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa memantau PMI yang bekerja di sana, termasuk siapa majikannya.  Kesepakatan lain adalah soal besaran upah minimum PMI (RM 1.500) dan pendapatan minimum calon pemberi kerja (RM 7.000). Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja itu bertujuan memastikan gaji PMI benar-benar terbayar.  Lalu, nanti PMI hanya bekerja di satu tempat/rumah. PMI dengan jabatan housekeeper dan family cook bekerja kepada pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum enam orang dalam satu tempat/rumah. Mereka pun hanya mengerjakan tugas sesuai rekrutmen awal. Bila membutuhkan child caretaker atau elderly caretaker, pemberi kerja dapat merekrut PMI lainnya dengan jabatan tersebut.  Selain itu, PMI akan memperoleh jaminan sosial ganda. Yakni, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Indonesia dan Malaysia.

Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KBRI-palsu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Hermono, geram. Musababnya, sejumlah oknum memalsukan sosial media Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan memasang tulisan KBRI Kuala Lumpur, pada grup-grup yang dibuatnya. Sedangkan perwakilan RI di Malaysia tersebut sudah memiliki sosial media sendiri.  "Akun-akun tersebut bukan punya Kedutaan Besar RI. Di akun tersebut banyak informasi yang menyesatkan dan percaloan. Ini melanggar aturan karena memakai lambang negara," ujar Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono di Kuala Lumpur, Selasa (10/5) dikutip dari Antara.  Akun yang ditunjukkan Hermono tersebut bertuliskan KBRI Untuk Malaysia yang merupakan private group facebook dengan anggota 5,3 ribu orang. Akun tersebut menggunakan latar bendera merah putih dengan gambar Garuda bertuliskan KBRI.  Hermono mengatakan, masyarakat perlu di-edukasi jangan sampai mempercayai postingan akun abal-abal atau palsu.  "Ikuti akun resmi KBRI atau ormas-ormas yang bisa dipercayai," katanya.  Hermono meminta masyarakat yang menemukan akun-akun palsu yang mengatasnamakan KBRI agar melaporkan kepada dirinya.  "Saya akan meminta untuk menggantinya atau saya minta ditutup," katanya.  Dia mengatakan akun FB palsu tersebut tidak mendidik dan mencelakakan bahkan mungkin mendapat bagian dari calo.  Sementara itu Presidium Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia (AOMI) Lukmanul Hakim, mengatakan berdasarkan penelusurannya terdapat delapan grup yang mengatasnamakan KBRI.  "Kita bisa melaporkan ke FB masuk dalam kategori duplikasi 'real account KBRI Kuala Lumpur'," katanya.  Ketua SBMI Malaysia Ridwan Ismail mengatakan dari dulu akun tersebut sering mengatasnamakan KBRI untuk kepentingan pribadi dan tidak mustahil merupakan penipuan.

Sejumlah Oknum Palsukan Sosial Media KBRI Kuala Lumpur, Dubes Geram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Pelacuran3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengungkapkan keprihatinannya terhadap penangkapan tiga perempuan warga negara Indonesia (WNI) di lokasi prostitusi dalam operasi yang dilakukan Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) di Kuala Lumpur. "Astagfirullah, ada lagi WNI-nya, ya. Miris, masih saja warga kita jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti ini," kata Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar saat dihubungi di Kuala Lumpur, Jumat (7/1). Yoshi mengimbau para WNI untuk memastikan dengan benar pekerjaan yang ditawarkan oleh agen. Dan, jika ada keraguan bisa bertanya kepada KBRI dan melaporkan apabila merasa menjadi korban TPPO. Sebelumnya JIM menggerebek sebuah tempat prostitusi dan dikenal sebagai "Rumah Merah", di Jalan Silang, Kuala Lumpur, pada Rabu (5/1) dan menahan tujuh orang warga asing. Saat penggerebekan, sejumlah perempuan dan pengunjung tempat itu mencoba melarikan diri, namun tidak berhasil karena sudah dikepung petugas. "Penjaga (rumah itu) mengambil tindakan dengan mengunci pintu dari dalam untuk memblokade petugas masuk dan tidak memberi kerja sama untuk membuka pintu," kata Dirjen JIM Khairul Dzaimee. Petugas terpaksa membongkar dinding rumah tersebut agar bisa masuk ke dalam setelah upaya membuka dan mencongkel pintu besi yang dikunci dari dalam tidak berhasil. Setelah berhasil masuk, petugas menemukan rumah tersebut telah diubah secara ilegal dengan membangun kamar-kamar untuk melayani pelanggan dan lorong rahasia. Sebanyak 11 orang telah diperiksa di lokasi. Tujuh wanita ditemukan bersembunyi di dalam kamar rahasia, tiga pelanggan bersembunyi di jalur rahasia dan penjaga lokasi bersembunyi di dalam tangki air. Petugas menahan tujuh warga asing yang terdiri dari tiga perempuan WNI, dua wanita warga India, seorang pria warga Nepal yang menjadi penjaga lokasi dan seorang pria warga Myanmar yang menjadi pelanggan tempat tersebut. Mereka ditahan lantaran tidak memiliki dokumen identitas diri, melebihi masa tinggal, melanggar syarat izin tinggal, dan kesalahan lain yang melanggar aturan imigrasi. Ketujuh warga asing itu ditahan di Depo Imigrasi Semenyih, Selangor, untuk penyelidikan lebih lanjut.

KBRI Kuala Lumpur Prihatin dengan Penangkapan WNI di Tempat Prostitusi