<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ketua-Komisi-X-DPR-Syaiful-Huda.jpg" alt="Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah daerah di Indonesia mulai mempersiapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka atau membuka sekolah di tengah pandemi Covid-19. Komisi X DPR pun meminta agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan secara serius.  “Beberapa wilayah seperti Solo dan Temanggung, Jawa Tengah, juga beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur telah mengelar simulasi KBM tatap muka. Kami berharap jika memang hasil simulasi memungkinkan adanya belajar tatap muka maka protokol kesehatan benar-benar dijalankan secara serius,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (14/10). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/10/2020/kemenag-bersama-dpr-tinjau-pembelajaran-tatap-muka-di-ponpes/">Kemenag Bersama DPR Tinjau Pembelajaran Tatap Muka di Ponpes</a></li> </ul> Dia menjelaskan, pemerintah memang memberikan kelonggaran bagi wilayah dengan zona hijau dan kuning untuk menggelar KBM tatap muka. Kendati demikian, ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sebelum KBM tatap muka benar-benar diterapkan.  “Pemerintah daerah harus mengkaji betul kesiapan mereka sebelum menerapkan KBM tatap muka karena ada Kesehatan guru, siswa, dan keluarga siswa yang dipertaruhkan di sana,” katanya.  Huda mengungkapkan tahapan yang harus dilakukan sebelum KBM tatap diterapkan di antaranya adalah kesiapan protokol Kesehatan, simulasi, hingga persetujuan orang tua siswa. Satuan pendidikan harus memastikan kesediaan tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu, hingga pengaturan tempat duduk dan belajar siswa. Selain itu, satuan pendidikan juga harus membuat Satgas Covid-19 yang terhubung dengan Satgas Covid-19 daerah dan pusat.  “Persetujuan orang tua juga menjadi kunci, apakah seorang siswa bisa mengikuti KBM tatap muka atau tidak,” ujarnya.  Hingga saat ini, kata Huda, mayoritas kabupaten/kota di Indonesia masih berada di zona oranye. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 pekan ini tercatat ada 336 dari 514 kabupaten/kota yang berada di zona oranye. Ini berarti 65 persen wilayah di Indonesia masih belum aman digunakan KBM tatap muka.  “Mayoritas wilayah masih belum aman dilakukan KBM tatap muka karena berada di zona oranye. Jika tidak hati-hati wilayah yang berstatus kuning dan hijau bisa dengan mudah akan menjadi oranye. Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan penerapan KBM tatap muka,” katanya.  Politisi PKB itu juga meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan evaluasi penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ke publik. Jika melihat status zona wilayah bisa dipastikan saat ini mayoritas peserta didik masih melakukan PJJ. Oleh karena itu, harus ada evaluasi terkait pelaksanaan dan efektivitasnya.  “Kemendikbud menggelontorkan anggaran hingga lebih dari Rp 6 triliun untuk subsidi kuota agar PJJ berjalan lancar. Akan sangat baik jika evaluasi pelaksanaan PJJ ini secara berkala disampaikan kepada publik,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SBDYiRVshSo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Daerah Siap Buka Sekolah, Komisi X: Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/DISDIKPORA-1.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Jogjakarta menegaskan belum mengizinkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Sebab, mempertimbangkan situasi penularan Covid-19 di Jogjakarta.  ”Sampai sekarang belum berani. Statusnya masih belum memungkinkan belajar tatap muka di sekolah,” kata Kepala Disdikpora Jogjakarta Didik Wardaya seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (30/9).  Didik memastikan, hingga saat ini belum ada institusi pendidikan khususnya SMA, SMK, serta SLB di Jogjakarta yang menggelar pembelajaran tatap muka. Kontrol terhadap kegiatan di SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta terus dilakukan melalui masing-masing kepala sekolah di lima kabupaten/kota.  Khusus untuk SMK, lanjut dia, kegiatan praktik dengan tatap muka diperbolehkan dengan catatan jumlah peserta dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi jika kegiatan praktik dilakukan di dalam ruangan.  ”Untuk SMK kemarin kami buat dengan sistem blok. Artinya teori-teori di depan, tetapi yang sudah saatnya praktik bisa dilakukan dengan catatan dibatasi jumlah pesertanya,” terang Didik.  Sedangkan siswa SMA diperkenankan sesekali melakukan konsultasi materi pelajaran dengan guru di sekolah apabila mengalami kesulitan. ”Kalau kesulitan bisa membuat janji dengan gurunya dan itu pun harus membawa surat izin dari orang tua,” ujar Didik.  Selama belum ada kegiatan belajar mengajar, Didik memastikan, hingga saa ini belum ada kasus klaster penularan Covid-19 di sekolah, khususnya di bawah Disdikpora Jogjakarta yakni mulai dari SMA, SMK, serta SLB.  Terkait kegiatan belajar mengajar di SD hingga SMP, menurut dia, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. ”Kalau madrasah dan pesantren kewenangan ada di kementerian agama,” terang Didik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6EDmSAxs9c

Disdikpora Jogjakarta Belum Izinkan Pembelajaran Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Tahun-Ajaran-Baru-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain" width="100%">
<figcaption>Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) menyatakan, sebanyak 50 sekolah tingkat SMA/SMK di Jabar diizinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Sebelumnya, jumlah SMA yang diperbolehkan menggelar belajar tatap muka ada 71 sekolah.  ”Jadi untuk daftar sekolah yang tatap muka itu turun menjadi 50 dalam dua pekan kemarin,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dedi menuturkan, berkurangnya daftar sekolah tingkat SMA/SMK di Jabar yang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka terkait dengan penambahan angka kasus positif Covid-19 di sejumlah kabupaten/kota. Hal itu mempengaruhi kestabilan zona hijau yang menjadi salah satu syarat boleh digelarnya KBM tatap muka. Evaluasi izin pun dilaksanakan selama dua pekan sekali dengan memantau dinamika wabah pada level kecamatan.  ”Untuk kestabilan dari zonasi hijau di kecamatan yang terdapat kasus Covid-19 ini juga sama menurunnya pada kecamatan, yakni dari 228 kecamatan, sekarang tinggal 190-an,” ujar Dedi.  Seharusnya kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMA akan dimulai pada 18 Agustus di wilayah dengan zona hijau dan pembukaan sekolah pun dilakukan secara bertahap dengan menimbang fasilitas pencegahan Covid-19 dan konektivitas internet di sekolah tersebut. ”Kemarin itu total ada 71 sekolah kemudian dari 71 sekolah itu ada yang sudah mendapatkan rekomendasi gugus tugas dari pemerintah setempat dan ada juga yang belum mendapatkan rekomendasi,” terang Dedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BTWeNNlK9b0

Sebanyak 50 SMA di Jabar Kantongi Izin Gelar Belajar Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polemik pembelajaran tatap muka terus berlanjut. Pada Sabtu (15/8), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerbitkan imbauan bagi seluruh tenaga pendidik di Surabaya, baik negeri maupun swasta untuk kembali melakukan work from home (WFH). Di sisi lain, pada Rabu (19/8), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat kunjungan ke SMKN 2 Probolinggo mengatakan, kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka jauh lebih efektif.  Namun menurut Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Kota Surabaya Mamik Suparmi, kedua pemimpin daerah itu memiliki kewenangan yang berbeda. ”Bu Risma punya kewenangan atas SD dan SMP di Surabaya. Sementara Bu Khofifah seluruh SMA dan SMK di Jawa Timur,” tutur Mamik.  Mamik mengapresiasi respons cepat Risma untuk kembali memberlakukan sistem WFH bagi tenaga pendidik. Hal itu menyusul sejumlah tenaga pendidikan yang terpapar Covid-19. Namun, dia mengingatkan, kabar kematian guru karena Covid-19 bukan berarti tertular di sekolah.  ”Ini harus dilihat dari berbagai sisi. Masyarakat juga harus melihat bahwa guru tidak menghabiskan banyak waktu di sekolah. Lagipula, kelasnya juga kosong. Guru bisa bekerja dimanapun. Bisa social distancing. Dispendik bahkan sudah mengeluarkan surat bagi guru yang merasa sakit ringan dan berat untuk tetap tinggal di rumah,” kata Mamik. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/08/2020/wali-kota-kediri-masih-pertimbangkan-kbm-tatap-muka/">Wali Kota Kediri Masih Pertimbangkan KBM Tatap Muka</a> </li> </ul> Dihubungi secara terpisah, Juliana Evawati, dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Surabaya menyatakan, pembelajaran tatap muka harus melalui berbagai kajian. Anggota dewan termuda yang akrab disapa Jeje itu merasa masih ada banyak cara supaya sekolah daring tidak membosankan.  ”Contohnya mengurangi jumlah tugas, membuat olahraga online, hingga Board Learning Center (BLC). DPRD juga sudah mengajukan website dan aplikasi yang bisa mengawasi murid. Evaluasi sejauh ini adalah belum semua siswa bisa mengakses internet,” terang Juliana Evawati.  Dia khawatir muncul klaster baru bila sekolah kembali masuk dan belajar tatap muka. ”Bayangin deh anak kalau masuk setelah berbulan-bulan, pasti kangen sama teman-temannya. Akhirnya berpelukan. Nah, gimana kalau imunitas kedua belah pihak ini berbeda? Akhirnya banyak yang sakit dan tertular,” kata Juliana Evawati.  Sementara itu berdasar jajak pendapat yang dilakukan pengamat pendidikan Martadi terhadap 179.044 ribu responden yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah dan wali murid, 75 persen setuju pembelajaran tatap muka kembali diadakan. ”Tetapi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan dan pengurangan jam belajar,” ucap Martadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nGqw2PVo7vs

Beda Kewenangan Khofifah dan Risma Soal KBM Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200715_142323-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, ada 71 sekolah tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jabar siap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19.  ”Jadi sekolah-sekolah tersebut, telah diverifikasi dengan melihat status zona hijau, lalu sarana prasarana sekolah, tenaga didik yang bebas Covid-19, dan lokasi peserta didik yang berada di zona blank spot internet,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara pada Selasa (18/8).  Ke-71 sekolah yang dinyatakan siap menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka tersebut terdiri atas SMA sebanyak 38 sekolah, SMK 28, dan sisanya SLB.  ”Dari 71 sekolah, pekan ini rencananya belum buka semua. Namun, masih ada beberapa sekolah yang kekurangn indikator, seperti rekomendasi dari gugus tugas setempat dan ada beberapa yang gurunya belum dilakukan tes PCR,” terang Dedi.  Menurut Dedi, peserta didik yang masuk akan dibatasi jumlahnya dan mendapat izin dari orang tua. Izin tersebut menjadi pertimbangan bagi dinas pendidikan untuk memperbolehkan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka.  ”Jadi untuk muridnya juga dibatasi, yang sehat menurut orang tua. Jadi siswa yang kurang sehat itu tidak ikut KBM tatap muka. Selain itu, KBM juga dilaksanakan empat jam, mulai jam tujuh sampai sebelas siang,” kata Dedi.  Sehingga, tidak ada istirahat dan jalur masuk siswa ke sekolah berbeda dengan jalur keluar. ”Sifatnya masih blended learning. Jadi hanya untuk mata pelajaran yang siswa sulit saja kalau belajar daring seperti fisika, kimia, dan matematika,” papar Dedi.  Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setiap dua pekan terhadap 71 sekolah itu karena bisa saja ada kemungkinan zona kerawanan Covid-19 dari hijau ke oranye.  ”Sehingga kita melihat kestabilan dari awal, evaluasinya dua pekan. Kestabilan dari zona kita evaluasi lagi, kalau terevaluasi seperti itu, kebijakan akan berubah lagi dan bahkan mungkin yang sekarang kondisi tatap muka dari 71 sekolah akan bertambah lagi ke depan,” ucap Dedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PSyynW3bJic

Sebanyak 71 SMA Siap Gelar Belajar Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Wali-Kota-Kediri-Abdullah-Abu-Bakar.jpg" alt="Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Asmaul Chusna/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Asmaul Chusna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan, masih mempertimbangkan soal rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka yang akan dilakukan uji coba di sejumlah sekolah tingkat SMA dan sederajat di Kota Kediri.  ”Insya Allah hari ini (18/8) rapat. Jadi, saya sudah dengar kabar dari provinsi bahwa mereka akan mengadakan KBM. Tapi menurut saya dan Forkopimda, tidak bisa ambil keputusan itu sebelum kita lihat beberapa aspek,” kata Abdullah Abu Bakar seperti dilansir dari Antara di Kediri.  Menurut dia, pemkot memang masih mengkaji soal KBM yang akan diselenggarakan di Kota Kediri tersebut. Sebab, hal itu masih berbahaya jika dilakukan. ”Kita harus lihat aspek. Itu kan kebijakan dari provinsi, masih bahaya menurut saya di Kediri,” tutur Abdullah Abu Bakar.  Sebanyak tiga sekolah tingkat SMA dan sederajat di Kota Kediri akan dilakukan uji coba pelajaran tatap muka secara terbatas, yang direncanakan mulai 18 Agustus.  Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri Sidik Purnomo mengatakan, tiga sekolah itu yakni SMAN 2 Kediri, SMK PGRI 2 Kediri, serta SLB Putra Asih Kediri. Dalam kegiatan tersebut, tetap menerapkan standar operasional yang ketat. Termasuk SOP keamanan, kesehatan untuk para guru, bagian tata usaha, dan sebagainya.  ”Mereka juga sudah kami minta membuat standar operasional prosedur berkenaan keamanan dan kesehatan anak-anak, mulai dari berangkat dari rumah menuju ke sekolah, saat anak di lingkungan sekolah, saat anak di kelas, saat mengikuti kegiatan tatap muka, saat bel pulang sekolah, sampai kembali ke rumah,” kata Sidik.  Pihaknya mengakui banyak pertimbangan yang harus diputuskan sebelum ada kegiatan tatap muka. Selain internal sekolah, juga harus diperhatikan lingkungan apakah temuan Covid-19 cukup tinggi atau tidak. Jika tinggi, tidak diizinkan untuk belajar secara tatap muka.  Dia menambahkan, sebelum kegiatan belajar tatap muka benar-benar dilakukan, pihak sekolah harus memastikan terkait dengan perlengkapan demi mencegah Covid-19. Anak-anak dicek suhu tubuhnya saat di pintu gerbang dan wajib memakai masker. Selain itu, di sekolah juga harus ada pengaturan jalan masuk dan keluar dengan diberi jarak. Dianjurkan agar anak-anak mengenakan face shield. Tempat duduk juga dibuat berjarak. Kuota untuk anak yang masuk adalah maksimal 25 persen dari jumlah siswa.  ”Yang penting saat di dalam ruang kelas menempati tempat duduk masing-masing, tidak boleh jalan berkeliaran, dan maksimal empat jam pelajaran. Tidak ada istirahat, tidak ada ekstra kurikuler, tidak ada olahraga yang bersifat fisik,” ujar Sidik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FVOcRDIbAgs

Wali Kota Kediri Masih Pertimbangkan KBM Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200812_184950-1.jpg" alt="Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meninjau kesiapan pesantren dan sekolah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (12/8). Diskominfo Garut/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meninjau kesiapan pesantren dan sekolah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (12/8). Diskominfo Garut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa barat membolehkan sekolah tingkat SMA/SMK melaksanakan belajar tatap muka pada 18 Agustus. Pemkab Garut berencana membolehkan belajar tatap muka tingkat SMP pada September. Saat ini pemkab sedang mempersiapkan sekolah tingkat SMA/SMK dan SMP.  Meski begitu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyatakan, para orang tua memiliki hak untuk menolak anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.   ”Orang tua berhak untuk tidak mengikuti anaknya luring (luar jaringan) karena bisa daring,” kata Helmi Budiman  seperti dilansir dari Antara di Garut pada Rabu (12/8).  Seluruh orang tua, kata dia, akan disiapkan surat pernyataan membolehkan atau tidak anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah wabah Covid-19. ”Kalau tidak mau luring silakan bikin surat, tidak dipermasalahkan,” ujar Helmi.  Dia menyampaikan, pemerintah saat ini berupaya memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara daring maupun tatap muka agar proses belajar tetap berjalan normal. Pihaknya sedang meninjau langsung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan belajar tatap muka. Sekolah yang siap belajar tatap muka, wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan yang memadai, alat pengukur suhu tubuh dan nanti mewajibkan siswa maupun guru memakai masker dan menjaga jarak.  ”Nanti sekolah dilihat kesiapannya oleh gugus tugas, kalau belum siap tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka,” terang Helmi.  Menurut dia, tujuan monitoring itu guna memantau sejauh mana kesiapan sekolah menyelenggarakan belajar tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Pemkab Garut memiliki kewajiban meninjau langsung kondisi sekolah swasta maupun pondok pesantren untuk memastikan tempat belajar sudah sesuai dengan protokol kesehatan sebelum dilaksanakannya belajar tatap muka.  Selain kesiapan sekolah mematuhi protokol kesehatan, kata Helmi, para murid maupun orang tua harus ikut andil dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari persebaran Covid-19. ”Protokol kesehatan itu bukan hal yang aneh, seperti memakai masker dan mencuci tangan itu adalah salah satu bagian menjaga kesehatan,” ucap Helmi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vaOm1LMayR4

Orang Tua Berhak Menolak Anaknya Belajar Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ester-miyori-kcd_1-1.jpg" alt="Kepala Kantor Cabang Dinas wilayah IV Provinsi Jawa Barat Ester Miyori. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Cabang Dinas wilayah IV Provinsi Jawa Barat Ester Miyori. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jabar mencakup Bandung Barat dan Cianjur, tidak mengubah rencana pemberlakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Tetap akan digelar mulai 18 Agustus untuk SMA/SMK sederajat.  ”Kita tetap akan memberlakukan proses belajar mengajar secara tatap muka untuk tingkat SMA/SMK sederajat sesuai dengan rencana, pada 18 Agustus. Meskipun puluhan pegawai KCD masih menjalani karantina mandiri akibat adanya seorang yang positif Covid-19,” kata Kepala KCD Wilayah IV Jabar Ester Miyori seperti dilanisr dari Antara di Cianjur pada Rabu (12/8).  Dia mengatakan, berbagai persiapan untuk sekolah yang akan kembali menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka di wilayah Bandung Barat dan Cianjur, telah menjalankan protokol kesehatan termasuk melakukan tes usap untuk tenaga pengajar.  ”Untuk wilayah Bandung Barat, sekolah yang akan kembali menjalani proses belajar mengajar secara tatap muka termasuk SMA/SMK swasta. Sedangkan di Cianjur khusus sekolah yang berada di kecamatan zona hijau. Namun, kami masih menunggu berapa jumlahnya dari pemerintah daerah,” terang Ester.  Dia menjelaskan, meskipun ada staf dan 36 orang pegawai KCD masih menjalani karatina mandiri di kantor, tidak mempengaruhi rencana diberlakukannya sekolah secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap siswa dan guru. Untuk tenaga pengajar atau guru, hanya yang berusia 40 tahun ke bawah. Sedangkan guru dengan usia di atas empat puluh tetap menjalani proses belajar mengajar secara daring.  ”Jumlah siswa per kelas nanti dibagi menjadi beberapa kelompok dan masuk kelas secara bergilir,” ujar Ester.  Sementara itu, Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi Covid-19 Cianjur  Yusman Faisal mengatakan, terkait karantina yang dilakukan 36 pegawai KCD wilayah IV Jabar di area kantor di Jalan Raya Bandung-Cianjur, pihaknya terus memantau dan mengawasi untuk mengetahui perkembangan kesehatan mereka. Bahkan seluruh pegawai tersebut sudah menjalani swab test sebagai upaya memastikan kondisi kesehatan mereka.  ”Kami masih menunggu hasil swab test pegawai KCD tersebut. Selama menjalani karantina mandiri di area kantor, mereka didampingi tim medis dari gugus tugas dan tim medis dari puskesmas setempat. Harapan kami mereka mematuhi protokol kesehatan selama menjalani karantina,” kata Yusman Faisal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lg8yQktRBcw

Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Wilayah IV Jabar Tetap 18 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-28-at-15.54.05-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sekolah di 257 kecamatan yang belum ditemukan kasus Covid-19 atau termasuk zona hijau, diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka. Sekolah yang diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka adalah sekolah tingkat SMA/SMK dan sederajat.  ”Pendidikan sudah mulai dibuka, silakan di 257 kecamatan terapkan tatap muka. Jadi kita tidak akan berbasis kota dan kabupaten lagi, terlalu luas. Nah, ada 257 kecamatan yang dari dulu sampai sekarang ini tidak ada kasus Covid-19 jadi status hijaunya murni,” kata Ridwan seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dia menjelaskan, alasan KBM tatap muka untuk sekolah tingkat SMA karena siswa SMA relatif adalah usia remaja. jadi lebih gampang diarahkan. Selain itu, mereka mempunyai tingkat imun yang relatif bagus. ”Nanti setelah kurang lebih tujuh hari atau 14 hari tidak ada masalah, baru level SMP,” terang Ridwan.  Terkait pemberlakuan sekolah yang boleh menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka, gubernur masih akan membahas lebih teknis dengan Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Jabar. Untuk mekanisme pembelajarannya juga akan berubah, yakni jumlah kelas akan dipangkas menyesuaikan aturan social distancing.  ”Nah, dalam kenyataannya pun kelas dikurangi 50 persen sesuai aturan, nanti ada yang sekolahnya Senin dan Rabu gantian dengan yang sekolah Kamis Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan ini berita baik ya buat para orang tua yang ribuan komplainnya,” kata Ridwan.  Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar akan memeriksa seluruh sekolah untuk memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan saat KBM tatap muka. Termasuk kesiapan orang tua siswa dan kurikulumnya. Pemeriksaan kesiapan dilakukan di sekolah tingkat SMA/SMK di tengah adaptasi kebiasaan baru wabah Covid-19.  ”Sarana di sekolah juga harus disiapkan, terutama untuk protokol kesehatan. Kurikulum akan diverifikasi dulu. Selain itu, SDM harus siap,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XI Garut Asep Sudarsono.  Dia menyampaikan, contoh di Garut, dari 42 kecamatan yang tercatat masuk zona hijau hanya 27 kecamatan. Sehingga, tidak semua sekolah di Garut memberlakukan tatap muka. Butuh waktu tiga pekan untuk merekap kesiapan sekolah sebelum diputuskan pemerintah provinsi dalam memberlakukan belajar tatap muka. ”Kami juga harus koordinasi dengan pemkab dalam pelaksanaannya. Dalam sekolah tatap muka itu paling penting harus disiapkan sarana protokol kesehatannya,” kata Asep.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Sekolah di 257 Kecamatan Jawa Barat Diperbolehkan Terapkan Tatap Muka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KBM tatap muka

Berita Terkini