<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/6f2208b8-5211-49e1-8689-a771c806741f-3870075910.jpg" alt="Ilustrasi aplikasi kencan online menyimpan banyak bahaya di belakangnya yang berpotensi merugikan para perempuan. (Alliant Credit Union)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi kencan online menyimpan banyak bahaya di belakangnya yang berpotensi merugikan para perempuan. (Alliant Credit Union)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aplikasi kencan semakin menjadi ruang populer bagi masyarakat untuk membangun relasi, mulai dari pertemanan hingga pernikahan. Namun di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko serius yang kerap tidak disadari: manipulasi identitas, kebohongan relasi, dan persetujuan yang dibangun di atas informasi palsu. Dalam banyak kasus, relasi semacam ini tidak hanya berakhir pada patah hati, tetapi juga meninggalkan luka psikologis dan kerugian yang nyata. Fenomena ini menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender berbasis online (KBGO), di mana pelaku memanfaatkan ruang digital untuk membangun kedekatan emosional secara sistematis, sembari menyembunyikan fakta penting tentang identitas dan status relasinya. Modusnya kerap halus, tidak melibatkan kekerasan fisik, namun berdampak panjang bagi korban. Sayangnya, bentuk kekerasan seperti ini masih sering dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak layak dilaporkan. Salah satu kasus yang kini berproses hukum menunjukkan bagaimana bahaya tersebut bekerja dalam praktik. Seorang perempuan berinisial VS melaporkan dugaan penipuan relasi dan kejahatan seksual yang berawal dari perkenalan melalui aplikasi kencan dengan laki-laki berinisial HS. Dari kecocokan awal, komunikasi berlanjut ke media sosial, hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara yang diklaim eksklusif. Sejak awal, laki-laki yang dikenalnya menegaskan dirinya berstatus single, sebuah pernyataan yang berulang kali diulang untuk membangun rasa aman dan kepercayaan. Hubungan tersebut berlangsung cukup lama. Namun di tengah kedekatan, korban mulai merasakan kejanggalan. Setiap kali menyampaikan keraguan, ia justru diposisikan sebagai pihak yang berlebihan dan tidak percaya. Pola ini membuat korban terus meragukan instingnya sendiri dan tetap bertahan dalam relasi tersebut. Keraguan itu kembali muncul ketika korban menemukan jejak digital yang mengarah pada keberadaan perempuan lain. Identitas perempuan tersebut berubah-ubah dalam penjelasan pelaku, mulai dari saudara kandung, sepupu, hingga sekadar teman. Pada satu kesempatan, korban bahkan melihat nama perempuan yang sama terhubung dengan perangkat pribadi pelaku, memperkuat dugaan adanya relasi lain yang disembunyikan. Kebenaran baru terungkap ketika korban berkomunikasi langsung dengan perempuan tersebut. Dalam percakapan yang disertai bukti digital, perempuan itu mengaku telah menjalin hubungan dengan pria yang sama sejak 2023 dan memiliki kedekatan dengan keluarga pelaku. Fakta ini memperlihatkan bahwa relasi yang dijalani korban berlangsung bersamaan dengan hubungan lain yang telah lebih dulu ada. Setelah kebohongan terbongkar, pelaku dilaporkan memutus seluruh komunikasi tanpa memberikan klarifikasi maupun tanggung jawab. Upaya somasi yang dilayangkan korban tidak mendapat respons, hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke kepolisian dengan pendampingan kuasa hukum. <h3>Bukan Kasus Tunggal</h3> Pakar dan lembaga pendamping korban menilai pola semacam ini bukan peristiwa terisolasi. Aplikasi kencan memungkinkan seseorang membangun narasi identitas yang berbeda-beda untuk audiens yang berbeda pula. Ketika kebohongan tersebut digunakan untuk memperoleh kedekatan emosional dan relasi intim, dampaknya dapat masuk dalam ranah kekerasan seksual nonfisik. Persetujuan yang diberikan korban dalam relasi semacam ini dinilai tidak sepenuhnya utuh, karena dibangun di atas informasi yang keliru dan manipulatif. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, hingga kesulitan membangun relasi sehat di kemudian hari. <h3>Perlu Literasi Relasi Digital</h3> Kasus ini menjadi pengingat bahwa literasi digital tidak hanya soal keamanan data, tetapi juga tentang membangun relasi yang sehat dan setara. Transparansi status hubungan, konsistensi identitas, serta keberanian untuk menghentikan relasi ketika muncul manipulasi adalah bentuk perlindungan diri yang penting. Publik diharapkan tidak lagi menormalisasi kebohongan dalam relasi dengan dalih urusan pribadi. Ketika relasi dibangun melalui manipulasi dan menimbulkan kerugian nyata, isu tersebut telah menjadi persoalan publik yang layak mendapatkan perhatian hukum dan sosial.

Aplikasi kencan sering jadi jebakan manipulasi emosional dan kekerasan seksual nonfisik. Pelajari risiko dan cara waspadai ancaman ini

Ladies Waspadalah! Aplikasi Kencan dan Ancaman Kekerasan Seksual Nonfisik Masih Sering Mengintai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-131600-465731900.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis digital jika tidak hati-hati menyikapinya bisa berdampak buruk. Bahkan kini bentuk kekerasan sudah masuk ke ranah digital. Kasusnya disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Jumlah kasus KBGO mendapat perhatian besar dari Istana. Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie mendorong untuk pencegahan atas KBGO. "Daya destruksinya besar sekali karena ada jejak digital yang sangat sulit dihapus, dan bisa menimpa siapa saja. Makin merusak karena sebagian menggunakan artificial intelligence," kata Grace di Jakarta belum lama ini. KBGO pun menjadi dibedah dalam focus group discussion yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (17/9). Mengutip data LBH APIK Jakarta, Grace mengatakan, sekitar Jakarta ada 250 kasus KBGO yang dilaporkan pada 2023. Jumlah itu diyakini jauh lebih tinggi, karena biasanya korban tak melapor dengan berbagai sebab, termasuk enggan terjerat sebagai pelaku di UU ITE dan UU Pornografi. Dalam diskusi, perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram mengatakan motif KBGO. Kini motif KBGO sudah mulai bergeser dari motif asmara menjadi banyak dilatarbelakangi upaya pemerasan. &ldquo;Pelaku minta uang ke korban. Kalau tidak, video disebar. Termasuk kasus remaja pria yang diajak video call dan diminta memperagakan adegan seksual. Setelah selesai, mereka dimintai uang. Otak pemerasan pria dewasa dengan bantuan perempuan dewasa,&rdquo; ujar Jeffrey . Selain Jeffrey, hadir pula Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian PPA Eni Widiyanti; Tim Hukum dan Kerja sama, Ditjen Aptika, Kominfo, Sariaty Dinar Silalahi; Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta Dian Novita; Koordinator Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia Rio Hendra; serta salah seorang penyintas dan orang tuanya. Diskusi itu menghasilkan sejumlah catatan penting. Pertama, mendorong segera pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS). Kedua, edukasi dan sosialisasi terkait literasi digital. Selanjutnya, menyiapkan landasan agar institusi berwenang bisa melakukan penghapusan konten atau akun yang memuat konten KBGO dengan cepat. Terakhir, penambahan anggaran bantuan hukum dan psikologis untuk korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendapat perhatian besar dari Istana. KBGO bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Jejak Digital Sangat Sulit Dihapus, Istana Dorong Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dara-ayu.jpeg" alt="Penyintas KBGO Dara Ayu" width="100%">
<figcaption>Penyintas KBGO Dara Ayu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Layaknya pedang bermata dua, pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta populernya penggunaan media sosial juga menghadirkan bentuk bentuk baru kekerasan. Jenis kekerasan ini disebut kekerasan berbasis gender online (KBGO).  Terdapat beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online, seperti pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, pelecehan online atau cyber harassment, peretasan atau hacking, konten illegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik dan recruitment online.  Dalam kasus KBGO, perempuan lebih sering dan lebih rentan menjai korban. Berdasarkan laporan Safenet, pada 2021 sebanyak 74 persen KBGO dialami oleh perempuan, sementara 8 persen dialami oleh laki-laki.  Efek dari KBGO juga tidak bisa dianggap sepele. KBGO dapat menyebabkan depresi hingga kecemasan berlebih serta perubahan perilaku sehingga tidak bisa dilihat sebelah mata bagi banyak pihak.  Penyintas KBGO dan founder Gender.Talk, Dara Ayu dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (10/3) mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang bahkan tidak sadar masuk dalam potensi ranah KBGO. Hal itu disebabkan oleh rasa nyaman misalnya ketika memiliki pasangan maka akan bertukar password media sosial atau smatphone kepada orang lain.  “Banyak sekali, kita tidak sadar foto yang dikirim dapat menjadi boomerang,” kata Dara dalam kegiatan Obral Obrol Literasi Digital yang digagas Kemenkominfo.   Media sosial dan aplikasi kencan adalah dua aplikasi yang kerap membuat perempuan terkena KBGO. “Diawali dengan meminta PaP (Post a Picture) dengan persetujuan kedua belah pihak secara sukarela. Lalu ketika si perempuan memutuskan untuk mengakhiri hubungan, maka PaP tersebut dapat dijadikan ancaman. Beberapa korban bahkan berujung melakukan kekerasan terhadap diri sendiri ketika sudah merasa depresi,” jelasnya.  "Saran aku kalau berkirim foto atau video harus memperhatikan beberpa hal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti mengirimkannya ke media lain dan ke orang lain dengan tujuan ancaman,"sambungnya.  Sementara itu, Dewan Pengarah Siberkreasi Diena Haryana menambahkan bahwa perempuan harus bisa bersikap terhadap perempuan lain yang menjadi korban dengan mendampinginya melewati masa-masa sulit tersebut.  “Ketika perempuan mengalami kekerasan tersebut ada rasa marah, takut, kecewa, luka batin yang dalam. Jadi kita sebagai perempuan perlu membersamainya selama proses yang dia pilih baik perawatan konseling atau bantuan hukum,” jelas Diena.

Penyintas KBGO Sebut Keselamatan Perempuan Rentan di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kekerasan-pada-perempuan-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengarah Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi Diena Haryana mengatakan perempuan perlu memiliki resiliensi digital agar dapat terhindar dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di ruang siber, dikutip dari ANTARA.  "Digital resilience (resiliensi digital) artinya kita bisa tangguh menghadapi segala kemungkinan di ruang digital. Kita sebagai perempuan tidak mudah terkecoh oleh orang-orang yang merayu kita," kata Diena dalam acara diskusi literasi digital yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertajuk "Perempuan dan Media Sosial", Kamis (9/3) malam.  Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pada 2021 terdapat 1.721 kasus KBGO yang dilaporkan dengan perempuan menjadi korban.  Jumlah tersebut naik 83 persen dari kasus di 2020 yang mencapai 940 kasus.  Laporan kasus paling banyak diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), disusul Women Crisis Center, lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pengadilan Negeri.  Adapun kasus KBGO yang paling banyak terjadi di 2021 ialah intimidasi secara online (cyber harassment), ancaman penyebaran foto atau video pribadi (malicious distribution), dan pemerasan seksual online (sextortion).  Diena berpendapat agar kasus KBGO dapat dicegah dan tidak kembali terjadi, maka perempuan perlu memiliki resiliensi digital.  Caranya dengan menambah edukasi dan meningkatkan kecakapan di ruang digital.  Ia mendorong perempuan-perempuan terutama di Indonesia agar bisa mencari informasi dan mengenal jenis-jenis penipuan dan risiko agar KBGO tidak perlu terjadi kembali.  "Jadi perempuan mesti belajar mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan di ruang digital, miliki kecakapan digital. Sehingga kita bisa menolak dan tidak diperdayai," ujar Diena.  Selain cakap menggunakan teknologi dan kecanggihan digital, Diena berharap resiliensi digital juga dapat ditingkatkan perempuan dengan menjaga keamanan digitalnya.  Ia berharap perempuan bisa bijak dalam menjaga data pribadinya dengan tidak membagikan kepada publik di ruang siber hal-hal yang bersifat privasi.  Di samping resiliensi digital, Diena berharap perempuan juga bisa memiliki ketahanan emosi dan kemandirian finansial sehingga dengan ketiganya perempuan bisa berdaya dan tidak terperdaya.  "Ketika kita punya itu semua maka kita tidak akan bisa ditipu daya oleh siapa pun termasuk di ruang digital," kata Diena menutup penjelasannya.

Perempuan Perlu Miliki Resiliensi Digital Agar Terhindar dari KBGO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta DPR dan Pemerintah menghapus Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta mengatur kekerasan berbasis gender online (KBGO) di RUU TPKS. Hal ini dikatakan peneliti ICJR Maidina Rahmawati.  “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama ini merupakan momok utama bagi korban KBGO. Sudah banyak korban KBGO yang malah menjadi pesakitan dan harus menanggung konsekuensi pidana dari pasal karet UU ITE tersebut,” kata Maidina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (29/3) dikutip dari Antara.  Senin (28/3), pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) terhenti pada bahasan jenis-jenis tindak pidana. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam pembahasan adalah pengaturan tindak pidana KBGO.  RUU yang disusun oleh Baleg DPR, memperkenalkan tindak pidana pelecehan seksual berbasis elektronik pada Pasal 5 RUU TPKS. Namun DIM Pemerintah merekomendasikan penghapusan pasal tersebut.  Pemerintah mendalilkan penghapusan tersebut dengan berdasarkan pada adanya UU ITE, utamanya Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang larangan penyebaran konten melanggar kesusilaan.  ICJR berpandangan bahwa larangan perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) adalah pidana bagi semua jenis perbuatan atau konten yang “melanggar kesusilaan”. Ketika konten pribadi korban tersebar, meskipun korban tidak berkehendak, korban akan dianggap “melanggar kesusilaan” dan justru dikriminalisasi.  “Pasal 27 ayat (1) UU ITE sama sekali tidak ditujukan untuk melindungi integritas tubuh korban, sebagaimana diusulkan dengan sangat baik oleh DPR dalam RUU TPKS,” ucap dia melanjutkan.  Oleh karena itu, ICJR merekomendasikan agar ketentuan penutup Pasal 71 RUU TPKS menghapus Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ia menilai pasal tersebut sebagai pasal yang berbahaya dan menakutkan untuk korban.  “RUU TPKS bisa mencabut pasal dalam UU ITE karena banyak UU juga menghapus pasal-pasal dalam undang-undang lainnya yang bertentangan atau tumpang tindih, misalnya UU PTPPO, UU Perlindungan Anak, UU Tipikor, dan UU lainnya,” kata Maidina.  Ia melanjutkan, dalam Pasal 5 RUU TPKS perlu ada penguatan norma tindak pidana KBGO, antara lain memasukkan larangan perbuatan merekam ruang privat tanpa izin, menyebarluaskan dengan tujuan melawan hukum, serta tanpa kehendak memodifikasi/memalsukan informasi elektronik untuk menghadirkan citra seksual tentang orang lain.  “Dalam bahasan tentang hak korban, khususnya hak penanganan, harus diatur hak korban atas penghapusan konten pribadi yang tersebar,” tuturnya.  Lebih lanjut, terkait hak pemulihan korban, para pembentuk undang-undang harus mengatur hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.  “Yaitu hak penghilangan informasi pribadi secara permanen dalam mesin pencari berdasarkan penetapan/putusan pengadilan,” ucap Maidina.

ICJR Minta Pasal 27 ayat (1) UU ITE Dicabut, KBGO Diatur di RUU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/memerdekakan-perempuan.jpg" alt="ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih serta masifnya penggunaan media sosial dapat dapat menghadirkan bentuk baru kekerasan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO).  “Semua orang bisa menjadi korban KBGO, termasuk perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya," jelas dia, Senin (21/2).  Modus dan tipe KBGO pun beragam, mulai dari cyber grooming, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.  "Tidak hanya menangani kasusnya saja, kita juga harus mampu melakukan intervensi untuk mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban,” ujar dia.  Bintang menegaskan, sama seperti kasus kekerasan di luar ranah daring, KBGO juga menimbulkan berbagai dampak negatif. “Korban ataupun penyintas akan mengalami dampak yang berbeda satu dengan lainnya, seperti kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, hingga keterbatasan dalam berpartisipasi dalam ruang online maupun offline,” tutur Bintang.  Berdasarkan data dalam laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama tahun 2020 terdapat 940 laporan kasus KBGO. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 241 kasus.  “Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), terdapat salah satu pasal yang mengatur hukuman pemberatan apabila kekerasan seksual dilakukan di ranah daring. Ini adalah wujud kehadiran Negara dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari kekerasan seksual apapun dan di manapun,” ungkapnya.  Ia pun menekankan pentingnya perlindungan privasi online untuk mencegah terjadinya KBGO. Namun, apabila seseorang sudah menjadi korban KBGO, segera dokumentasikan hal yang terjadi secara detail dan sesuai dengan kronologis untuk membantu proses pelaporan.  "Selain itu, segeralah mencari bantuan. Masyarakat dapat menghubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) KemenPPPA melalui Call Center 129 atau Whatsapp 08111-129-129,” tutup dia.

KBGO Menimpa Perempuan-Anak, Segera Dokumentasikan Jika Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PELECEHAN-SEKSUAL-ANAK2-RADAR-MALANG.jpeg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak. (Radar Malang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengaku prihatin dengan kejadian pelecehan seksual yang menimpa 11 anak dengan modus game online "Free Fire".  Ia mengatakan, seharusnya orang tua dapat mengawasi anaknya saat menggunakan gawai. Apalagi pada masa pandemi, sebagian besar aktivitas anak-anak dilakukan melalui gawai pintar, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga kegiatan bermain dilakukan di dunia maya.  "Kalau anak-anak tidak didampingi itu bahaya. Akhirnya anak-anak bisa terjerat oleh ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak perlu terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/12).  Ia mengungkapakan, pada masa pandemi Covid-19 anak-anak memang sangat rentan menjadi korban kejahatan melalui media daring. Frekuensi anak menggunakan gawai saat belajar, bermain game dan berselancar di dunia maya yang semakin meningkat membuat anak juga semakin berisiko terkena kejahatan daring.  "Sebagai antisipasi mestinya orang tua harus betul-betul mendampingi anak ketika anak sedang memegang gadget baik untuk kegiatan belajar maupun bermain. Perlu tindakan pencegahan dari orangtua sebagai pelindung utama," ujarnya.  Menurut Femmy, setidaknya ada empat langkah utama yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi anak dari eksploitasi kejahatan seksual melalui game online. Pertama, orang tua perlu melibatkan diri dan dekat dengan aktivitas daring sang anak, termasuk dalam memahami game online.  Kedua, orang tua perlu mengedukasi diri dan anak mereka terhadap pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi seksual yang dapat terjadi melalui game online. Ketiga, pastikan seluruh perangkat gawai dan komputer saling terhubung dan terlindungi agar dapat memantau aktivitas anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual sebagai tindakan pencegahan.  Keempat, laporkan segala bentuk tindakan kekerasan dan ekploitasi seksual jika orangtua mengetahui kejadian kejahatan seksual anak. Sebagai tindakan lebih lanjut, dapat menghubungi unit teknis terkait, melalui SAPA 129; TePSA 1500771, Komnas Perempuan: pengaduan@komnasperempuan.go.id, dan KPAI.  "Kewasapadaan orang tua agar dapat berperan sebagai pelindung pertama dan utama anak dari kejahatan dunia maya perlu lebih ditingkatkan, khususnya pada masa pandemi ini, Saya berharap anak-anak juga dibatasi penggunaan gadget setelah usai jam sekolah," pungkas Femmy.  Seperti diketahui, beberapa waktu lalu kasus pelecehan seksual melalui game online Free Fire (FF) yang dibongkar oleh Bareskrim Polri. Pelaku pelecehan seksual anak melalui Game Online FF berinisial S, 21, ditangkap polisi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Setelah ditelusuri ternyata korban berjumlah 11 orang anak yang berusia antara 9-17 tahun yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.  Pelaku mengiming-imingi dan memaksa para korbannya untuk melakukan video call sex (VCS) atau memberikam foto telanjang dengan menjanjikan akan memberikan korban sekitar 500-600 diamond atau alat transaksi dalam game untuk mengoptimalkan performa permainan.  Atas perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.  Kemudian, Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1); dan/atau Pasal 37 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1) 3o Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan Seksual Mengintai, Orang Tua Perlu Dampingi Anak Main Game

KBGO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KBGO

Berita Terkini