<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/kawendra-1065630447.jpeg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian ikut bicara soal kondisi pekerja mitra PT Pos Indonesia yang dinilai memprihatinkan. Ia menyuarakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama dengan Federasi Serikat Pekerja (ASPEK Indonesia), Senin (10/2) kemarin. Kawendra menyatakan, ia banyak menerima laporan dari mitra pekerja PT Pos Indonesia yang harus bekerja melampaui jam kerja yang seharusnya. "Mereka kerja hingga melampaui jam kerja, tidak sesuai aturan yang seharusnya. Seharusnya seminggu itu hanya 40 jam, satu bulan sekitar 160 jam. Tapi nyatanya, mereka bekerja hingga 200 jam, over sekitar 40 jam. Itu tidak jelas," ujar Kawendra&nbsp;kepada wartawan. Untuk diketahui, jumlah pekerja mitra PT Pos sendiri mencapai 17.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kendati demikian, laporan keuangan perusahaan dinilai bertolak belakang dengan kesejahteraan para pekerja. "Dengan melihat data yang ada, seharusnya PT Pos memberikan hak-haknya kepada pekerja mitra sekalipun," tambahnya. Selain jam kerja yang berlebihan, berdasarkan laporan yang diterima, pekerja mitra juga diduga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, risiko kecelakaan kerja mereka sangat tinggi karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan di jalan. Menanggapi persoalan ini, Kawendra menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus menyuarakan aspirasi pekerja mitra PT Pos dalam setiap kesempatan yang ada. "Tentu kami dari Fraksi Gerindra akan menyuarakan ini ketika ada kesempatan nanti berbicara dengan PT Pos. Kalau misalnya manajemennya aneh-aneh, kita sikat sekalian," pungkas Kawendra Kawendra juga menambahkan bahwa perjuangannya untuk membela hak pekerja sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja, termasuk pekerja mitra, harus mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi mereka dalam perekonomian nasional.

"Seharusnya seminggu itu hanya 40 jam, satu bulan sekitar 160 jam. Tapi nyatanya, mereka bekerja hingga 200 jam," kata Kawendra.

DPR Soroti Kondisi Pekerja Mitra PT Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/WhatsApp-Image-2024-12-14-at-201535-2590132464.jpeg" alt="Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur, Kawendra Lukistian, dari Partai Gerindra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur, Kawendra Lukistian, dari Partai Gerindra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur, Kawendra Lukistian, dari Partai Gerindra langsung bergerak cepat menanggapi keluhan warga terkait kerusakan jalan di Jember yang disebabkan oleh operasional perusahaan semen. Aksi tersebut dilakukan setelah banyaknya protes dari masyarakat yang berujung pada demonstrasi terkait kondisi jalan yang dinilai membahayakan dan menyebabkan beberapa kecelakaan, bahkan korban jiwa. Dalam langkah cepatnya, Kawendra langsung menghubungi Hendri, salah satu pemilik perusahaan semen Singa Merah (PT Semen Imasco Asiatic). Kawendra meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember guna memperbaiki jalan yang rusak. "Bro, ini banyak masyarakat Jember mengeluhkan kerusakan jalan akibat operasional perusahaan lu. Bahkan sudah ada beberapa kecelakaan sampai menelan korban jiwa. Gue minta perusahaan lu nanti berkoordinasi dengan Pemkab Jember untuk memperbaiki jalan yang rusak dan bertanggung jawab ke masyarakat ya," ujar Kawendra dalam percakapan langsung dengan Hendri dikutip dari akun Instagram resmi @kawendra, Sabtu (14/12). Respon positif pun datang dari Hendri, yang menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemkab Jember untuk menyelesaikan persoalan ini. &ldquo;Saya dan PT Imasco Asiatic akan berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait isu ini. Mohon dibantu untuk dijembatani agar kami bisa ikut berpartisipasi,&rdquo; balas Hendri dalam pesan tersebut. Kawendra memastikan akan melibatkan semua pihak, termasuk Bupati Jember terpilih, Gus Fawait, serta DPRD setempat untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. &ldquo;Nanti saya juga akan minta Bupati terpilih Jember (Gus Fawait) untuk koordinasi dengan DPRD. Kalau perlu kita duduk bareng semua. Intinya, saya nggak mau masyarakat Jember dirugikan dan terdzolimi seperti ini,&rdquo; tegas Kawendra. Dalam keterangan langsung, Kawendra menyampaikan harapannya melalui komunikasi ini, akan terjalin kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk perbaikan jalan demi kepentingan bersama. &ldquo;Saya akan kawal dan kita semua berharap solusi ini bisa segera direalisasikan, karena masyarakat Jember sudah terlalu lama dirugikan. Perbaikan jalan harus jadi prioritas, demi keselamatan dan kenyamanan warga," tutup Kawendra.

Kawendra meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Pemkab Jember guna memperbaiki jalan rusak.

Tegas! Bikin Jalanan Rusak, Kawendra Minta Pabrik Semen Jember Bertanggung Jawab Pada Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/bumn-1-3621897717.jpeg" alt="ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Legislator asal Jember-Lumajang Kawendra Lukistian baru-baru ini menggagas pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di lingkungan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada Senin (4/11) lalu. Untuk diketahui, instruksi pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari kerja ini tertuang dalam Surat BUMN Nomor T/1375/OT/11/2024, yang ditandatangani pada 5 November 2024. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pengingat nasionalisme bagi para pejabat dan pegawai BUMN dalam setiap tindakan mereka. Mengomentari itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana menilai baik usulan Kawendra Lukistian terkait dengan pemutaran lagu Indonesia Raya di Kantor BUMN. Usulan ini juga ditanggapi positif oleh sejumlah warga Jawa Timur. "Saya berharap ini menjadi pengingat bagi para pegawai BUMN untuk lebih serius dalam melayani negara dan masyarakat," tutur Khairunnisa, salah satu warga kepada wartawan. Warga lainnya, Ahmad yang merupakan seorang petani di Jember, berpendapat bahwa langkah menyanyikan lagu Indonesia itu merupakan simbol persatuan yang baik. "Lagu Indonesia Raya bukan hanya lagu, tapi simbol persatuan. Semoga dengan diputarnya setiap hari, para pemimpin kita semakin bersemangat dalam membangun negeri," terang Ahmad. Di tempat terpisah, Rina yang seorang guru di Jember juga mengungkapkan apresiasinya, ia berharap semangat nasionalisme ini bisa menular dari daerahnya, ke Jakarta lalu ke seluruh Indonesia. "Saya senang dengan gagasan ini, namun harapannya, semangat nasionalisme juga diterapkan dalam kebijakan yang pro-rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa," ucapnya.

Kawendra mengusulkan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks parlemen.

Legislator Kawendra Lukistian Gagas Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Kantor BUMN, Warga Bangga, Pakar Bilang Perlu Penjadwalan Pemutaran yang Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/Screenshot_20241020_103514_YouTube-2420379655.jpg" alt="Prabowo Subianto membacakan sumpah jabatan Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto membacakan sumpah jabatan Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Legislator Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengajak masyarakat menyambut era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan optimisme. Prabowo-Gibran sendiri sudah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI setelah disumpah pada Minggu (20/10) pagi. Kawendra yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAFS) menuturkan bahwa dengan kolaborasi dan sinergi bersama antara eksekutif dan legislatif, pemerintahan baru bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. &ldquo;Dalam pemerintahan baru ini saya melihat perlu adanya hal-hal yang mendorong peningkatan ekspor, seperti mendorong diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar,&rdquo; tuturnya dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, pengoptimalan badan usaha pemerintah, koperasi, UMKM serta dunia usaha juga perlu menjadi perhatian. Kawendra menambahkan bahwa hasil kerja pemerintahan saat ini sudah sangat baik dan menjadi dasar bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan lebih besar. "Yang terpenting optimisme harus menjadi fondasi utama dalam menyambut era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan mencapai puncak keemasannya," tambahnya. Menurut Kawendra, kolaborasi lintas generasi dan kesinambungan pembangunan adalah kunci untuk mencapai tujuan besar bangsa. Ia berharap masyarakat mendukung penuh kepemimpinan Prabowo-Gibran agar Indonesia dapat melangkah semakin jauh dan bersaing di kancah global. &ldquo;Dengan modal optimisme, visi misi yang jelas serta kerja keras bersama, kita yakin Indonesia bisa menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan dunia,&rdquo; ujar Kawendra.

Dengan kolaborasi dan sinergi bersama antara eksekutif dan legislatif, pemerintahan baru bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 %.

Prabowo-Gibran jadi Presiden dan Wapres, Legislator Gerindra Ajak Sambut dengan Optimisme, Yakin Bisa Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen