<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/PACU-TRANSMIGRASI-2050161197.jpg" alt="Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi/(Humas Kementrans)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi/(Humas Kementrans).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrabs) terus digenjot. Dijelaskan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, di era pemerintahan Presiden Prabowo, transmigrasi dibentuk untuk menjalankan empat amanat. Pertama, menjaga NKRI. Dengan adanya perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke longgar, seperti di daerah terdepan dan terluar, maka transmigran ikut mengamankan kedaulatan wilayah bangsa. Kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan program reforma agraria, membagi lahan seluas satu hingga dua hektar, ditambah dengan adanya pembinaan transmigran, sebagai strategi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menjadi sejahtera dan mandiri. Ketiga, mendukung program swasembada pangan. Selama ini kawasan-kawasan transmigrasi adalah sentra produksi tanaman pangan terutama beras, Keempat menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. "Inilah dasar dibentuknya transmigrasi menjadi kementerian tersendiri", ujar Viva Yoga kepada wartawan, di Jakarta (16/10/2025), Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengalami dinamika dengan berbagai perubahan nomenklatur, mulai dari awalnya Kantor Menteri Negara Urusan Transmigrasi, kemudian Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa; hingga saat ini menjadi kementerian tersendiri. Tansmigrasi saat ini bersifat desentralistik dan bottom up. "Pada masa pemerintahan Presiden Suharto bersifat sentralistik dan top down", tuturnya. Namun dengan paradigma baru, transmigrasi baru bisa dilakukan bila ada permintaan daerah. "Kementrans tidak akan melakukan transmigrasi tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah", tegasnya. Pemerintah daerah yang ingin memindahkan atau mendatangkan penduduk, baik transmigrasi umum maupun lokal, menyampaikan keinginan kepada Kementrans dan selanjutnya kementerian berkoordinasi dengan daerah yang hendak mengirimkan transmigran. Bila daerah membutuhkan transmigran, maka daerah harus menyiapkan lahan dengan status 'clean and clear'. "Tak boleh tumpang tindih dengan lahan pihak lain", tegasnya. Hal demikian penting agar di kemudian hari tidak membawa persoalan. Saat ini kementerian yang berkantor di Kalibata, Jakarta, mempunyai program 5T, yakni Trans Tuntas menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan transmigrasi, Trans Lokal pemberdayaan masyarakat lokal, Trans Patriot melibatkaan generasi muda dan kalangan kampus dalam transmigrasi, Trans Karya Nusa membangun kawasan ekonomi, dan Trans Gotong Royong sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kawasan transmigrasi. "5T program unggulan merupakan derivatif (turunan) dari Asta Cita", tuturnya. Lewat 5T Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baru dan mengentaskan kemiskinan dengan membangun dari bawah, dari desa. Desa di kawasan transmigrasi dibina dan ditingkatkan menjadi desa maju dan mandiri. Sejak transmigrasi dilakukan, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 ibukota provinsi. "Tiga ibukota provinsi itu adalah Mamuju di Sulawesi Barat, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, dan Merauke di Papua Selatan", ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. &nbsp;

Lewat 5T Kementrans ingin kawasan transmigrasi mendukung pertumbuhan ekonomi baru dan mengentaskan kemiskinan dengan membangun dari desa.

Kebijakan Pemerintahan Prabowo Dukung Program Transmigrasi, Pacu Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/transmigrasi-2841373522.jpg" alt="Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Transmigrasi tidak hanya memikirkan potensi pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Kementerian yang saat ini dipimpin oleh Menteri Iftitah Sulaiman Suryanagara ingin memberikan akses pada pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak yang tinggal di sana. Salah satunya adalah dengan melakukan renovasi pada sekolah-sekolah yang ada di kawasan transmigrasi. Menteri Iftitah menyatakan, renovasi sekolah dan toilet akan dilakukan di 154 kawasan transmigrasi dimulai pada tahun ini. "Untuk program renovasi sekolah, termasuk program pembangunan toilet, itu kami laksanakan di 154 kawasan transmigrasi. Jadi, setiap kawasan transmigrasi itu pasti ada rehab sekolahnya dan ada pembangunan toiletnya," kata Menteri Iftitah Sulaiman Suryanagara saat ditemui di Nusa Tenggara Barat, belum lama ini. Menurut dia, renovasi sekolah dan toilet kemungkinan baru bisa mulai dijalankan mulai bulan Oktober dan November 2025. Pasalnya, anggaran Kementerian Transmigrasi baru dibuka pada bulan Juli 2025.&nbsp; "Sementara untuk pembangunan fisik itu ada tendernya dulu, ada prosesnya.Yang pasti, kami akan lakukan renovasi sekolah dan toilet di seluruh kawasan transmigrasi. Kalau di NTB ada di Tambora di Bima, Labangka di Sumbawa, Tongo Sekongkang di Sumbawa Barat, dan Selaparang di Lombok Timur," jelasnya. Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan akan berusaha mengoptimalkan setiap kawasan transmigrasi untuk menumbuhkan ekonomi baru sesuai dengan keunggulan kawasan. Setiap kawasan tentu memiliki &nbsp;potensi ekonomi berbeda-beda yang akan dikembangkan sekaligus dioptimalkan ke depannya. Untuk memetakan potensi ekonomi di masing-masing kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi mengirimkan 2000 peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot ke seluruh kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia.&nbsp; Tim Ekspedisi Patriot terdiri dari guru besar, mahasiswa S1, sarjana S1, S2 dan S3. Mereka akan bekerja selama beberapa bulan ke depan &nbsp;untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan ke depannya di setiap kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi akan melakukan renovasi sekolah dan toilet di 154 kawasan transmigrasi mulai tahun ini untuk akses pendidikan.

Menteri Iftitah Sebut, Sekolah dan Toilet di 154 Kawasan Transmigrasi Bakal Direnovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/cc772433-ecc8-4086-a807-c25ca5638a41-656561984.jpg" alt="Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (24/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (24/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 2.000 peneliti muda yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot mengikuti pembekalan yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi (Kementras). Program ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah dalam pemetaan potensi ekonomi, sosial, hingga pembangunan peradaban baru di daerah. Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, para peneliti tersebut mendapat pembekalan intensif selama dua hari, 24&ndash;25 Agustus 2025, dengan dukungan Kementerian Perguruan Tinggi Saintek serta sejumlah perguruan tinggi. &ldquo;Insya Allah besok akan dilepas para tim ekspedisi Patriot ini untuk berangkat ke 154 kawasan transmigrasi,&rdquo; ujarnya di Balai Kartini, Minggu (25/8). Menurutnya, pembekalan yang diberikan tak hanya menyentuh aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, pertahanan, investasi, hingga aspek sosial. &ldquo;Kemudian pembekalan-pembekalan menyangkut dengan program asta cita Pak Presiden, ada swasembada pangan, ada swasembada energi. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga masalah pendidikan, kemudian akses layanan kesehatan, kemudian nanti juga ada akan diberikan pembekalan tentang pertahanan dan keamanan dari Gubernur Lemhanas, kemudian investasi nanti Wamen investasi akan hadir, juga menyangkut terkait dengan operasi Merah Putih,&rdquo; jelasnya. Hasil dari penelitian para peneliti ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah. &ldquo;Kita ingin nanti Tim Ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi tidak terbatas hanya dalam konteks ekonomi semata-mata maupun teknologi, tetapi di situ juga ada ilmu pengetahuan dan sosial science,&rdquo; tambahnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa beasiswa pascasarjana atau Beasiswa Patriot kepada para generasi muda untuk ikut di dalam program ini. Kriteria penerima beasiswa pun dirancang ketat. &ldquo;Nanti kriterianya akan ada tergantung nomor satu, tentu saja lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua, tentu kita pilih karakter yang berjiwa patriot. Mereka betul-betul ada keinginan yang dalam dari dalam dirinya untuk ikut membangun negeri ini,&rdquo; tegasnya. Program ekspedisi ini akan berlangsung hingga Desember 2025 dan berlanjut tahun depan. Pemerintah bahkan menyiapkan dana hingga Rp176 miliar untuk ekspedisi tahap awal, serta sekitar Rp500 miliar untuk program lanjutan transmigrasi patriot. &ldquo;Kalau hanya tim ekspedisi sekitar 176 miliar rupiah. Untuk tim ekspedisi. Tapi nanti untuk program transmigrasi patriot ke depan, itu akan menjadi porsi yang terbesar. Mungkin hampir 50 persennya kita akan dilontorkan untuk transmigrasi patriot ini,&rdquo; ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah dalam pemetaan potensi ekonomi, sosial, hingga pembangunan peradaban baru.

2.000 Peneliti Ikut Pembekalan Ekspedisi Patriot, Bakal Diterjunkan di 154 Kawasan Transmigrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_MENTERI-EKRAFT-DUKUNG-INDUSTRI-KREATIF-EVENT-ORGANIZER_HANUNG-HAMBARA_26022025-1199068930.jpg" alt="Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membuka Pengukuhan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Kegiatan atau Backstagers Indonesia periode 2024-2028 di Pos Block, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membuka Pengukuhan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Kegiatan atau Backstagers Indonesia periode 2024-2028 di Pos Block, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Selasa sore (17/6). Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi lintas kementerian untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ekonomi kreatif. Riefky menekankan pentingnya pemanfaatan kreativitas dan keterampilan masyarakat transmigrasi agar lebih mandiri dan berdaya saing. Dia menyoroti pergeseran tren dunia kerja dari sektor konvensional ke industri kreatif. Dia menilai langkah ini mampu menyerap tenaga kerja baru melalui 17 subsektor ekonomi kreatif. &ldquo;Ekonomi kreatif menjadi penggerak utama dalam program transmigrasi. Ini tentang memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Riefky. Dia juga mengajak Kementerian Transmigrasi untuk mengembangkan creative hub terintegrasi di kawasan transmigrasi agar tercipta lingkungan yang dinamis dan inovatif.&nbsp;Menanggapi hal tersebut, Iftitah menyambut baik kolaborasi tersebut dan menegaskan bahwa transmigrasi saat ini difokuskan untuk membangun kawasan ekonomi baru yang terintegrasi. &ldquo;Transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk. Tujuannya adalah membangun peradaban baru yang produktif dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya. Iftitah juga menyoroti berbagai program unggulan yang tengah dijalankan seperti Trans Tuntas (T2), Transmigrasi Lokal (Translok), Transmigrasi Patriot, Trans Gotong Royong (Trans GR), dan Trans Karya Nusa (TKN). (lyn)

Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Transmigrasi membahas kolaborasi untuk penguatan ekonomi kreatif.

Dua Kementerian Duet Penguatan Ekonomi Kreatif di Kawasan Transmigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM-20.jpg" alt="Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usia memberikan kuliah umum dengan tema Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022)." width="100%">
<figcaption>Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usia memberikan kuliah umum dengan tema Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan model baru dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Model Transpolitan diyakini menjadi model terbaik dalam mempercepat Kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.  “Model Transmigrasi Transpolitan dikembangkan dengan basis kolaborasi pentahelix antara pemerintah, komunitas, kalangan swasta, dan akademisi. Kolaborasi ini akan banyak memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan model transmigrasi konvensional yang selama ini kita lakukan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat memberikan kuliah umum dengan tema Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022).  Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan pelaksanaan program transmigrasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Dibutuhkan terobosan dan inovasi sehingga program pemerataan pembangunan ini bisa beradaptasi dengan kemajuan jaman.  “Kita perlu inovasi dan dan terobosan dalam pembangunan transmigrasi. Dari transmigrasi konvensional menuju konsep transpolitan yang berbasis ekonomi digital dan bertumpu pada peningkatan sumber daya manusia. Ini tantangan yang harus kita jawab, agar program transmigrasi mampu menjawab permasalahan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta mempercepat tumbuhnya ekonomi di Kawasan transmigrasi,” ujarnya.  Gus Halim mengatakan pendekatan baru berbasis konsep Transpolitan ini dalam pelaksanaanya dibarengi dengan revitalisasi Kawasan transmigrasi yang eksisting. Dengan demikian program transpolitan tidak kemudian meninggalkan begitu saja upaya mengembangkan Kawasan transmigrasi yang sudah ada.  “Intinya 2 (dua), revitalisasi kawasan transmigrasi eksisting, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sisa tanah HPL (hak pengelolaan lahan), kedua dengan transpolitan”, tegas Gus Halim  Lebih lanjut, Gus Halim memaparkan beberapa kriteria dalam konsep transpolitan. Diantarannya percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu serta efisiensi anggaran, optimalisasi peningkatan SDM, dan Kemitraan Pentahelix serta dukungan pengembangan produk-produk potensial Kawasan transmigrasi dari hulu ke hilir.  “Kita butuh percepatan penyediaan lahan, kolaborasi pentahelix, ada peran swasta sebagai penjamin produk, peran akademisi sebagai inovator atas gagasan maupun temuan di bidang ilmu pengetahuan, serta komunitas sebagai aktor utama ekonomi kreatif. Tantangan sekarang, kita ingin menciptakan model bisnis baru agar bisa memberikan manfaat pada transmigran“, ujarnya.  Dalam kuliah umum tersebut, Gus Halim juga menjabarkan secara gamblang tentang SDGs Desa. Menurutnya SDGs Desa adalah arah kebijakan, bukan program maupun proyek. Dengan data berbasis SDGs desa pembangunan akan lebih focus dan rill sesuai kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, data berbasis SDGs Desa akan memandu pemanfaatan dana desa berdampak lebih besar pada kebangkitan ekonomi desa.  “Data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.  Sebagai informasi kuliah umum digelar dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia: Recover Together, Recover Stronger. Turut hadir dalam kuliah umum ini Nyai Lilik Umi Nashriyah, Dirjen PPKTrans Aisyah Gamawati, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Ketua Dewan Guru Besar Prof Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Geografi Danang Sri Hadmoko, Dekan di lingkungan UGM serta Mahasiswa.

Mendes PDTT: Kolaborasi Kunci Model Transmigrasi Transpolitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/GUS-MENTERI.jpg" alt="Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membuka Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Acara yang dihadiri para kepala daerah asal dan tujuan transmigrasi ini mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membuka Forum Komunikasi Transmigrasi Regional II Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Acara yang dihadiri para kepala daerah asal dan tujuan transmigrasi ini mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.  Salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dalam hal ini, Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.  Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II tahun 2021 pada Kamis (27/5) di Jakarta.  Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini, revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.  "Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan tramsmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa jika dikemudian waktu masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada karena hampir ada sekitar 3 ribu kuota yang di kelola dan terus berjalan hingga tahun 2024.  "Tetapi prinsipnya, bahwa itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru. Ini betul-betul saya tekankan karena menjadi arah RPJMN kita Supaya pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu," katanya.  Gus Menteri berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tentunya juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bisa diwujudkan.  "Saya berharap kita fokus pada hal itu supaya revitalisasi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada dikawasan transmigrasi bisa terselesaikan," katanya.  Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021.  Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Tahun 2021 dan usulan program Tahun 2022.  Tema Forum Komunikasi Regional II tersebut yaitu “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa".  Forum Komunikasi Transmigrasi ini diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi ketransmigrasian. Narasumber yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PU/PR, Kementerian Pertanian, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides dan kelompok masyarakat.  Keberhasilan transmigrasi yang bisa terlihat antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.  Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Selain 52 Kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi Prioritas Kementerian.  Pemerintah saat ini memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas beberapa kegiatan strategis. Kemendes,PDTT mendapatkan salah satu tanggung jawab dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diantaranya melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan.  PSN Ketahanan Pangan tersebut saat ini diterapkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.  Berkaitan dengan kondisi pandemik yang berdampak terhadap kondisi keuangan negara, maka harus dilakukan refocusing terhadap program-program pemerintah termasuk program transmigrasi. Usulan-usulan program dalam Forkasi tentunya tidak semuanya bisa disetujui Kegiatan mandatory dan prioritas nasional yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.  Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan, sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas.

Gus Menteri Sebut Tidak Ada Lagi Penambahan Kawasan Transmigrasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sulsel-berharap-pemerintah-pusat-bantu-kawasan-transmigrasi_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Muhammad Nurdin di ruang kerja gubernur, Senin (29/10) siang." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Muhammad Nurdin di ruang kerja gubernur, Senin (29/10) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah berharap agar kawasan transmigrasi mendapat bantuan dan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat.&nbsp;Harapan itu diungkapkan saat dirinya bertemu dengan Direktur Jendral (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Muhammad Nurdin, Senin siang (29/10).&nbsp; Ada sejumlah daerah yang menjadi kawasan transmigrasi. Daerah itu meliputi Kabupaten Takalar, Soppeng dan sebagian besar di Kabupaten Luwu. Nurdin mengatakan, bantuan yang paling dibutuhkan adalah pembangunan jalan, jembatan hingga bendungan.&nbsp; "Kawasan transmigrasi dapat dukungan infrastruktur dan untuk peningkatan ekonomi. Termasuk menghadirkan inovasi teknologi di daerah tersebut," kata Nurdin. Pihaknya &nbsp;telah mengusulkan ke Menteri PUPR untuk pembangunan di Sulsel. Selain jalan dan jembatan, yang diperlukan di daerah transmigran adalah bendungan agar potensi daerah transmigrasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk lahan pertanian.&nbsp; "Untuk daerah transmigrasi, harus ada inovasi teknologinya. Di bidang pertanian, salah satunya dengan komoditas pangan yang menjanjikan seperti talas Jepang (saitamo) atau bengkoang. Yang dapat menarik minat mereka bertransmigrasi dan kesejahteraan mereka turut meningkat," katanya.&nbsp; Tak hanya berharap sepenuhnya di pusat, Nurdin juga menekankan agar pemerintah daerah setempat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kawasan transmigrasi.&nbsp; "Daerah transmigrasi itu harus disinergikan kalau tidak lari-lari mereka. Yang sudah puluhan tahun sudah ngeluh soal bibit dan pupuk karena pemdanya tidak care. Makanya, kita dari provinsi mau tawarin soal jalan," terangnya.&nbsp; Sementara, Muhammad Nurdin, mengatakan, sejumlah daerah transmigrasi di Sulsel seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, kota Palopo dan sebagian Wajo, sukses dengan kelapa sawit. Saat ini pengembangan yang ada dilakukan dengan pola yang berbeda. Yakni, dengan pola kemitraan termasuk dengan pihak swasta. "Sisa-sisa lahan transmigrasi bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan, investor. Karena tanpa ada investasi, lambat berkembang. Kalau ada investasi infrastruktur cepat dan mereka membawa dana," tambahnya. Muhammad Nurdin juga mendorong percepatan penyelesaian sertifikat konflik lahan transmigrasi. Di Sulsel ada sekitar 13 ribu bidang lahan yang belum bersertifikat. Ia pun mengintenskan rapat dengan dinas-dinas terkait. "Untuk percepatan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai, juga untuk lahan-lahan transmigrasi tersebut, tahun depan selesai," pungkasnya.&nbsp;

Gubernur Sulsel Berharap Pemerintah Pusat Bantu Kawasan Transmigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendes-pdtt-prioritaskan-investasi-pertanian-di-kawasan-transmigrasi_m_.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Rice Milling Plant (RMP) di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang direvitalisasi atas kerjasama dengan sejumlah stakeholder." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Rice Milling Plant (RMP) di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang direvitalisasi atas kerjasama dengan sejumlah stakeholder.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&mdash;Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan beberapa perusahaan swasta di kawasan transmigrasi diprioritaskan pada proses penggarapan lahan produksi pertanian. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PK Trans) M Nurdin menjelaskan, investasi di kawasan transmigrasi ini bisa meliputi beberapa jenis komoditi, antara lain kelapa sawit, karet, padi serta produk-produk pertanian lainnya. &ldquo;Kita punya lahan transmigrasi yang sangat cukup luas. Kita butuh mitra yang professional. Bicara tentang profesionalisme, produktivitas dan teknologi modern tentu tidak lepas dari kemitraan swasta. Maka itu kita sangat butuh bantuan dari pihak swasta,&rdquo; terang Nurdin di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, peran swasta di kawasan transmigrasi ini dilakukan untuk peningkatan pengembangan produksi, pengolahan hasil usaha agar memiliki nilai tambah, memperlancar pemasaran hasil dan distribusi barang dan jasa. &ldquo;Keberadaan investor atau perusahaan swasta ini selain mendampingi transmigran dalam hal teknis, tetapi juga sebagai pembeli. Nanti hasilnya mereka olah dengan standar tinggi menjadi barang jadi atau setengah jadi, kemudian diekspor,&rdquo; jelas Nurdin. Prinsipnya, membangun kemitraan antara masyarakat/kelompok masyarakat dengan para investor yang setara dan saling menguntungkan serta transparan dalam pengelolaan usaha. &ldquo;Jadi cluster komoditinya ada, agro industrinya ada, dan agrobisnis juga ada. Semuanya diharapkan bisa berjalan bersamaan,&rdquo; ujar Nurdin. Dia membeberkan, sebenarnya kondisi ini sudah berjalan di beberapa lokasi kawasan transmigrasi. Sebagai tahap pembelajaran dimulai dengan komoditi karet, kelapa sawit, sentra-sentra padi dan lainnya. &ldquo;Komoditi yang lain tentu akan kita kembangkan. Lada dan kopi misalnya, di Mahalona,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, dalam proses menjaring investor, lanjut Nurdin, Kemendes PDTT juga bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. &ldquo;Karena ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan semuanya dan juga mendampingi. Pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sangat penting,&rdquo; katanya. Nurdin menyebutkan, hingga saat ini total nilai investasi yang sudah terhimpun mencapai lebih kurang Rp 16 triliun dan yang akan melaksanakan investasi di kawasan transmigrasi dengan program Kemitraan. Misalnya, di Melolo, Sumba Timur ; di Maloy, Kutai Timur ; di kawasan Salor, Merauke dan di Poso. &ldquo;Untuk di Mahalona dan beberapa lokasi lainnya sudah mencetak sawah seperti di kabupaten Bulungan, Kaltara dan beberapa lokasi di Sumatera,&rdquo; sebut Nurdin. Harapannya, transmigran dapat menjadi mandiri dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya. &ldquo;Kami berharap transmigran bisa menjadi entrepreneur atas produk unggulan yang dihasilkan,&rdquo; imbuhnya.

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi