<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kini tengah menjadi sorotan. Kebijakan ini dinilai perlu dieksekusi dengan ekstra hati-hati agar tidak mematikan ekonomi rakyat kecil, terutama para pedagang kelontong dan pelaku UMKM. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan bahwa aturan ini memiliki cakupan yang sangat luas. Bukan hanya soal lokasi merokok, tapi juga menyasar sektor perdagangan akar rumput. Trubus menyoroti bahwa Perda KTR ini berpotensi membentur dinding resistensi publik yang besar jika dipaksakan tanpa pertimbangan matang. Masalahnya, aturan ini mulai masuk ke ranah teknis penjualan di pasar hingga pedagang keliling. "Ada perluasan sampai pengaturan penjualan pada pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang keliling dan sebagainya. Perluasan jangkauan pengaturan itulah yang bisa memicu resistensi publik menjadi besar. Pemerintah harus mengetahui dinamika ini," ujar Trubus, Minggu (22/2). Pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ini mengatakan, pemerintah pusat saat ini sedang berupaya memulihkan daya beli masyarakat. Maka, kebijakan yang bersifat pelarangan total tanpa solusi dianggap kurang tepat. Ia menegaskan bahwa ekosistem pertembakauan adalah bagian tak terpisahkan dari penggerak ekonomi daerah. "Tidak sedikit pelaku usaha yang berada dalam ekosistem pertembakauan yang juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi. Oleh sebab itu, semua kebijakan ataupun peraturan daerah yang berisi pelarangan sering harus dibarengi solusi," tambah Trubus. Sebagai jalan tengah, Trubus menyarankan agar fokus penegakan hukum dilakukan pada area-area krusial saja, seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Ia meminta pemerintah tidak terlalu kaku saat menyentuh ruang ekonomi seperti pasar tradisional. "Jangan diperluas ke pasar tradisional atau ruang-ruang ekonomi rakyat kecil. Begitu juga dengan iklan, diizinkan tetapi diatur penempatannya. Dengan begitu, ada keseimbangan antara pengendalian dan keberlangsungan ekonomi," tegasnya. Senada dengan Trubus, pelaku usaha lapangan juga mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Ketua Komunitas Warteg Merah Putih Izzudin Zidan meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan perhatian khusus pada nasib pedagang kecil. Ia berharap implementasi Perda KTR tidak menjadi momok baru yang menambah beban hidup para pemilik warung makan. "Kami mohon keberpihakan Pemprov DKI Jakarta pada pedagang kecil seperti warteg. Masih ada pasal-pasal pelarangan di Perda KTR DKI Jakarta yang menyakiti dan berdampak langsung pada pedagang kecil, UMKM, pasar rakyat dan lainnya," ungkap Zidan.

Pengamat ingatkan implementasi Perda KTR Jakarta harus seimbang agar tidak membebani pedagang kecil dan UMKM. Simak titik keseimbangannya

Implementasi Perda KTR Jakarta: Pengamat Ingatkan Jangan Sampai 'Cekik' Pedagang Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/WpsfsP2KU3i3JIH7znvJ6OSbaSUO3WbhVhjwsMKp-1-1698139394.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang kecil menggelar aksi damai menolak finalisasi Raperda KTR di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang kecil menggelar aksi damai menolak finalisasi Raperda KTR di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) terus menguat. Aliansi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jakarta menyatakan sikap tegas menolak aturan tersebut karena dinilai mengancam keberlangsungan usaha kecil, terutama warteg, warung kelontong, dan pedagang kaki lima. Aspirasi itu diterima langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, yang berjanji akan membawa tuntutan tersebut dalam pembahasan internal dewan.&nbsp;"Masukan-masukannya akan kami perjuangkan. Kami akan bicarakan di rapat bersama anggota dewan lainnya," ujar Aziz usai menerima perwakilan Aliansi UMKM Jakarta baru-baru ini. Aziz menegaskan pihaknya akan membuka ruang dialog lebih luas untuk menguji dampak aturan tersebut sebelum disahkan. "Mohon dukungan agar Raperda yang dihasilkan bisa mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat," tuturnya. Penolakan ini berangkat dari kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap larangan-larangan dalam Raperda KTR yang dinilai dapat menurunkan jumlah pelanggan. Ketua Korda Jakarta Koalisi Warteg Nusantara (Kowantara), Izzudin Zindan, menyebut warteg dan usaha kuliner skala kecil akan menjadi pihak paling terdampak. "Restoran atau warung makan itu pasti kena dampaknya. Larangan total membuat konsumen enggan mampir. Itu akan mengurangi penghasilan para pedagang," kata Zindan saat menyampaikan surat keberatan kepada Bapemperda. Menurutnya, penerapan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat kecil justru dapat membuat omzet UMKM merosot tajam. "Warteg, warung kelontong, pedagang kaki lima semuanya pasti terpengaruh," ujarnya. Zindan menegaskan, penolakan terhadap Raperda KTR merupakan komitmen bersama berbagai komunitas UMKM dalam semangat 'Jaga Jakarta'. "Kami sudah sepakat menolak Raperda KTR untuk disahkan. Kami ingin aturan ini ditunda dulu," tegasnya. Aliansi UMKM Jakarta yang terdiri dari Kowantara, Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Komunitas Warung Niaga Nusantara (Kowartami), Koperasi Warung Merah Putih, Pandawakarta, hingga Kowarteg Nusantara, telah menyerahkan surat komitmen bersama kepada Bapemperda DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap langkah itu mampu mendorong pemerintah daerah melakukan kajian ulang secara menyeluruh, dengan mendengarkan suara pelaku usaha yang paling merasakan dampaknya di lapangan.&nbsp;Selain masalah penurunan penghasilan, kekhawatiran baru turut muncul: potensi pungutan liar (pungli). Sekretaris Jenderal Komunitas Warung Niaga Nusantara (Kowartami), Salasatun Syamsiyah, menyebut implementasi Raperda KTR dapat membuka ruang penyalahgunaan aturan.&nbsp;"Penghasilan kami sudah susah. Kalau aturan ini jalan, beban makin berat. Yang kami takutkan nanti muncul pungli-pungli baru," tegas Syamsiyah. Ia meminta DPRD tidak terburu-buru mengetuk palu. Menurutnya, UMKM saat ini masih berjuang bertahan di tengah tekanan ekonomi, sehingga kebijakan baru seharusnya tidak menambah beban.&nbsp;Aliansi UMKM Jakarta mendesak legislatif maupun eksekutif untuk menunda pembahasan Raperda KTR dan membuka forum dialog dengan pelaku usaha kecil sebelum aturan tersebut diambil keputusan final. Zindan menekankan bahwa regulasi yang menyangkut hajat hidup UMKM harus dikaji lebih matang. "Harapan kami, pemerintah mau mendengar suara UMKM agar kebijakan yang lahir tidak justru mematikan usaha rakyat kecil,"&nbsp;tandasnya.

Aliansi UMKM Jakarta menolak Raperda KTR yang dianggap mengancam usaha kecil, DPRD DKI berjanji akan mendengarkan aspirasi mereka.

Raperda KTR: Ancaman bagi Warteg dan UMKM, Apa Kata DPRD DKI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pedaganggg-3455149183.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta masih panas dan jadi bahasan yang belum menemukan titik temu. Setelah menuai sorotan publik, kini giliran para pelaku UMKM, dari warteg sampai pedagang kaki lima yang angkat suara.&nbsp; Mereka sepakat menolak regulasi tersebut karena dianggap mengancam keberlangsungan usaha kecil yang tengah berjuang bertahan di kondisi ekonomi sulit. Aliansi UMKM Jakarta, gabungan dari enam komunitas pedagang, mendatangi Bapemperda DPRD DKI Jakarta untuk menyerahkan surat resmi penolakan. Kekhawatiran mereka bukan sekadar turunnya omzet, tetapi juga munculnya potensi pungutan liar akibat ancaman denda besar dalam Raperda. Omzet Terancam Turun Drastis Ketua Kowantara, Izzudin Zindan, menyebut aturan larangan merokok di warung makan berpotensi membuat pelanggan enggan mampir.&nbsp;"Pendapatan warteg dan pedagang kecil pasti turun. Kita yang paling dulu merasakan dampaknya," kata Zindan. Ia menilai, situasi ekonomi saat ini belum stabil dan regulasi yang terlalu ketat justru bisa mematikan usaha kecil yang bergantung pada pelanggan harian. Selain penurunan omzet, ancaman pungutan liar menjadi kekhawatiran besar. Sekjen Kowartami, Salasatun Syamsiyah, menyebut denda besar dalam Raperda bisa membuka celah bagi oknum untuk menekan pedagang.&nbsp;"Oknum bisa saja datang, menakut-nakuti, lalu minta uang damai. Ini yang paling kami takutkan," ujarnya. Menurutnya, kondisi ekonomi yang serba sulit membuat pedagang semakin rentan terhadap praktik seperti itu. Aliansi UMKM Minta Pembahasan Ditunda Aliansi UMKM Jakarta mendesak Pemprov DKI menunda pembahasan Raperda KTR dan melakukan kajian ulang yang melibatkan pelaku usaha kecil. Mereka menilai kebijakan kesehatan publik tidak boleh dibuat tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil. "Kami sepakat menolak sampai ada peninjauan ulang yang lebih adil," tegas Zindan. Sekretaris Jenderal Komunitas Warung Niaga Nusantara (Kowartami), Salasatun Syamsiyah juga menyampaikan kekhawatiran lainnya akan dampak dari implementasi kebijakan KTR yang justru berpotensi menyuburkan praktik pungutan liar (pungli). "Mungkin bisa saya tambahkan ya, Jadi kami dari Kowartami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai (Perda KTR) diketuk palu dulu. Kita aja sudah susah begini penghasilannya. Dengan adanya Raperda seperti ini, nanti terjadi adanya pungli," tegas Syamsiyah. Sebab, adanya ancaman denda yang besar dalam Raperda justru akan digunakan oknum tertentu untuk menakut-nakuti dan memeras pedagang. la mencontohkan skenario pungli yang mungkin terjadi di warteg.

Aliansi UMKM Jakarta menolak Raperda KTR, khawatir omzet turun. Selain itu, biasanya kebijakan baru bikin pungutan liar meningkat.

UMKM Jakarta Ramai-Ramai Tolak Raperda KTR: Selain Omzet Terancam Turun, Kebijakan Baru Biasa jadi Celah Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/raperda-KTR-2852652958.jpg" alt="Pedagang asongan Syairi menyerahkan dagangannya kepada Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak sebagai simbol diterimanya aspirasi pedagang kecil. (Ryandi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pedagang asongan Syairi menyerahkan dagangannya kepada Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak sebagai simbol diterimanya aspirasi pedagang kecil. (Ryandi/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ratusan pedagang di Jakarta kembali menggeruduk DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/10). Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah digodok DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai pasal-pasal dalam aturan tersebut justru bisa mematikan usaha kecil, terutama karena adanya ancaman sanksi denda hingga Rp10 juta bagi pedagang yang melanggar. Salah satunya adalah Yono, pedagang kecil yang mengaku akan kehilangan mata pencaharian bila penjualan rokok dilarang di sekitar warteg, toko, atau pasar tradisional. "Aduh, sekarang makin susah, modal susah mutar, pembeli sedikit. Jualan rokok bantu banget buat mutarin dagangan lain. Orang beli rokok, biasanya beli jajanan lain. Kalo dilarang, ya sudah. Habis sudah," ungkap Yono. Senada dengan Yono, Andi, pedagang dari kawasan Tanjung Priok, juga mengeluhkan beban aturan yang makin berat. Ia khawatir kebijakan ini memperburuk kondisi ekonomi yang sudah sulit. "Lihat aja tuh daya beli makin kurang, apa apa serba mahal. Kalau makin diribetin dengan aturan dan larangan-larangan begini, kebutuhan hari-hari pun makin sulit dipenuhi," ucap Andi. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun, menegaskan aksi protes hari ini merupakan kelanjutan dari sikap resmi para pedagang yang menolak Raperda KTR. Ia menilai penyusunan aturan ini terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan kondisi ekonomi rakyat kecil. "Kami terus melihat proses penyusunan Raperda KTR sangat terlihat dipaksakan dan terburu-buru tanpa melihat kondisi kami para pedagang kecil yang sangat kesulitan mendapatkan pendapatan. Pendapatan yang kami dapat hari ini adalah untuk hidup besok," tegasnya. Menurut Ali, salah satu pasal paling memberatkan adalah ketentuan yang menyebutkan: setiap orang yang menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp10.000.000. Baginya, angka itu tidak masuk akal jika diterapkan pada pedagang kecil dengan modal harian minim. "Ini penting, karena orang seperti Pak Syairi, (pedagang) asongan ini, satu hari dia jualan dengan modal Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu, itu cukup untuk makan hari itu juga. Kalau dilarang, tentunya secara komunal ini akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial," katanya. <h2>DPRD DKI Janji Tinjau Ulang dan Serap Aspirasi</h2> Aksi para pedagang diterima langsung oleh Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP. Ia menyampaikan bahwa pembahasan Raperda KTR masih dalam tahap finalisasi di Bapemperda, dan suara pedagang akan tetap menjadi pertimbangan utama. "Kami pastikan suara pedagang kecil, UMKM, warung, dan lain-lainnya akan dipertimbangkan dan dibahas dalam finalisasi Raperda KTR ini. Kami memahami kondisi ekonomi saat ini berat buat teman-teman di lapangan. Kami berupaya mencari jalan tengah yang win-win solution," ujar Jhonny. Ia juga menegaskan pentingnya proses penyusunan regulasi yang adil dan tidak merugikan rakyat kecil. "Bersama, kita pastikan proses penyusunan peraturan daerah itu tidak berat sebelah, tidak menyakiti pelaku ekonomi kerakyatan," imbuhnya.

Ratusan pedagang di Jakarta menolak Raperda KTR yang dianggap membebani usaha kecil, ancaman denda hingga Rp 10 juta menjadi sorotan.

Modal Cuma Rp 250 Ribu, Didenda Rp 10 Juta? Pedagang Kecil Protes Raperda KTR, DPRD Janji Tinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655643773817.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuai pro dan kontra. Banyak yang mengira aturan ini akan mematikan industri rokok hingga menyulitkan perokok.&nbsp; Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, angkat bicara. Ia menegaskan aturan ini bukanlah larangan merokok secara total. Ali juga memastikan Raperda KTR tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat. Ia menyebut kebijakan ini hanya memperjelas zona larangan merokok yang sebenarnya sudah berlaku selama ini, seperti taman, sekolah, dan rumah sakit. "Di perda KTR itu, yang perlu digarisbawahi adalah itu kan bukan melarang orang merokok, atau bukan melarang orang menjual rokok secara keseluruhan. Jadi hanya mengatur kawasannya saja," ujar Ali. Menurut politisi Gerindra itu, aturan ini justru penting demi keselamatan bersama. Ia mencontohkan risiko tinggi kebakaran di tempat hiburan malam yang sering kali dipicu oleh rokok. "Karena alasannya tempat hiburan malam itu mudah terbakar. Misalnya ada orang habis minum kemudian mabok, ngerokok, jatuh, kena karpet, kena sofa akhirnya terbakar," ucapnya. Ali pun menyarankan agar tempat hiburan malam menyediakan ruangan khusus merokok yang aman dari potensi kebakaran. "Makanya kan nanti dalam perjalanan mau seperti apa nih, misalnya harus disiapkan room smoking yang di dalamnya tidak ada benda-benda yang mudah terbakar," jelasnya. Ali juga meminta publik tidak salah menafsirkan Raperda ini secara berlebihan. Ia menegaskan tidak ada niat pemerintah untuk membatasi ekonomi atau melarang produk tembakau. "Jadi sebetulnya kalau dibilang mengganggu ekonomi secara keseluruhan atau melarang tembakau sebetulnya enggak, bukan ke arah situ. Itu aja orang-orang menafsirkannya terlalu jauh ke arah sana," katanya. Ia kembali menegaskan aturan ini bukanlah untuk melarang orang merokok &nbsp; "Intinya bahwa perda KTR ini itu kan hanya mengatur tempat orang merokok. Jadi bukan larangan orang merokok, atau melarang orang menjual rokok secara keseluruhan," sambungnya.

Raperda KTR di DKI Jakarta menuai pro dan kontra, Ali Lubis menjelaskan bahwa aturan ini hanya mengatur kawasan merokok.

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tuai Pro dan Kontra, Pansus KTR DPRD DKI: Bukan Larang Orang Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/ktr-2310422585.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah daerah mulai membatasi area yang boleh merokok. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah daerah mulai membatasi area yang boleh merokok. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jakarta tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.&nbsp;Namun, salah satu poin dalam rancangan regulasi ini memicu perdebatan, terutama terkait penyamaan rokok elektrik atau vape dengan rokok konvensional. Dalam draf Raperda yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta, definisi 'rokok' mencakup berbagai bentuk konsumsi nikotin, termasuk rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, hingga shisha.&nbsp;Implikasi dari penyamaan ini adalah diberlakukannya pembatasan yang sama terhadap penggunaan vape di berbagai ruang publik, mulai dari restoran, hotel, tempat hiburan, hingga perkantoran.&nbsp; Pengguna vape nantinya hanya diperbolehkan menggunakan produknya di ruang terbuka khusus yang jauh dari lalu lalang masyarakat umum. Kebijakan ini mendapat sorotan dari Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo). Ketua Akvindo, Paido Siahaan, menyatakan pihaknya menghargai niat Pemprov untuk melindungi kesehatan masyarakat.&nbsp; Namun, menurutnya, penyamaan vape dengan rokok tembakau yang dibakar adalah pendekatan yang keliru secara ilmiah dan kebijakan.&nbsp;"Rokok elektrik bukan produk yang dibakar dan tidak menghasilkan zat-zat berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang terkandung dalam asap rokok," ujar Paido dalam keterangan pers, Jumat (20/6). Ia merujuk pada sejumlah kajian internasional, salah satunya dari Public Health England (sekarang UK Health Security Agency), yang menyebutkan bahwa rokok elektrik memiliki potensi risiko 90&ndash;95 persen lebih rendah dibandingkan rokok konvensional.&nbsp;Menurutnya, kajian tersebut telah menjadi rujukan banyak negara dalam menyusun kebijakan pengendalian tembakau alternatif. Meski demikian, perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga kesehatan global seperti WHO tetap menyarankan kehati-hatian dalam penggunaan rokok elektrik. Produk ini tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif, dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masih terus dikaji. Namun dari sudut pandang Akvindo, regulasi yang menyamaratakan dua produk dengan profil risiko berbeda dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta menghambat proses peralihan perokok dewasa dari rokok tembakau ke produk yang diklaim lebih rendah risiko.&nbsp;"Menyamakan vape dengan rokok konvensional dalam regulasi bisa berakibat kontra-produktif. Ini bisa mendorong pengguna kembali ke rokok yang lebih berbahaya," lanjut Paido. Salah satu keberatan utama datang dari pembatasan penggunaan vape di tempat hiburan dan kafe. Akvindo menilai kebijakan itu terlalu restriktif dan berpotensi mengganggu hak konsumen dewasa dalam mengakses produk tembakau alternatif. "Kami berharap ada kebijakan yang lebih proporsional. Misalnya, memperbolehkan penggunaan vape di area ventilasi baik tanpa harus masuk ruang merokok tertutup," usul Paido. Lebih jauh, ia mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas pengguna dan pelaku industri rokok elektrik.&nbsp;Menurut mereka, regulasi yang baik harus menggabungkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan prinsip keadilan dan hak konsumen dewasa. Sebagai informasi, Raperda KTR ini sendiri menyebutkan bahwa semua bentuk produk mengandung nikotin dan tar, baik alami maupun sintetis, akan dikenai aturan yang sama. Definisi tersebut memayungi segala bentuk produk yang dihisap, diuapkan, atau dibakar, termasuk vape dan produk tembakau yang dipanaskan. Namun, hingga kini, belum ada keputusan final. Proses pembahasan di DPRD DKI Jakarta masih berlangsung, dan masukan dari publik terus dikumpulkan. Dalam konteks yang lebih luas, isu pengaturan vape memang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara, termasuk Indonesia.&nbsp; Sementara sebagian pihak menilai produk ini sebagai alternatif yang bisa membantu perokok berhenti, sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman baru bagi generasi muda yang bisa menjadi pintu gerbang menuju kecanduan nikotin.

Pemerintah DKI Jakarta mematangkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, mengundang perdebatan soal penyamaan vape dan rokok.

Nilai Tak Tepat Samakan Vape dan Rokok, Akvindo Minta Raperda KTR Disusun dengan Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/kawasan-tanpa-rokok-251009-1-4084072677.jpg" alt="ILUSTRASI Kawasan tanpa asap rokok. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kawasan tanpa asap rokok. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Kudus tengah dikaji secara cermat. Sebagai daerah yang dikenal luas sebagai salah satu sentra industri hasil tembakau (IHT) nasional, Kudus berupaya menyeimbangkan antara komitmen terhadap regulasi kesehatan dan perlindungan terhadap sektor ekonomi strategis yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. &nbsp; Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Perda KTR yang diberlakukan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kekhasan Kudus sebagai sentra IHT terbesar di Jawa Tengah dalam setiap perumusan kebijakan yang berpotensi memengaruhi sektor industri tembakau dan menghilangkan pendapatan masyarakat setempat. "Intinya memang belum ada Perda KTR di Kudus," ujarnya dalam peringatan HUT Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) di lapangan Rendeng Kudus, beberapa waktu lalu. &nbsp; Menurut Sam'ani, jika nantinya Perda KTR harus diterapkan, maka kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sejarah yang melekat kuat di Kudus. Ia menyadari bahwa industri rokok di Kudus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga kebijakan yang membatasi ruang gerak industri ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. &nbsp; Senada, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS turut menyampaikan pandangannya terkait wacana Perda KTR. Ia menekankan bahwa regulasi yang terlalu ketat justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, serta berdampak luas terhadap ekosistem industri tembakau. "Soal Perda KTR, bukannya kami menolak diatur. Tapi aturan yang membatasi soal rokok itu justru membingungkan. Kalau diterapkan secara umum, sebenarnya rokok boleh dikonsumsi di mana?" katanya. &nbsp; Sudarto menyoroti bahwa tempat-tempat seperti restoran dan hiburan malam merupakan lokasi konsumsi rokok yang umum. Jika larangan diberlakukan secara menyeluruh, maka bukan hanya perokok yang terdampak, tetapi juga pelaku usaha dan pekerja di sektor terkait. "Kalau di mana-mana sudah ada tempat tanpa rokok, ya bubar semua. Termasuk restorannya," jelasnya. &nbsp; Sudarto memperingatkan bahwa kebijakan KTR yang tidak dirancang secara proporsional dan tidak realistis dalam implementasinya dapat menjadi bumerang bagi perekonomian lokal. Penurunan penjualan akibat pembatasan konsumsi akan berdampak langsung pada permintaan produksi, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan tenaga kerja. &nbsp; Pemerintah daerah dan serikat pekerja sepakat bahwa kebijakan KTR harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan masyarakat dan realitas sosial-ekonomi. Sebagai sektor padat karya, IHT menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh sektor ini harus dirancang dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut Sam'ani, kebijakan tersebut nantinya akan disusun dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sejarah yang melekat kuat di Kudus.

Pertimbangkan Dampak Ekonomi, Perda KTR di Kudus Masih dalam Kajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_9769-1.jpg" alt="Wali Kota Bandung Oded M. Danial resmikan kawasan tanpa rokok di Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (15/11). Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Oded M. Danial resmikan kawasan tanpa rokok di Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (15/11). Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini menambah empat titik kawasan tanpa rokok (KTR). Salah satunya adalah kawasan yang kerap dikunjungi wisatawan, yakni Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat.  Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, penambahan titik KTR itu merupakan keberlanjutan dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang KTR. Hal itu, diharap bisa mengedukasi dan mengingatkan warga Kota Bandung tentang bahaya merokok.  ”Saya harap dipahami semua warga Kota Bandung. Bagi masyarakat yang belum bisa berhenti merokok, diharapkan indahkanlah perda ini. Paling tidak hindari jangan sampai merokok di sembarang tempat,” kata Oded seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Senin (15/11).  Oded mengaku akan memperbanyak KTR di Kota Bandung guna mengingatkan warga bahwa merokok itu berbahaya bagi diri sendiri. Merokok di sembarang tempat bisa berdampak kepada orang lain.  ”Saya juga dulu perokok berat, sehari bisa sampai 2 bungkus setengah. Setelah menyadari bahaya merokok, saya berhenti. Penjualan rokok di KTR juga akan dibatasi, dan bagi yang melanggar ada sanksi sampai denda Rp 500 ribu,” tutur Oded.  Selain di Jalan Braga, Pemkot Bandung juga meresmikan KTR di titik lain. Yakni di Plaza Balai Kota Bandung, Pasar Cihapit, dan Taman Tongkeng. Keempatnya diresmikan pada peringatan ke-57 Hari Kesehatan Nasional (HKN).  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ahyani Raksanagara berharap peresmian rambu KTR di empat titik berbeda itu dapat membantu meningkatkan kesehatan warga Bandung. Selain sebagai upaya menurunkan jumlah prevalensi perokok di Kota Bandung dan melindungi generasi muda Kota Bandung dari bahaya, KTR juga diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.  ”Harapannya mulai awal 2022, seluruh area publik di Kota Bandung akan terlindungi Perda KTR secara utuh,” ucap Ahyani Raksanagara.

Pemkot Bandung Larang Warga Merokok di Jalan Braga