<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0455-2389204739.jpeg" alt="HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan." width="100%">
<figcaption>HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah terlihat wujudnya. Sebagian hunian aparatur sipil negara (ASN) pun sudah rampung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menerangkan, kemarin (14/9) kementerian yang dirinya pimpin telah membangun 22 embung di kawasan IKN. Salah satunya, Embung MBH yang berada di KIPP IKN. &rsquo;&rsquo;Pada Desember nanti jumlahnya menjadi 30 embung. Fungsinya untuk konservasi air,&rdquo; katanya. Basuki menyebut air berasal dari hujan yang ditangkap catchment area. Sebelum masuk embung, air disaring. &rsquo;&rsquo;Kami memakai teknik sedimentasi trap. Sehingga begitu masuk ke embung, air sudah cukup jernih,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Embung MBH yang paling dekat dengan Istana Garuda memiliki kapasitas volume tampungan sebesar 66 ribu m3 dengan luas tampungan 28.150 m2. Kedalamannya adalah 5&ndash;6 meter. Sudah tersedia jogging track sepanjang 3 km. &rsquo;&rsquo;Saya kira ini merupakan spot paling baik karena dari sini terlihat pemandangan Istana Garuda, Istana Negara, dan kantor-kantor kementerian koordinator,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, untuk hunian ASN, sudah 560 unit yang selesai. Yang ditargetkan untuk ASN adalah 29 tower atau 1.740 unit. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengungkapkan bahwa hunian ASN cukup nyaman dan dekat dengan Sumbu Kebangsaan IKN. &rsquo;&rsquo;Presiden berharap ini sistemnya integrasi dengan sistem digital dan kualitasnya yang baik untuk ASN,&rdquo; katanya. Fasilitas hunian yang nyaman itu diharapkan bisa mendukung kinerja ASN. Selain hunian, ada kawasan yang dimanfaatkan untuk berolahraga. &rsquo;&rsquo;Sudah diputuskan presiden satu keluarga satu unit. Tidak lagi sharing,&rdquo; ujarnya. Setiap hunian ASN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar tidur. Salah satu kamar tidur dilengkapi kamar mandi dalam. Selain itu, ada ruang tamu, ruang makan, dapur, hingga tempat cuci piring. Hunian tersebut menerapkan smart home system yang aksesnya cukup dengan scan barcode. Nantinya ada 47 tower yang dibangun. Total ada 2.820 unit hunian. Selain untuk ASN, pembangunan hunian itu diperuntukkan anggota TNI dan Polri. (lyn/c7/ttg)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah terlihat wujudnya. Sebagian hunian aparatur sipil negara (ASN) pun sudah rampung.

Siap Pindah ke Ibu Kota, 560 Hunian ASN di IKN Rampung, 1 Keluarga Dapat 1 Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/Screenshot_2024-09-14-13-05-11-751_comandroidchrome-edit-2598156249.jpg" alt="Jokowi tugu saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024). (ANTARA/M Risyal Hidayat)" width="100%">
<figcaption>Jokowi tugu saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024). (ANTARA/M Risyal Hidayat)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak hanya sidang kabinet, Presiden Jokowi kemarin melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kelestarian lingkungan dan pendidikan berkelanjutan di IKN. Jokowi juga menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diwakili Rektor UGM Ova Emilia. Kerja sama itu bertujuan untuk membangun ekosistem lingkungan yang berkelanjutan di kawasan hutan Wanagama Nusantara yang terinspirasi dari konsep Wanagama UGM di Jogjakarta. Setelah penandatanganan kerja sama, Presiden Jokowi bersama rombongan menanam pohon tengkawang (Shorea pinanga) di sekitar area Wanagama Nusantara IKN. Itu merupakan simbol dukungan terhadap upaya restorasi hutan di Kalimantan. Kemarin Jokowi juga meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan groundbreaking Nusantara Mall Duty Free. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi atas pembangunan hotel yang dikerjakan dalam waktu sembilan bulan. Mulanya Jokowi tidak percaya hotel dapat diselesaikan dalam sembilan bulan. "Tugas pemerintah adalah memperbanyak traffic di airport IKN," katanya. Dengan adanya bandara, dia optimistis IKN semakin ramai. Sehingga akan terbentuk ekosistem kota. Apalagi sudah dibangun beberapa tempat publik. Sementara itu, investor swasta juga melakukan kunjungan ke IKN pekan ini. Salah satunya PT Pantai Indah Kapuk Dua. Kunjungan itu juga dihadiri Staf Khusus Komunikasi Publik IKN Troy Pantouw serta Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN Lazuardi Nasution. Selain itu, turut hadir juga sebagai investor Citi Group, pemegang saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), serta pemangku jabatan PANI. (idr/lyn/wan/c6/bay)

Presiden Jokowi melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Jokowi Tinjau Pencanangan Kawasan Wanagama IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/KIP-IKN-1-24362612.jpg" alt="Hujurat (kanan) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan rusun ASN di KIPP IKN." width="100%">
<figcaption>Hujurat (kanan) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan rusun ASN di KIPP IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditarget tuntas pada Juni 2024. Saat ini, pihak terkait terus mengebut menyelesaikan. &rdquo;Proses pembangunan rumah tapak jabatan menteri masih terus kami kebut. Saat ini prosesnya sudah lebih dari 7 persen sejak dimulai Desember,&rdquo; ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat seperti dilansir dari Antara. Rumah tapak jabatan menteri yang sedang dibangun itu sebanyak 36 unit. Masing-masing tipe 480 meter persegi dengan luas lahan per unit 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak Rp 500 miliar. &rdquo;Target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat upacara peringatan Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali,&rdquo; tutur Hujurat. Sejauh ini, lanjut dia, pembangunan infrastruktur di seluruh IKN melibatkan sekitar 7.800 tenaga kerja. Para pekerja tersebut menempati bangunan khusus hunian pekerja sebanyak 22 tower hunian pekerja konstruksi (HPK). &rdquo;Pembangunan HPK merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN agar mereka bisa tinggal dalam hunian yang layak, termasuk untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN,&rdquo; ujar Hujurat. Pembangunan HPK dimulai 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 dengan melibatkan 368 pekerja. Kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) dengan anggaran Rp 567 miliar. &rdquo;HPK dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mess hall (ruang serba guna), ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, lanskap, dan sejumlah fasilitas penunjang lain,&rdquo; terang Hujurat. Dia mengatakan, pihaknya sedang melakukan lelang untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dengan proses lelang ditarget selesai Juli tahun ini juga. &rdquo;Untuk rusun ASN, TNI, Polri, akan dibangun 47 tower dengan total anggaran yang disiapkan Rp 9,4 triliun. Rusun ini juga masih masuk di KIPP IKN. Kami harapkan Juli ini sudah bisa mulai konstruksi dan ditargetkan Juli tahun depan pembangunannya tuntas,&rdquo; ucap Hujurat.

Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara ditarget tuntas pada Juni 2024

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri Ditarget Tuntas Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230227_134141_2.jpg" alt="Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Silvia Halim mengatakan, rata-rata capaian pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah mencapai 23 persen.  ”Tentu saja, beberapa bagian kegiatan seperti bangunan dan penyediaan bahan baku itu sudah dilakukan mencapai 40 persen hingga (ada yang mencapai) 90 persen. Jadi, semuanya on track berkat kerja keras teman-teman di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang bergiat di lapangan, kita optimistis masih sesuai target dan rencana,” kata Silvia Halim seperti dilansir dari Antara, Senin (6/3).  Saat ini, menurut dia, berbagai kegiatan pembangunan sedang dilakukan di kawasan IKN dengan fokus pembangunan pemerintah ialah KIPP. Secara total di wilayah daratan dan lautan, luas IKN 324 ribu hektare dengan besar daratan 256 ribu hektare, kawasan IKN sebesar 56 ribu hektare, dan KIPP 6.600 hektare.  ”KIPP menjadi pusat pembangunan utama. Di dalam situ bisa ditemukan Sumbu Nusantara, istana presiden, kantor presiden, beberapa kantor kementerian, dan juga hunian untuk ASN (aparatur sipil negara), Polri, dan TNI,” ujar Silvia.  Dengan kelengkapan sarana dan prasarana di KIPP, diharapkan dapat membantu percepatan untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan memastikan kegiatan di lapangan berjalan lancar.  Mantan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengaku salut dengan tim Kementerian PUPR dan IKN. Mereka dinilai all out dalam melakukan manajemen proyek.  Misalnya, lanjut Andrinof Chaniago, pembangunan rumah pekerja yang dengan cepat sudah berdiri. Itu dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pencapaian tersebut dipandang sebagai tanda kesiapan pengerjaan pembangunan IKN.  ”Saya juga perhatikan pembukaan badan jalan yang progresnya banyak dalam tempo 3 bulan, 5-6 bulan. Saya yang melihat dari luar jujur ikut optimistis bahwa ini akan berjalan dengan lancar untuk mewujudkan kawasan inti dari IKN,” ujar Andrinof.

Rata-Rata Capaian Pembangunan KIPP IKN 23 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230223-presiden-rumah-menteri-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan kawasan rumah dinas menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kamis (23/2). Desca Lidya Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan kawasan rumah dinas menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kamis (23/2). Desca Lidya Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan kawasan rumah menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan Timur, Kamis (23/2). Pembangunan itu ditargetkan rampung pada Juni 2024.  ”Ini yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 bangunan di sini nanti, yang kita harapkan Juni 2024 itu selesai,” kata Jokowi seperti dilansir dari Antara.  Presiden menambahkan, target penyelesaian itu beriringan dengan target untuk menggelar Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada 2024. ”Memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara,” ujar Jokowi.  Presiden mengakui saat ini progres pembangunan kawasan rumah menteri tersebut baru mencapai 14 persen. ”Kalau melihat seperti ini, apabila di persentase memang baru 14 persen, tapi sudah dimulai,” ucap Jokowi.  Kepala negara juga menegaskan tidak ada masalah dari segi anggaran untuk pembangunan kawasan rumah menteri tersebut, sembari menekankan kembali target penyelesaian pada Juni 2024. Sementara itu, untuk kepala-kepala instansi negara lain, juga akan dibangunkan permukiman berupa apartemen yang rencananya dimulai Juni 2023.  ”Ada nanti dibangun juga, apartemen juga, yang dimulai Juni nanti,” ujar Jokowi.  Nanti setelah proses pembangunan selesai satu per satu kementerian akan secara bertahap melakukan relokasi ke IKN.  ”Ya sesudah selesai, satu per satu lah kita geser yang staf-staf dan karyawan. Menteri PU tadi menyampaikan pada saya nanti Kementerian PU paling duluan,” ujar Jokowi menjawab sembari berkelakar merujuk kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi dalam tinjauan tersebut.  Mengutip situs resmi Kementerian PUPR, pembangunan kawasan rumah menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan lokasi persil 104 dan 105 telah dimulai pada 7 Desember 2022. Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) sebagai pelaksana pembangunan hunian tersebut dengan skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT Ciriajasa Engineering Consultant.  Paket manajemen konstruksi tersebut dilaksanakan PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Surya Perkasa Raya KSO. Kementerian PUPR menyiapkan dua tipe desain rumah untuk pembangunan tersebut yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan lahan seluas 1.000 meter persegi.

Presiden Tinjau Pembangunan Kawasan Rumah Menteri di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG20221204090229_copy_800x600.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kuartal kedua 2023.  ”Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk,” ujar Basuki seperti dilansir dari Antara.  Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN. Baik ke kementerian PUPR maupun kepada Otorita IKN.  Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN. Itu sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.  Hal itu karena anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai APBN. Sedangkan sisanya harus didanai investasi atau skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).  ”Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus. Seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, dan kantor-kantor pemerintah, semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023,” terang Basuki.  Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.  ”Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, anggaran untuk IKN bukan dari APBN. Investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya,” papar Basuki.  Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN. Sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.  Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.  ”Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN,” ungkap Basuki.

Menteri PUPR Berharap Investor Masuk ke IKN pada Kuartal Kedua 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Saya diminta untuk mempercepat, sekarang yang sedang dibangun adalah KIPP wilayah 1A dan Bapak Presiden Joko Widodo meminta agar KIPP wilayah 1B dan 1C segera mulai dikerjakan,” ujar Basuki seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/11).  Basuki menambahkan, telah melaporkan kepada menteri keuangan terkait perintah presiden untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C tersebut. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai Wilayah Perencanaan (WP) Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.  Dia menjelaskan, hierarki ruang kota KIPP meliputi Sub-WP (setara dengan kecamatan), Sub-Sub-WP (setara dengan kelurahan), Blok, Sub-Blok, dan Persil.  ”Prinsip perancangan KIPP mengacu pada struktur ruang Kawasan KIPP dirancang dengan pendekatan apresiasi terhadap alam (Nature-Inspired Design), antara lain apresiasi morfologi alami lahan, sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk melingkar, pembentukan sumbu, dan koridor visual kawasan sebagai orientasi utama pengembangan kawasan, blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun dalam program dan rencana kawasan,” papar Basuki.  Sedangkan untuk struktur Ruang Kota KIPP dirancang dengan menerapkan prinsip Kota Layak Huni (Livable City) yakni model kota polisentris, kota dengan rancangan yang memperhatikan kondisi lokal dan kenyamanan penghuni, dan menciptakan keberagaman (diversity) fungsi serta komunitas aktif dinamis.  Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Klaster pertama tersebut mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara, TNI-Polri sampai dengan lembaga negara independen dan badan publik seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menteri PUPR Siap Memulai Pembangunan KIPP 1B dan 1C IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan rencana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 70 persen akan dialokasikan untuk hunian ASN dan TNI-Polri.  ”Untuk huniannya, ada hunian bagi ASN dan non-ASN, pembagiannya 70 persen adalah hunian atau rumah untuk ASN dan TNI-Polri, termasuk pejabat negara,” ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati seperti dilansir dari Antara.  Sedangkan 30 persen lainnya, lanjut dia, akan dialokasikan untuk perumahan bagi masyarakat umum di KIPP IKN.  ”Tetapi ini (rencana hunian) di KIPP IKN. Kita masih memiliki kawasan di IKN barat, timur, serta utara, dan itu akan sangat banyak perumahan masyarakat umum di sana. Kalau untuk hunian masyarakat umum di KIPP IKN hanya 30 persen,” kata Hayu Parasati.  Rencana perumahan/hunian di KIPP sesuai arahan perancangan diselenggarakan dengan berpedoman kepada peruntukan ruang untuk hunian tapak, hunian vertikal berkepadatan sedang/menengah, hunian dalam fungsi campuran, serta rencana penyediaan infrastruktur dasar permukiman, dan ruang terbuka hijau/biru.  Rencana perumahan di KIPP dialokasikan 70 persen bagi perumahan/hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri dalam bentuk rumah milik negara (rumah dinas), dan 30 persen diperuntukkan bagi perumahan masyarakat umum, dengan komposisi mengikuti ketentuan hunian berimbang.  Luas unit dan bentuk hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri adalah sebagaimana diatur dalam UU tentang IKN dan akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Otorita IKN. Sedangkan untuk rencana perkantoran pemerintahan mengacu kepada Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan KIPP, yang memuat dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Dokumen perencanaan Urban and Land Development, dan sebagai acuan dasar penyelenggaraan pembangunan Sarana dan Infrastruktur di Kawasan Pemerintahan KIPP.  Penetapan lokasi untuk setiap K/L, kecuali untuk lokasi istana kepresidenan, istana wakil presiden, blok legislatif, blok yudikatif, dan blok kementerian koordinator, ditetapkan oleh kepala Otorita IKN dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintahan direncanakan dalam bentuk kantor bersama (sharing office) yang dikembangkan pada empat blok lahan kementerian koordinator.

Rencana Hunian di KIPP IKN Dialokasikan 70 Persen bagi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berfokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah terkontrak.  ”Sebagai informasi kami sampaikan per 9 November, terdapat 99 paket tender/seleksi khusus untuk IKN yang berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan 30 di antaranya sudah terkontrak,” ujar Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Indro Pantja Pramodo seperti dilansir dari Antara.  Dalam paparannya, Indro mengatakan, pembangunan IKN Nusantara terbagi menjadi tiga tahap. Yakni pada periode 2022-2024 terdiri atas pembangunan infrastruktur KIPP, pembangunan perumahan di area utama IKN, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti energi, utilitas, air, drainase, dan sebagainya.  Tahap kedua yakni periode 2025-2035, terdiri atas pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas. Sedangkan untuk tahap ketiga periode 2035-2045 yakni perluasan pengembangan kota serta konektivitas antar dan dalam kota.  ”Melihat rencana besar pembangunan infrastruktur di IKN tersebut tentu saja membutuhkan dukungan rantai pasok sumber daya konstruksi yang memadai mulai dari anggaran, peralatan, sumber daya manusia, material, dan metode,” ujar Indro.  Menurut dia, IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk dari para investor. Pemerintah membuka kesempatan besar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara untuk dilaksanakan melalui investasi swasta, BUMN, Badan Usaha Otorita, atau dukungan pemerintah, kerja sama antar swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita, dan pemerintah.  Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran presiden dan wakil presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

Kementerian PUPR Sebut 30 Paket Tender untuk KIPP IKN Sudah Terkontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni. Pengembangan kota dilengkapi dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  ”Hingga 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare. Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota,” ujar Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/8).  Dia mengatakan, pada 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.  Sidik Pramono menjelaskan, pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan nonAPBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.  ”Pendanaan nonAPBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian,” papar Sidik Pramono.  ”Otorita IKN, juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta,” tambah dia.  Selain itu, lanjut Sidik Pramono, Otorita IKN sebagai lembaga baru perlu untuk melengkapi kelembagaannya. Saat ini, Otorita IKN baru terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Tim Transisi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.  Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada 2024.  KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN. Kementerian PUPR memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN Rp 20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 sebesar Rp 5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.

Otorita IKN Fokus Kembangkan KIPP Jadi Kota Layak Huni hingga 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kawasan inti pusat pemerintahan

Berita Terkini