<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/FABA.jpg" alt="Sisa abu pembakaran batubara atau disebut Fly Ash Bottom Ash (FABA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)" width="100%">
<figcaption>Sisa abu pembakaran batubara atau disebut Fly Ash Bottom Ash (FABA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di depan para investor Jerman pada pembukaan Hannover Messe, pertengahan April 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo sempat menyatakan bakal menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara pada 2025. Yang kemudian diklarifikasi menjadi 2050. Terlepas dari revisi itu, disaat yang bersamaan pemerintah nyatanya masih mengizinkan pembangunan PLTU batubara yang bersifat captive di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Atinna Rizqiana mengatakan, sebagai gambaran proyek KIHI akan berlokasi di tiga desa di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tanah Kuning, Mangkupadi dan Binai. Proyek ini berawal dari ambisi tahun 2015 untuk menjadikan Bulungan sebagai kawasan industri hilir dan pelabuhan industri terbesar di Indonesia. Pada 2022, bersamaan dengan pengumuman dukungan program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp314 triliun). Kawasan yang tadinya disebut kawasan industri dan pelabuhan Indonesia, berubah rupa menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia. Saat ini KIHI sedang melalui tahap awal proses perencanaan. Dari 30 ribu Ha total lahan, baru 9.500 Ha luas lahan yang siap dikembangkan melalui wewenang PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI). Melalui data ANDAL 2021, diketahui akan terdapat dua zona di dalamnya. Yakni Blue Zone (Zona Biru) dan Green Zone (Zona Hijau). Dalam keterangan, Zona Biru dinyatakan sebagai kawasan yang masih disokong oleh pembangkit batubara. Area Zona Hijau akan memiliki luasan sebesar 2.196,56 Ha. Sedangkan, Zona Biru sebesar 3.910,41 Ha atau hampir dua kali lipat dari luasan zona hijau. Kontradiksi terkait pembangunan kawasan industri hijau tak sampai di situ. Salah satu perusahaan swasta yang bergerak di pertambangan batubara menjadi pemain utama dengan proyek smelter aluminium senilai USD 728 juta di KIHI. Sementara perusahaan Tiongkok, Tshingshan diberitakan siap mengeluarkan dana USD 28 miliar untuk pembangunan smelter nikel. Kedua perusahaan itu tidak luput dari kontroversi. Para pemain di sektor hilirisasi mineral tersebut selama ini memiliki reputasi yang buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Rizqiana menyoroti pernyataan menarik dari Hannover juga terjadi saat Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah energi terbarukan di Indonesia berada di titik 23 persen. Angka ini merujuk pada target bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun &ldquo;Kenyataannya, pada tahun 2023 bauran EBT tercatat baru mencapai 13 persen atau hanya naik 1,5 persen dari jumlah bauran energi terbarukan dua tahun sebelumnya. Secara realistis patut kita bertanya, apakah mungkin dalam dua tahun ke depan (2025) peningkatan 10 persen porsi EBT mampu kita capai?&rdquo; kata pria yang akrab disapa Kiki itu. Selain masalah target bauran EBT yang tidak sinkron dengan kondisi ideal, upaya untuk melakukan penutupan total PLTU juga dipertanyakan. Buktinya, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PLN masih menargetkan penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 GW. Ditambah lagi adanya beberapa PLTU captive yang akan dibangun secara serentak di berbagai wilayah smelter nikel dan aluminium seperti di Morowali, Weda Bay, hingga Kalimantan Utara. Maka dari itu, sebelum berbicara soal walk the talk seperti semangat Presiden Jokowi di Hannover Messe, ada baiknya mempertanyakan dulu kesungguhan komitmen pemerintah. &ldquo;Karena bagaimana mungkin pengembangan ekonomi hijau yang katanya berkeadilan, dilakukan dengan mempertaruhkan kelestarian lingkungan dan masyarakat disekitar proyek?&rdquo; ucap Kiki. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan, ada upaya untuk seolah menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia siap menampung dana investor kakap seperti BASF-VW untuk berinvestasi di industri baterai. Tapi banyak yang masih meragukan terkait komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, dan komunitas setempat. &ldquo;Padahal investor sekelas BASF-VW memiliki ESG (Environment, Social and Governance) yang ketat dan terus menerus diaudit, sehingga satu gram saja campuran nikel pada baterai mobil listrik diambil dari proses pemurnian (smelter) yang bermasalah maka reputasi BASF-VW akan terpengaruh,&rdquo; ujarnya.

Pemerintah nyatanya masih mengizinkan pembangunan PLTU batubara yang bersifat captive di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Upaya Menarik Investasi Hijau Terkendala PLTU Kawasan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Kaltara.jpeg" alt="Gubernur Kalimantan Zainal Arifin Paliwang (tengah) saat kunjungan di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (6/12). Hilmi/Jawa Pos." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Zainal Arifin Paliwang (tengah) saat kunjungan di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan (6/12). Hilmi/Jawa Pos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jakarta, Indonesia bakal segera memiliki kawasan industri hijau dengan luasan 30 hektar. Kawasan industri yang berada di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) itu diperkirakan bakal beroperasi tiga sampai empat tahun lagi. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memperkirakan kawasan industri tersebut bakal menyerap 150 ribu tenaga kerja.  Kawasan industri hijau tersebut bernama PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Presiden Joko Widodo menetapkan kawasan industri tersebut sebagai kawasan industri ekonomi hijau atau green economy. ’’Mungkin (mulai beroperasi, Red) tiga atau empat tahun ke depan,’’ kata Zainal di sela penandatangan kerjasama dengan Universitas Terbuka di Tangerang Selatan pada Selasa (6/12).  Purnawirawan perwira tinggi polisi itu mengatakan sejak Agustus lalu pembangunan proyek strategis nasional tersebut sudah berjalan. Mulai dari land clearing, pembangunan pelabuhan, dermaga, hingga penuntasan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).  Zainal menjelaskan sesuai dengan namanya, kawasan industri tersebut nantinya menampung perusahaan penghasil energi baru dan terbarukan. Diantaranya adalah pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Selain itu pabrik yang beroperasi di dalamnya menggunakan listrik dari PLTA. Bukan dari energi fosil atau mineral seperti batubara.  Dia menjelaskan pembangunan kawasan industri ekonomi hijau tersebut membutuhkan SDM unggul. Apalagi menurut perkiraannya, kawasan industri tersebut bakal menyerap setidaknya 150 ribu tenaga kerja. Untuk itu dia menyambut baik kerjasama dengan kampus Universitas Terbuka dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.  ’’Kami di Pemprov Kaltara sudah kerjasama dengan setidaknya 10 universitas. Belum lagi dengan politeknik,’’ katanya. Zainal mengatakan Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk beasiswa. Kuota beasiswa tersebut terbuka untuk para ASN di Kaltara maupun putra-putri Kaltara pada umumnya. Dia mengatakan jurusan yang paling banyak dibutuhkan kelak adalah teknik dan kelautan atau kemaritiman.  Zainal juga bersyukur meskipun sebagai provinsi yang relatif muda, tetapi memiliki upah minimum provinsi nomor sembilan tertinggi di Indonesia. Yaitu sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Patokan upah minimum itu, menurut dia cukup besar bagi provinsi yang baru berumur sepuluh tahun. ’’Meskipun APDB kami tahun depan hanya Rp 2,9 triliun,’’ tandasnya. (*)

Tiga Tahun Lagi, Kawasan Industri Hijau Kaltara Serap 150 Ribu Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screen-Shot-2021-12-21-at-11.50.07.jpg" alt="Tangkapan layar Presiden Jokowi saat peresmian pemancangan tiang pertama atau groundbreaking kawasan Industri Hijau Indonesia, Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12). Indra Arief/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Presiden Jokowi saat peresmian pemancangan tiang pertama atau groundbreaking kawasan Industri Hijau Indonesia, Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12). Indra Arief/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo mengharapkan kawasan industri hijau yang sudah mulai dibangun di Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi yang terbesar di dunia. Sebab, memiliki target luas lahan mencapai 30.000 hektare.  ”Kita harapkan jadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia tapi dunia, karena menyangkut lahan sampai saat ini 16.400 hektare dan targetnya 30.000 hektare,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara saat peresmian pemancangan tiang pertama atau groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia, Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12), sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden.  Presiden Jokowi mengatakan, banyak produk dari industri hijau yang akan muncul dari kawasan industri tersebut. Kawasan industri hijau itu juga melibatkan investor dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab, selain investor Indonesia.  ”Semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara. Ini kerja sama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari Tiongkok, dari Uni Emirat Arab, semuanya akan bergabung,” kata Presiden Jokowi.  Kawasan industri hijau itu juga akan menggunakan teknologi termutakhir. Beberapa produk yang akan dihasilkan, di antaranya, seperti sodium ion, litium ion, semikonduktur, dan petrokimia yang dapat menghasilkan produk turunan tekstil. ”Akan muncul dari sini green alumunium, solar panel, industrial silicon,” tutur Presiden Jokowi.  Dalam masa konstruksi, atau pembangunan kawasan industri hijau, lanjut presiden, akan terbuka 100 ribu lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja itu belum ditambah dengan masa produksi dari industri-industri yang beroperasi.  Presiden memperkirakan total akan ada 200 ribu lapangan kerja baru dari kawasan industri hijau ini. ”Hanya di sini saja. Belum anak cucu turunan dari produk yang dihasilkan itu 60 ribu. Perkiraan saya lebih dari 200 ribu plus anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan,” ucap Presiden Jokowi.  Pembangunan kawasan industri hijau tersebut, menurut Presiden Jokowi, sekaligus menandakan transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi itu mengubah struktur ekonomi Indonesia yang sudah bertahun-tahun mengandalkan ekspor bahan mentah, menjadi hilirisasi industri, sehingga komoditas yang diekspor adalah barang setengah jadi atau barang jadi.  Turut hadir dalam peletakan batu pertama itu antara lain Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Konsorsium Indonesia Garibaldi Thohir, dan para pejabat terkait lainnya.

Presiden Harapkan Kawasan Industri Hijau Kaltara Jadi Terbesar Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/jokowi-buka.jpg" alt="DARI ISTANA BOGOR: Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economics on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat (17/9). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>DARI ISTANA BOGOR: Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economics on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat (17/9). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual. Pertemuan itu bertujuan memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat Celsius. Langkah konkretnya akan dibahas pada pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow, November mendatang.  "Presiden Amerika Joe Biden telah mengundang sejumlah negara utama untuk hadir pada pertemuan ini," ucap Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar. Jokowi merupakan satu di antara sepuluh kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam pertemuan itu.  Setiap negara diminta menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dengan tujuan mengatasi perubahan iklim. Fokus pertemuan pada Jumat malam (17/9) itu terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan.  Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat perubahan iklim. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan. Selain itu, akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau dilakukan sejak Agustus lalu.  Langkah lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi. Kemudian, meningkatkan penggunaan biofuel dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik.  Jokowi menyatakan, Indonesia telah menargetkan netral karbon (net zero) pada 2060 dengan kawasan percontohan yang terus dikembangkan. "Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Untuk transisi energi, Jokowi menyebut kemitraan global sangat diperlukan. Sebab, transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau. ’’Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi karbon, capture and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon,’’ terangnya.

Buka Investasi Kendaraan Listrik hingga Kawasan Industri Hijau