<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/bea-cukai-3758505227.jpg" alt="PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul, Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab." width="100%">
<figcaption>PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul, Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Anggun Kreasi Garmen, perusahaan garmen yang berlokasi di Bantul,&nbsp;Jogjakarta mengekspor produknya ke dua negara, yakni Belanda dan Uni Emirat Arab, pada Rabu (29/5). "Perusahaan ini berhasil mengekspor 19.033 buah pakaian dengan berat sembilan ton. Nilai ekspornya sendiri mencapai Rp 4 miliar," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Tedy Himawan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6). PT Anggun Kreasi Garmen merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Yogyakarta. Disebutkan Tedy, pemanfaatan fasilitas kawasan berikat memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Keuntungan lain yang didapatkan PT Anggun Kreasi Garmen dari fasilitas ini ialah perusahaan memperoleh kemudahan dalam proses kepabeanan. "Keberhasilan ekspor PT Anggun Kreasi Garmen menunjukkan bahwa pemberian fasilitas kawasan berikat telah berkontribusi positif bagi industri dalam negeri yang berorientasi ekspor serta memperbesar penyerapan tenaga kerja," kata Tedy. Edukasi Pekerja Migran Bea Cukai melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Bea Cukai Tanjung Emas bekerja sama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memberikan edukasi kepada 39 calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, pada Selasa (28/5). Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Bea Cukai Tanjung Emas, Riefki Kurniawan, menyampaikan bahwa edukasi ini diberikan pada calon pekerja migran dalam operasi pra-pemberangkatan (OPP) sebagai bekal pengetahuan kepabeanan. Para peserta dibekali dengan informasi kepabeanan yang dibutuhkan para pekerja migran Indonesia, diantaranya mengenai barang kiriman, barang pindahan, barang penumpang, dan IMEI. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/edukasi-1548904825.jpg" alt="Bea Cukai Kanwil Jateng dan DI Yogyakarta memberikan edukasi kepada calon pekerja migran." width="100%">
<figcaption>Bea Cukai Kanwil Jateng dan DI Yogyakarta memberikan edukasi kepada calon pekerja migran.</figcaption>
</figure> "Informasi kepabeanan ini kami rasa sangat penting untuk disampaikan kepada para calon pekerja migran Indonesia. Pembekalan ini diharapkan dapat mengedukasi para pekerja migran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga proses importasi barang pekerja migran menjadi lancar," ujar Riefki, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6). Riefki mengatakan, regulasi impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. "Bagi pekerja migran yang terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperoleh fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan pajak untuk tiga kali pengiriman dalam setahun, dengan nilai maksimal barang sebesar USD 500 untuk setiap pengiriman," jelasnya. Selain itu, ujar Riefki, dalam skema pendaftaran IMEI, pekerja migran yang memenuhi syarat akan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak atas pendaftaran IMEI, dengan batasan maksimal dua perangkat per penumpang untuk satu kali kedatangan dalam periode satu tahun. "Pendaftaran IMEI dapat dilakukan ketika pekerja migran melakukan pengisian electronic customs declaration (e-CD) yang sudah diaplikasikan di bandara atau terminal kedatangan," imbuhnya. Kerja sama antara Bea Cukai dan BP3MI diharapkan dapat berlanjut agar dapat memberikan manfaat yang luas dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada pekerja migran Indonesia. Adanya edukasi pra-pemberangkatan seperti ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik tentang prosedur kepabeanan, sehingga meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dalam proses kepabeanan.

Pemanfaatan fasilitas kawasan berikat memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Peroleh Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai, Perusahaan Garmen Asal Bantul Tembus Pasar Eropa dan UEA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menteri-Perindustrian-Agus-Gumiwang-Kartasasmita-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinyalir kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi barang-barang impor ilegal ke Indonesia. "Satu contoh kawasan berikat, belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," katanya saat memberikan arahan dalam Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10). <div>Hal itu disampaikan Agus Gumiwang yang telah mulai melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun terkait kawasan berikat, Menperin mengakui kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan tersebut. Menurut dia, lantaran bukan berada di bawah kewenangannya, pihaknya tidak memiliki data yang rinci soal kawasan berikat. Padahal, keberadaan kawasan berikat dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang seharusnya diorientasikan untuk pasar ekspor, tapi justru malah membanjiri pasar dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia bahkan sampai harus menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu penting&nbsp;bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin menyebut pengendalian impor di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean&nbsp;(border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena tidak berbasis data industri hingga maraknya impor ilegal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin juga menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal. "Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karena itu, Agus&nbsp;menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terkait. Ia menyebut kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri tidak terdampak, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu terus didorong oleh kolaborasi yang erat. "Maka memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang baik. Kolaborasi tanpa dusta oleh semua kementerian/lembaga,&nbsp;stakeholders&nbsp;yang terlibat," katanya.</div>

"Belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," kata Agus.

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-8.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan ekspos atau gelar perkara terkait dugaan kasus mafia pelabuhan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud yakni penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan uang terkait fasilitas Kawasan Berikat yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan 2021.  "Penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan uang sehubungan dengan penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan 2021," ujar Leonard dalam keterangannya, Selasa (1/3).  Leonard mengatakan, dari hasil gelar perkara tersebut, alat bukti sudah dinyatakan cukup. Maka kasus tersebut saat ini masuk ke dalam tahap penyidikan.  "Mafia pelabuhan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi dan masuk dalam tahap penyidikan," katanya.  Adapun kasus perkara tersebut berawal pada tahun 2016 dan 2017 saat PT HGI mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat di Semarang untuk impor bahan baku tekstil yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Di sana terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bea dan Cukai bekerja sama dengan pihak swasta.  Padahal seharusnya barang impor berupa bahan baku tekstil tersebut diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI maupun melalui perusahaan subkontraktor. Baru setelahnya, dilakukan penjualan di dalam negeri maupun dilakukan ekspor.  Akan tetapi, PT HGI atas sepengetahuan dan kerja sama dengan pihak Bea dan Cukai telah melakukan penjualan bahan baku impor tekstil di dalam negeri tanpa melalui pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI. Sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian ekonomi.

Kasus Dugaan Mafia Kawasan Berikat Naik ke Tahap Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HOLTI3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong petani holtikultura untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas tanamannya sehingga mampu menembus pasae ekspor. Sektor hortikultura yang meliputi komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat berpotensi besar mengisi pasar ekspor dunia.  Terbukti, saat ini budidaya hortikultura mampu memberikan penghasilan relatif tinggi dibandingkan menanam komoditas lainnya. Sayangnya, potensi tersebut masih belum digarap optimal. Untuk memacunya, pemerintah mendorong pengembangan hortikultura dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat plasma hortikultura dengan pendekatan create share value (CSV).  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, di sela-sela kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Hortikultura untuk Meningkatkan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Kota Madiun (12/8), mengatakan pihaknya terus berupaya mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk lebih fokus menggarap potensi hortikultura.  "Ekspor hortikultura kita sangat besar, terutama komoditas buah-buahan yang share nya mencapai 55 persen. Kita pilih hortikultura karena dalam kompetisi global terbukti kualitas hortikultura kita lebih unggul," ujar Susiwijono di acara yang dihadiri walikota Madiun dan sejumlah kepala daerah tersebut.  Salah satu langkah konkritnya adalah pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat yang sudah diinisiasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung.  Menurut Susiwijono, selama ini fasilitas yang diberikan untuk kawasan berikat seperti pembebasan fiskal dan non-fiskal lebih banyak dinikmati para pelaku usaha perseroan. "Sekarang petani pun bisa mendapatkan manfaatnya, melalui model kawasan berikat plasma hortikultura. Syaratnya, produk yang dihasilkan harus untuk ekspor," terangnya.  Lewat skema ini, petani dimitrakan dengan pelaku usaha yang menjadi off-taker. "Kita sedang merintis kerjasama dengan 13 kepala daerah yang berkomitmen mengembangkan pola ini. Semua K/L terkait kita minta duduk bersama," tambahnya.  Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kawasan berikat plasma hortikultura sejalan dengan grand design Ditjen Hortikultura yang kini tengah disusun.  "Kedepan kami akan kembangkan kawasan hortikultura sesuai skala ekonomi, agroklimat dan kesesuaian lahan. Tidak lagi model kecil-kecil yang tersebar dimana-mana. Contoh manggis, kalau memang skala ekonominya 400 - 500 hektar dan sesuai agroklimatnya, kami akan berikan bantuan ke satu daerah sebanyak itu, lengkap dengan dukungan lainnya seperti benih unggulnya, pengendalian hama penyakit hingga pemasarannya," ujar Prihasto.  Dengan begitu, 4-5 tahun ke depan, pasokan untuk ekspor hortikultura kita semakin eksis dan meningkat.  Direktur Government Relations and External Affair PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung, Welly Soegiono, menekankan pentingnya pemetaan pasar dan kemitraan dalam pengembangan hortikultura nasional. “Kita produksi apa yang dibutuhkan pasar, bukan memaksa pasar membeli apa yang kita produksi," ujarnya.  Menurutnya, pihaknya sudah mengembangkan kemitraan berbasis create shared value (CSV) dengan berperan sebagai off-taker, serta melakukan pendampingan bagi petani bersama-sama pihak Kementan mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya. "Kami berikan bibit kepada mereka, panduan budidaya tanamnya, dan supervisi di lapangan. Ini untuk menjamin produk yang dihasilkan petani sesuai standard ekspor" beber Welly.  "Sekarang ada 13 daerah Kabupaten/Kota terlibat dalam rintisan kawasan berikat dan 3 Kabupaten sudah siap MOU dengan PT GGP yaitu: Lingga, Bener Meriah dan Mandailing Natal. Sementara daerah yg lain masih dlm proses survey yaitu: Humbang Hasundutan, Ponorogo, Jembrana, Blitar, Bondowoso, Nganjuk dan sebagainya” ungkap Welly.

Pemerintah Dorong Petani Gunakan Kawasan Berikat Plasma Hortikultura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-online-perizinan-di-kawasan-berikat-dipangkas-jadi-1-hari_m_199104.jpeg" alt="kawasan peti kemas ekspor impor" width="100%">
<figcaption>kawasan peti kemas ekspor impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan meluncurkan sistem perizinan online fasilitas kawasan berikat. Peluncuran sistem ini membuat perizinan lebih cepat dari sebelumnya yang membutuhkan waktu 10 hari masa pengurusan, kini dipangkas menjadi hanya satu jam waktu pengurusannya. Selain itu, dilakukan juga pemangkasan waktu perizinan bagi 45 izin transaksional menjadi tiga izin yang dilakukan secara online. Peluncuran ini akan dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pada Selasa, (27/3) di Cileungsi Bogor. Kelompok tani pisang mas di Tanggamus, Lampung Timur, akan menjadi kelompok tani pertama, yang menerima manfaat fasilitas Sub-Kontrak Kawasan Berikat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai). Kelompok tani tersebut merupakan petani binaan dari PT Great Giant Pineapple (GGP), yang merupakan produsen dan eksportir nanas dan pisang, yang melakukan usahanya secara terintegrasi. "Keberadaan fasilitas sub-kontrak Kawasan Berikat Bea Cukai di lahan petani ini merupakan fasilitas pertama yang diberikan oleh Bea Cukai di Indonesia, dan kelompok tani binaan GGP juga menjadi kelompok tani pertama pemanfaat fasilitas ini," kata Government Relations and External Affair Director GGP, Welly Soegiono dalam keterangan tertulis, Senin (26/3). Menurut perwakilan kelompok tani, Soleh dari Kelompok Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Lampung, sebelum ada fasilitas dari Bea Cukai, petani sulit memperoleh pupuk yang berkualitas. "Selain itu harga pupuk bersubsidi juga mahal, apalagi jika dibandingkan dengan harga pupuk impor, selisihnya bisa sampai berkali-kali lipat," kata Soleh. Bahkan sebelum GGP menerima fasilitas Kawasan Berikat Bea Cukai, keberadaan GGP belum diperhitungkan oleh pasar internasional. Namun demikian setelah memperoleh fasilitas ini perusahaan mulai dapat berkompetisi, khususnya di pasar ekspor. Itu sebabnya sejak 2015, GGP berhasil menjadi produsen nanas kaleng terbesar ketiga di dunia. Bahkan, pada 2017, GGP menjadi produsen nanas kaleng terbesar kedua di dunia.

Sistem Online, Perizinan di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Hari

kawasan berikat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kawasan berikat

Berita Terkini

Peroleh Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai, Perusahaan Garmen Asal Bantul Tembus Pasar Eropa dan UEA

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

Kasus Dugaan Mafia Kawasan Berikat Naik ke Tahap Penyidikan

Pemerintah Dorong Petani Gunakan Kawasan Berikat Plasma Hortikultura

Sistem Online, Perizinan di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Hari

Download Aplikasi JawaPos.com