<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/ewSAx7QTfUTLDdxj28sDTFKGcYFaTGr9ie2qgAeG-1-2381857361.jpg" alt="Kapolrestro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengenakan peci hitam saat pengamanan aksi unjuk rasa terkait Palestina di Silang Selatan Monas Jakpus, Minggu (12/10). (Humas Polres Jakpus)" width="100%">
<figcaption>Kapolrestro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengenakan peci hitam saat pengamanan aksi unjuk rasa terkait Palestina di Silang Selatan Monas Jakpus, Minggu (12/10). (Humas Polres Jakpus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suasana berbeda tersaji dalam pengamanan aksi unjuk rasa bertajuk 'Solidaritas Pemuda Indonesia untuk Palestina' di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (12/10). Dalam pengamanan aksi unjuk rasa itu, terlihat banyak aparat pengamanan dari kepolisian menggunakan peci hitam. Aksi yang digelar oleh Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina (API Palestina) ini dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dan diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 10.00 WIB. Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kombespol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan sebanyak 1.722 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Ia memastikan seluruh personel pengamanan telah diinstruksikan untuk tidak membawa senjata api selama bertugas. Pendekatan yang digunakan aparat adalah humanis dan persuasif. &ldquo;Kami pastikan personel di lapangan tidak dibekali senjata api. Pendekatan kami adalah melayani peserta aksi dengan ramah, humanis, dan tetap profesional. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat,&rdquo; kata Susatyo di lokasi. Susatyo menjelaskan, peserta aksi menyampaikan orasi dengan tertib tanpa adanya gangguan ketertiban umum. Ia mengapresiasi sikap dewasa peserta dalam menyampaikan aspirasi. &ldquo;Kami mengapresiasi peserta aksi yang menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Semua berlangsung tertib, damai, dan penuh tanggung jawab,&rdquo; ujarnya. Susatyo juga mengimbau masyarakat dan peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan barang bawaan, serta memperhatikan keselamatan anak-anak yang ikut dalam kegiatan tersebut. &ldquo;Kami mengimbau kepada peserta aksi agar berhati-hati terhadap barang berharga seperti perhiasan, HP, dan dompet. Juga kepada orang tua yang membawa anak kecil, mohon tidak sampai terpisah,&rdquo; jelasnya. Arus lalu lintas di sekitar Monas diberlakukan secara situasional menyesuaikan dengan jumlah massa. Polisi menyarankan warga yang tidak berkepentingan di area tersebut untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan. &ldquo;Kami terus melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang tidak berkepentingan diimbau mencari jalur lain agar perjalanan tidak terganggu,&rdquo; tuturnya. Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan posko kesehatan bagi peserta yang kelelahan serta kantong parkir resmi di kawasan IRTI dan sekitar Monas. &ldquo;Kami minta seluruh kendaraan peserta parkir di kantong-kantong parkir yang sudah ditentukan. Jangan parkir sembarangan karena dapat menyebabkan kemacetan,&rdquo; pungkasnya.

Polisi menggunakan peci hitam dalam pengamanan aksi bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu (12/10), dipimpin Kapolrestro Jakarta Pusat.

Polisi Berpeci Hitam Kawal Aksi Bela Palestina di Kawasan Monas Jakarta Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/ncxefyGKCLOuAWf0jHTN6EMq5gxxweDbbesdgkvq-1-1453077630.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menemui para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang yang menggelar aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menemui para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang yang menggelar aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menyatakan akan mengawal aspirasi para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang agar sampai ke pihak pemerintah Provinsi. Hal ini disampaikan Wa Ode saat menemui pedagang yang menggelar aksi di JPM Tanah Abang, Senin (6/10). "Saya sampai kantor, saya koordinasi sama Sarana Jaya supaya dirut atau perwakilan hadir mendengarkan ini. Kalau perlu ada Miratti (PT Miratti Sarana Utama) juga dipanggil ke fraksi," ujar Wa Ode di lokasi. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu mengaku masih mendalami terkait apa yang menjadi keluhan pedagang. Yang pasti, pedagang menginginkan turunnya harga sewa yang sempat naik pada 2024 silam.&nbsp; "Ini kan saya belum dalami betul ya. Tapi aspirasinya adalah kenaikan terus-menerus service charge yang terus naik. Dari (sebelumnya) Rp 560 (ribu), 2024 naik. Dan itu naik tidak ada sosialisasi dan tidak melihat pendapatan saudara-saudara kita di sini," ungkapnya. Wa Ode menegaskan, para pedagang JPM merupakan pelaku UMKM, yang disebutnya sebagai soko guru perekonomian. Untuk itu, pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap terhadap pedagang kecil. "Jadi memang ini harus kita selamatkan terutama ini UMKM kita yang juga merupakan soko guru perekonomian. Jadi kita harus ada intervensi dari pemerintah. Saya anggota DPRD harus menjembatani supaya aspirasi mereka itu tersampaikan dan ditindak lanjut oleh pemerintah," tegasnya. <h2>Pembeli Menurun, Pedagang Tuntut Penyesuaian Harga Sewa</h2> Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang Jimmy Rory menuturkan, penyebab utama kemarahan pedagang adalah kenaikan service charge dan tarif sewa kios yang dinilai tak wajar. Awalnya, pedagang membayar Rp 560 ribu per bulan. Namun terjadi penyesuaian hingga terjadi kenaikan harga hingga menjadi Rp 1,5 juta. Namun setelah negosiasi, diputuskan turun sedikit menjadi Rp 1,3 juta perbulan. "Kita aksi waktu itu, turunnya Rp 1.300.000. Tapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, (jumlah pembeli) terus turun. Kita minta turun lagi agar seperti semula," jelas Jimmy. Kondisi makin diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat dan sepinya pengunjung. Untuk itu, pedagang meminta agar dilakukan penyesuaian kembali mengenai tarif sewa.&nbsp; <h2>Surat Edaran Bernada Ancaman</h2> Tak hanya soal tarif, pedagang juga keberatan dengan surat edaran pengelola yang dinilai bernada ancaman. Dalam surat bertanggal 3 Oktober 2025, disebutkan pedagang yang telat membayar sewa 20&ndash;23 hari akan langsung diganti dengan pedagang lain. "Apabila kita sebagai pedagang telat membayar sewa, mereka melakukan pengancamanan dan penekanan. Karena isinya itu pengosongan kios dan pergantian pedagang," kata Jimmy. Ia mengibaratkan kebijakan itu seperti pemilik rumah yang mengusir penyewa hanya karena telat bayar beberapa minggu. "Bisa teman-teman bayangkan, kita ngontrak di suatu rumah, baru telat 20 hari disuruh diusir, dikosongkan barangnya, diganti sama yang baru. Nah itu kita," sambungnya.

Anggota DPRD DKI Wa Ode Herlina dukung pedagang JPM Tanah Abang dalam tuntutan penurunan harga sewa kios.

DPRD DKI Jakarta Janji Kawal Aspirasi Pedagang JPM Tanah Abang, Tuntut Penurunan Tarif Sewa Kios

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/Screenshot_2025-08-29-23-19-46-474_comandroidchrome-edit-4136020162.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, 21, driver ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. (Biro Pers Istana)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka Affan Kurniawan, 21, driver ojol yang tewas dilindas rantis Brimob. (Biro Pers Istana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pimpinan DPR akan mengawal usulan pembentukan tim investigasi, terkait kerusuhan massa yang menelan korban jiwa akhir Agustus lalu.&nbsp; Meski begitu, ia menekankan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan kewenangan pemerintah. "Usulan pembentukan tim investigasi segala macam, barusan Prof (Sufmi Dasco) sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti ada di pemerintah," kata Cucun usai melakukan audiensi dengan elemen mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Kendati demikian, Cucun menegaskan DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan dewan (AKD). Ia menyebut, Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri akan melakukan pengawasan terhadap kerja tim investigasi apabila dibentuk. "Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, nanti kita sampaikan dan kita dengar ada atau tidaknya tim investigasi. Tapi fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR, makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD, komisi yang menangani mitranya tadi," terang Cucun. Selain membahas soal tim investigasi, Cucun juga menyinggung polemik tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang menuai protes publik. Ia menegaskan, per 31 Agustus 2025, tunjangan tersebut resmi dibatalkan sesuai hasil pertemuan antara Presiden, pimpinan DPR, dan pimpinan partai politik. "Tadi sudah disampaikan Prof Dasco bahwa per 31 Agustus kita semua, sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden pimpinan DPR dan pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya,&rdquo; tuturnya. Cucun menambahkan, tindak lanjut keputusan itu akan disosialisasikan oleh pimpinan fraksi kepada seluruh anggota dewan.&nbsp; "Sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan terkait anggota sudah diketahui semuanya," urainya. Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB itu menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa sejak 25 hingga 31 Agustus 2025.&nbsp; "Sebagai pimpinan DPR menyampaikan duka cita atas saudara kita Affan (pengemudi ojol yang dilindas Rantis Brimob), yang menjadi korban peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, Tuhan YME," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pengawasan terhadap tim investigasi kerusuhan massa dan pembatalan tunjangan rumah anggot

Pimpinan DPR Pastikan Kawal Pembentukan Tim Investigasi Usut Kerusuhan Massa yang Berujung Korban Jiwa saat Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/IMG_3991JPG-4059725679.jpg" alt="Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan flypass saat HUT ke-79 TNI di Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan flypass saat HUT ke-79 TNI di Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-TNI Angkatan Udara mengerahkan empat F-16 dari Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin untuk mengawal kedatangan pesawat-pesawat tamu negara yang datang dari berbagai negara ke Indonesia untuk menghadiri pelantikan presiden-wakil presiden. Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) TNI AU Marsekal Madya (Marsdya) Tedi Rizalihadi selepas meninjau kesiapan pasukan dan pesawat-pesawat TNI AU untuk acara pelantikan menjelaskan empat pesawat tempur F-16 TNI AU itu bakal mengawal pesawat-pesawat tamu negara saat mereka masuk ruang udara Indonesia sampai nantinya mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, maupun di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta. &ldquo;Jadi, prosedur tetapnya apabila ada pesawat VVIP yang membawa kepala negara sahabat itu wajib kami laksanakan escort (pengawalan, red.),&rdquo; kata Marsdya Tedi saat jumpa pers di Terminal Selatan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis. Dia menyebut pengawalan itu disebut juga sebagai CAP (combat air patrol), yaitu situasi penerbang tempur dalam keadaan siaga mencegah dan mengantisipasi segala bentuk ancaman yang mungkin dihadapi oleh pesawat yang mereka jaga. Oleh karena itu, empat F-16 yang bakal melakukan CAP itu dilengkapi dengan persenjataan lengkap, mulai dari rudal air-to-air sampai dengan senjata tembak (gun) lainnya. &ldquo;Ini protap (prosedur tetap) kami untuk meyakinkan kepada tamu-tamu undangan yang hadir, para kepala negara sahabat, kami akan mengamankan (penerbangan) mereka sampai dengan mendarat,&rdquo; kata Pangkoopsudnas. TNI AU di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma menggelar apel gelar pasukan dan alutsista untuk operasi pengamanan VVIP pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024. Dalam apel itu, Pangkoopsudnas mengecek langsung kesiapan pasukan dan alutsista yang dikerahkan oleh TNI AU dalam operasi pengamanan gabungan TNI-Polri untuk acara pelantikan itu. Tedi menyebut ada 2.254 prajurit yang dikerahkan oleh TNI AU untuk operasi pengamanan itu. Prajurit-prajurit itu di antaranya terdiri atas kru pesawat (aircrew), pasukan khusus Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), dan Satuan Bravo 90 Kopasgat, kemudian pasukan dari Komando Operasi Udara (Koopsud) I, pasukan pendukung dari Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Atang Sendjaja, Lanud Husein Sastranegara, dan Lanud Sugiri Sukani. Kemudian, ada juga pasukan yang diperuntukkan menjaga bandara tujuan tamu-tamu negara, serta ada pasukan yang mengawaki alutsista anti-drone, dan dari satuan radar. (*)

TNI Angkatan Udara mengerahkan empat F-16 dari Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin untuk mengawal kedatangan pesawat

4 Jet Tempur F-16 Dikerahkan TNI AU untuk Kawal Tamu Negara yang Datang pada Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Kawal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kawal

Berita Terkini

Polisi Berpeci Hitam Kawal Aksi Bela Palestina di Kawasan Monas Jakarta Pusat

DPRD DKI Jakarta Janji Kawal Aspirasi Pedagang JPM Tanah Abang, Tuntut Penurunan Tarif Sewa Kios

Pimpinan DPR Pastikan Kawal Pembentukan Tim Investigasi Usut Kerusuhan Massa yang Berujung Korban Jiwa saat Demonstrasi

4 Jet Tempur F-16 Dikerahkan TNI AU untuk Kawal Tamu Negara yang Datang pada Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Download Aplikasi JawaPos.com