<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/petugas-menyusun-konsumsi-jamaah-haji-2634989791.jpg" alt="Petugas tengah menyiapkan kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji di Arab Saudi. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Petugas tengah menyiapkan kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji di Arab Saudi. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan makanan siap saji untuk jemaah haji. Keberadaan makanan siap saji ini, jadi solusi saat puncak ibadah haji. Pada masa seperti itu, jalanan kota Makkah nyaris terkunci akibat kemacetan. Sehingga menyulitkan untuk distribusi makanan yang dimasak di dapur katering di sana.&nbsp; Makanan siap saji untuk jemaah Indonesia itu disiapkan oleh BPKH Limited. Makanan siap saji itu dimasak di Indonesia. Dengan metode khusus, membuat makanan siap saji itu tidak cepat basi. Bahkan bisa awet sampai satu tahun.&nbsp; Kemudian juga tidak perlu dihangatkan layaknya makanan siap saji yang sering dijumpai di Indonesia. Diantara menunya adalah daging rendang. Untuk menghadirkan cita rasa nusantara, bumbu yang digunakan untuk makanan siap saji itu didatangkan langsung dari Indonesia.&nbsp; Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan di tengah hiruk-pikuk jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, sebuah kotak nasi sederhana menjadi lebih dari sekadar makanan. Karena bagi jemaah Indonesia, setiap suapan adalah perjalanan singkat kembali ke kampung halaman. Sehingga aroma rendang yang hangat, pedasnya balado, atau kelezatan nasi goreng yang begitu familiar bisa mengobati rasa rindu jemaah terhadap kampung halaman. &ldquo;Setiap kotak nasi yang dimakan jemaah adalah bentuk nyata dari misi kami. Mengembalikan keberkahan haji kembali ke bangsa Indonesia,&rdquo; kata Sidiq dalam keterangannya Rabu (30/4).&nbsp; Sidiq menegaskan menyediakan makanan siap saji untuk jemaah haji itu bukan sekadar bisnis. Tetapi upaya membawa sepotong Indonesia ke jemaah yang sedang menjalani ibadah haji. Dia mengungkapkan makanan siap saji sering dianggap mahal oleh syarikah lokal di Arab Saudi. Terutama karena margin keuntungannya sangat tipis. Namun, Sidiq menegaskan bahwa BPKH Limited memiliki tujuan yang jauh lebih besar. &ldquo;Kami hadir bukan sebagai pedagang, tapi sebagai bagian dari sistem. Kami ingin memastikan jemaah Indonesia tidak hanya kenyang, tapi juga merasa pulang kampung dalam setiap suapan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia menceritakan pada puncak haji 2024 menjadi momen bersejarah. Di tengah kemacetan ekstrem di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), untuk pertama kalinya makanan siap saji khas nusantara hadir di tangan jemaah Indonesia.&nbsp; Sidiq menegaskan makanan siap saji bukan sekadar alternatif. Tetapi menjadi solusi logistik di tengah kemacetan ekstrem puncak haji. "BPKH Limited ingin memastikan saat jalan ditutup, makanan Indonesia tetap sampai ke tangan jemaah,&rdquo; kata Sidiq. Dengan bentuk makanan siap saji, proses distribusi lebih mudah. Sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan penyediaan makanan untuk jemaah.&nbsp; "Bayangkan, di tengah padatnya kerumunan dan terbatasnya akses, jemaah masih bisa menikmati semur daging atau gulai ayam yang rasanya begitu dekat dengan kenangan rumah," tuturnya.&nbsp; Sidiq mengatakan untuk musim haji tahun ini, BPKH Limited telah menyiapkan langkah yang lebih besar terkait makanan siap saji. Sebanyak 475 ton bumbu khas Indonesia didatangkan ke Arab Saudi. Bumbu ini hasil seleksi ketat yang dimulai sejak November 2024. Sebanyak tujuh produsen terbaik dari Indonesia terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu. Mulai dari nasi goreng, rendang, tumis, balado, dan lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015946280/pertamina-siapkan-95700-kiloliter-avtur-untuk-penerbangan-haji-2025">Pertamina Siapkan 95.700 Kiloliter Avtur untuk Penerbangan Haji 2025</a>&nbsp; Setiap bumbu dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa autentik nusantara tetap terjaga. Bahkan setelah menempuh perjalanan panjang, kualitas citarasa bumbu kembali diperiksa. Sidiq mengatakan kerja keras itu melibatkan kolaborasi erat dengan Kemenag, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta produsen dan syarikah lokal di Arab Saudi. &ldquo;Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,&rdquo; pungkas Sidiq. (wan)&nbsp;

Pemerintah Indonesia hadirkan makanan siap saji untuk jemaah haji, solusi praktis saat puncak ibadah di Makkah yang tanpa proses pemanasan.

Katering saat Puncak Haji, Makanan Siap Saji Tanpa Proses Pemanasan dan Awet Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1723195703465-1778328964.jpg" alt="Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pansus Haji DPR yang akan memulai rapat perdana membahas pelaksanaan Haji 2024 pada 16 Agustus mendatang diingatkan untuk meluruskan niat. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal. "Bagi saya yang terpenting luruskan niatnya," kata Syukron dalam diskusi Pansus Haji 2024: Manfaat atau Mudarat di Jakarta pada Jum'at (9/8).&nbsp;Jangan sampai pembahasannya mengandung muatan politis. Syukron mengatakan, sejak awal dia mengikuti perkembangan Pansus Haji DPR, ada pergeseran isu yang menjadi dasar terbentuknya pansus. Awalnya, yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR selaku penggagas Pansus Haji DPR adalah urusan sajian katering jamaah haji.&nbsp; "Awalnya mempersoalkan menu yang mereka nilai tidak sesuai citarasa nusantara," tuturnya. Nyatanya, jamaah merasa puas dengan layanan katering haji. Selain citarasa yang khas nusantara, makanan juga melimpah. Isu masalah katering kemudian menguap begitu saja.&nbsp; Berikutnya isu bergeser pada kepadatan tenda jamaah di Mina. Menurut Syukron, selama belum dibangun tenda bertingkat di Mina, potensi jamaah berdesakan di tenda akan selalu muncul. Karena dari dahulu kapasitas Mina tidak berubah. Sementara jumlah jamaah semakin banyak.&nbsp; Isu kepadatan jamaah di dalam tenda di Mina bergeser ke pembagian kuota tambahan. Seperti diketahui tambahan kuota itu dibagi rata antara haji khusus dan reguler. Masing-masing mendapat kuota tambahan 10 ribu kursi. Menurut Syukron, jika kuota itu diberikan sebagian besar ke jamaah reguler, tenda di Mina bisa semakin padat.&nbsp; Syukron memastikan pihaknya tidak mencampuri urusan Pansus Haji DPR terlalu dalam. Yang penting Pansus Haji DPR menata niatnya. Jangan sampai pembentukan pansus dilandasi semangat mencari-cari kesalahan. Dia membenarkan bahwa evaluasi haji harus terus dilakukan untuk perbaikan layanan haji ke depan. "Muara evaluasi harus untuk pelayanan jamaah. Bukan tujuan lainnya, apalagi muatan politis," tandasnya.&nbsp; Sementara itu jajaran Kemenag sudah bersiap mengikuti rangkaian rapat bersama Pansus Haji DPR. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka terus menyiapkan data untuk disampaikan kepada Pansus Haji DPR. "Kemenag kaget sampai ada Pansus Haji," katanya beberapa waktu lalu. Pansus Haji itu juga disinyalir menjadi penyebab perseteruan antara PKB dan PBNU. konflik itu masih terus berlangsung hingga saat ini.&nbsp;

Rapat Pansus haji DPR Akan dimulai 16 Agustus mendatang. Dalam rapat itu, Parlemen diingatkan agar tidak ada muatan politis saat pembahasan.

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-06-12-at-104441_b0c62095-1298849437.jpg" alt="Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kanan) mengecek katering jamaah haji di Makkah (12/6). Foto : Dokumentasi BPKH" width="100%">
<figcaption>Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kanan) mengecek katering jamaah haji di Makkah (12/6). Foto : Dokumentasi BPKH</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengecek langsung dapur katering jamaah haji Indonesia. Khususnya yang menggunakan bumbu kiriman langsung dari tanah air. Aroma khas olahan nusantara langsung tersaji, mengingatkannya dengan suasana di dapur rumah sendiri. Seperti diketahui tahun ini BPKH melakukan investasi langsung pada ekosistem perhajian. Diantaranya adalah dengan pengadaan bumbu dapur untuk katering jamaah haji. Sebanyak 76 ton bumbu dapur dikirim BPKH, melalui BPKH Limited. Dapur katering jamaah Indonesia yang dikunjungi diantaranya adalah Buroq Al Misk di Makkah. Pada kesempatan itu BPKH Limited yang bertugas melakukan investasi, sudah mendapatkan izin penuh untuk beroperasi di Arab Saudi. &rsquo;&rsquo;Kami ke sini untuk melihat suplai bumbu ke katering. Kita juga ingin melihat bagaimana proses masaknya,&rsquo;&rsquo; kata Fadlul dalam keterangannya Rabu (12/6). Fadlul mengatakan proses memasaknya sudah sama seperti di Indonesia. Sehingga cita rasa olahan yang disuguhkan juga khas kuliner nusantara. Harapannya bisa mengobati rasa rindu para jamaah haji terhadap kampung halamannya. Dia menceritakan untuk memenuhi konsumsi jamaah haji Indonesia, dibutuhkan 300 ton bumbu. Sehingga masih terbuka lebar bagi mereka untuk menyuplai bumbu khas Indonesia, dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya langkah awal menyediakan 76 ton bumbu tersebut sudah cukup bagus. Karena persiapan untuk pengadaan bumbu tersebut sangat singkat. Fadlul mengatakan sesuai dengan undang-undang, mereka memiliki peluang besar untuk investasi dana haji secara langsung. Selama ini investasi dana haji BPKH masih didominasi pada pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk serta deposito. Investasi ini cukup aman, namun imbal hasilnya tidak terlalu maksimal. Dia mengungkapkan sudah ada kesepatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR, bahwa BPKH harus ikut serta dalam ekosistem perhajian. Rencananya mereka tidak berhenti pada pengadaan bumbu untuk katering jamaah haji. Tetapi juga menyewakan space di hotel-hotel jamaah haji kepada UMKM. Bahkan tahun depan BPKH Limited akan mengelola sejumlah hotel secara penuh. Pada kesempatan yang sama Zaky selaku owner Buroq Al Misk menuturkan, sangat senang mendapatkan suplai atau pasokan bumbu khas Indonesia secara langsung. &rsquo;&rsquo;Masaknya jadi lebih gampang, karena bumbu sudah jadi,&rsquo;&rsquo; katanya. Untuk menyiapkan katering jamaah haji, Zaky mengatakan mereka merekrut 13 orang koki dari Indonesia. Dia menegaskan koki utama yang bertugas berasal dari Indonesia.&nbsp;

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengecek langsung dapur katering jamaah haji Indonesia.

Cek Dapur Katering Jamaah, Kepala BPKH Rasakan Aroma Seperti di Dapur Sendiri