<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<hr /> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/20260117_055732-801572542.jpg" alt="Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama calon PPIH Arab Saudi 2026. Dahnil jelaskan soal anggaran konsumsi jamaah haji. (Bayu Putra/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama calon PPIH Arab Saudi 2026. Dahnil jelaskan soal anggaran konsumsi jamaah haji. (Bayu Putra/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan harga makanan untuk konsumsi jamaah haji Indonesia selama berada di tanah suci, baik Madinah, Makkah, dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, tahun ini nilai konsumsi atau katering jamaah haji mencapai SAR 36 atau sekitar Rp 162 ribu per hari (kurs Rp 4.500). "Katering itu kita satu hari (nilainya) sekitar 36 real," terang Dahnil di sela pelaksanaan Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (19/1). Anggaran SAR 36 itu dibagi dalam tiga kali sesi makan dengan nilai yang berbeda untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. "Paginya itu harganya 10 real (Rp 45.000), siang dan malam itu 13 real (Rp 58.500)," Lanjut Dahnil. Katering, tutur Dahnil, akan benar-benar diperhatikan untuk memastikan urusan perut jamaah tidak terkendala. Sehingga jamaah bisa fokus untuk beribadah tanpa memikirkan urusan lain, termasuk perut. Karena itu, para petugas haji diminta memperhatikan konsumsi sedetail mungkin. "Isu terkait dengan makanan yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan gramasinya, sesuai dengan speknya, itu harus jadi perhatian," tutur mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. Urusan konsumsi paling krusial ada pada saat fase Armuzna. Karena saat masa.puncak Haji itu, tantangan utama ada pada distribusi makanan. Tahun lalu, selama fase Armuzna, jamaah haji mendapat konsumsi 15 kali dan 1 kali Snack berat. Tahun ini, strategi terus dimatangkan agar seluruh jamaah haji mendapatkan makanan yang baik dan tepat waktu. "Yang paling krusial itu nanti di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, harus dipastikan semuanya bekerja di bawah satu komando," tegas Dahnil. Nantinya, semua petugas haji meski tidak bertugas di bagian konsumsi, akan dikerahkan untuk membantu distribusi bila diperlukan. Khususnya di fase Armuzna. Sehingga tidak ada jamaah yang tertinggal dalam hal makanan. "Itulah pentingnya kenapa petugas haji itu dilatih semi militer. Selain memang ada permasalahan kerja fisik yang sangat berat, tapi kemudian ada kewajiban untuk memahami rentang komando dan bekerja di satu tim yang solid," imbuh Dahnil. Artikel ini telah direvisi dari artikel sebelumnya berjudul "Konsumsi Jamaah Haji 2026 Ditetapkan Rp 180 Ribu Sehari, Fase Armuzna Jadi Perhatian Utama." Memenuhi hak koreksi dari narasumber.

Tahun ini nilai konsumsi atau katering jamaah haji ditetapkan senilai SAR 36 atau sekitar Rp 162 ribu per hari (kurs Rp 4.500).

Konsumsi Jamaah Haji 2026 Ditetapkan 36 Riyal Sehari, Fase Armuzna Jadi Perhatian Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/3H6A6565JPG-2130071234.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024. Lembaga antirasuah tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pelayanan haji yang diduga melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pengusutan dugaan korupsi pelayanan haji di BPKH masih dalam tahap penyelidikan. Ia memastikan, perkaranya berbeda dengan penyidikan dugaan korupsi kuota haji era mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. "Terkait dengan BPKH, ini kan masih lidik ya. Jadi belum banyak yang bisa kami sampaikan, tapi jelas berbeda dengan perkara kuota haji," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11). Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, penyelidikan dugaan korupsi itu terkait pelayanan haji di BPKH. Ia menduga, terdapat praktik penyelewengan dari pengadaan tempat tinggal dan penyediaan katering terhadap para jamaah haji. "Pelaksanaan haji itu menyangkut pengadaan tempat tinggal, katering makannya ya di sana itu. Jadi tinggalnya di mana, kemudian makan, penginapan," ucap Asep. Tak hanya soal penginapan dan makan para jamaah haji, dugaan praktik rasuah itu juga terjadi pada moda transportasi para jamaah haji. KPK menduga, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai didapat oleh para jamaah haji. "Kenapa dengan biaya yang lebih mahal, misalkan bus yang kita peroleh itu ya agak, apa namanya? Eh AC-nya dan lain-lain gitu kan. Tahun-tahun busnya dan lain-lain kan," ujar Asep. Ia berharap, adanya tindakan hukum terhadap pelayanan haji dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap para jamaah haji Indonesia. Seharusnya, anggaran yang dikeluarkan mendapat pelayanan yang baik kepada para jamaah haji. "Karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya. Uang yang dikeluarkan dengan layanan itu sebanding," tegasnya. Pernyataan serupa juga disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia merasa miris atas praktik rasuah yang berkaitan haji, diduga terjadi di Kemenag dan BPKH. Menurutnya, lembaga negara yang seharusnya menjaga amanah justru terseret praktik korupsi. "Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris, ketika saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji, secara institusi Kementerian Agama, BPKH, tentunya juga mendukung penuh terhadap proses-proses penanganan perkara di KPK," ujarnya. Ia menegaskan, tanggung jawab memberikan pelayanan haji yang bersih tidak hanya berada di KPK. Karena itu, ia mendesak Kemenag dan BPKH untuk proaktif melakukan pembenahan secara internal dalam memperbaiki tata kelola yang ada. "Tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait untuk kemudian bisa melakukan pembenahan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola haji ini," pungkasnya.

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pelayanan haji di BPKH, melibatkan pengadaan tempat tinggal dan transportasi jamaah.

Tidak Hanya Soal Kuota di Kemenag, KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pelayanan Haji di BPKH, Dari Katering sampai Penginapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/7Dzbk8ezFiCJU6W7FhEXq6nsJG8MWTz4m0pey22F-1-2406930620.jpg" alt="Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Khairunas (kiri) memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya (28/5) sore. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Khairunas (kiri) memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantornya (28/5) sore. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Khairunas menegaskan mereka menjalankan fungsi pengawasan berdampak. Termasuk dalam penyelenggaraan haji 2025 yang masih berjalan sekarang. Setiap menemukan kekurangan dalam pelayanan rukun Islam kelima itu, tim Pengawasan Itjen Kemenag langsung mengeluarkan rekomendasi dan dijalankan secepatnya.&nbsp; Komitmen menjalankan pengawasan berdampak itu, disampaikan Khairunas kepada wartawan di kantornya pada Rabu (28/5) petang. Khusus dalam penyelenggaraan haji, dia mengatakan pengawasan sudah dilakukan sejak Januari lalu. Pengawasan dilakukan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.&nbsp; Dia mencontohkan salah satu temuan tim pengawas Itjen Kemenag dalam penyelenggaraan haji di Saudi adalah, nasi katering berbau goni. "Karena ada (beras) dicampur yang (dikemas) karung goni dan karung plastik," kata dia.&nbsp; Setelah ada temuan tersebut, pihak katering yang bersangkutan langsung ditegur. Termasuk juru masaknya juga. "Dan besoknya sudah langsung diperbaiki," katanya. Sehingga jemaah haji tidak mengkonsumsi nasi katering dengan nasi yang beraroma karung goni.&nbsp; Contoh lainnya adalah fenomena sejumlah kartu Nusuk yang belum kunjung keluar. Padahal jemaah hajinya sudah ada di Saudi. Langkah yang diambil, tim pemantau melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Akhirnya keluar solusi jemaah yang kartu Nusuk-nya belum keluar, bisa fotokopi paspor dan visanya. Sehingga bisa masuk ke kota Makkah untuk menjalankan ibadah haji. "Alhamdulillah berjalan dengan baik," tuturnya.&nbsp; Persoalan lain yang masuk pantauan tim Itjen Kemenag adalah kasus berpisahnya suami dan istri, gara-gara berbeda syarikah. Termasuk juga adanya jemaah haji lansia dan pendampingnya yang juga terpisah. Langkah yang dilakukan Itjen Kemenag adalah memberikan masukan kepada Petugas Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi.&nbsp; Supaya pasangan atau jemaah lansia dan pendamping yang terpisah itu diupayakan penggabungan. Kemudian keluar surat PPIH Arab Saudi yang berhasil mengupayakan penggabungan tersebut. Intinya Khairunas mengatakan skema pemantauan adalah temuan masalah kemudian dicari akar masalahnya kemudian diupayakan solusinya.&nbsp; Dia mengatakan tim pengawasan tidak hanya mengeluarkan rekomendasi atau solusi. Tetapi mengawalnya supaya dijalankan dengan baik di lapangan. "Laporan pemantauan kami sampaikan ke Menteri Agama setiap hari," pungkasnya. (wan)&nbsp;

Kemenag mengawasi penyelenggaraan haji 2025 dan menemukan masalah, termasuk nasi katering berbau karung goni.

Itjen Kemenag Jalankan Pengawasan Berdampak, Irjen Khairunas Beber Temuan di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/JKT_Balik-Kerja-Bareng-BPKH-2025_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2924227954.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tahun ini hampir seluruh olahan katering untuk jemaah haji menggunakan bumbu khas nusantara. Bumbu tersebut secara khusus diterbangkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Hasilnya jemaah merasa puas terhadap hidangan katering. Serta berharap untuk dipertahankan di masa-masa mendatang.&nbsp; Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menuturkan, tahun ini bumbu khas nusantara yang dikirim dari Indonesia ke Saudi semakin besar. Pengiriman itu ditangani oleh BPKH Limited.&nbsp; "Feedback (dari jemaah) sejauh ini yang kami dapatkan dan kami selalu melakukan survei mereka sangat menikmati makanan yang bercita rasa Indonesia," kata Fadlul di sela forum IFN Indonesia Dialogues di Jakarta pada Senin (26/5).&nbsp; Dia mengungkapkan, tahun ini total bumbu masakan nusantara yang dikirim ke Saudi untuk katering haji mencapai 475 ton. Jumlah itu meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 75 ton saja. Bumbu itu meliputi beragam olahan khas Indonesia. Mulai dari bumbu rendang, balado, semur, gulai, dan lainnya.&nbsp; Fadlul mengatakan, untuk tahun-tahun berikutnya bumbu yang dikirim bisa lebih banyak lagi. Sehingga pengusaha atau bahkan petani yang terkait dengan rantai pasok bumbu katering haji itu, bisa mendapatkan berkah dari kegiatan haji. "Kami berupaya untuk bisa memberikan akselerasi dan distribusi yang lebih banyak lagi untuk makanan (katering haji) bercita rasa Indonesia lebih luas," jelasnya. Fadlul bersyukur hingga saat ini jemaah haji Indonesia sangat puas dan mereka berharap ini bisa dipertahankan kedepannya.&nbsp; Lebih lanjut Fadlul menjelaskan, soal forum ISN Indonesia Dialogues. Dalam forum itu, BPKH ingin mendapatkan masukan tentang upaya mereka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mulai dari bidang perhajian, ekosistem industri halal, dan lainnya.&nbsp; "Saat ini kami masih fokus memperbesar kesempatan atau peluang berkolaborasi dalam rangka menyuplai kebutuhan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi," tutur Fadlul. Dia mengungkapkan sebenarnya banyak hal yang perlu dikolaborasikan di dalam industri keuangan maupun industri halal ekosistem di Indonesia. Upaya kolaborasi itu sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. "Terbayang di pikiran saya adalah selama ini kita sudah melakukan misalnya ekspor untuk bumbu di sana. Kedepannya akan lebih banyak lagi ekspor dalam jumlah kuantitas yang lebih besar," kata dia. Upaya itu perlu dukungan dan keterikatan seluruh elemen industri di tanah air. (wan)

Jemaah haji merasa puas dengan katering berbumbu nusantara yang dikirim BPKH ke Arab Saudi, total mencapai 475 ton tahun ini.

Layanan Katering Haji Dibuat Dari Bumbu Asli Nusantara, Jemaah Puas dan Berharap Dipertahankan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/dapur-haji-3110357051.jpg" alt="Koki dari Uhud Taiba for Catering sedang menggoreng ayam tepung untuk disajikan kepada jemaah haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koki dari Uhud Taiba for Catering sedang menggoreng ayam tepung untuk disajikan kepada jemaah haji. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ribuan jemaah haji Indonesia kini bisa menikmati makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga aman, higienis, dan sesuai selera Nusantara. Di balik itu semua, ada sistem pengawasan ketat terhadap proses katering haji 2025 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli dan tim medis. Di dapur industri Uhud Taibah for Catering yang terletak di Jalan Pangeran Nayef Bin Abdulaziz, Madinah, persiapan makanan dimulai sejak dini hari untuk menu sarapan. Proses masak dilakukan sepanjang malam agar makanan bisa sampai ke hotel tepat waktu, khususnya makan pagi yang harus tiba pukul 06.00 WAS. &ldquo;Makanan dikirim tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam. Semuanya dikemas dengan aluminium foil dan harus dijaga suhunya di atas 80 derajat agar tetap hangat,&rdquo; ujar Dadang Suratman, Tenaga Ahli Pengawas Konsumsi Katering Haji dari Poltekpar NHI Bandung, saat ditemui Jawa Pos, Minggu malam (4/5). Setiap makanan yang akan dikirim ke hotel harus melalui uji sampel terlebih dulu oleh petugas dan tim kesehatan di hotel. Petugas akan memverifikasi apakah makanan tersebut layak dikonsumsi. &ldquo;Kalau tidak layak, makanan tidak boleh dikirim ke jemaah,&rdquo; tegas Dadang. Waktu konsumsi pun dibatasi. Makan pagi hanya boleh dikonsumsi hingga pukul 09.00. Makan siang harus dimakan sebelum pukul 16.00, dan makan malam harus habis maksimal pukul 21.00. &ldquo;Lewat dari itu, harus dibuang. Kami terus edukasi jemaah untuk disiplin soal ini,&rdquo; imbuhnya. Selain menjaga suhu dan kualitas, tim juga memastikan gizi tetap seimbang. Dalam setiap menu, disertakan buah segar seperti pisang dan jeruk. Khusus hari Jumat, jemaah disuguhi menu nasi Arab lengkap dengan ayam panggang dan kurma sebagai pelengkap. Sistem ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan logistik jemaah, tetapi juga menjaga mereka tetap sehat dan kuat menjalankan ibadah di tengah cuaca panas Madinah. &ldquo;Kami pastikan makanan tak hanya enak, tapi juga aman dan menyehatkan,&rdquo; tutup Dadang.

Katering haji 2025 dijaga ketat. Makanan harus hangat, diuji kelayakannya, dan dikemas aman agar jemaah bisa beribadah dengan tenang.

Sistem Katering Haji 2025 Dijaga Ketat, Makanan Harus Layak dan Hangat Sebelum Sampai Jemaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/dapur-masakan-434204847.jpg" alt="Koki dari katering Uhud Taibah sedang memasak untuk makanan calon jemaah haji di Madinah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koki dari katering Uhud Taibah sedang memasak untuk makanan calon jemaah haji di Madinah. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aroma masakan Indonesia tercium pekat dari balik dapur besar yang berlokasi di Jalan Pangeran Nayef Bin Abdulaziz, Madinah. Di sinilah dapur Uhud Taibah for Catering, satu dari 21 perusahaan katering yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi calon jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Malam itu, Minggu (4/5), Chef Muhammad Suhendi asal Cisarua, Bogor yang bertugas mengajak berkeliling dapur. Chef Suhendi menjelaskan, seluruh menu disiapkan dengan sentuhan khas Nusantara. &ldquo;Pemerintah Indonesia membantu kami dengan menyiapkan bumbu jadi. Semua bumbu dan rempah-rempah asli dari Indonesia. Komposisinya sekitar 90 persen bahan dari Indonesia,&rdquo; ujar Suhendi saat tur dapur berlangsung pukul 23.00 WAS atau Senin (5/5) dini hari WIB. Dapur Uhud Taibah Catering terbagi menjadi beberapa zona. Tur dimulai dari dapur kering, tempat meracik dan merajang bumbu tambahan secara manual. Kemudian masuk ke hot room, ruangan utama memasak dengan deretan kompor dan panci besar berisi kuah, nasi, dan aneka lauk. Di gudang penyimpanan, tersusun rapi bumbu-bumbu dalam kemasan dari Indonesia, mulai dari bumbu gepuk hingga bumbu cabe ijo. Ruangan selanjutnya adalah cold room untuk membekukan daging. Sementara buah-buahan segar disimpan di ruangan pendingin berbeda dengan suhu lebih stabil. Suhendi menekankan pentingnya penggunaan bumbu asli Indonesia untuk mempertahankan cita rasa khas Nusantara. &ldquo;Pemerintah Indonesia membantu sekali untuk memudahkan proses memasak karena sudah ada bumbu siap pakai. Semua bumbu dan rempah asli Indonesia yang dibawa ke Tanah Suci,&rdquo; jelasnya. Ia menyebut dalam setiap paket makanan, sekitar 90 persen bumbu yang digunakan berasal dari Indonesia, yang sudah dikemas secara higienis dan dikirim langsung dari Tanah Air. Menurutnya, penggunaan bumbu Indonesia bukan tanpa alasan. Menu masakan Indonesia cenderung lebih ringan dan tidak menyengat seperti masakan khas Arab, sehingga lebih cocok untuk selera jemaah Indonesia, terutama lansia. &ldquo;Bumbu kita lebih soft. Makanya dipilih oleh pemerintah supaya jemaah nyaman, makan tetap enak, tidak terlalu asing,&rdquo; kata Suhendi. Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan daftar menu dan sistem rotasi makanan. Menu telah ditentukan oleh petugas haji Indonesia jauh-jauh hari dan disusun bergilir agar tidak membosankan. &ldquo;Dengan begitu, ibadah bisa tenang, makan pun enak dan sesuai kebutuhan,&rdquo; ujarnya lagi. Tim dapur Uhud Taibah sendiri bekerja nyaris tanpa henti, dimulai dari peracikan bumbu tambahan, penyortiran bahan mentah, hingga memasak dalam dapur besar bertipe hot room. Suhendi menyebutkan bahwa tiap masakan disiapkan dalam porsi besar dan dilakukan dengan pengawasan ketat agar higienis dan tidak kehilangan rasa khas Indonesia. Dadang Suratman, tenaga ahli pengawasan konsumsi dari Poltekpar NHI Bandung, yang juga menjadi pengawas katering PPIH Arab Saudi menjelaskan bahwa menu makanan diolah dan disajikan dengan standar tinggi. &ldquo;Setiap hari, jemaah mendapatkan tiga kali makan, ditambah buah segar yang dirotasi seperti pisang, jeruk, dan puding. Tiap Jumat, menu spesial disajikan berupa nasi Arab, ayam panggang, dan kurma,&rdquo; ujar Dadang. Jadwal memasak diberlakukan sistem shif. Untuk makan pagi misalnya, mulai disiapkan dan dimasak sejak pukul 22.00, lalu dikemas pukul 01.00 atau 02.00 WAS. Pengiriman dilakukan menggunakan boks khusus bersuhu panas minimal 80 derajat Celsius agar tetap hangat ketika tiba di hotel. &ldquo;Makan pagi harus dikonsumsi maksimal pukul 09.00, makan siang pukul 16.00, dan makan malam sebelum pukul 21.00. Kalau lewat, harus dibuang,&rdquo; tegas Dadang. Untuk memastikan keamanan, semua makanan diuji sampel oleh tim PPIH dan KKHI sebelum didistribusikan ke jemaah haji. Lebih lanjug dia menjelaskan, setiap perusahaan katering yang terpilih telah melewati proses lelang sejak enam bulan sebelum musim haji. Di Makkah ada 55 perusahaan penyedia katering, sementara di Madinah terdapat 21 perusahaan. Tim pengolah makanan terdiri dari tenaga kerja lokal dan chef asal Indonesia yang bertugas memastikan cita rasa makanan tetap sesuai lidah jemaah. Ia dan timnya bertanggung jawab dalam meracik serta menyajikan makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga terasa akrab di lidah para jemaah dari Tanah Air. &nbsp;

Chef Indonesia di Madinah masak dengan bumbu asli Nusantara. Menunya khas, higienis, dan diolah dalam dapur raksasa katering haji.

Bumbu Asli Indonesia Jadi Kunci Katering Haji, Ini Dapur Raksasa Pemasok Makanan Jemaah di Madinah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/katering-haji-395201828.jpg" alt="Penandatanganan komitmen penyediaan layanan katering haji oleh BPKH Limited di Jeddah, Arab Saudi. (Humas BPKH)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan komitmen penyediaan layanan katering haji oleh BPKH Limited di Jeddah, Arab Saudi. (Humas BPKH)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keterlibatan perusahaan Indonesia dalam layanan haji di Arab Saudi semakin signifikan. Untuk pertama kalinya, layanan katering jamaah haji dalam jumlah besar disiapkan oleh Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 2,4 juta porsi.&nbsp; Seperti diketahui selama ini hampir seluruh penyediaan katering jamaah haji disiapkan oleh perusahaan lokal Arab Saudi, yang sudah teken kontrak dengan Kementerian Agama (Kemenag). Namun tahun ini, BPKH Limited selaku anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali ikut menyiapkan katering haji. Dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 2,4 juta porsi.&nbsp; Layanan katering haji itu, tertuang dalam penandatanganan kontrak penyediaan porsi makanan bagi jamaah haji Indonesia saat berada di Mekkah. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor Urusan Haji (KUH) Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Urusan Haji Indonesia Zakaria Anshori dan Sidiq Haryono selaku CEO BPKH Limited. Dalam proyek itu, BPKH Limited berkomitmen untuk menyediakan makanan berkualitas bagi jemaah haji Indonesia. Sekaligus meningkatkan volume produksi makanan dari Indonesia yang digunakan dalam penyelenggaraan haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyambut baik keterlibatan BPKH Limited tersebut. Dia menegaskan pentingnya ekosistem haji yang berkelanjutan. "Mimpi kami adalah memperluas kebermanfaatan ekosistem haji untuk seluruh bangsa Indonesia,&rdquo; ujar Hilman dalam keterangannya Senin (14/4). CEO BPKH Limited Sidiq Haryono menyampaikan peningkatan jumlah makanan yang disediakan, menunjukkan peran strategis BPKH Limited dalam layanan haji. "Tahun lalu kami hanya menyediakan 2 kali makan. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 6 kali makan," katanya.&nbsp; Paket makanan itu nantinya disediakan dalam bentuk Ready To Eat Meals bagi jemaah haji Indonesia. Kemudian disajikan dalam 6 kali makan berupa makanan siap santap yang diproduksi oleh kitchen partner BPKH Limited di Saudi. "Seluruh keuntungan dari proyek ini kembali kepada keuangan haji yang akan digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya,&rdquo; kata Sidiq. Sementara itu Kepala Kantor Urusan Haji Republik Indonesia di Jeddah Nasrullah Jasam menjelaskan kontrak antara Kantor Urusan Haji dengan BPKH Limited merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Kemenag dengan BPKH yang telah ditandatangani sebelumnya pada Februari 2024. &nbsp;"Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk BPKH Limited, demi meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji," katanya. Dia berharap komitmen itu memberikan manfaat optimal untuk seluruh pihak. Pimpinan BPKH Limited lainnya Iman Ni&rsquo;matullah memberikan rincian terkait skala proyek itu. Dia menjelaskan total konsumsi yang kami sediakan adalah 2,4 juta porsi makan. Diberikan pada saat masa puncak pelaksanaan haji per hari bagi 203.320 orang jamaah haji Indonesia.&nbsp; Sebagian makanan tersebut, atau sekitar 1,2 juta porsi berbentuk makanan siap saji (Ready To Eat Meals) yang diproduksi oleh produsen Indonesia. Langkah itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang BPKH Limited untuk meningkatkan peran Indonesia dalam penyelenggaraan haji. Baik dari segi pelayanan maupun kontribusi ekonomi bagi para pelaku usaha dalam negeri. (wan)&nbsp;

BPKH Limited untuk pertama kali sediakan 2,4 juta porsi katering haji di Arab Saudi, meningkatkan layanan bagi jamaah haji Indonesia.

Pertama Dalam Sejarah, Sebanyak 2,4 Juta Porsi Katering Haji Disajikan oleh Perusahaan Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah berupaya menghadirkan katering bercitarasa Indonesia untuk jemaah haji. Bahkan penyedia katering haji bisa dikenakan sanksi, jika tidak menggunakan bumbu-bumbu yang berasal dari tanah air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/HAJI-3463220445.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan olahan katering tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta Senin (17/4). Dia bersyukur semakin banyak perusahaan Indonesia yang mengekspor bumbu-bumbu dan bahan makanan ke Saudi untuk layanan katering haji. Yang terbaru Zainut meresmikan ekspor perdana bumbu dan tuna untuk layanan katering di Saudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01442284/kemenag-sebut-biaya-haji-tidak-bedakan-usia-jamaah">Kemenag Sebut Biaya Haji Tidak Bedakan Usia Jamaah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut mengatakan, bahwa ekspor bumbu dan tuna itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman bersama lintas kementerian. Meliputi Kemendag, Kemenag, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kadin. Isinya kerjasama untuk Optimalisasi Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Memenuhi Kebutuhan Jemaah Haji Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Guna mendukung hal tersebut, Kemenag telah mempersyaratkan agar calon penyedia konsumsi bagi Jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, agar menggunakan produk-produk yang berasal dari Indonesia,&rdquo; kata Zainut. Dia menegaskan akan ada sanksi bagi penyedia konsumsi haji yang tidak menggunakan produk tersebut selama produk-produk dimaksud tersedia di pasar Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut menjelaskan tahun ini kuota haji Indonesia kembali 221 ribu jemaah. Untuk hani reguler, bakal berada di Arab Saudi selama 41 hari. Selama itu, setiap Jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan ratusan paket makanan. Dia mengatakan pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan haji Indonesia dari dalam negeri. "Karena selama ini sebagian besar produk-produk kebutuhan tersebut masih didominasi dan disuplai oleh negara lain,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi PPP itu berharap, ekspor bumbu dan tuna bisa menjadi pembuka dan jalur ekspor untuk Indonesia ke depan. Dia berharap semoga di masa depan, produk-produk Indonesia dapat memenuhi pasar Arab Saudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelepasan produk ekspor itu meliputi sebanyak 10 unit kontainer bumbu masak dan tuna dari Indonesia. Diperkirakan kebutuhan bumbu dan tuna untuk katerinf jemaah haji mencapai 60 ton. Namun baru bisa dipenuhi sekitat 16 ton. Jadi masih terbuka untuk eksportir lainnya. Hilmi Setiawan.</div>

Zainut mengatakan, bahwa ekspor bumbu dan tuna itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman bersama lintas kementerian.

Tak Pakai Bumbu Indonesia, Katering Haji Bisa Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-dites_pcr.jpg" alt="CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah rencana disimulasikan untuk menekan biaya haji. Salah satunya, menghilangkan layanan katering bagi jamaah. Sebagai gantinya, jamaah diberi uang tunai untuk bekal membeli makan sendiri.  Namun, menurut Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro, wacana penghapusan katering jamaah haji akan menimbulkan masalah baru. Yaitu, jamaah kerepotan membeli makanan sendiri sehingga bisa memengaruhi kekhusyukan beribadah. ”Sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang itu solusi untuk menghemat biaya haji,” kata Ismed Hasan Putro di Jakarta kemarin (11/2).  Dia menuturkan, membeli makanan sendiri bisa semakin merepotkan bagi jamaah lansia. Apalagi apabila memiliki penyakit penyerta sejak dari tanah air. Tahun ini diperkirakan ada 62 ribu jamaah haji lanjut usia.  Untuk itu, dia mengusulkan, apabila layanan katering benar-benar dihentikan, perlu dipilah-pilah lagi. Tidak seluruh jamaah haji membeli makanan sendiri. Tetapi, ada jamaah dengan kriteria tertentu yang mendapatkan paket layanan katering.  Ismed mengatakan, jamaah haji dengan usia di bawah 60 tahun dan tidak ada penyakit yang berat diberi uang pengganti layanan katering. Mereka bisa membeli makanan sendiri.  Untuk diketahui, layanan konsumsi bagi jamaah haji sudah berganti beberapa kali. Sebelumnya, layanan diberikan secara prasmanan di masing-masing hotel. Kemudian, digantikan dengan nasi boks atau kotakan. Awalnya nasi boks diberikan untuk makan siang dan malam. Pada musim haji 2022, jamaah haji Indonesia mendapat jatah makan tiga kali sehari.  Lebih lanjut, Ismed mengatakan, beberapa komponen biaya haji dikabarkan terlalu tinggi. Karena itu, perlu ada pembahasan serius antara pemerintah dan Komisi VIII DPR.  Menurut perhitungannya, biaya haji yang ditanggung jamaah sebaiknya dibatasi maksimal Rp 50 juta. Dengan demikian, jamaah tinggal melunasi sekitar Rp 25 juta. Sebab, saat mendaftar, jamaah menyetor uang muka Rp 25 juta. Sementara itu, usulan dari Kemenag, biaya yang ditanggung jamaah mencapai Rp 69 juta.  Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai, biaya haji harus rasional, adil, dan berkelanjutan. Dia mencontohkan biaya layanan masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang naik signifikan hingga tiga kali lipat harus diaudit.

IPHI Sebut Penghapusan Katering Bakal Merepotkan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh_paling_banyak.jpg" alt="NYAMAN: Simulasi operasi bus salawat yang akan melayani jemaah haji di Makkah kemarin (12/6). (NAUFAL WIDI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NYAMAN: Simulasi operasi bus salawat yang akan melayani jemaah haji di Makkah kemarin (12/6). (NAUFAL WIDI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Nining Restiningsih tidak mengalami masalah dengan makanan yang disediakan selama berada di Tanah Suci. Cocok-cocok saja dengan lidahnya. Namun, ada yang kurang setiap kali menyantapnya.  Calon jemaah haji (CJH) asal Bandung itu mengaku menu katering yang disiapkan PPIH Arab Saudi lebih lengkap jika ada tambahan sambal dan kerupuk.  ”Kurang sambal sama kerupuknya, Bu,” jawab Nining spontan menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka tentang layanan konsumsi bagi jemaah haji di Mayar Moyassar Hotel, Makkah, kemarin (28/6).  Bersama sejumlah anggota DPR lainnya, kemarin Diah mengecek sejumlah layanan bagi jemaah Indonesia. Salah satunya, katering. Nining dan sejumlah jemaah lainnya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan para wakil rakyat itu. Selain sambal dan kerupuk, ada jemaah yang meminta menu jengkol.  Diah mengingatkan para jemaah untuk menjaga asupan makanan agar tetap sehat sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Soal sambal, kata dia, tidak semua orang suka pedas. Namun, apabila jemaah ingin menambahkan sendiri, diimbau secukupnya. ”Jangan nanti malah sakit (perut),” ujarnya.  Diah sempat mencoba menu makan siang yang disajikan untuk jemaah kemarin. Lauknya ikan tuna dan sambal terong balado. ”Makanannya enak, jemaah juga suka. Aspirasinya rindu kerupuk, sambalnya kurang, sama bisa nggak jengkol dikirim ke sini,” katanya, lantas tertawa kecil.  Secara umum, lanjut Diah, pelayanan bagi jemaah haji berjalan bagus. Hotel yang ditempati jemaah Indonesia dilengkapi fasilitas yang memadai. Hanya, dia memberikan catatan agar ada penyeragaman jumlah jemaah tiap kamar. ”Jangan ada yang (isi) tiga, ada yang enam. Bukan masalah besar kecil (kamar), tapi psikologis. Tinggal bersama selama 40 hari di satu kamar. Mungkin akan lebih nyaman kalau bertiga,” terangnya. ”Tapi, kita lihat tadi persaudaraannya mereka kompak banget. Alhamdulillah juga sehat,” imbuh Diah.  Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat yang mendampingi kunjungan anggota DPR itu mengatakan, usulan standar jumlah isi kamar tersebut akan didiskusikan dan menjadi pertimbangan ke depan. Sebab, itu berkaitan dengan harga sewa. ”Apalagi kalau nanti kuota kita kembali ke kuota normal, pasti pasar yang akan menentukan. Nanti perlu dirumuskan bersama supaya dari sisi kenyamanan tercapai, dari sisi harga juga terjangkau,” jelasnya.  Kemarin anggota DPR dibagi dalam dua tim. Satu tim dipimpin Diah Pitaloka dan tim lainnya dikomando Abdul Wahid. Selain mendatangi hotel jemaah, Abdul Wahid dan rombongan meninjau dapur penyedia katering dan mengecek layanan operasional bus salawat. (*)

CJH di Makkah Minta Tambah Kerupuk, Sambal, hingga Jengkol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#katering haji

Berita Terkini