<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi. Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik, Edy Mulyadi divonis 7 bulan dan 15 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski terbukti menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terkait pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak', Edy Mulyadi diperintahkan hakim untuk dikeluarkan dari tahanan.  "Mengadili, menyatakan, terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat," kata Ketua Majelis Hakim Adeng AK membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Senin (12/9).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 7 bulan 15 hari," sambungnya.  Namun, Hakim memerintahkan Edy Mulyadi untuk dikeluarkan dari tahanan. Vonis 7 bulan dan 15 hari penjara itu dikurangi masa penahanan selama proses persidangan, sehingga Edy Mulyadi dikeluarkan dari tahanan.  "Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," tegas Hakim Adeng.  Dalam pertimbangannya, Hakim Adeng menyebut Edy telah menjalani masa pidana sebagaimana vonis tersebut, terhitung sejak yang bersangkutan diproses hukum.  "Oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," ucap Hakim Adeng.  Edy terbukti menyebarkan berita tidak pasti yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak'.  Pernyataan kontroversial Edy disampaikan saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan &amp; Advokasi Umat) beberapa waktu lalu.  Edy terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ataupun Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946. Hakim menyatakan Edy bersalah melanggar dakwaan pertama subsider, yakni Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Usai Divonis, Hakim Perintahkan Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DEMO_HARITSAH-ALMUDATSIRJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kep" width="100%">
<figcaption>Wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kep</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat sorotan banyak pihak. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) termasuk pihak yang mengawal secara intens kerja Tim Kajian UU ITE. Harapannya, tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD itu sesuai dengan keinginan masyarakat.  Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menyatakan, UU ITE sudah memakan banyak korban. Sekitar 768 kasus UU ITE muncul sejak 2016–2020. Dari angka itu, sebagian besar merupakan kasus dengan pasal 27 ayat 3, 27 ayat 1, dan 28 ayat 2. Karena itu, dia berharap revisi total segera dilakukan. ”Meskipun telah dilakukan revisi, (UU ITE) dilihat di dalam penelitiannya masih memiliki banyak permasalahan,” bebernya.  Dia mencontohkan kasus yang menyeret Prita Mulyasari dan Baiq Nuril. ”UU ITE jelas menempatkan perempuan pada posisi sangat rentan dan minim keadilan,” terang dia. ICJR menilai UU ITE justru menjadi masalah bagi prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Sebab, UU tersebut sering digunakan untuk menyeret masyarakat yang menyampaikan kritik atau pandangan tertentu. ”Hasil riset dari ICJR mempertanyakan kembali keseimbangan pengaturan kebijakan pidana di dalam UU ITE dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi,” jelasnya.  Kondisi semakin mengkhawatirkan lantaran jumlah kasus UU ITE sejak 2016–2020 yang berujung pada hukuman penjara mencapai 672 kasus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/divonis-langgar-uu-ite-isma-bawa-bayinya-ke-penjara/">Divonis Langgar UU ITE, Isma Bawa Bayinya ke Penjara</a>  Sementara itu, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menyatakan bahwa timnya sudah menampung masukan dari berbagai pihak. Baik yang pernah berurusan langsung dengan UU ITE sebagai terlapor dan pelapor maupun pihak lainnya. Termasuk para aktivis dan praktisi yang sehari-hari bersentuhan dengan UU ITE. ”Kami menghadirkan narasumber untuk kami dengar. Yang menjadi pemikiran narasumber kami catat dan diskusikan,” ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/e7RzSuJEaxQ

Muncul 768 Laporan dari UU ITE, 672 Kasus Divonis Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-tunggu-bukti-screenshot-pencemaran-nama-baik-bupati-meranti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengungkapkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berdampak buruk pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Utamanya hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dia menilai, UU ITE terbukti telah menyasar pada ekspresi-ekspresi yang sah dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam, baik pembalasan maupaun pembungkapan atas kritik.  "Hasil riset dari ICJR mempertanyakan kembali keseimbangan antara pengaturan kebijakan pidana di dalam UU ITE dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Erasmus dalam keterangannya, Kamis (11/3).  Erasmus menyampaikan, riset yang telah dilakukan pihaknya membenturkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) dengan realitas sosial bekerjanya UU ITE. Dia menyebut, sebanyak 768 perkara yang dilakukan indeksasi awal, 73 perkara dipilih untuk dilakukan profiling kasus-kasus UU ITE.  "Penemuan dari riset ini memaparkan bahwa revisi atas UU ITE di tahun 2016 lalu belum memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU ITE 2008. Bahkan revisi yang dilakukan belum tepat sasaran, karena pasal-pasal yang berupa duplikasi dari ketentuan di dalam KUHP masih longgar dengan cakupan yang luas. Ancaman hukuman pidana di dalam UU ITE tidak memberikan pembobotan pemidanaan sesuai dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda," beber Erasmus.  Erasmus tak memungkiri, UU ITE secara umum menjadi alat yang efektif untuk mengontrol perilaku warga negara di ruang daring, dengan terus menyebarkan ketakutan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.  "UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan," sesal Erasmus.  Oleh karena itu, riset yang dilakukan ICJR merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan rencana perubahan UU ITE ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Meski memang telah diputuskan revisi UU ITE tidak masuk dalam prolegnas 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/02/2021/bedah-pasal-karet-uu-ite-dpr-usulkan-revisi-total/">Bedah Pasal Karet UU ITE, DPR Usulkan Revisi Total</a>  "Poin-poin perubahan UU ITE meminta untuk mengembalikan kerangka pengaturan UU ITE dalam konsepsi awal yang ditujukan untuk mengatur aspek-aspek teknologi informasi. UU ITE cukup mengatur tindak pidana yang secara spesifik terkait dengan kejahatan teknologi atau kejahatan komputer ansich. Ketentuan-ketentuan yang tidak relevan harusnya dikeluarkan dalam UU ITE atau diatur dalam UU lain, misalnya tentang pengaturan penyadapan atau intersepsi," pungkas Erasmus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

ICJR:UU ITE Berdampak Buruk pada Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanya-pk-dan-amnesti-yang-bisa-selamatkan-nuril-dari-eksekusi-jaksa_m_.jpg" alt="Baiq Nuril Maknun didampingi di kediamannya di Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Kasus ini tidak hanya mengancam Nuril masuk ke penjara, namun ikut menyeret anak anaknya menjadi korban." width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril Maknun didampingi di kediamannya di Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Kasus ini tidak hanya mengancam Nuril masuk ke penjara, namun ikut menyeret anak anaknya menjadi korban.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan terhadap Baiq Nuril Maknun terus mengalir. Minggu (18/11) peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu membuat petisi agar Nuril mendapat amnesti (pengampunan) dari Presiden Jokowi. Hingga pukul 19.10 tadi malam tidak kurang dari 31.189 orang telah ikut menandatangani petisi tersebut. Amnesti untuk Ibu Nuril: Jangan Penjarakan Korban! Demikian seruan petisi itu. Kepada Jawa Pos Erasmus menyampaikan bahwa ada harapan besar dalam petisi yang dia buat. Membebaskan Nuril dari segala hukuman Mahkamah Agung (MA). Sebab, dia merupakan korban. Bukan pelaku tindak pidana yang harus mendapat hukuman. "Kami berharap presiden bisa baca petisi itu. Yang lebih penting, presiden mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril," terang pria yang akrab dipanggil Eras tersebut. Amnesti merupakan salah satu opsi untuk menyelamatkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/11/2018/kasus-yang-dialami-nuril-bukti-negara-tak-hadir-untuk-korban-mesum" target="_blank">Nuril</a> selain mengajukan peninjauan kembali (PK). Tujuannya, mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram itu bebas dari hukuman. Bahkan, bukan hanya untuk Nuril, amnesti dari presiden juga bakal punya dampak besar bagi korban serupa Nuril yang selama ini enggan buka suara. "Akan jadi seperti momentum. Bahwa korban nggak perlu takut untuk teriak," tutur Eras. Amnesti untuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/16/11/2018/aktivis-hukum-ramai-ramai-bela-nuril-uu-ite-rugikan-korban-dan-saksi" target="_blank">Nuril</a> juga bakal menjadi hadiah istimewa bagi perempuan Indonesia pada kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung selama 16 hari. Mulai Minggu pekan depan (25/11) sampai Senin (10/12). Sesuai dengan surat panggilan terdakwa yang sudah ditandatangani kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, eksekusi putusan MA terhadap Nuril akan dilaksanakan Rabu lusa (21/11). Dengan waktu yang sempit, Eras berharap ada kebijakan yang bisa menyelamatkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/17/11/2018/selain-aktivis-selebriti-pun-beri-dukungan-untuk-baiq-nuril" target="_blank">Nuril</a> melalui amnesti. Di luar Eras, sejumlah nama lain turut mendukung petisi. Termasuk figur publik seperti Olga Lydia, Tompi, Hanung Bramantyo, Zaskia Adya Mecca, Putri Patricia, Yosi Mokalu, Pandji Pragiwaksono, Reza Nangin, Yohana Margaretha, dan Miko Ginting. Selain itu, Rico Ceper, Sandy Canester, Ari Wibowo, Hibram Dunnar, Barry Likumahuwa, dan Ernest Prakasa ikut menyuarakan dukungan untuk Nuril. Aziz Fauzi sebagai penasihat hukum Nuril juga berharap petisi itu cepat mendapat respons Presiden Jokowi. "Kalau dikatakan syaratnya kepentingan negara, yang menimpa Ibu Nuril saat ini jelas kepentingan negara," ungkapnya. Menurut Aziz, Nuril sepatutnya tidak bisa dipidana. Karena itulah, dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, kliennya dibebaskan dari segala dakwaan jaksa. "Sehingga diputus bebas," imbuhnya. Putusan MA terhadap Nuril, sambung Aziz, jelas mengusik rasa keadilan. Bukan hanya satu atau dua orang, masyarakat luas merasakan hal serupa. "Menjadi sangat beralasan jika Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Ibu Nuril," tuturnya. Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menyatakan, kasus Nuril terjadi karena selama ini belum ada undang-undang khusus terkait kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mesti diprioritaskan untuk bisa memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. "Tidak bisa korban (pelecehan seksual, Red) diadukan dan dituntut sebagai tersangka. Jangankan cuma merekam yang ini bisa sebagai bukti ada pelecehan, bahkan melaporkan lebih jauh, korban tidak bisa dituntut," ucap Ratna kemarin. Dia menambahkan, semestinya korban berhak mengamankan alat bukti untuk menguatkan pengaduannya. Dalam kasus Nuril, bukti yang dimiliki korban malah dipergunakan untuk balik menyerang dia. "Ini implementasi UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Red) yang salah kaprah, bertentangan dengan hak-hak korban," cetus Ratna. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa aparat penegak hukum belum paham betul hak-hak korban. Bahkan tidak menganggap pelecehan sebagai kejahatan. "Dan RUU PKS penting diperjuangkan agar tidak lagi terjadi kasus seperti ini," tuturnya. Sayang, pembahasan RUU PKS di Komisi VIII DPR, sejak ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017 sampai hari ini, belum mengalami kemajuan berarti. Sehingga kembali dijadwalkan pada prolegnas 2019. Sudah hampir dua tahun berjalan, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS di Komisi VIII DPR masih berkutat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU). "Itu pun baru berlangsung lima kali, belum beranjak membahas RUU bersama pemerintah," ungkapnya. Ratna menyebutkan, 2019 adalah tahun terakhir periode DPR saat ini. Sedangkan April 2019 sudah memasuki masa pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR baru. Bila tidak juga maju dalam pembahasan tahun ini, bisa dipastikan RUU PKS gagal disahkan. "Artinya memulai kembali dari nol di DPR baru. Sebagaimana diketahui, sistem pembahasan prolegnas tidak mengenal keberlanjutan dari periode yang lalu," ucap dia. Artinya, upaya yang dilakukan sejak 2015 dan diusulkan masyarakat sipil hingga berhasil masuk prolegnas menjadi sia-sia. Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu juga menyampaikan, peraturan yang melindungi korban pelecehan seksual sangat penting. "Dalam draf RUU PKS sudah diatur klasifikasi dan penanganan yang dapat melindungi korban," ujarnya. Azriana menyesalkan pihak DPR, terutama komisi VIII, yang masih saja anteng. Seolah-olah mereka menganggap kekerasan seksual bukan persoalan penting. "RDP (rapat dengar pendapat, Red) terus. Yang diundang untuk bicara ahlinya tidak kompeten. Selalu dibenturkan dengan keagamaan," sesalnya. Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati belum berani berjanji RUU tersebut rampung sebelum periode saat ini selesai. "Semoga. Bergantung para pimpinan juga nih," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, putusan kasus Nuril mencederai rasa keadilan. Dia mendesak agar Nuril dibebaskan dari segala tuntutan. "Dia (Nuril) merekam semua itu kan supaya terhindar dari fitnah. Dia punya anak yang masih menyusu, punya suami. Atasannya yang selalu menggoda, kok malah Bu Nuril yang dihukum," katanya kemarin. Muhaimin mengaku tidak berniat mencampuri proses hukum yang saat ini berjalan. Sebab, kekuasaan yudikatif harus bersih dari intervensi siapa pun. Namun, dia juga meminta kasus Nuril dilihat secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan. "Ini relasi kuasa antara pimpinannya dan Ibu Nuril. Dia merekam semua pembicaraan itu supaya ada bukti bahwa dia tidak selingkuh. Ini niatnya supaya tidak terjadi fitnah kepada dirinya. Kok malah dia yang dihukum," cetus Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin. Seperti yang ramai diketahui, Nuril merekam percakapannya dengan Muslim yang merupakan atasannya di SMAN 7 Mataram. Percakapan tersebut ditengarai berisi cerita mesum Muslim. Perekaman tersebut mengakibatkan Nuril dipecat dari tempatnya bekerja. Nuril juga dilaporkan ke kepolisian karena dianggap menyebarkan rekaman percakapannya dengan Muslim. Di persidangan, Nuril mengatakan bahwa perekaman pembicaraan itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Juga untuk melindungi dirinya karena merasa dilecehkan secara seksual. "Ini yang saya maksud bahwa Ibu Nuril korban dari relasi kuasa. Dia merekam pembicaraan untuk melindungi dirinya dari fitnah. Lalu dia dipecat, dilaporkan, dan sekarang mau dihukum. Rasa keadilannya tidak ada," sambung Muhaimin. Mantan menteri tenaga kerja itu berharap ada upaya hukum untuk memastikan Nuril tidak ditahan. "Saya tidak ingin mencampuri proses hukum yang berlangsung. Kalau menggunakan UU ITE, sebaiknya dicek lagi tujuan perekaman itu. Saya minta jangan penjarakan dia. Kita harus menjamin rasa keadilan masyarakat," tegasnya.&nbsp;

Hanya PK dan Amnesti yang Bisa Selamatkan Nuril dari Eksekusi Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ada-kasus-uu-ite-polda-riau-mulai-pikirkan-direktorat-siber_m_134385.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pidana yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kini mulai sering terjadi. Umumnya terkait pada ujaran kebencian, berita bohong (hoax) dan lain sebagainya. Berkembangnya tindak pidana seperti itu, kini Polda Riau mulai memikirkan Direktorat Siber yang akan menangani kasus terkait kejahatan dunia maya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo menuturkan, jajaran Polda Riau belum memiliki tim khusus yang dibentuk untuk menangani cyber crime (kejahatan siber). Penanganan kasus ini kini baru dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dengan berkordinasi bersama Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Polda Riau belum memiliki tim khusus cyber crime, saat ini penanganan masalah kasus Cyber Crime ditangani oleh Subdit 2 Ditreskrimsus," kata Guntur seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (2/6). Dia melanjutkan, Setiap laporan yang masuk terkait dugaan kejahatan siber akan ditangani oleh Subdit II Ditreskrimsus. "Berkoordinasi ke Direktorat Cyber crime Bareskrim Polri dan Kemenkominfo Jakarta," imbuhnya. Bahkan kini Polda Riau sudah mulai menangani kasus yang terkait kejahatan siber yakni, dugaan penistaan agama lewat media sosial dengan tersangka S warga Siak Hulu. "Berkas dan tersangka sudah dilimpahkan ke JPU," sambungnya. Guntur menyebut, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya dunia lewat internet. Sehingga kini Polda Riau mempertimbangkan untuk membentuk tim yang khusus menangani cyber crime. "Ya, nanti akan dibahas dulu di musrenbang polri. Di mabes polri sudah ada struktur baru yang mengawasi medsos dan dunia maya yaitu ada di Baintelkam di Bareskrim dan Div Humas Polri," katanya. Dengan penanggungjawab di tingkat pusat sudah ada, maka jajaran Polda di daerah termasuk Polda Riau memang harus mempersiapkan diri. "Tentu di polda-polda sudah harus dipersiapkan struktur organisasi, personelnya dan peraltan sarana prasarananya," singkatnya. (ali/iil/JPG)

Ada Kasus UU ITE, Polda Riau Mulai Pikirkan Direktorat Siber

kasus uu ite

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus uu ite

Berita Terkini

Usai Divonis, Hakim Perintahkan Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Tahanan

Muncul 768 Laporan dari UU ITE, 672 Kasus Divonis Penjara

ICJR:UU ITE Berdampak Buruk pada Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hanya PK dan Amnesti yang Bisa Selamatkan Nuril dari Eksekusi Jaksa

Ada Kasus UU ITE, Polda Riau Mulai Pikirkan Direktorat Siber

Download Aplikasi JawaPos.com