<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Profil_Rocky-Gerung_MIFTAHUL-HAYAT-04-869841549.jpeg" alt="Pengamat Politik Rocky Gerung" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Rocky Gerung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa terkait penyidikan laporan dugaan tindak pidana ujaran kebencian dengan terlapor Rocky Gerung. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. &ldquo;Saat ini penyidik sampai hari kemarin sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses sidik,&rdquo; kata Djuhandhani dikutip dari Antara, Selasa (31/10). Kasus ini, kata dia sudah dilakukan gelar perkara dan penyidik sepakat untuk menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik juga sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 17 Oktober 2023 dan mengirimkan ke Kejaksaan Agung pada tanggal 19 Oktober. &ldquo;Hasil gelar perkara diketahui telah terjadi suatu tindak pidana,&rdquo; kata Djuhandhani. Setelah proses penyidikan berjalan, kata Djuhandhani, pihaknya segera melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Rencana selanjutnya, tim segera dikirim ke Polda Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Yogyakarta maupun ke Polda Metro Jaya. Wilayah-wilayah tersebut menjadi tempat diterimanya laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Tim ini, kata dia, diturunkan ke polda-polda tersebut untuk melengkapi bukti-bukti atau penyidikan yang disesuaikan hasil yang diperoleh dari penyidikan di Bareskrim. &ldquo;Walaupun penyidik-penyidik dari polda tersebut juga tergabung dalam tim penyidikan RG (Rocky Gerung), ini termasuk tim penyidikan yang cukup banyak, karena melibatkan penyidik dari polda-polda yang disebutkan tadi. Kami gabung dalam satu tim penyidikan,&rdquo; ujarnya. Djuhandhani menyampaikan rencana minggu depan, penyidikan kasus Rocky Gerung di bawah pimpinan Wadirpidum Bareskrim Polri akan mengirimkan anggotanya untuk melaksanakan koordinasi dengan penyidikan di sejumlah polda tersebut di atas, dan juga mencari ahli-ahli di wilayah setempat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini, kata dia, status Rocky Gerung sebagai terlapor akan dipanggil secara formil setelah penyidik mengumpulkan hasil-hasil penyidikan saksi-saksi. &ldquo;Itu akan kami panggil saudara RG,&rdquo; katanya. Pemanggilan itu dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa saksi-saksi yang saat ini sedang diagendakan untuk diperiksa. &ldquo;Seperti tadi yang saya sampaikan, saat ini kami sudah memeriksa 17 saksi termasuk ahli sudah kami periksa. Kemudian kami juga melihat pada tempat-tempat di mana terjadi laporan polisi untuk mengumpulkan saksi-saksi, setelah itu baru kami akan memanggil saudara RG,&rdquo; kata Djuhandhani. Dalam kasus ini Polri menerima 26 laporan polisi dari lima polda dan Bareskrim. Akademisi Universitas Indonesia itu disangkakan dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023 di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Center Jl. Jenderal. Achmad Yani No. 22, RT 005/RW 002, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Saat ini penyidik sampai hari kemarin sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses sidik,” kata Djuhandhani dikutip dari Antara

17 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Rocky Gerung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/7_1-4283878072.png" alt="Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, 29, menjalani sidang perdana dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jaksa Aldi Demas Akira membacakan kronologi kasus ujaran kebencian tersebut hingga dakwaan di depan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa. &rdquo;Kami menuntut dengan dua dakwaan. Yakni pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, pasal 45 b jo pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,&rdquo; kata Aldi Demas Akira seperti dilansir dari Antara di Jombang. Aldi menjelaskan, pasal pertama unsurnya menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan untuk individu/kelompok. Pasal kedua, unsurnya adalah mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. &rdquo;Dalam perkara ini, akan menghadirkan 10 orang saksi,&rdquo; terang Aldi Demas Akira. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Palupi Pusporini, mengatakan bahwa dakwaan tersebut telah diterima sehingga tidak mengajukan keberatan. &rdquo;Kami dari kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan sudah cukup, tidak perlu mengajukan keberatan dan sesuai dengan statemen hakim,&rdquo; kata Palupi. Sidang tersebut digelar secara daring. Terdakwa tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang, sementara majelis hakim, jaksa, dan kuasa hukum hadir secara langsung di pengadilan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (18/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. Rencananya sidang akan digelar secara offline dengan secara langsung menghadirkan terdakwa maupun saksi. Sidang kasus ujaran kebencian tersebut dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin, mantan peneliti BRIN. Kasus tersebut bermula saat akun Facebooknya mengomentari perdebatan penentuan Idul Fitri. Kemudian Andi Pangerang Hasanuddin menulis tulisan ancaman kepada warga Muhammadiyah. Komentarnya tersebut langsung viral. Bahkan, sejumlah pengurus Muhamadiyah mulai dari tingkat kabupaten, wilayah, hingga pengurus pusat, bereaksi. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut. Andi Pangerang Hasanuddin kemudian ditangkap di rumah orang tuanya, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai peneliti BRIN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin, menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jonbang

Kasus Ujaran Kebencian, Mantan Peneliti BRIN Jalani Sidang di Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/20230501_112542-471293678.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid A. Bactiar." width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid A. Bactiar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid A. Bactiar menyebut, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain selain Andi Pangerang (AP) Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah. &rdquo;Tapi nanti tidak menutup kemungkinan apabila dalam percakapan itu kami temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang dihapus,&rdquo; kata Vivid seperti dilansir dari Antara, Senin (1/5). Menurut Vivid, dalam penyelidikan saat ini, baru menetapkan satu orang tersangka, yakni AP Hasanuddin. Pihaknya pun mempersilakan apabila ada warganet yang menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur yang sama seperti yang dilontarkan AP Hasanuddin, dapat melapor ke penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sebab, kata dia, ada beberapa percakapan dalam unggahan diskusi di akun Facebook milik Thomas Djamaluddin yang dikomentari AP Hasanuddin telah dihapus. &rdquo;Mungkin nanti rekan-rekan media atau netizen yang menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur seperti ini silakan melaporkan ke kami. Jadi memang ada beberapa yang dihapus dalam percakapan tersebut,&rdquo; terang Vivid. Terkait ancaman yang dilontarkan AP Hasanuddin dalam komentar tersebut, Vivid mengatakan, tersangka tidak ada indikasi untuk mewujudkan kata-katanya dalam sebuah tindakan. &rdquo;Karena yang bersangkutan latar belakangnya adalah ilmuwan, cuma beliau mungkin capek, lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi muncul kata-kata yang tidak pantas yang tidak seharusnya diucapkan seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan cukup bagus,&rdquo; kata Vivid. Vivid menambahkan, tersangka AP Hasanuddin menyadari kekeliruan, dan tidak ada indikasi mewujudkan dengan benar-benar akan membunuh warga Muhammadiyah seperti yang ditulisan dalam komentar di akun Facebook Thomas Djamaluddin. Selain itu, dalam pemeriksaan penyidik memastikan kondisi AP Hasanuddin saat menulis komentar itu pada 21 April pukul 15.30 WIB di Jombang sedang dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan terlarang. &rdquo;Yang bersangkutan menyampaikan, karena diskusi sudah panjang dan tidak ada ujung, akhirnya beliau merasa lelah dan emosi, terucaplah kata seperti itu. Memang sangat tidak pantas, menantang bunuh satu per satu, itu sangat tidak pantas diucapkan seorang yang keilmuan tinggi,&rdquo; tutur Vivid. &rdquo;Balik lagi ada kekhilafan seorang manusia,&rdquo; kata Vivid menambahkan. Peneliti Astrologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) AP Hasanuddin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasar SARA dan/atau ancaman kekerasan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Dia disangkakan dengan dua pasal, yakni pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian pasal 45B juncto pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Bareskrim Polri sebut, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain kasus ujaran kebencian dan pengancaman terhadap warga Muhammadiyah

Bareskrim Sebut Tak Menutup Ada Tersangka Lain Kasus Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-1-1915098817.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). PP Muhammadiyah sampaikan surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait ancaman Halalkan" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). PP Muhammadiyah sampaikan surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait ancaman Halalkan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Buntut ujaran bernada ancaman di media sosial terhadap warga Muhammadiyah, dia ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid) Siber Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar membenarkan bahwa penyidik Dittipid Siber telah menangkap A.P. Hasanuddin di Jombang, Jawa Timur, kemarin (30/4). &rdquo;Untuk perkaranya atas laporan dari Muhammadiyah,&rdquo; kata dia. Rencananya, pihaknya memberikan penjelasan lebih detail mengenai penanganan kasus pengancaman terhadap Muhammadiyah tersebut hari ini (1/5). Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, penangkapan terhadap A.P. Hasanuddin tersebut berdasar laporan nomor LP/B/ 76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri. Pelapornya Nasrullah selaku ketua bidang HAM dan advokasi PP Pemuda Muhammadiyah. &rdquo;(A.P. Hasanuddin) ditangkap karena dugaan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok,&rdquo; jelasnya. A.P. Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 A Ayat 2 dan atau Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19/ 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). &rdquo;Ancaman hukumanya penjara empat tahun sampai enam tahun,&rdquo; bebernya. Terpisah, Nasrullah sebagai pelapor menuturkan, inti pelaporan tersebut adalah pernyataan dari Andi Pangerang Hasanuddin beberapa hari lalu yang viral di media sosial. Bahkan disertai ancaman membunuh. &rdquo;Itu cukup menyakitkan bagi warga Muhammadiyah,&rdquo; katanya. Karena itu, lanjut dia, mau tidak mau diambil langkah hukum untuk merespons pernyataan tersebut. Menurut Nasrullah, sangat tidak elok komentar peneliti BRIN itu di akun media sosial milik Thomas Djamaluddin. Yakni, terkait perbedaan penetapan 1 Syawal atau Lebaran. &rdquo;Padahal, keduanya ASN,&rdquo; ujarnya. Unggahan tersebut memantik berbagai komentar dari pengguna media sosial. &rdquo;Termasuk dari Andi yang diduga bermuatan ujaran kebencian,&rdquo; paparnya. Unggahan tersebut tidak hanya bisa menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan keresahan terhadap warga Muhammadiyah. Nasrullah mengatakan, laporan ke polisi tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah dewasa dan matang dalam bernegara serta berdemokrasi. &rdquo;Sudah ada wejangan dari Pak Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Red), jangan sampai ada tindakan di luar hukum. Jangan main hakim sendiri.&rdquo; (idr/c7/fal)

Peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Peneliti BRIN Pengancam Warga Muhammadiyah Ditangkap, AP Hasanuddin Jadi Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/JKT-1-PP-MUHAMMADIYAH-DATANGI-BRIN-FED-1-1JPG-365978701.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri akan mengklarifikasi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas&nbsp;Djamaluddin. Hal ini guna menindaklanjuti laporan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengatakan Thomas Djamaluddin&nbsp;bertindak sebagai saksi selaku pemilik akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin. "Akan dilakukan klarifikasi kepada saksi, Saudara Thomas Djamaluddin, sebagai pemilik akun Facebook Thomas Djamaluddin,"&nbsp;kata Sandi Nugroho&nbsp;di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (27/4). Sandi tidak merinci kapan jadwal permintaan klarifikasi terhadap Thomas Djamaluddin&nbsp;itu dilakukan. Saat ini, agenda penyidik adalah meminta keterangan saksi dari pelapor dan tiga saksi ahli. Menurut dia, permintaan klarifikasi itu akan dilakukan setelah pemeriksaan pelapor dan saksi ahli selesai dilakukan. "Berikutnya, sedang disiapkan materinya," imbuhnya. Sebelumnya, Selasa (25/4), pengurus PP&nbsp;Pemuda Muhammadiyah melaporkan seorang peneliti BRIN bernama&nbsp;Andi Pangerang&nbsp;Hasanuddin,&nbsp;ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A juncto Pasal 28 dan/atau Pasal 45B juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam laporan tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan AP Hasanuddin atas komentar yang dia unggah di akun Facebook Thomas Djamaluddin. Unggahan Thomas Djamaluddin terkait perbedaan penetapan Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah memantik beragam komentar, salah satunya komentar AP Hasanuddin&nbsp;yang menyinggung warga Muhammadiyah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01568022/diduga-lakukan-ujaran-kebencian-pd-muhammadiyah-surabaya-laporkan-dua-peneliti-brin-ke-polda-jatim">Diduga Lakukan Ujaran Kebencian, PD Muhammadiyah Surabaya Laporkan Dua Peneliti BRIN ke Polda Jatim</a> Pada akun media sosialnya, Thomas berkomentar bahwa Muhamamdiyah sudah tidak taat pada keputusan Pemerintah karena menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 H berbeda dengan&nbsp;Pemerintah. Komentar Thomas&nbsp;itu lalu dibalas oleh akun AP Hasanuddin&nbsp;yang diduga dengan nada sinis dan mengancam. Beberapa komentar yang diunggah oleh AP&nbsp;Hasanuddin terkait perbedaan itu pun ramai&nbsp;di media sosial. "Saya tak segan-segan membungkam kalian Muhammadiyah yang masih egosentris.&nbsp;Udah&nbsp;disentil sama Pak Thomas, Pak Marufin, dkk, kok masih&nbsp;gak&nbsp;mempan,"&nbsp;tulis akun AP Hasanuddin. Kemudian, AP Hasanuddin juga menulis komentar balasan atas unggahan akun Ahmad Fuazan S. "Silakan&nbsp;laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan!!! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat&nbsp;pergaduhan&nbsp;kalian!!!"&nbsp;tulis AP Hasanuddin&nbsp;dengan huruf besar semua. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah&nbsp;Nasrullah&nbsp;mengatakan komentar AP Hasanuddin di akun media sosial milik Thomas Djamaluddin&nbsp;itu sangat tidak elok, terlebih keduanya adalah aparatur sipil negara (ASN). Unggahan Thomas Djamaluddin tentang perbedaan penetapan Hari Idul Fitri 1444 Hijriah di media sosial itu&nbsp;memicu timbulnya komentar-komentar&nbsp;bermuatan ujaran kebencian. "Kami tidak ingin hal-hal itu terulang lagi, seperti menyudutkan, memfitnah; apalagi dilakukan oleh seseorang yang seperti itu, apalagi yang bersangkutan ASN,"&nbsp;kata Nasrullah.

Thomas Djamaluddin bertindak sebagai saksi selaku pemilik akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin.

Buntut Laporan Soal Dugaan Fitnah-Ujaran Kebencian, Profesor Thomas Jamaluddin Akan Diklarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awas-tren-hate-speech-di-pilkada-meningkat_m_182846.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Pamekasan periksa tiga orang terkait laporan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan pengurus organisasi keagamaan ke institusi itu.  ”Ketiga orang yang telah kami mintai keterangan itu sebagai saksi,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Satria Permana seperti dilansir dari Antara di Pamekasan, Selasa (31/1).  Terlapor adalah seorang ustad bernama Yazir Hasan Al Idis, sedangkan pelapor Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pamekasan. Kasus dugaan ujaran kebencian itu berawal dari khutbah yang disampaikan sang ustad saat menjadi khotib di Masjid Ustman Bin Affan, Perumahan Nyalabu Permai, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan.  Rekaman video khutbah lalu diunggah ke media sosial yang isinya menyebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasa dilakukan sebagian umat Islam di Pamekasan adalah bid'ah dan pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari menurut sang ustad tidak memperbolehkan kegiatan tersebut.  Khotbah berdurasi satu menit lebih yang diunggah pada 23 Januari, itu memantik reaksi dari kalangan warga NU. Pada 25 Januari massa NU yang berjumlah ribuan orang dari sejumlah desa berunjuk rasa. Di antaranya dari Desa Nyalabu Laok, Nyalabu Daya, Bettet, Klampar, Samiran, dan Desa Samatan, memprotes khotbah ustad yang dinilai provokatif.  Berikutnya pada 27 Januari, Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Pamekasan melaporkan Ustad Yasir ke Mapolres Pamekasan atas dugaan telah menyebarkan kebencian dengan Nomor Laporan: LP/B/36/1/2023/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur.  Tiga hari kemudian, yakni pada 30 Januari, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aswaja berunjuk rasa ke Mapolres Pamekasan mendesak agar terlapor kasus dugaan penyebaran kebencian itu segera ditangkap. Saat menemui pengunjuk rasa itu, Kapolres AKBP Satria Permana menjelaskan, para pihak yang telah dimintai keterangan di antaranya terlapor dan ahli bahasa.  ”Terlapor Ustad Yazir juga sudah kami periksa. Kami memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur. Jadi, silakan kawal proses penegakan hukum ini,” ujar Kapolres Satria Permana.  Sebelumnya pada pertemuan yang difasilitasi pemkab dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta perwakilan sejumlah ormas Islam di Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Ustaz Yasir telah menyampaikan permohonan maaf atas khutbah yang disampaikannya telah memicu reaksi sebagian umat Islam Pamekasan.

Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220714_144517.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono, menjadi tersangka ujaran kebencian. Dalam perkara ini, penyidik sudah memeriksa 30 saksi.  "Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah kepada wartawan, Jumat (14/10).  Penyidik juga menyita beberapa barang bukti. Seperti 1 buah flashdisk, screen capture, dan dua lembar screenshot unggahan video di akun YouTube Gus Nur 23.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan penggugat ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bambang Tri Mulyono (BTM) dan seorang lainnya berinisial SNR. Mereka menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian melalui akun YouTube Gus Nur 13.  "Sebagai tersangka yang pertama adalah SNR dan kedua adalah BTM," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/10).  Nurul mengatakan, dalam perkara ini penyidik telah memeriksa 23 saksi, dan 7 orang ahli. Adapun barang bukti adalah 1 buah flashdisk, screen capture, dan dua lembar screenshot unggahan video.  Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 156a huruf A KUHP, tentang penistaan agama, Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946.

Kasus Ujaran Kebencian Penggugat Ijazah Jokowi, 30 Saksi Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220805_210917.jpg" alt="Kombes Zulpan (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Kombes Zulpan (Royyan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Roy Suryo resmi ditahan di Polda Metro Jaya pada Jumat (5/8) malam. Roy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Sebelum dilakukan penahanan, polisi memastikan tersangka sudah dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa penahanan Roy Suryo dilakukan setelah sebelumnya diperiksa kesehatan oleh Dokkes.  "Disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani maupun rohani. Sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan," ujar Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/8).  Zulpan enggan merinci materi pemeriksaan lanjutan yang dimaksud. Namun, ia memastikan penahanan Roy Suryo dilakukan setelah mendengar keterangan dari berbagai saksi.  "Mulai dari saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli media sosial, ahli hukum, ahli pidana, saksi terkait ITE," jelasnya.  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya resmi melakukan penahanan kepada tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Roy Suryo. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan pada Jumat (5/8) sejak pukul 13.00 WIB.  “Setelah dilakukan pemeriksaan dari siang, maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Roy Suryo sebagai tersangka kasus ujaran kebencian ini dilakukan penahanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/8). <div dir="auto">Roy Suryo akan ditahan untuk 20 hari ke depan. "Hal ini (penahanan, Red) dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti," jelasnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Roy sebelumnya disorot karena ikut touring acara Komunitas Mercedes Benz SL Club (MBSL) Indonesia di Rest Area Km 11 Tol Jagorawi pada Minggu (31/7). Di sana Roy Suryo bahkan nampak ceria dan bisa tertawa, padahal tengah berstatus sebagai tersangka.</div>

Roy Suryo Ditahan Usai Dipastikan Sehat Jasmani dan Rohani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220105-WA0010_1.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Bareskrim Polri berencana menerbitkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/red-notice/">red notice</a> terhadap Saifuddin Ibrahim.  Adapun Pendeta <a href="https://www.jawapos.com/tag/saifuddin-ibrahim/">Saifuddin Ibrahim</a> telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, terkait dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).  "Tentu segala upaya pastinya akan dilakukan oleh penyidik untuk ungkap kasus ini. Termasuk yang disampaikan. Semua membutuhkan proses nanti red notice sudah dikeluarkan nanti akan kami sampaikan," ujar Ramadhan kepada wartawan, Kamis (31/3).  Ramadhan mengaku, saat ini Saifuddin Ibrahim telah 'terendus' keberadaanya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/amerika-serikat/">Amerika Serikat</a>. Namun untuk lokasinya persembunyiannya masih belum diketahui.  Oleh sebab itu, Ramadhan menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menangkap Saifuddin Ibrahim, agar bisa mempertangungjawabkan perbuatannya.  "Penyidik terus koordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini," katanya.  Ramadhan menuturkan, pihaknya menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka karena alat bukti sudah cukup, termasuk Penyidik Bareskrim <a href="https://www.jawapos.com/tag/polri/">Polri</a> telah meminta pendapat dari para saksi ahli.  "Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang, rinciannya adalah saksi ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE dan ahli pidana," ungkapnya.  Adapun, Saifuddin Ibrahim dijerat dengan pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara.  Bahwa pasal tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Selain itu, pasal itu berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks.  Diketahui, pria bernama Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghapus 300 ayat dalam Alquran. Pria yang diduga <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendeta/">pendeta</a> itu berkata ratusan ayat tersebut memicu intoleransi dan tak perlu diajarkan di pesantren karena bisa memicu radikalisme.  "Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Alquran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali," kata Saifudin dalam sebuah video.  Saifuddin juga menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia cenderung melahirkan para teroris. Dia pun meminta agar seluruh kurikulum dalam pesantren diubah sepenuhnya.  "Ini yang menjadi perhatian saya agar ayat-ayat Alquran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita," ujarnya.

Polisi Sebut Akan Terbitkan Red Notice ke Saifuddin Ibrahim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-jual-orang-ke-timur-tengah-kantor-pt-kensur-hutama-digeledah_m_198460.jpeg" alt="Ilustrasi: Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bareskrim Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Saifuddin Ibrahim terancam enam tahun pidana penjara.  Hal ini dikatakan Ramadhan, karena Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, usai mendesak agar 300 ayat dalam Alquran dihapus, dan mengatakan pesantren di Indonesia cenderung melahirkan para teroris.  "Jadi acaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/3).  Ramadhan mengungkapkan, Saifuddin Ibrahim dijerat dengan pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Menurut Ramadhan, bahwa pasal tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Selain itu, pasal itu berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks.  "SI dijerat dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas SARA atau pencemaran nama baik dan penistaan agama," katanya.  "Karena dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan, atau yang tidak lengkap melalui media sosial YouTube Saifuddin Ibrahim," tambahnya.  Ramadhan menuturkan, pihaknya menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka, karena alat bukti sudah cukup, termasuk Penyidik Bareskrim Polri telah meminta pendapat dari para saksi ahli.  "Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang, rinciannya adalah saksi ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE dan ahli pidana," ungkapnya.  Diketahui, pria bernama Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghapus 300 ayat dalam Alquran. Pria yang diduga pendeta itu berkata ratusan ayat tersebut memicu intoleransi dan tak perlu diajarkan di pesantren karena bisa memicu radikalisme.  "Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Alquran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali," kata Saifudin dalam sebuah video.  Saifuddin juga menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia cenderung melahirkan para teroris. Dia pun meminta agar seluruh kurikulum dalam pesantren diubah sepenuhnya.  "Ini yang menjadi perhatian saya agar ayat-ayat Alquran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita," ujarnya.

Jadi Tersangka Penistaan Agama, Saifuddin Ibrahim Terancam 6 Tahun Bui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus ujaran kebencian

Berita Terkini