<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/upal.jpg" alt="Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengakui salah satu tersangka kasus dugaan uang palsu yang diungkap Polda Jatim merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Grobogan. Sahid Danuji yang bertugas sebagai guru MTs diduga terlibat kasus uang palsu.  ”Hasil pengecekan, nama tersebut memang ASN Kemenag Grobogan yang merupakan guru bahasa Indonesia di salah satu MTs di Kabupaten Grobogan,” kata Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Ahmad Muhtadi seperti dilansir dari Antara, Minggu (6/11).  Dia mengakui, mengetahui ada ASN Kemenag Grobogan terjerat kasus dugaan uang palsu justru dari media sosial. Informasi lewat surat resmi belum diterima, sehingga masih menunggu kepastian nama tersebut apakah benar terlibat dalam kasus dugaan uang palsu.  ”Dengan adanya kasus tersebut, tentunya ikut prihatin,” ujar Ahmad Muhtadi.  Terkait statusnya sebagai ASN, lanjut dia, sesuai aturan akan ada konsekuensi. Mulai dari pemberhentian sementara hingga ancaman pemecatan dengan menyesuaikan vonis hukumannya.  Semua ASN di Kantor Kementerian Agama, kata dia, harusnya terima in pandum atau menerima segala pemberian apa adanya tanpa menuntut.  ”Sesuai pesan dari pimpinan di tingkat Kanwil Kemenag Jateng, semua pegawai harus mengukur sesuai ukuran baju sendiri jangan memakai standar orang lain karena bisa besar pasak daripada tiang atau pengeluaran lebih besar dari penghasilan,” tutur Ahmad Muhtadi.  Adanya kasus tersebut, menurut dia, melalui masing-masing kelompok kerja akan diminta membina para pegawai agar tidak ada lagi yang terjerat kasus hukum.  Polda Jatim dalam rilis kasus uang palsu menyebutkan, Sahid Danuji diduga turut berperan dalam pendanaan pembelian mesin cetak serta bahan baku pembuatan uang palsu. Bersama komplotannya, pencetakan uang palsu diperkirakan dimulai Maret hingga April dengan nominal yang tercetak berkisar Rp 2 miliar.  Polisi menduga uang palsu komplotan tersebut yang sudah beredar di masyarakat diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar dan Rp 800 juta berhasil diamankan Polisi.  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan mengakui salah satu tersangka kasus dugaan uang palsu yang diungkap Polda Jatim merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Grobogan. Sahid Danuji yang bertugas sebagai guru MTs diduga terlibat kasus uang palsu.

Kemenag Grobogan Akui Salah Satu ASN Diduga Terlibat Kasus Uang Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/kapolda-3.jpg" alt="Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (dua dari kiri) saat konferensi Pers kasus uang palsu di Mapolres Sukoharjo, Selasa (1/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (dua dari kiri) saat konferensi Pers kasus uang palsu di Mapolres Sukoharjo, Selasa (1/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi perintahkan jajaran reskrim mengungkap kasus percetakan produksi uang palsu (upal) di Kabupaten Sukoharjo hingga ke akar-akarnya. Itu agar tahu modus operandi dan tidak dicontoh pelaku lain.  Kapolda mengatakan, di tempat kejadian perkara (TKP) percetakan ada sebanyak 11 unit mesin percetakan merek Jerman. Pelaku membeli bahan kertas dari luar negeri yang mendekati mirip uang asli, tetapi tetap palsu.  ”Sebanyak 11 unit mesin percetakan kini sudah disita polisi bersama uang palsu Rp 1,26 miliar sebagai barang bukti,” kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di tempat kejadian perkara Kampung Larangan, RT 1/RW 2, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (1/11).  Kapolda menjelaskan, pihaknya menggandeng stakeholder yang lain di antaranya Bank Indonesia (BI) untuk berkolaborasi dalam upaya preemtif dan preventif dalam pemberantasan peredaran uang palsu.  Setelah melihat tempat kejadian perkara, lanjut Kapolda, orang tidak akan tahu bahwa di tempat itu memproduksi uang palsu. Pihaknya memohon untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait uang palsu. Sebab, mempunyai implikasi yang sangat luar biasa.  ”Kalau uang palsu banyak beredar di masyarakat harga-harga akan tinggi, otomatis inflasi akan naik. Hal ini, menjadi atensi pemerintah untuk menekan inflasi. Saya tidak mau ada peredaran uang palsu yang tidak terdeteksi anggota kami. Sehingga, pengungkapan kasus ini merupakan langkah awal untuk ditindaklanjuti oleh semua jajaran termasuk di polda yang lain,” ujar Ahmad Luthfi.  Suharto, Ketua RT 1 Kampung Larangan, Kelurahan Gayam mengatakan, masyarakat mengetahui tempat percetakan yang memproduksi uang palsu tersebut milik Irvan Mahendra. Tempat itu, sebelumnya diketahui tempat percetakan biasa seperti undangan, kalender, dan lainnya.  Namun, kata dia, pada masa pandemi tidak produksi lagi dan masyarakat juga tidak tahu kalau tempat itu digunakan untuk memproduksi uang palsu.  ”Saya tahu-tahu diminta jadi saksi saat pelaku diamankan polisi pada Senin (24/10). Ternyata tempat itu, untuk mencetak uang palsu,” tutur Suharto.  Tim gabungan Polres Sukoharjo dan Polda Jateng sebelumnya berhasil mengungkap tempat percetakan yang memproduksi uang palsu (upal) di Kampung Larangan, RT 1/RW 2, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, dengan lima tersangka.  Lima pelaku masih ditahan Mapolres Sukoharjo, yakni Shofi Udin (warga Semarang), Rino (warga Klaten), tukang sablon Sarimin (warga Banyumas), pemilik percetakan Irvan Mahendra (warga Karanganyar), dan Jefrie Susanto (warga Jakarta). Kasus tersebut diungkap lintas polda, yakni Polda Jateng, Jatim, dan Polda Lampung.

Kapolda Perintahkan Ungkap Kasus Upal di Sukoharjo hingga Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-4.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Banyuwangi bersama Ditreskrimsus Polda Jatim meringkus jaringan pembuat uang palsu. Mereka telah membuat dan mengedarkan 37.371 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000. Total Rp 3.737.100.000 telah diedarkan.  Kabidhumas Polda Jawa Timur Kombespol Gatot Repli Handoko menjelaskan, penangkapan dilakukan di area Pom Bensin Kalibaru, Banyuwangi. Penangkapan itu berawal dari informasi yang dihimpun polisi, ada transaksi uang palsu di pom bensin tersebut.  ”Kemudian ditindaklanjuti dan berhasil diamankan para tersangka. Lalu dikembangkan dan diamankan  tersangka 5 orang,” ujar Gatot saat ungkap kasus di Mapolda Jatim, Kamis (10/7).  Mereka adalah ASP, 63; AAP, 44; AUW, 57; AS, 37, dan JS, 56. Tersangka ASP, AAP, AUW, AS merupakan pengedar uang palsu. Sementara JS sebagai pembuat.  Uang yang dibuat itu, diedarkan dengan sistem, pembeli menukarkan 1 uang asli dengan 3 lembar uang palsu. ”Mereka membuat sendiri, diproduksi di Bojonegoro. Jadi teman-teman Resmob mengembangkan di Banyuwangi kemudian mengarah ke Trowulan, Mojokerto, akhirnya berhasil mengamankan para tersangka. Yang jelas ini diproduksi di Bojonegoro,” beber Gatot.  Produksi uang palsu itu bermodal komputer, printer, tinta, pemotong kertas, dan alat sablon uang palsu. Operasi selama 10 bulan itu dilakuakn tiap malam hari.  ”Kami mengimbau kepada masyarakat, jika mendapati uang palsu, segera melapor. Bias ke Polresta Banyuwangi atau ke Polres setempat, karena ada beberapa yang sudah diedarkan,” tutur Gatot.  Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, pihaknya mengamankan 1 orang di pom bensin. Kemudian, petugas melakukan pengembangan dan menangkap tersangka lain.  ”Jadi ada yang bertugas sebagai pengedar. Dia menjual uang palsu. Di atas pengedarnya, siapa yang membuat kita kembangkan kembali, pembuat lengkap dengan peralatannya. Di atasnya lagi, siapa yang memodali untuk membuat uang palsu itu,” tutur Nasrun Pasaribu.  Tersangka selalu menyasar warga kelas menengah ke bawah. Mereka memilih waktu malam hari untuk mengedarkan uang tersebut. Sehingga penerima uang tidak curiga.  Para tersangka pengedar dan pembuat uang palsu itu dikenai pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) atau pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ancaman penjara paling lama 10 tahun.

Modal Printer, 6 Warga Banyuwangi Edarkan Uang Palsu Hingga 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadapi-sidang-etik-kapolres-kediri-terancam-dipecat-dari-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus peredaran uang palsu masih marak terjadi. Dua terdakwa asal Bali, I Wayan Widana dan Sang Made Jamin diciduk petugas Polrestabes Surabaya. Keduanya didakwa atas pemalsuan mata uang dan uang kertas.  Awalnya, sekitar November 2020, Wayan dan Made berencana bertemu rekan mereka Joseph Francis Kurnya di Surabaya. Ketiganya bertemu untuk menukar uang valuta asing di salah satu bank di Surabaya.  ”Mereka bertiga ini memiliki peran masing-masing untuk membawa uang palsu tersebut ke Surabaya,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Febrian Dirgantara di Pengadilan Negeri Surabaya.  Awalnya, Wayan bertemu dengan Abah Hamid di salah satu hotel di Jakarta untuk mendapatkan uang palsu sebanyak satu koper berisi 15 ribu lembar pecahan 100 US dolar. Kemudian, sekitar November, Wayan bertemu Made. Saat itu, mereka bekerja sama dan berencana menukarkan uang palsu tersebut di salah satu bank di Surabaya.  Setelah dirasa cukup matang, mereka berdua mulai menjalankan rencananya. Made bertugas mengantar uang tersebut dari Jakarta ke Surabaya menggunakan bus. Dia sengaja menggunakan bus untuk menghindari pengecekan di bandara. ”Berbeda dengan Made, Wayan berangkat dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan pesawat,” terang Febrian.  Sesampainya di Surabaya, Wayan dan Made bergeser ke toko milik Joseph. Dia bertugas menghubungkan kedua terdakwa dengan pegawai salah satu bank di Surabaya. Setelah dihubungi Joseph, pegawai bank itu kemudian datang menemui Wayan dan Made. Keduanya lalu menyerahkan uang palsu tersebut kepada pegawai bank tadi dan akan dimasukkan ke rekening valas milik Joseph.  ”Karena dirasa ada yang janggal dan tekstur uangnya sedikit berbeda, pegawai bank ini curiga. Dia lalu datang kembali kepada terdakwa bersama petugas dari kepolisian. Ketika diuji memang uangnya palsu dan dibuat dengan cara dicetak printer berwarna,” ucap Febrian.  Atas perbuatannya, Wayan dan Made diancam pidana dengan pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bawa Uang Palsu dari Jakarta, Terciduk setelah Disetorkan ke Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210523_222609_1.jpg" alt="Petugas mengamankan barang bukti uang palsu di Mapolres Indramayu, Jawa Barat, Minggu (23/5). Dedhez Anggara/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengamankan barang bukti uang palsu di Mapolres Indramayu, Jawa Barat, Minggu (23/5). Dedhez Anggara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Indramayu mengungkap peredaran uang palsu. Petugas masih menyelidiki kasus tersebut.  Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, AKBP Hafidh S. Herlambang mengatakan, satu miliar rupiah uang palsu dijual para pengedar dengan harga Rp 5 juta. Saat ini, pihaknya terus melakukan pendalaman setelah berhasil mengungkap kasus itu.  ”Uang palsu dijual tersangka satu miliarnya seharga Rp 5 juta,” kata AKBP Hafidh seperti dilansir dari Antara di Indramayu.  Uang palsu berjumlah satu miliar itu, menurut Hafidh, dijual kepada warga Lampung dengan harga Rp 5 juta. Polisi saat ini masih lakukan penyelidikan identitas pembeli.  ”Uang palsu ini di antaranya dijual kepada warga Lampung dan kami masih belum mengetahui identitasnya,” ujar Hafidh S. Herlambang.  Dia mengatakan, dari pengakuan para tersangka, mereka sudah membuat uang palsu sebanyak Rp 24 miliar lebih sejak Januari 2020. Dari jumlah Rp 24 miliar uang palsu yang dibuat para tersangka, Rp 11,5 miliar berhasil disita. Sedangkan sisanya yaitu Rp 12,5 miliar kemungkinan besar sudah beredar luas.  ”Dari pengakuan tersangka sudah membuat uang palsu Rp 24 miliar, namun saat kita geledah hanya menemukan Rp 11,5 miliar,” tutur Hafidh S. Herlambang.  Dia menambahkan, ada empat tersangka pembuat dan pengedar uang palsu yang ditangkap jajarannya. Yakni masing-masing berinisial CAR, 52; SAM, 42; dan GUF, 45; yang merupakan warga Indramayu, dan IM, 46, berasal dari Jember, Jawa Timur.  Empat tersangka tersebut mempunyai peran masing-masing. CAR dan SAM, keduanya merupakan pengedar, sedangkan GUF dan IM sebagai pembuat uang palsu.  ”Yang membuat dua orang yaitu GUF dan IM, sedangkan pengedarnya itu CAR dan SAM,” terang Hafidh S. Herlambang.

Polisi Sebut Satu Miliar Uang Palsu Dijual Rp 5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200513_153934-1.jpg" alt="Polisi menunjukkan uang palsu dan tersangka saat ekpose pengungkapan kasus peredaran uang palsu di Markas Polres Tasikmalaya pada Rabu (13/5). Polres Tasikmalaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan uang palsu dan tersangka saat ekpose pengungkapan kasus peredaran uang palsu di Markas Polres Tasikmalaya pada Rabu (13/5). Polres Tasikmalaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Tasikmalaya menangkap empat tersangka sekaligus menggagalkan peredaran uang palsu senilai Rp 2,9 miliar atau sebanyak 29.600 lembar pecahan seratus ribu rupiah. Uang palsu tersebut akan disebarkan ke pasaran wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, memanfaatkan momen Ramadan dan Lebaran.  ”Uang palsu itu ditemukan saat operasi penyekatan PSBB di Pos Cikunir, Kecamatan Singaparna,” kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Hendria Lesmana seperti dilansir dari Antara di Tasikmalaya pada Rabu (13/5).  Kasus itu terungkap, ketika sejumlah personel melakukan operasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mencurigai kendaraan roda empat dari luar kota melintas pos pemeriksaan. Petugas lantas memeriksa sopir, kemudian menemukan sejumlah uang yang dicurigai palsu di dalam mobil tersebut. Petugas lalu melakukan pengembangan lebih lanjut.  ”Setelah pengembangan, didapatkan empat tersangka berinisial MD, NF, MS, dan JU, yang menyimpan uang palsu itu,” kata Hendria.  Hendria mengatakan, jajarannya berkoordinasi dengan Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya guna memastikan lembaran kertas seratusan ribu rupiah itu merupakan uang palsu. ”Hasilnya puluhan ribu lembar uang pecahan Rp 100 ribu itu dinyatakan palsu,” ucap Hendria.  Pengakuan para tersangka, kata dia, uang palsu yang baru dibuatnya itu akan disempurnakan melalui orang pintar atau paranormal di Tasikmalaya. Tersangka mengaku uang palsu itu belum disebarkan ke tengah masyarakat karena kondisinya masih belum sempurna.  ”Meski begitu, pengakuannya akan terus didalami lebih lanjut. Kami masih mendalami mereka mendapatkan uangnya dari mana,” ujar Hendria.  Akibat perbuatannya itu, lanjut dia, empat tersangka mendekam dalam tahanan Markas Polres Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan dijerat pasal 36 Ayat (2) juncto pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4SpDkwvNiM8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bpstuY2LyUI

Peredaran Uang Palsu Senilai Rp 2,9 Miliar Digagalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-palsu-marak-bamsoet-dorong-polisi-lebih-galak_m_206463.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pihak-pihak terkait mengawasi peredaran uang. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pihak-pihak terkait mengawasi peredaran uang. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat agar mewaspadai uang yang diterima dari pihak lain. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu mensinyalir peredaran uang palsu sedang marak. Peringatan dari Bamsoet -panggilan beken Bambang- itu sebagai respons atas terungkapnya sindikat pemodal, pembuat dan pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Mereka telah beroperasi sejak 2015. &ldquo;Meminta masyarakat untuk membeli ataupun menukar uang hanya di bank pemerintah (BUMN red) maupun bank swasta dan money changers (tempat penukaran uang, red), serta selalu waspada dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang guna meminimalisasi terjadinya penipuan uang palsu,&rdquo; ujar Bamsoet, Sabtu (21/4). Merujuk keterangan Bareskrim Polri, sindikat uang palsu itu melibatkan dokter berinisial AP sebagai pemodal. Sindikat itu juga memalsukan uang asing. Bamsoet menegaskan, Polri harus mengusut tuntas sindikat itu. Menurutnya, harus ada hukuman berat bagi pihak-pihak yang terlibat sindikat uang palsu demi menimbulkan efek jera. &ldquo;Ini sindikatnya sudah beroperasi sejak 2015,&rdquo; sebutnya. Selain itu, Bamsoet juga meminta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) untuk terus mengawasi peredaran uang yang ada. &ldquo;Karena biasanya peredaran uang palsu marak jelang pilkada dan lebaran,&rdquo; pungkasnya.

Uang Palsu Marak, Bamsoet Dorong Polisi Lebih Galak

kasus uang palsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus uang palsu

Berita Terkini