<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-disidangkan-bupati-cantik-rita-widysari-minta-didoakan_m_185624.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Tak tanggung-tanggung, penggeledahan berlangsung selama 24 hari. Hasilnya, lembaga antirasuah itu menyita puluhan kendaraan mewah dan duit Rp 8,7 miliar.</p> <p>Penggeledahan berlangsung sejak 13 Mei&ndash;6 Juni. Yang pertama dilakukan di Jakarta. Lalu, penggeledahan lanjutan berlangsung di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. "Penggeledahan berlangsung di 9 kantor dan 19 rumah,&rdquo; ungkap Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kemarin (8/6).</p> <p>Dari tempat-tempat tersebut, tim penyidik berhasil menyita beberapa aset, kendaraan, dan uang. Di antaranya, 72 mobil dan 32 sepeda motor. Kemudian, tanah dan bangunan di enam lokasi berbeda. Ditemukan pula uang tunai Rp 6,7 miliar dan uang pecahan dolar setara Rp 2 miliar. Ratusan dokumen dan barang bukti elektronik turut diangkut tim penyidik.</p> <p>Kamis (6/6), tim penyidik juga menggeledah rumah pengusaha Samarinda Said Amin. Dari penggeledahan ketua Pemuda Pancasila Kaltim itu, belasan mobil disita KPK. &rsquo;&rsquo;Penyitaan belasan mobil,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</p> <p>Alex menjelaskan, penggeledahan itu merupakan rangkaian upaya KPK dalam menelisik aset Rita. KPK sedang mendalami dugaan TPPU bupati yang menjabat pada 2010&ndash;2017 itu.</p> <p>Namun, hingga kemarin KPK belum memaparkan secara detail terkait kasus yang bakal menjerat Rita. Informasi awal, kasusnya berkaitan dengan perizinan tambang. Saat ini KPK masih fokus mengumpulkan aset yang bisa disita untuk negara.</p> <p>Untuk diketahui, Rita telah ditahan KPK pada 6 Oktober 2017. Dia didakwa menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Pemkab Kukar. Dalam kasus itu, Rita divonis 10 tahun penjara. <strong>(elo/c18/fal)</strong></p>

KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Kasus TPPU, Penyidik KPK Sita 104 Kendaraan dan Uang Rp 8,7 M dari Eks Bupati Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-disidangkan-bupati-cantik-rita-widysari-minta-didoakan_m_185624.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kavling K4 gedung KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Penyitaan itu dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, terdapat 536 dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita tim pengiyidik terkait kasus pencucian uang Rita Widyasari. KPK juga telah menyita 91 unit motor dan mobil mewah milik Rita Widyasari.</p> <p>"Ada Lamborghini, McLaren, BMW, kemudian Hummer, Mercedes Benz, dan lain-lain, ada 91 termasuk mobil dan motor," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/6).</p> <p>Selain itu, terdapat lima bidang tanah serta berbagai barang mewah lainnya yang disita KPK.</p> <p>Ali membeberkan, terdapat 30 jam tangan mewah berbagai merek, seperti Rolex, Richard Mille, Hublot, dan lainnya.</p> <p>Ali Fikri memastikan aset-aset tersebut sudah disita KPK untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi yang menjerat Rita Widyasari.</p> <p>"Tentu dalam proses persidangan jaksa KPK akan memohon kepada majelis hakim untuk melakukan perampasan dan diserahkan kepada negara," ucap Ali.</p> <p>Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, KPK terus mengusut dan menelusuri aset-aset Rita yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi serta mengumpulkan barang bukti lainnya. Hal itu dilakukan dengan pemeriksaan saksi, penggeledahan hingga penyitaan.</p> <p>"Saat ini mobil dan motor serta barang bukti yang lain tentu sebagian besar dititipkan di Rupbasan KPK di Cawang dan juga ada di beberapa tempat lain di Kalimantan Timur di Samarinda dan juga dititipkan di beberapa pihak dalam rangka perawatannya," tegas Ali.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK menjerat Rita dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</p> <p>Sementara, dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</p> <p class="class-paragraph">Rita dan Khairudin telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap ini, Rita dan Khairudin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</p>

KPK menyita berbagai aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Penyitaan itu dalam rangka penyidikan kasus TPPU.

KPK Sita 91 Unit Mobil dan Motor Mewah Milik Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-5JPG-3339397075.jpg" alt="Terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengikuti sidang dakwaan pada kasus TPPU-Gratifikas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengikuti sidang dakwaan pada kasus TPPU-Gratifikas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)&nbsp;Rafael Alun Trisambodo membacakan nota keberatan atau ekesepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rafael meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskannya dari segala dakwaan jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim pengacara Rafael Alun, Junaidi Saibih menilai, dakwaan Jaksa KPK terjahadap kliennya sudah kedaluwarsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami Tim Penasihat Hukum Saudara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atas nama Saudara Rafael Alun Trisambodo,&rdquo; kata Junaidi membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum terhadap Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.JKT.PST., gugur karena daluwarsa,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012940014/mario-dandy-bakal-divonis-rafael-alun-saya-mencintai-dia-apa-pun-yang-terjadi">Mario Dandy Bakal Divonis, Rafael Alun: Saya Mencintai Dia Apa pun yang Terjadi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Junaidi meminta agar majelis hakim membatalkan surat dakwan jaksa yang disangkakan kepada kliennya. Selain itu, tim pengacara juga meminta majelis hakim menyatakan penyidikan KPK terhadap kliennya tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012897302/istri-rafael-samarkan-pembelian-rumah-mewah-bos-mayapada-grace-tahir-senilai-rp-575-miliar">Istri Rafael Samarkan Pembelian Rumah Mewah Bos Mayapada Grace Tahir Senilai Rp 5,75 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyatakan untuk melepaskan beban diatasnya terhadap barang yang dikenakan beban sebagai akibat dilakukannya upaya paksa serta selanjutnya mengembalikan barang tersebut kepada terdakwa dan atau pihak ketiga,&rdquo; ucap Junaidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ZSelain itu, Junaidi juga meminta agar Rafael Alun dibebaskan dari segala dakwaan jaksa. Serta dapat membebaskan Rafael Alun dari rumah tahanan (Rutan).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memulihkan Saudara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam harkat dan martabatnya,&rdquo; tegas Junaidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Rafael&nbsp;Alun bersama Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik&nbsp;Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;bersama Ernie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael&nbsp;juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> </div> </div> </div>

Junaidi meminta agar majelis hakim membatalkan surat dakwan jaksa yang disangkakan kepada kliennya. Karena dia menggap sudah kadaluarsa.

Minta Dibebaskan dari Tahanan, Rafael Alun Klaim Kasusnya Sudah Kedaluwarsa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Panji-Gumilang-Salman-Toyibi-2-2599367442.jpg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Kedua saksi itu dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).</p> <p>"Agenda pemeriksaan saksi awal terkait yayasan dengan inisial MA dan MS," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Rabu (23/8).</p> <p>Di sisi lain, kata Whisnu, penyidik juga akan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan. "Selanjutnya akan dilakukan langkah pemeriksaan dan penyitaan berbagai barang bukti yang terkait untuk memperkuat konstruksi sangkaan pasalnya," jelasnya.</p> <p>Menurut Whisnu, pihaknya juga bakal melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan PPATK soal rekening yang sudah diblokir dalam perkara ini. "Sementara dan Direktorat Pidana Korupsi untuk penyidikan dana BOS," tandasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pimpinan pondok pesantren Al Zaytun Panji Gumilang ditetapk sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Atas dugaan penodaan agama. Panji Gumilang jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam.</p> <p>"Hasil dalam proses gelar perkara, semua mengayatakan, sepakat, untuk menaikan saudara PG sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).</p> <p>Penydik pun memutuskan mengenakan penahanan kepada Panji. Kini dia tengah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.</p> <p>"Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penetapan sebagai tersangka. Saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka," jelas Djuhandhani.</p> <p>Panji diduga melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman 10 tahun penjara. Pasal 45 A ayat (3) junto pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara. Kemudian pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman 5 tahun.</p>

Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Polri Akan Sita Barang Bukti untuk Dalami Kasus TPPU Panji Gumilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230308_175340.jpg" alt="Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Instagram/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, Jumat (7/7). Ia merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, hari ini pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi dan TPPU di Ditjen Bea Cukai telah hadir di Gedung Merah Putih," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan, Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun, dia belum memberikan keterangan apakah akan dilakukan penahanan terhadap tersangka Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangannya akan kami sampaikan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus tersangka, KPK hingga kini&nbsp;belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Padahal, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu telah dua kali menjalani pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kehendak penahanan merupakan bagian dari strategi penyidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226016/kpk-sita-mobil-land-cruiser-hingga-tujuh-tas-mewah-milik-eks-pejabat-bea-cukai-makassar">KPK Sita Mobil Land Cruiser hingga Tujuh Tas Mewah Milik Eks Pejabat Bea Cukai Makassar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan saudara AP sudah dua kali diperiksa, AP ini udah naik ke penyidikan kenapa tidak dilakukan penahanan. Jadi ini rekan-rekan kami sampaikan bahwa pertama penyidikan itu juga tidak selalu kita memanggil tersangka langsung melakukan penahanan," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, penyidik KPK membutuhkan keterangan baru untuk mengonfirmasi ke pihak-pihak lain. Karena itu, memerlukan waktu untuk memprosesnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi penyidikan itu juga ada strateginya dari penyidik, apakah nanti akan dikonfirmasi ternyata dari misalkan tersangka setelah dikonfirmasi ada keterangan baru dan nanti kalau ada keterangan baru itu akan dikonfirmasi ke pihak yang tertentu, sehingga itu memerlukan waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942237/kpk-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-eks-kepala-bea-cukai-jogjakarta-eko-darmanto">KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika dilakukan penahanan maka ada batasan waktunya 20 hari pertama kemudian 40 hari kemudian seperti itu ya. Nah nanti seandainya kita lakukan penahanan maka penyidikan itu dibatasi untuk waktunya sehingga untuk konfirmasi terhadap pihak-pihak yang lain itu menjadi terbatas," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Andhi Pramono telah disangkakan pasal TPPU. Sehingga, KPK membutuhkan waktu untuk menelusuri aset kekayaan milik Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi dalam perkaranya saudara AP itu terkait dengan masalah TPPU, sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk men-trac follow the money untuk men-trac uangnya hasil dari dana korupsi larinya ke mana saja," pungkas Asep.</div> </div> </div>

Andhi Pramono saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Namun belum bisa dipastikan soal penahanan dirinya.

KPK Kembali Periksa Tersangka Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/SERAH-TERIMA-ASET-BLBI-FEDRIK-TARIGAN-2-2318441776.jpg" alt="Menteri Keuangan Sry Mulyani , Menko Polhukam Mahfud MD, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan jajaran pejabat lainnya memberikan keterangan usai acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (6/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sry Mulyani , Menko Polhukam Mahfud MD, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan jajaran pejabat lainnya memberikan keterangan usai acara Serah Terima Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (6/6/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum. &rsquo;&rsquo;Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,&rdquo; kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).</p> <p>Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp 56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2&ndash;3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,&rdquo; kata Mahfud MD.</p> <p>Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya. &rsquo;&rsquo;Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp 1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp 1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,&rdquo; kata Mahfud MD.</p> <p>Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus. &rsquo;&rsquo;Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,&rdquo; kata dia.</p> <p>Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU. &rsquo;&rsquo;Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,&rdquo; kata Faisal Basri.</p> <p>Dia mengatakan, Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia. Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.</p> <p>Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp 281,6 triliun.</p> <p>Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.</p> <p>Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan. Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan jangan ada yang merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mahfud MD Ingatkan Tak Boleh Ada yang Merintangi Pengungkapan Kasus TPPU

<p><strong>mario dandy <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Tersangka-Mario-Dandy-Satrio-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Tersangka Mario Dandy Satriyo memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi tersebut memperagakan 40B adegan kasus penganiayaan" width="100%">
<figcaption>Tersangka Mario Dandy Satriyo memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi tersebut memperagakan 40B adegan kasus penganiayaan</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada beberapa saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo. Salah satu saksi yang akan diperiksa yakni anak dari eks pegawai Ditjen Pajak tersebut, Mario Dandy Satriyo.</p> <p>"Bertempat di Polda Metro Jaya, Tim Penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi Mario Dandy Satriyo," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (22/5).</p> <p>Pemeriksaan kepada Dandy dilaksanakan di Polda Metro Jaya, mengingat dia tengah menjalani penahanan akibat kasus penganiayaan Cristalino David Ozora.</p> <p>Selain Dandy, hari ini KPK juga memanggil 4 saksi lainnya dari pihak swasta. Mereka yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, Fransiskus Xaverius Wijayanto Nugroho, Jeffry Amsar. Lokasi pemeriksaan keempat saksi ini dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.</p> <p>Sebelumnya, KPK kembali menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Setelah sebelumnya terjerat dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rafael Alun kini menyandang status tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>"Sebagaimana bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik dari penerimaan berbagai gratifikasi dalam proses pengurusan perpajakan yang dilakukan RAT," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</p> <p>KPK menduga, Rafael Alun melakukan pencucian uang, dengan melakukan pembelian sejumlah aset yang sumber uangnya dari hasil gratifikasi. Karena itu, KPK menduga Rafael Alun mengalihkan aset itu yang diduga bersumber dari hasil korupsi.</p> <p>KPK sebelumnya telah menjerat Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. KPK menduga ayah pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu menerima gratifikasi senilai USD 90.000 atau sekitar Rp 1,35 miliar.</p> <p>Penerimaan itu melalui salah satu perusahaan milik Rafael, PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan. Disinyalir, penerimaan gratifikasi ini merupakan pintu masuk agar KPK bisa menjerat Rafael Alun.</p> <p>Rafael Alun disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemeriksaan Dandy akan dilakukan di Polda Metro Jaya karena dia tengah menjalani penahanan akibat kasus penganiayaan Cristalino David Ozora.

KPK Akan Periksa Mario Dandy Terkait Kasus TPPU Ayahnya Rafael Alun Trisambodo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/WhatsApp-Image-2023-05-01-at-205138-285476542.jpeg" alt="Tim Gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara geledah kantor PT Almira, pemilik gudang solar ilegal." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara geledah kantor PT Almira, pemilik gudang solar ilegal.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Tim Gabungan Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumatera Utara menggeledah kantor PT Almira (ANR) di Jalan Mustang Villa Polonia Indah, Kecamatan Medan Kota. Mereka memiliki gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Achiruddin Hasibuan.</p> <p>&rdquo;Penggeledahan yang dilakukan pada Sabtu (29/4), itu untuk mendalami gratifikasi yang dilakukan AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) karena menerima imbalan sebagai pengawas gudang solar ilegal,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi&nbsp;seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Medan, Senin (1/5).</p> <p>Pada kesempatan yang sama personel, Ditreskrimsus Polda Sumut juga menggeledah rumah AKBP AH di Jalan Karya Dalam/Sinumba Raya, Kecamatan Medan Helvetia. Penggeledahan guna&nbsp;mendalami gratifikasi yang dilakukannya.</p> <p>Penggeledahan tersebut melibatkan penyidik dari Subdit Tipidter, Tipidkor dan Fismondep Polda Sumut berlangsung selama lima jam.</p> <p>&rdquo;Dari lokasi penggeledahan di rumah AH disita barang bukti kuitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan, dan rekening koran. Selama penggeledahan turut disaksikan kepala lingkungan dan istri AKBP AH,&rdquo; ucap Hadi Wahyudi.</p> <p>Kabidhumas mengatakan, hasil dari penggeledahan di kantor PT Almira (ANR) disita sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen pembelian BBM.</p> <p>Komisaris PT Almira (ANR) telah diperiksa, sedangkan Direktur Utama PT Almira masih dalam pencarian.</p> <p>&rdquo;Hasil penyidikan terhadap penerimaan gratifikasi bahwa AH mengakui menerima uang dari pemilik gudang PT Almira sebagai jasa pengawas sejak 2018 hingga 2023, karena rumah yang bersangkutan berdekatan dengan gudang tersebut. Untuk besarannya itu masih didalami penyidik,&rdquo; terang Hadi Wahyudi.</p> <p>Hadi menjelaskan, mengenai berapa besaran imbalan jasa yang diterima AH dari PT Almira itu, penyidik masih mendalami dan mensinkronkan dengan keterangan lain. AH bisa menjadi pengawas, karena mereka sudah saling kenal sebelumnya, jadi PT Almira yang meminta.</p> <p>&rdquo;Dengan bukti temuan gratifikasi itu menjadi pintu masuk penyidik mendalami harta kekayaan AH yang diduga tidak wajar serta penerapan pasal TPPU,&rdquo; papar Hadi Wahyudi.</p> <p>Kabidhumas menambahkan, Polda Sumut telah mengirimkan surat kepada PPATK sebagai bentuk koordinasi dalam menyidik perkara gratifikasi yang dilakukan AH serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>&rdquo;Untuk AKBP AH sudah ditahan Bid Propam Polda Sumut di tempat khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa hari ke depan,&rdquo; kata Hadi.</p>

Polda Sumut geledah kantor PT Almira di Kota Medan, pemilik gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Achiruddin Hasibuan

Polda Sumut Geledah Kantor PT Almira Yang Miliki Gudang Solar Ilegal dan Rumah AKBP Achiruddin Hasibuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20210328-WA0018_copy_800x534-1.jpg" alt="Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Polda Sumatera Utara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Polda Sumatera Utara/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menyita Rp 158,8 miliar aset milik bos judi daring terbesar di Sumut Joni alias Apin BK.<br /> <br /> ”Selain menjerat kasus judi daring, kami juga mengenakan Joni, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Kamis (1/12).<br /> <br /> Panca menyebutkan, dalam kasus TPPU, pihaknya telah menyita 26 aset rumah/ruko milik Apin BK. Terakhir, pihak menyita aset Joni berupa 21 unit jetski, 2 unit speadboad, 1 kapal, dan 3 aset tanah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.<br /> <br /> ”Total terakhir yang seluruhnya disita Rp 5,8 miliar. Sebelumnya aset yang disita (rumah/ruko) dengan seharga Rp 153 miliar. Jadi total Rp 158,8 miliar,” ucap Panca Putra Simanjuntak.<br /> <br /> Kapolda mengatakan, pihaknya secepatnya akan melengkapi berkas perkara TPPU yang tersangkanya Joni alias Apin BK. ”Secepatnya berkas perkara tersangka Joni akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut,” ujar Panca.<br /> <br /> Sebelumnya, Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan lokasi judi daring terbesar milik Joni alias Apin BK di Warung Warna Warni Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (9/8) tengah malam.<br /> <br /> Namun saat penggerebekan tersebut, Joni alias Apin BK berhasil kabur. Di gedung berlantai tiga itu, dioperasikan 21 situs judi daring <em>Lebah 4D, Dewa Judi 4D</em>, dan <em>Laris 4D</em>, yang beromzet Rp 500 juta-Rp 1 miliar setiap hari.<br /> <br /> Dari lokasi itu, petugas Polda Sumut menyita puluhan laptop dan komputer yang digunakan mengakses judi daring, puluhan buku rekening dan ATM. Bahkan 107 rekening turut disita untuk barang bukti.

Polda Sumut Sita Rp 158,8 Miliar Aset Bos Judi Daring Terbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari masih dalam penanganan. KPK tidak menghentikan penanganan TPPU yang menjerat Rita Widyasari.<br /> <br /> "KPK pastikan penanganan perkara ini masih terus berjalan. Tim masih terus bekerja melengkapi berkas penyidikannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/9).<br /> <br /> Hal ini menyikapi dugaan suap Rita Widyasari kepada mantan penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju. Diduga, Rita memberikan uang senilai Rp 5.197.800.000 kepada Robin dalam penanganan perkara, hal ini sebagaimana dalam surat dakwaan Robin terkait dugaan suap pengurusan perkara.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri menegaskan, tidak ada penghentian penanganan perkara dugaan TPPU yang menjerat Rita.<br /> <br /> "Sehingga tidak tepat jika ada pihak mengatakan perkara ini mangkrak," tegas Ali.<br /> <br /> Terkait masifnya desakan publik agar menjerat Rita dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat Robin, lanjut Ali, KPK memerlukan bukti untuk menjerat seseorang sebagai tersangka.<br /> <br /> "Sebagai pemahaman bersama bahwa KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu bukan karena keinginan pihak-pihak tertentu, namun karena adanya kecukupan alat bukti," papar Ali.<br /> <br /> Ali menyampaikan, pihaknya terus bekerja mengungkap dan menuntaskan perkara dimaksud sesuai koridor aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, sepanjang ditemukan bukti cukup, KPK pasti tak segan menetapkan pihak siapapun sebagai tersangka sebagai pengembangannya.<br /> <br /> "Kami tentu selalu informasikan setiap perkembangan proses penyidikannya secara transparan," pungkas Ali.<br /> <br /> Dalam kasus pencucian uang, Rita ditetapkan sebagai tersangka bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. Keduanya diduga menerima sejumlah fee terkait perizinan dan pengadaan lelang yang nilainya mencapai Rp 436 miliar. Fee tersebut kemudian diduga dialihkan menjadi aset atau barang.<br /> <br /> Sebelum menjadi tersangka pencucian uang, keduanya telah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.<br /> <br /> Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sedangkan Khairudin divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /> <br /> Rita bersama Khairudin dinilai terbukti menerima gratifikasi dari para pemohon izin dan kontraktor di Pemerintah Kabupaten Kukar sebesar Rp 110.720.440.000. Uang itu diterima selama menjabat sebagai Bupati Kukar dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017.

KPK Tegaskan Masih Tangani Kasus TPPU yang Jerat Eks Bupati Kukar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus tppu

Berita Terkini