<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Abdul-Qadir-Hasan-Baraja-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Abdul Qadir Hasan Baraja Pernah Terlibat Kasus Terorisme  JawaPos.com – Polda Metro Jaya menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, di Lampung kemarin (7/6). Bukan dalam kasus terorisme, melainkan penyebaran berita bohong.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pelaku ditangkap di Lampung karena memang pusat organisasi yang dipimpin Abdul berada di sana.  "Pelaku dalam proses dibawa ke Jakarta,’’ ungkapnya.  Dalam catatan Polri, yang bersangkutan pernah terlibat dalam beberapa pidana terorisme. Salah satunya, Abdul pernah terlibat dalam kasus pengeboman Borobudur. Serta, ada pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi. ’’Kasus sekarang ini terkait dengan penyebaran hoaks (berita bohong),’’ paparnya.  Tak hanya itu, pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dia mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk pihak lain yang terlibat. ’’Kemungkinan bertambah tersangkanya,’’ ujarnya.  Dedi menuturkan, kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya berkoordinasi langsung dengan Bareskrim Polri. Selain kasus di Polda Metro Jaya, ada penindakan terkait kelompok yang sama di Brebes, Jawa Tengah.  Petugas hingga saat ini mendalami berbagai barang bukti yang ditemukan. Tujuannya, mengembangkan penyidikan kasus tersebut. ’’Masih digali lagi,’’ papar jenderal berbintang dua tersebut.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, Khilafatul Muslimin menyebarkan ideologi khilafah melalui video ceramah yang diunggah di YouTube. Selain itu, kelompok Khilafatul Muslimin membuat buletin yang diterbitkan setiap bulan hingga membuat selebaran-selebaran.  Zulpan mengungkapkan, pihak Polda Metro Jaya tidak hanya berfokus pada konvoi khilafah yang pernah dilakukan anggota Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu (29/5). Menurut dia, hasil penyelidikan polisi menemukan ormas tersebut juga memiliki tujuan mengganti dasar negara. ’’Semua itu bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam website mereka. Jadi, dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak hanya menyidik konvoi, tapi juga tindakan yang bertentangan dengan Pancasila,’’ paparnya.  Zulpan menegaskan, Abdul Qodir Hasan Baraja telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, penetapan tersangka itu dilakukan setelah polisi mempunyai bukti-bukti kuat atas dugaan tindakan melawan hukum. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Dedi Prasetyo menerangkan, modus yang mereka lakukan di Jawa Tengah adalah menyelenggarakan konvoi kendaraan roda dua dan menyebarkan pamflet atau selebaran berisi nasihat dan imbauan. ’’Pamflet ini yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti,’’ terangnya.  Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebutkan, dana operasional Khilafatul Muslimin sangat besar. Hal itu diketahui saat penyidik melakukan penyelidikan terkait kelompok Khilafatul Muslimin sebelum menangkap pemimpinnya.  Dari Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov M. Firsada memastikan, Khilafatul Muslimin tidak berizin. Baik dari Kemendagri maupun Kemenkum HAM. Fakta itu membuat Khilafatul Muslimin hanya disebut sebagai kelompok, bukan organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan.  Menurut dia, ada dua indikator yang membuat gerakan mereka diduga menyimpang. Pertama, asasnya tidak sesuai dengan Pancasila. Kedua, melakukan syiar untuk mendirikan khilafah, bukan NKRI.  Kebanyakan syiar yang mereka lakukan melalui media sosial. Kemudian, mengadakan pengajian serta konvoi kendaraan. Di Lampung, sampai saat ini ada sekitar 2.000 anggota yang bergabung Khilafatul Muslimin. ’’Anggotanya tidak tersebar di 15 kabupaten/kota. Tapi, ada beberapa di Lampung Selatan dan Lampung Timur dan beberapa daerah lainnya,’’ katanya.

Pemimpin Khilafatul Muslimin Ditangkap Terkait Kasus Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-6.jpg" alt="Demonstrasi di Jalan Pahlawan, depan kantor Gubernur Jatim. Rafika Yahya/Jawapos.com" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi di Jalan Pahlawan, depan kantor Gubernur Jatim. Rafika Yahya/Jawapos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme berinisial A bebas murni hari ini (28/3). Dia bisa menghirup udara bebas setelah menjalani 5,5 tahun hukuman badan.  Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto menjelaskan, A bebas setelah menjalani hukuman badan penuh. Sesuai dengan vonis majelis hakim. ”Dibebaskan karena memang sudah selesai menjalani masa pidananya,” terang Wisnu.  Selama menjalani hukuman Lapas Perempuan Malang, lanjut Wisnu, A tidak pernah menimbulkan keributan. Selain itu, A juga sangat kooperatif saat dimintai informasi oleh internal lapas.  ”Begitu juga saat pendampingan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selalu kooperatif,” ujar Wisnu.  Sementara itu, Kalapas Perempuan Tri Anna Aryati menyatakan, selama menjalani hukuman, A tidak pernah mendapatkan hak remisi, asimilasi maupun integrasi. Pasalnya, A tidak pernah mengikuti pembinaan kepribadian maupun kemandirian karena alasan tertentu.  Selain itu, A juga tidak menghendaki menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Sejak awal di sini, kami telah memberikan hak untuk mengikuti pembinaan kemandirian. Seperti merajut, membatik, memasak, maupun kepribadian di pondok pesantren lapas. Namun, karena alasan kesehatan, A tidak bisa mengikuti semua pembinaan tersebut,” ucap Tri Anna.  Tri Anna berharap A dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dapat diterima masyarakat.  ”Di dalam blok hunian, dia merupakan pribadi yang ramah dan tidak memiliki keluhan apapun saat berkomunikasi dengan rekannya,” imbuh Dian Ekawaty, pamong/wali WBP kasus teroris.  A dijemput suaminya. Lapas Perempuan Malang telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yakni Densus 88, Polresta Malang Kota, dan Kodim 0833 Sukun.  Sebelumnya majelis hakim dari PN Jakarta Timur memvonis A dengan hukuman lima tahun penjara. Selain itu, A juga dijatuhi denda sebesar 50 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

Napi Teroris Bebas dari Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/dosen-pernah-ditangkap-densus.jpg" alt="BERI KETERANGAN: WS, istri RH, salah seorang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Bengkulu kemarin. (BENGKULU EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>BERI KETERANGAN: WS, istri RH, salah seorang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Bengkulu kemarin. (BENGKULU EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – WS mengakui sang suami, RH, pernah ditangkap polisi pada 2003 atas dugaan terlibat terorisme. Tapi, pria yang berprofesi dosen di salah satu kampus swasta di Kota Bengkulu tersebut ketika itu dibebaskan karena tidak ada bukti.  Karena itu, WS kaget sekali ketika sang suami kembali diciduk Densus 88 akibat tudingan terlibat kasus serupa. RH bagian dari lima terduga teroris yang ditangkap di Bengkulu dan Jogjakarta.  Dua terduga lainnya yang ditangkap di Bengkulu adalah KH dan MA. Adapun dua lainnya yang terciduk di Jogjakarta adalah RAU dan SU.  ”Kami sudah 17 tahun tinggal di sini, mendirikan pesantren tahfiz Quran. Jika kami memang mengajarkan radikalisme dan terorisme, tentu sudah lama kami diusir warga,” kata WS kepada Bengkulu Ekspress kemarin (10/2).  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, RAU yang ditangkap pada Rabu (9/2) diduga berbaiat kepada Amir ISIS Abu Bakar Al Baghdadi. ”Lalu berbaiat ulang ke Amir ISIS Al Hasyimi,” tuturnya.  RAU merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jogjakarta. Pada 2018, RAU diketahui pernah mengikuti uji coba bom di Gunung Sepuh. ”SU ditangkap di Sewon, Bantul, pada hari yang sama,” paparnya.  SU juga anggota JAD Jogjakarta yang pernah berbaiat ke Amir ISIS Al Hasyimi. Dia juga pernah mengikuti pelatihan militer JAD pada 2016 hingga 2019. ”Diketahui juga ingin melakukan amaliah dengan menyerang kantor polisi,” jelasnya.  Sementara itu, CA merupakan ketua Jamaah Islamiyah (JI) Bengkulu. ”CA bersama MA dan RH merekrut anggota baru,” ujarnya.  WS menyebutkan, sejumlah buku yang diduga terkait dengan terorisme dan radikalisme dibawa Densus 88 dari penggeledahan di rumahnya. Selain buku, Densus 88 menyita laptop milik RH yang dibawa setiap bekerja. ”Ada 20 atau 25 orang, menggunakan senjata lengkap. Mereka datang baik-baik melakukan penggeledahan, kami persilakan,” imbuh WS.  Sementara itu, keluarga KH enggan memberikan banyak komentar. Kakak KH hanya membenarkan bahwa KH ditangkap saat akan mengajar di pondok pesantren. (167/135/idr/c19/ttg)

Oknum Dosen PTS Pernah Ditangkap Densus pada 2003, Kini Ditangkap Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Munarman-di-rutan-Ist.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Status tersangka Munarman dipersoalkan. Tim kuasa hukum eks Sekjen FPI itu mempertanyakan penetapan tersangka yang dilakukan sejak 20 April.  Aziz Yanuar, kuasa hukum Munarman, mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian untuk Munarman. Namun, tim kuasa hukum menolak menandatangani surat penetapan tersangka tersebut.  ”Kami hanya menerima surat penangkapan dan penahanan. Untuk surat penetapan tersangka kami tolak,” tegasnya kemarin (28/4).  Kuasa hukum mempermasalahkan surat penetapan tersangka bertanggal 20 April 2021 tersebut. Surat baru diserahkan kepada kuasa hukum pada 27 April. ”Masak begitu prosesnya, penetapan tersangka duluan. Yang menjadi pertanyaan, kapan diperiksa,” tuturnya.  Kepolisian juga menyebutkan bahwa surat penetapan tersangka dikirim ke keluarga Munarman. Tapi, dari informasi yang didapatkannya, keluarga belum menerimanya. ”Belum pernah menerimanya,” terangnya.  Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan yang sebelumnya sempat menyebut status Munarman belum tersangka akhirnya meluruskan pernyataannya. Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan gelar perkara pada 20 April 2021. ”Surat penangkapan dan penahanannya 27 April,” ujarnya.  Ahmad mengatakan, penetapan tersangka Munarman telah diberitahukan ke kejaksaan. Pihak keluarga Munarman juga telah diberi surat perintah dan surat pemberitahuan penangkapan. ”Kalau surat penahanan belum,” jelasnya.  Hingga saat ini, Munarman masih dalam masa penangkapan. Dalam kasus terorisme, kata dia, kepolisian memiliki waktu selama 21 hari untuk menentukan status yang ditangkap.  Terkait proses penangkapan Munarman, kepolisian memastikan bahwa semua dilakukan sesuai prosedur dalam kasus terorisme. Termasuk diborgol dan ditutup matanya. ”Semua terduga teroris diborgol dan ditutup matanya. Tidak ada yang berbeda di mata hukum,” paparnya.  Di bagian lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai kepolisian terkesan sewenang-wenang dalam penangkapan Munarman. Tindakan aparat tidak menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. ”Itu tampak saat menjemput paksa,” katanya.  Dalam berbagai video yang beredar, terlihat polisi menyeret dan tidak memperbolehkan Munarman memakai alas kaki. Lalu, menutup matanya dengan kain hitam. Menurut Usman, perlakuan itu tidak manusiawi dan merendahkan martabat. ”Itu melanggar asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. ”Hak-hak Munarman harus dihormati, apa pun tuduhan kejahatannya,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/04/2021/munarman-diduga-terkait-teroris-condet/">Munarman Diduga Terkait Teroris Condet</a>  Meski sebagian ketentuan UU Antiterorisme bermasalah, kata dia, pasal 28 ayat 2 UU tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus menjunjung tinggi prinsip HAM. ”Ini bisa membawa lebih jauh atas perlakuan negara yang tidak menghormati hukum dalam memperlakukan warganya,” tegasnya.  Dia meminta kepolisian mengevaluasi tim yang menangkap Munarman. Tujuannya, mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP. ”Setiap penangkapan kasus apa pun harus menghormati hak asasi manusia,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk

Kuasa Hukum Munarman Tolak Surat Penetapan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Densus-88.jpeg" alt="Ilustrasi Densus 88. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri menegaskan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2019/sebelum-dihajar-korban-pengeroyokan-di-purworejo-diminta-lepas-kaos-jokowi/">penyerangan terduga teroris</a> terhadap empat anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Bandung tidak ada kaitannya dengan pemilu. Tindakan terduga teroris berinisial SHS tersebut murni tindak pidana terorisme.  Hal tersebut seperti disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal kepada wartawan di sela kunjungannya ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2019/sebelum-dihajar-korban-pengeroyokan-di-purworejo-diminta-lepas-kaos-jokowi/">Mapolresta Solo</a>, Jumat (5/4).  Iqbal kemudian menyampaikan bahwa selama ini sudah dilakukan penjajakan terkait aksi terorisme di sejumlah tempat. Seperti di Sibolga, Lampung, dan Jawa Barat. "Itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2019/sebelum-dihajar-korban-pengeroyokan-di-purworejo-diminta-lepas-kaos-jokowi/">murni penyerangan</a> terhadap polisi, karena mereka menganggap kami (polisi) thogut dengan melakukan berbagai upaya paksa selama ini," ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/M-Iqbal.jpg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Densus 88 Antiteror (dok. JawaPos.com)  Iqbal juga menjelaskan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh terduga teroris terhadap anggota Densus. Awalnya SHS berpura-pura menyerahkan diri. Tetapi, kemudian justru melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2019/sebelum-dihajar-korban-pengeroyokan-di-purworejo-diminta-lepas-kaos-jokowi/">penyerangan terhadap anggota</a> yang hendak mengamankannya. "Dan akhirnya ada empat anggota Densus 88 terluka karena senjata tajam yang digunakan pelaku," katanya.  Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap terduga terorisme. Kelompok tersebut memang sengaja untuk melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2019/sebelum-dihajar-korban-pengeroyokan-di-purworejo-diminta-lepas-kaos-jokowi/">penyerangan terhadap Polri</a>. "Mereka tidak merencanakan aksinya di pemilu, melainkan untuk menyerang anggota," katanya.  Penangkapan terduga teroris di Bandung akan terus dikembangkan. Sampai saat ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri masih memburu terduga teroris yang lain.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Densus-88.jpeg" alt="Ilustrasi Densus 88. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Soal Penyerangan di Bandung, Mabes Polri: Mereka Menganggap Kami Thogut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hirup-udara-bebas-mantan-napi-teroris-abu-rio-langsung-dijemput-bnpt_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Rio sendiri, sudah ditahan sejak tahun 2015 lalu. Kemudian dia dipindahkan ke Lapas Pekanbaru pada tahun 2016." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Rio sendiri, sudah ditahan sejak tahun 2015 lalu. Kemudian dia dipindahkan ke Lapas Pekanbaru pada tahun 2016.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang narapidana kasus tindak pidana terorisme akhirnya dapat menghirup <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank">udara bebas</a> hari ini, Selasa (12/2). Adalah Rio Adi Putra alias Rio alias Abu Rio alias Wewe bin Yamin, yang ditahan di Lapas Klas IIA Pekanbaru, Riau. Kepala Lapas Klas IIA Pekanbaru Yulius Sahruza, membenarkan bahwa yang bersangkutan sudah bebas. Ia dinyatakan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank"> bebas murni </a>sesuai dengan masa hukumannya.&nbsp; "Dia udah bebas tadi. Dibebaskan tadi, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank">dijemput BNPT.</a> Udah dengan Polda sudah datang untuk ngantar yang bersangkutan di Bandara," kata Yulius, Selasa (12/2) siang. Rio sudah dijemput oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank">Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</a> (BNPT) Selasa (12/2) pagi. Kemungkinan yang bersangkutan akan diantarkan ke daerah asalnya di Kampung Na&rsquo;e, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Rio sendiri, sudah ditahan sejak tahun 2015 lalu. Kemudian dia dipindahkan ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank">Lapas Pekanbaru</a> pada tahun 2016. Sebelumnya, dia ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. "Sejak 2015 (ditahan). Bebas sesuai dengan masa pidananya," kata dia. Saat itu, selain Rio ada satu napi terorisme lain yang ikut dipindahkan. Yaitu Muhammad Shibghotulloh alias Yatno yang merupakan Napi dari Magetan, Jawa Timur. Yatno memiliki masa hukuman <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/diduga-korupsi-proyek-mading-elektronik-eks-kadisdik-kendal-ditahan" target="_blank">dua tahun penjara</a> sementara Rio Adi Putra alias Abu Rio yang berasal dari Bima memiliki masa hukuman empat tahun penjara.

Hirup Udara Bebas, Mantan Napi Teroris Abu Rio Langsung Dijemput BNPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sempat-gabung-ke-taliban-ipar-dulmatin-ini-penyandang-dana-teroris_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harry Kuncoro (HK), warga Klaten, Jawa Tengah yang ditangkap polisi beberapa waktu lalu memiliki peran penting bagi tumbuhnya teroris di Indonesia. Dia disebut-sebut sebagai penyandang dana. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Harry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, saat hendak bertolak ke Suriah. Rencana kepergiannya itu merupakan perintah Abu Walid alias Muhammad Syaifudin, warga Sukoharjo yang merupakan sosok algojo ISIS. Abu Walid memberikan uang sebanyak Rp 30 juta kepada Harry untuk berangkat ke Suriah melalui Iran. "Abu Walid memberi saran kepada tersangka HK untuk segera bergabung ke suriah dengan mentransfer uang sebanyak Rp 30 juta untuk kepengurusan dokumen keberangkatan termasuk tiket," tutur Dedi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2). Harry dijanjikan akan diberi uang jika tiba di Suriah. Uang tersebut dipakai untuk membiayai kelompok teroris di Indonesia. "Tersangka setelah dapat uang, dia memberikan uang ke slepping sel di Indonesia untuk lakukan aksi teror di Indonesia," beber Dedi. Untung saja, sleeping sel kelompok teroris itu dalam pantauan ketat Densus 88 Anti-teror maupun Satgas Anti-teror di seluruh Polda. Ya, Harry merupakan sosok yang dikenal para teroris di Indonesia. Dia sempat bergabung dengan kelompok Taliban Melaya pada 2011. Dia sendiri merupakan adik ipar perencana bom dua deskotek di Bali, Djoko Pitono alias Dulmatin. Harry juga pernah bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) bersama Noordin M Top dan Dr. Azhari. Dia pernah terlibat dalam beberapa aksi teror. Antara lain di Bali, NTB, serangan pada Juli 2018, dan aksi terorisme di Yogyakarta. Tak ayal, beberapa kali Harry keluar masuk penjara dan tak kunjung jera. "Dia napiter senior yang punya koneksi langsung ke luar negeri dan dianggap menguasai wilayah Indonesia dan Asia karena pernah belajar di Arab Saudi dan giat di Afghanistan. Jadi rekam jejak cukup panjang," tukas Dedi.

Sempat Gabung ke Taliban, Ipar Dulmatin Ini Penyandang Dana Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menangis-melihat-seorang-ibu-cacat-karena-teroris_m_.jpg" alt="DULU LAWAN, KINI KAWAN: Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto berdiskusi dengan Mustafa." width="100%">
<figcaption>DULU LAWAN, KINI KAWAN: Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto berdiskusi dengan Mustafa.</figcaption>
</figure> Mengubah ideologi membutuhkan waktu. Namun, dengan pendekatan yang tepat, paham radikal pun bisa diluluhkan. Itulah yang kini dirasakan Mustafa. ILHAM WANCOKO, Medan --- SEORANG pria berkupluk tampak berbincang dengan Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto. Mereka saling menanyakan kabar. Sesekali wajah keduanya cukup serius. Tapi, kerap muncul senda gurau. Siapa sangka, lelaki bernama Mustafa, 45, itu dulu memandang polisi sebagai thogut, pihak yang mengajak ke jalan kesesatan. Mustafa ditangkap personel Densus 88 Antiteror karena kasus perampokan Bank Lippo di Medan pada 2003. Dalam perampokan itu, tiga korban meninggal. Mereka adalah para karyawan di bank tersebut. Perampokan itu dilakukan untuk mendapatkan modal untuk melakukan aksi terorisme. Mustafa menceritakan pandangannya terhadap polisi sebelum menjalani hukuman. ''Dulu kami pandang polisi itu seperti rendang, lezat. Apalagi yang membawa senjata laras panjang,'' ujar Mustafa saat ditemui akhir September lalu. Namun, pandangan itu berubah sedikit demi sedikit. Dia menceritakan, setelah dirinya ditangkap pada 2003 dan divonis 13 tahun penjara, terjadi perubahan-perubahan. Memang, tidak semua langsung berubah. ''Tapi, ada sesuatu yang berbeda,'' ungkapnya. Awalnya, perubahan itu terjadi saat istri dan anak Mustafa mengunjunginya di Lapas Tanjung Gusta. Saat itu, sang anak mengungkapkan bahwa teman-temannya kerap menyinggung bahwa sang ayah nomor sekian. "Saat rekonstruksi itu, saya diberi nomor. Itu yang dimaksud," tuturnya. Pada pertengahan 2011, Mustafa bebas. Saat itu dia bertekad tidak ingin membuat keluarganya mengalami hal serupa. Namun, pikiran untuk melakukan teror masih sering muncul. "Saya lalu merantau ke Kalimantan, mencari makan. Tapi, masih ingin beraksi, ya 50:50," katanya. Setelah beberapa tahun merantau di Kalimantan, Mustafa kembali ke Medan. Namun, masih ada rasa berbeda di lingkungannya. "Saya kan sering kedatangan tamu dari polrestabes. Kalau pakai seragam itu, malah bisa timbulkan fitnah. Dikira tetangga ada kasus lagi," terangnya. Mustafa sejenak menghentikan pembicaraan. Dia mengingatkan untuk tidak dipancing berkomentar soal Timur Tengah dan lainnya. "Saya tidak mau kalau soal itu. Soal ke depan saja," ujarnya. Dia lantas melanjutkan kisahnya. Saat berada di Kalimantan, berkali-kali orang dari Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menghubungi dirinya. Dia diminta mengikuti sebuah acara. "Ratusan kali mungkin. Tapi, saya tak peduli." Namun, ajakan itu semakin sering. Akhirnya, timbul rasa ingin tahu. Awalnya, Mustafa mengikuti sebuah kegiatan BNPT seperti pengajaran wirausaha. "Saya bertemu ikhwan-ikhwan lain. Banyak, ternyata," ujarnya. Yang paling mampu mengubah pemahamannya adalah saat bertemu korban-korban teror. Pernah suatu kali ada acara pertemuan antara mantan pelaku dan korban teror di Hotel Borobudur, Jakarta. "Saat itu saya bertemu seorang ibu. Salah satu korban aksi teror," ujarnya. Ibu itu mengalami cacat seumur hidup. Dia tidak lagi bisa bekerja untuk anak-anaknya. "Saya menangis. Saya teringat anak-anak saya. Bagaimana ibu itu bisa menghidupi anaknya," kenangnya. Ada kejadian lain yang juga membuatnya lebih kukuh untuk menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya, pernyataan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. "Kita ini beraneka suku, agama, dan budaya. Disatukan dengan NKRI," ujarnya mengulang pernyataan Suhardi. Pernyataan tersebut membekas dalam pikirannya. Mustafa menuturkan, sebagai warga negara, tentu sebaiknya dirinya mengikuti. "Soal negara ini, biar para ulama dan bapak-bapak itu yang mengurus." Dia mengakui, pendekatan BNPT dan Polri terhadap mantan napiter cukup efektif. Salah satunya mempermudah para napiter. Mustafa kini bekerja sebagai driver ojek online. "Saya ini pernah ditangkap petugas sekuriti bandara saat menjadi driver ojek online," ungkapnya. Saat itu, petugas sekuriti bandara meminta SIM dan menahan Mustafa. "Saya tanya, apa salahnya mencari penumpang di bandara? Ini negeri Indonesia. Semua warga boleh mencari uang. Saat diminta SIM, saya tolak." Mustafa saat itu menahan diri. Akhirnya, karena tidak ingin terjadi sesuatu, dia menghubungi salah seorang anggota Polrestabes Medan. "Saat itulah saya dibantu, dilepaskan. Tapi, saya juga tahu malu, tidak mau lagi begitu," katanya. Bukan hanya itu. Pernah suatu kali seorang preman berusaha mengganggu Mustafa. Dalam hatinya tebersit keinginan untuk menghabisi preman itu. "Bawa bom saja berani, apalagi hadapi preman. Tapi, saya serahkan saja ke polrestabes," ujarnya. Mustafa juga memberikan masukan bagi BNPT dan Polri dalam melakukan deradikalisasi. Pendekatan terhadap mereka yang masih memiliki pemahaman semacam itu tidak bisa frontal. "Jangan langsung." Kini pemikiran Mustafa telah berubah. Pandangannya soal kepolisian juga bergeser. Saat ditanya pendapatnya soal polisi, dia menyebutkan, dulu polisi dianggap sebagai thogut. Tapi, setelah dirinya mengetahui lebih dalam, bicara mereka sopan. Bahkan, salatnya juga rajin. "Saya pernah salat diimami polisi. Saya jadi berpikir, ini thogut bukan sih?" ujar lelaki yang menjadi mentor saat masih berstatus anggota Jamaah Islamiyah (JI) itu.&nbsp;

Menangis Melihat Seorang Ibu Cacat karena Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/petinggi-polri-bantah-alquran-dijadikan-barbuk-kejahatan_m_213887.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dan Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen M Iqbal. Mabes Polri membantah jika Alquran dijadikan barang bukti kejahatan" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dan Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen M Iqbal. Mabes Polri membantah jika Alquran dijadikan barang bukti kejahatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petisi bertajuk 'Alquran Bukan Barang Bukti Kejahatan', kembali mendapat reaksi dari petinggi Polri. Mereka membantah bahwa kitab suci umat Islam itu dijadikan barang bukti. "Saya nyatakan bahwa tidak pernah ada penyitaan kitab suci Alquran sebagai barang bukti. Demikian untuk maklum," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto kepada wartawan, Sabtu (19/5). Hal senada diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mochammad Iqbal. Iqbal memastikan bahwa Mabes Polri sangat berhati-berhati terkait hal ini. "Kami tidak pernah memberi label kitab suci Alquran sebagai barang bukti kejahatan," tegas dia. Dia lantas menyinggung soal mayoritas agama personel Densus 88, dimana mayoritas merupakan seorang muslim. "Sembilan puluh persen penyidik di Densus juga muslim dan Kadensusnya pun sangat taat ibadah dan sudah haji. Mereka paham betapa sensitifnya soal aqidah, apalagi tentang kitab suci Alquran," tutur Iqbal. Menurutnya, penyidik sangat paham bahwa tidak ada hubungan antara terorisme dengan kitab suci Alquran. Bahkan aksi terorisme sangat bertentangan dengan isi dan makna yang terkandung dalam Alquran. Karenanya, dia meminta masyarakat tidak perlu menandatangani petisi itu. Sebab, Alquran tidak pernah dijadikan alat bukti kasus kejahatan, terutama terorisme. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan isi petisi," pungkas Iqbal.

Petinggi Polri Bantah Alquran Dijadikan Barbuk Kejahatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/media-diminta-hati-hati-beritakan-kasus-terorisme_m_213053.jpeg" alt="Ilustrasi: Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memberikan informasi yang aktual dan faktual menjadi tugas dari para jurnalis. Namun, nyatanya media kini dapat menjadi oksigen bagi para teroris untuk menyebarkan rasa takut dari aksi yang dilakukan. Pengamat Terorisme Universitas Indonesia Solahudin mengatakan, jika media tidak menyiarkan aksi mereka, itu bukanlah hal berarti. Sebab, esensi terorisme yang ingin disampaikan adalah menakut-nakuti masyarakat. &ldquo;Memang teroris ini oksigennya media untuk menyebarkan rasa takut secara meluas. Kalau aksi teror terjadi di kutub utara dan kutub selatan, pasti tidak akan menimbulkan rasa takut. Teroris membutuhkan media untuk menyebarkan rasa takut,&rdquo; ujar Solahudin di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5). Lebih lanjut Solahudin juga menilai para teroris zaman sekarang sudah paham akan news value (nilai berita). Hal tersebut bisa dilihat pada aksi terorisme bom bunuh diri teranyar di Surabaya, Jawa Timur. &ldquo;Apa teroris tahu news value? Tahu, itu sebabnya modus terbaru pakai anak-anak dan perempuan," tegasnya. Beberapa alasan pun dikemukakan Solahudin, salah satunya agar masyarakat dapat terkejut dengan aksi terbaru yang melibatkan anak dan perempuan. "Mereka tahu kalau laki-laki sudah biasa, tetapi kemudian kalau pelakuknya ibu dan anak-anak, itu baru luar biasa, baru akan dapat coverage yang luas," terang Solahudin. Oleh karena itu, keunikan pola aksi yang baru ini membuat Indonesia menjadi perhatian di dunia. Media asing pun meliput kasus ini karena pengeboman dilakukan oleh keluarga. Menurut Solahudin, aksi terorisme melibatkan perempuan dan anak-anak ini dilakukan karena tiga alasan. Dengan tujuan yang menekankan keberadaannya mereka perlu disadari. &ldquo;Alasan pertama keamanan, kalau dilakukan perempuan dan anak-anak lebih sulit diidentifikasi. Kedua untuk mendapatkan coverage dari media sehingga menyebarkan rasa takut," jelasnya. "Terakhir, ini yang penting, sebagai pesan untuk disebarkan ke jaringan mereka sendiri, yaitu provokasi bahwa perempuan dan anak-anak aja berani, masak lo kagak berani," pungkasnya. Dalam melakukan aksinya, Solahudin menilai media ke depan perlu berhati-hati dalam memberitakan agar tidak menjadi corong penyebarluasan paham radikalisme. Sebaliknya, dirinya mengimbau agar masyarakat dapat bijak membedakan hoax dan realitas dengan konfirmasi ataupun membaca berita.

Media Diminta Hati-hati Beritakan Kasus Terorisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus terorisme

Berita Terkini