<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/IMG_20250507_143755-97892555.jpg" alt="Bupati Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta Abdul Halim Muslih. (Hery Sidik/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta Abdul Halim Muslih. (Hery Sidik/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut kasus tanah yang menimpa warga di Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta berbeda dengan kasus yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan. &rdquo;Kasus tanah di Sewon yang dilaporkan itu benar-benar berbeda dengan kasusnya Mbah Tupon. Itu ternyata benar-benar dilakukan akta jual beli tanah (AJB), namun baru dibayar sebagian,&rdquo; kata Bupati Halim menanggapi adanya kasus tanah di Sewon Bantul seperti dilansir dari Antara, Senin (12/5). Menurut dia, kasus tersebut merupakan hutang piutang dan pemilik tanah belum menerima seluruh pembayaran uang dari akta jual beli tanah itu. Sehingga kasus tersebut bukan seperti kasus penggelapan dan penipuan yang dialami Mbah Tupon. &rdquo;Jadi, kalau itu kasusnya jelas jual beli biasa. Dari sisi jual beli tanahnya clear, cuma dari sisi pembayaran yang belum lunas tapi ternyata sudah dibalik nama. Hanya itu, lain kasusnya dengan Mbah Tupon dan Bryan,&rdquo; ungkap Abdul Halim Muslih. Sementara itu, Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bantul Tri Harnanto mengatakan, sertifikat tanah dari kasus di Panggungharjo Sewon, itu sudah dilakukan permohonan pemblokiran dari Polda DI Jogjakarta. &rdquo;Nah, itu lagi kami pelajari, kami kaji terlebih dulu, dan kami kabulkan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2021,&rdquo; terang Tri Harnanto. Kendati demikian, dia tidak membeberkan identitas korban. Namun disebutkan bahwa kasus itu bermula saat ada kesepakatan jual beli dan ada AJB. Tapi terdapat sistem pembayaran jual beli tanah yang belum lunas. &rdquo;Itu kan hukum perdatanya yang jalan, sehingga biar polisi yang menangani. Kalau dari aspek pertanahannya memang sudah jelas ada peralihan, karena sudah sepakat itu, cuma bayarnya diangsur dan sampai sekarang belum lunas,&rdquo; ujar Tri Harnanto.

Bupati Bantul sebut kasus tanah di Kelurahan Panggungharjo, berbeda dengan kasus yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan

Bupati Bantul Sebut Kasus Tanah di Sewon Berbeda dengan Mbah Tupon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG_20250509_133934-3002990292.jpg" alt="Bupati Bantul Abdul Halim Muslih (dua kiri) berkunjung ke kediaman Mbah Tupon, Jumat (9/5). (Kominfo Pemkab Bantul/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bantul Abdul Halim Muslih (dua kiri) berkunjung ke kediaman Mbah Tupon, Jumat (9/5). (Kominfo Pemkab Bantul/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memastikan bahwa proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon) sampai tingkat kejaksaan. Kasusnya sudah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian DI Jogjakarta. &rdquo;Untuk proses kasusnya Mbah Tupon sudah sampai ke kejaksaan. Jadi dari polda, kemudian ke kejati (kejaksaan tinggi), dan sebentar lagi ke pengadilan,&rdquo; kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih seperti dilansir dari Antara usai mengunjungi kediaman keluarga Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Jumat (9/5). Pemkab Bantul telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada keluarga Mbah Tupon dengan membentuk tim advokasi. Tim akan mengawal kasus ini agar hak-hak keluarga Mbah Tupon yang sertifikat tanahnya telah beralih nama dapat segera kembali. &rdquo;Dalam proses yang cukup memakan waktu ini, kami sekadar bersilaturahmi, memastikan kesehatan Mbah Tupon dan sekeluarga. Alhamdulillah baik-baik saja sehingga proses hukum yang nanti pada akhirnya menghadirkan Mbah Tupon, Mbah Tupon sekeluarga siap,&rdquo; tutur Abdul Halim Muslih. Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan dukungan moril, Bupati Bantul juga memberikan perhatian lain dalam bentuk bantuan materiil. Pemkab berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak Mbah Tupon dan keluarga kembali seperti semula. &rdquo;Alhamdulillah Mbah Tupon sekeluarga baik-baik saja. Jajaran forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) akan terus mengawal ini sampai hak-hak Mbah Tupon itu kembali lagi seperti semula,&rdquo; tandas Abdul Halim Muslih. Bupati Bantul mengatakan tim hukum yang melakukan pendampingan pada keluarga Mbah Tupon dan juga keluarga Bryan Manov Qrisna Huri, yang juga menjadi korban mafia tanah, memastikan bahwa proses hukum tidak lama lagi akan sampai ke pengadilan. &rdquo;Pasti. Ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan. Kasus-kasus yang lain juga sudah dilaporkan ke polda sehingga kasus yang terkait dengan mafia tanah ini insya Allah akan selesai satu demi satu sehingga Bantul ini nanti bebas dari mafia tanah,&rdquo; ucap Abdul Halim Muslih. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi. Sertifikat tanah miliknya beralih nama menjadi milik orang lain, kemudian dijadikan agunan kredit Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan. Sementara Bryan, warga Tamantirto, Bantul, juga mengungkap kasus penipuan yang sama. Kasus itu bermula sekitar Agustus 2023 ketika ibunda Bryan, Endang Kusumawati, 67, mempunyai kenalan bernama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah. Namun, sertifikat tanah seluas 2.275 meter milik keluarga Bryan itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan di Kabupaten Sleman. Dua korban penipuan kasus tanah itu saat ini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga ke Polda DI Jogjakarta.

Pemkab Bantul pastikan proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Mbah Tupon sampai tingkat kejaksaan

Bupati Bantul Sebut Proses Hukum Kasus Tanah Mbah Tupon Sudah Sampai Kejaksaan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/IMG_20250508_143535-4105809631.jpg" alt="Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta. (Hery Sidik/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta. (Hery Sidik/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta sepakat mendampingi keluarga Bryan Manov Qrisna Huri. Yakni dalam proses hukum pengusutan kasus tanah yang menimpa warga Tegalrejo, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, tersebut. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, sudah ada audiensi untuk membahas kesepakatan bahwa pengusutan kasus tanah keluarga Bryan akan didampingi tim hukum Pemkab Bantul. &rdquo;Surat kuasa khusus sudah ditandatangani, dan hari ini akan diserahkan. Setelah itu, semua tindakan hukum untuk keluarga Mas Bryan akan didampingi tim dari Pemkab Bantul,&rdquo; kata Hermawan Setiaji seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, tim hukum Pemkab Bantul juga sudah melakukan konfirmasi bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul. Telah ada tindakan pemblokiran sertifikat tanah milik Muhammad Achmadi atas inisiatif dari Kementerian ATR/BPN. Dia menjelaskan, sertifikat tanah milik atas nama Muhammad Achmadi itu yang disebut Bryan sebelumnya merupakan milik keluarga Bryan. Peralihan hak atas tanah itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. &rdquo;Jadi, nanti proses hukum akan didampingi termasuk pelaporan di Polda (Kepolisian Daerah) DI Jogjakarta, kemungkinan akan sampai ke pengadilan sampai dengan proses terakhir,&rdquo; terang Hermawan Setiaji. Selain terhadap keluarga Bryan, tim hukum Pemkab Bantul saat ini juga tengah berjuang melakukan pendampingan terhadap keluarga Mbah Tupon (Tupon Hadi Suwarno), warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, yang juga menjadi korban penipuan hak atas tanah. Sementara itu, Bryan mengatakan, keluarga berterima kasih kepada Pemkab Bantul, karena mendapat dukungan penuh untuk pengusutan kasus tanah yang dialami. Bahkan, Pemkab memberikan bantuan yaitu dengan fasilitas hukum. Bryan mengungkap kasus penipuan yang dialami bermula sekitar Agustus 2023. Saat itu, ibunda Bryan yakni Endang Kusumawati, 67, mempunyai kenalan atas nama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah. Akan tetapi, sertifikat tanah milik keluarganya seluas 2.275 meter tersebut tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan di Kabupaten Sleman. &rdquo;Mudah-mudahan dengan ini, kasus kami cepat terselesaikan dan sertifikat tanah kembali ke keluarga kami,&rdquo; papar Bryan.

Pemkab Bantul dampingi keluarga korban mafia tanah dalam proses hukum pengusutan kasus penipuan peralihan hak atas tanah

Pemkab Bantul Dampingi Proses Hukum Kasus Tanah Keluarga Bryan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SUPELTAS-MOJOKERTO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aksi pura-pura Zulfikli Rahman, akhirnya terbongkar juga. Kemarin (23/2), dia dibekuk tim gabungan saat menyamar sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Dua tahun buron Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Dia terlibat kasus penyerobotan tanah.  Tim kejaksaan menyergap pemuda 24 tahun tersebut di simpang Dusun/Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto. Laki-laki asal Gorontalo itu diringkus karena harus menjalani hukuman dua bulan penjara. Penangkapan Zulkifli  melibatkan tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Jatim, Kejati Gorontalo, dan Kejari Kabupaten Mojokerto.  Zulkifli kabur sejak 2021. Dia berstatus sebagai terpidana kasus penyerobotan tanah di tempat tinggalnya, di Desa Omuto, Biau, Gorontalo Utara. ”Yang mana terpidana ini wajib menjalani hukuman selama 2 bulan,” kata Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Mojokerto Indra Subrata seperti dikutip Jawa Pos Radar Mojokerto.  Hukuman itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/ Pid/ 2020/ PT. GTO, tertanggal 26 Januari 2021. Zulkifli dinyatakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terpidana kemudian ditetapkan sebagai DPO karena harus dieksekusi untuk menjalani hukuman di lapas.  ”Berdasarkan DPO tersebut, dilakukan penyebaran informasi kepada satuan kejaksaan di seluruh Indonesia,” jelasnya.  Kali pertama, Zulkifli terdeteksi kabur ke Kota Surabaya. Setelah dilakukan pengecekan, pada 14 Februari 2023 lalu, Zulkifli terpantau di Mojokerto. ”Terpidana diketahui bekerja menyeberangkan jalan atau jadi Pak Ogah di simpang Dusun Kenanten,” kata Indra.  Setelah dipastikan kebenarannya, lanjut dia, Kamis (23/2) sekitar pukul 06.00 WIB, tim gabungan melakukan penyergapan. Dalam penangkapan tersebut, Memang sempat berusaha melawan petugas saat akan dibawa ke kantor Kejari Kabupaten Mojokerto, namun akhirnya Zulkifli pun tidak bisa berkutik.  ”Selanjutnya, terhadap terpidana dititipkan sementara di Rutan Kejati Jawa Timur untuk dilakukan eksekusi di Lapas Gorontalo untuk menjalani hukumannya,” tandas Indra.  Mengutip putusan MA nomor 10/Pid.B/2020/PN Lbo, kasus yang menimpa Zulkilfli tersebut bermula dari sengketa tanah. Saat itu, pada 2004, orang tua Zulkifli menjual tanah kepada seseorang. Luasnya 9075 meter persegi (m2) dengan harga Rp 9 juta.  Singkat cerita, setelah ayahnya meninggal, Zulkifli dan sejumlah saudaranya merasa tidak terima. Sawah itu kemudian dibajak dengan menggunakan alat untuk ditanami. Pemilik tanah yang sudah merasa membeli pun melaporkan penyerobotan ke aparat penegal hukum.

Dua Tahun Buron di Gorontalo, Menyamar Pak Ogah di Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20201222_200254.jpg" alt="Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmaad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmaad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kasus korupsi tanah di DKI Jakarta telah diketahui termasuk oleh Pemprov DKI, berlangsung sejak lama. Namun, penyelesaian hal tersebut bukan sesuatu yang mudah.  ”Memang soal kasus tanah ini di DKI terjadi sejak lama. Tahun-tahun sebelumnya banyak kasus mafia tanah. Namun, ini bukanlah pekerjaan yang mudah,” kata Riza Patria seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Senin (8/3) malam.  Pemprov DKI, kata Riza, berusaha semaksimal mungkin dan hati-hati dalam penyelesaian mafia tanah. Karena itu, dia meminta dukungan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum untuk sama-sama mencermati dan meneliti proses pembelian lahan.  ”Kami membeli lahan ada syaratnya. Minimal harus sertifikat. Di samping syarat-syarat lain kita cek ke notaris, BPN, cek ke yang lain. Kalau kemudian terjadi ada masalah, di sini kami akan melihat siapa yang sengaja mengubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya,” ujar Riza.  Masalah tanah di Jakarta, menurut Riza, merupakan salah satu masalah yang kompleks. Karena itu, dia setuju dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas mafia tanah.  ”Tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang mempermainkan, apalagi merebut hak tanah warga terlebih masyarakat kecil,” kata Riza.  Sebelumnya, di DKI memang beberapa kali diinformasikan terdapat persoalan mengenai tanah. Terakhir adalah kasus korupsi lahan yang juga menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, yang juga disebut-sebut untuk proyek program di BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.  Saat ini, Yoory C. Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai dirut Sarana Jaya. Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.  Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Sebanyak sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-mark up. Salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah itu, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka adalah Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA). Selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EZAbMqcXyac

Wagub DKI Sebut Kasus Korupsi Tanah Sudah Diketahui Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pesantren-rizieq.jpg" alt="Pesantren Habib Rizieq Shihab di Megamendung Bogor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pesantren Habib Rizieq Shihab di Megamendung Bogor. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Habib Rizieq Shihab dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyerobotan tanah milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.  ”Yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (22/2).  PTPN sudah melaporkan masalah itu ke polisi. Habib Rizieq disangkakan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan. Kemudian, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan.  Indriyanto mengatakan, penegakan hukum yang terapkan bisa dengan melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Habib Rizieq.  ”Dalam rangka menindaklanjuti laporan pidana PTPN, pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan upaya paksa atau coercive force dengan melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut,” ucap Indriyanto.  Menurut Indriyanto, sengketa lahan antara PTPN VIII dengan Habib Rizieq Shihab sebaiknya diselesaikan secara hukum. Prinsip negara hukum bahwa setiap orang sama di depan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.  Selain pidana, Indriyanto menilai, pihak PTPN bisa melayangkan gugatan perdata terhadap penguasaan melawan hukum secara fisik oleh pihak ketiga.  ”Gugatan perdata tidak mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan. Walau sebaiknya dilakukan secara case by case saja,” ungkap Indriyanto.  Sebelumnya, pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika PTPN VIII mengambil lahannya. FPI melanggar banyak undang-undang (UU) dalam masalah itu.  ”Terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih Rp 4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” ujar Iwan.  Dia menilai akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Sebab, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII. Dengan demikian akad terkait lahan harus dilakukan PTPN VIII.  ”HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukkan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, sertifikat dalam bentuk hak guna bangunan (HGB). Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” terang Iwan.  Menurut dia, sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekadar untuk menyambung hidup.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SialSun4gZQ

Habib Rizieq Harus Tanggung Jawab Dugaan Penyerobotan Tanah PTPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/anak-buah-digelandang-aparat-bareskrim-begini-respons-kepala-dinas-pupr-sumbar_m_147547.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yusafni, oknum PNS yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar diringkus aparat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Kabar itupun sudah sampai ke Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari. Fathol mengaku mengetahui penangkapan tersebut dari stafnya di Dinas terkait. Namun, soal kasus yang menjerat anak buahnya itu, Fathol enggan berkomentar. "Kalau kabarnya iya. Kalau Yusafni ditahan menyangkut SPJ pengadaan tanah untuk jalan tahun 2012-2016. Tapi, kalau pastinya saja belum tahu. Karena, saya juga dapat informasi dari staf," kata Fathol seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group). Penangkapan oknum PNS dalam kasus korupsi ini mengingatkan pada penangkapan Suprapto, mantan Kadis PUPR (dulu Distarkimprasjal), yang ditangkap oleh Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu Suprapto terjerat kasus pengadaan tanah dan pembangunan jalan provinsi. Sementara untuk Yusafni diduga membuat dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, selama empat tahun berturut-turut. Kala itu, terduga korupsi ini, menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan tanah, saat Dinas PUPR masih bernama Prasjaltarkim Sumbar. Sebelumnya, Kasubdit IV Dit Tipidkor Bareskrim Polri Kombes Hendar Priantoro mengatakan, Yusafni kegiatan proyek itu yakni pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis pada Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar. Di proyek itu kemudian muncul indikasi penyimpangan dalam proses ganti rugi tanah. Total nilai proyek itu sendiri sebesar Rp 120 Miliar. Dari nilai total proyek itu yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sekira Rp 60 Miliar. "Modusnya yang bersangkutan adalah melakukan penyimpangan pertanggungjawaban. Jadi ada yang fiktif dua kali," sebut Hendar. Untuk saat ini, Yusafni telah dilakukan penahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Yusafni dibidik dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 lahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dangan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayal (1) ke-1 KUHPidana.

Anak Buah Digelandang Aparat Bareskrim, Begini Respons Kepala Dinas PUPR Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/diduga-main-tanah-pejabat-sumbar-diringkus-bareskrim-polri_m_147177.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis Sumatera Barat (Sumbar). Pengadaan tanah itu dilakukan oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar selama 2012-2016. Atas pengungkapan kasus ini penyidik menetapkan satu tersangka. Kasubdit IV Dit Tipidkor Bareskrim Polri Kombes Hendar Priantoro mengatakan, pelaku adalah Yusafni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). "Dia sudah ditangkap oleh aparat kepolisian pada Kamis (27/7) malam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang," ujar Hendar di Bareskrim Polri, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/7). Hendar menambahkan, kegiatan proyek itu yakni pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis pada Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar. Di proyek itu kemudian muncul indikasi penyimpangan dalam proses ganti rugi tanah. Total nilai proyek itu sendiri sebesar Rp 120 Miliar. Dari nilai total proyek itu yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sekira Rp 60 Miliar. "Modusnya yang bersangkutan adalah melakukan penyimpangan pertanggungjawaban. Jadi ada yang fiktif dua kali," tambah dia. Untuk saat ini, Yusafni telah dilakukan penahan selama 20 hari dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. "Penahanan selama 20 hari sampai tanggal 16 Agustus 2017," imbuh dia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Yusafni dibidik dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 lahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dangan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayal (1) ke-1 KUHPidana.

Diduga "Main Tanah", Pejabat Sumbar Diringkus Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/wow-instansi-ini-digugat-sampai-hampir-rp-40-miliar_m_133585.jpeg" alt="Stenly Puraro saat konferensi pers" width="100%">
<figcaption>Stenly Puraro saat konferensi pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu SKPD di Provinsi Papua yakni Dinas Pendidikan digugat ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura terkait pembayaran ganti rugi atas tanah lokasi pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olahraga (Smankor) Provinsi Papua di Buper, Kelurahan Asano, Distrik Heram. Tidak tanggung-tanggung, Dinas Pendidikan Provinsi Papua digugat membayar ganti rugi sebesar Rp 39,5 miliar oleh penggugat Stenly Puraro yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang saat ini ditempati Smankor Papua. &nbsp; Gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jayapura dengan nomor register perkara 56/Pdt.G/2017/PN Jap. Rencananya sidang perdana kasus ini digelar, Senin (29/5) dengan agenda pembacaan gugatan oleh pengugat Stenly Puraro. Kuasa Hukum Penggugat, Yohanis Gewab, SH menyebutkan, pihaknya mengajukan gugatan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Papua lantaran tanah seluas 100.000 meter persegi atau 10 Ha yang telah dibangun Smankor&nbsp; merupakan milik kliennya. Pihak tergugat menurut Yohanis telah menguasai tanah objek sengketa selama kurang lebih 4 tahun sejak 6 Agustus 2013 dan telah membayar ganti rugi sebesar Rp 10 miliar kepada pihak lain yang bukan pemilik hak ulayat asli. Senada dengan itu, penggugat Stenly Puraro mengklaim memiliki sertifikat atas tanah seluas 10 Ha yang saat ini telah ditempati Smankor Papua. &ldquo;Kami memiliki sertifikat hak milik nomor: 122, seluas: 10.000 M2,&rdquo; tegasnya kepada wartawan, Sabtu (27/5) sebagaimana dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group). Sebagai penggugat, Stenly mengaku dirugikan secara materil sebesar Rp 39,5 miliar. Sebab nilai jual tanah yang ditempati Smankaor jayapura sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) yaitu sebesar Rp 39,5 miliar. &ldquo;Untuk itu, total kerugian yang harus digantirugikan oleh tergugat kepada kami sebesar Rp 39,5 miliar,&rdquo; pungkasnya. Terkait gugatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Zadrak Jitmau menjelaskan bahwa dalam persoalan ini penggugat dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum bisa dikatakan sebagai pihak yang salah membayar. Pasalnya persoalan ini baru mulai disidangkan di PN Jayapura, hari ini. Untuk itu, pihaknya masih akan menunggu proses persidangan tersebut hingga tuntas. &ldquo;Kita tentunya harus menunggu hasil dari perisdangan ini terlebih dahulu. Nantinya kita akan melihat apa yang diputuskan oleh pengadilan,&rdquo; jelasnya. (jo/nat/sad/JPG)

Wow! Instansi Ini Digugat Sampai Hampir Rp 40 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus tanah

Berita Terkini