<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Romahurmuziy-alias-Romy-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, bebas. Ia keluar dari Rutan KPK pada Rabu (29/4/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy telah dikeluarkan dari rumah tahanan KPK pada Rabu (29/4) kemarin. Namun, Rommy belum bisa memastikan apakah akan kembali lagi ke PPP atau tidak.  "Apakah kembali masuk ke PPP, itu sepenuhnya hak politik ada di pak Rommy," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi dikonfirmasi, Jumat (1/5).  Politikus PPP yang akrab disapa Awiek itu mengaku, hingga kini pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan Rommy sejak bebas pada, Kamis (29/4) kemarin. Awiek menyebut, bebasnya Rommy dari tahanan merupakan berkah di bulan Ramadan.  "Tentu itu menjadi berkah Ramadan bagi pak Rommy bisa berkumpul dengan keluarga," ucap Awiek.  Terkait adanya upaya hukum kasasi yang dilayangkan KPK, lanjut Awiek, dia menilai tak menghilangkan hak Rommy untuk keluar dari tahanan. Menurutnya, masa hukum yang dijalani Rommy telah sesuai putusan tingkat banding, yakni 1 tahun penjara sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "Kami berharap putusan kasasi MA, nantinya diterapkan secara konsekuen," harap Awiek.  Sebelumnya, eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy dikeluarkan dari rumah tahanan (Rutan) KPK pada Rabu (29/4) pukul 21.44 WIB malam. Rommy yang tampak mengenakan baju koko putih dengan celana hitam tanpa masker itu mengaku bersyukur bisa keluar dari Rutan KPK.  Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) itu keluar dari tahanan seiring dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, putusan banding mengurangi hukuman Rommy menjadi 1 tahun pidana penjara dikurangi.  "Saya ucapkan puji syukur alhamdulillah, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa saya sudah selesai menjalani hukuman per tanggal 28 April kemarin selama satu tahun penuh," kata Rommy saat keluar dari Rutan KPK, Rabu (29/4) malam.  Meski belum puas atas putusan banding, Rommy mengaku belum terpikir untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dia mengaku, yang terpenting saat ini bisa berkumpul dengan keluarga.  "Saat ini saya belum berpikir tentang perkara saya, karena yang paling penting bagi saya adalah kembali bersama keluarga," cetus Rommy.   Dia memandang, pemotongan hukuman pada tingkat banding merupakan berkah Ramadan. Dia bersyukur bisa keluar dari jeruji besi rutan KPK.  "Ini adalah berkah bulan Ramadan bagi saya yang patut disyukuri. Saya dapat kembali bersama keluarga," tukas Rommy.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan secara terpaksa KPK mengeluarkan Rommy dari rumah tahanan. Karena Jaksa KPK menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat tertanggal 29 April 2020 yang memerintahkan untuk segera mengeluarkan Rommy dari tahanan.  "Maka KPK tidak punya pilihan lain sehingga harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Meski Rommy dikeluarkan dari tahanan, lanjut Ali, KPK memastikan telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Alasan upaya hukum kasasi dilakukan, kata Ali, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding terkait penerimaan uang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa.  Selain itu, Ali menyebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan pembuktian sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan Penununtut Umum.  "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah," pungkas Ali.

Bebas dari Rutan KPK, Rommy Belum Putuskan Balik ke PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membebaskan mantan Ketua Umum Partai Persayuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Hal ini setelah KPK mendapat surat perintah dari Mahkamah Agung (MA) untuk melepaskan Rommy dari rumah tahanan.  "Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA, maka KPK segera menindak lanjutinya," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Rabu (29/4).  Nawawi menyampaikan, lembaga antirasuah mendapat laporan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Malam ini direncanakan Rommy keluar dari rumah tahanan KPK.  "Proses pelaksanaan penetapan tersebut yaitu mengeluarkan terdakwa dari tahanan," jelas Nawawi.  Menanggapi kabar akan dibebaskannnya kliennya, kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail mengaku tengah menunggu di kantor lembaga antirasuah. "Saya dapat kabar Rommy akan dibebaskan, makanya saya ke sini. Sekarang lagi nunggu proses administrasinya," kata Maqdir kepada JawaPos.com.  Sebelumnya, MA menyatakan terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy dapat dikeluarkan dari tahanan. Karena, masa tahanan terhadap Rommy sudah memenuhi putusan tingkat banding selama 1 tahun penjara.  "Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Kendati demikian, dalam penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA tetap dicantumkan klausul bahwa penahanan Terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bisa dikeluarkan.  "Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum," tukas Andi.  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.   "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Malam Ini Eks Ketum PPP Romahurmuziy Akan Dibebaskan dari Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pelaksana-tugas-Plt-juru-bicara-KPK-Ali-Fikri-ridwan-jpc.jpg" alt="Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Ali Fikri - ridwan jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan wewenang penahanan terhadap mantan Ketua Umum Persatuan Partai Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy ada di Mahkamah Agung (MA). Sebab, KPK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, terkait putusan banding Rommy yang mengurangi hukuman, dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  "Terkait penahanan Terdakwa, setelah JPU menyatakan Kasasi, KPK tentu sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada MA untuk kebutuhan kelanjutan penahanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (29/4).  Ali menyampaikan, apabila MA berlaku bijak jika mengacu pada Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP, maka MA dapat melakukan penahanan pada tingkat kasasi selama 50 hari dengan dapat diperpanjang 60 hari dan 30 hari.  "Serta dapat pula dilakukan perpanjangan ketiga selama 30 hari untuk perkara dengan ancaman pidana penjara 9 tahun atau lebih," ucap Ali.  Oleh karena itu, setelah KPK mengajukan upaya hukum kasasi, penahanan terhadap Rommy sepenuhnya ada di MA. Hal ini berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (4 ).  "Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi," jelas Ali.   Sebelumnya, tim kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail tak mempermasalahkan KPK yang mengajukan kasasi ke MA terhadap kliennya atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, tim kuasa hukum Rommy juga sedang menyiapkan memori kasasi untuk melawan kasasi yang diajukan KPK.  "Ya nggak ada masalah, mereka ajukan kasasi. Kami juga sedang bersiap ajukan kasasi," kata Maqdir dikonfirmasi, Rabu (29/4).  Kendati demikian, Maqdir protes jika kasasi KPK ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi DKI berpotensi memperpanjang masa penahanan kliennya. Sebab, putusan banding PT DKI berhasil menyunat hukuman Rommy dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara.  "Kami tidak mau kalau dengan alasan ada kasasi, maka penahanan diperpanjang," tegas Maqdir.  Perihal penahanan terhadap seorang terdakwa, lanjut Maqdir sudah diatur dalam ketentuan terkait. Dia menegaskan, jangan ada bias dan penafsiaran sendiri oleh pihak mana pun, termasuk KPK.  "Jadi tidak bisa ditafsirkan sesuai kebutuhan penafsir, kalau masa hukuman sudah selesai, maka seketika itu dibebaskan, dan menurut saya itu 30 April (besok) karena Pak Rommy sempat dibantarkan," ujar Maqdir menandaskan.

KPK Sebut Penahanan Romahurmuziy Kini Sepenuhnya Kewenangan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rommy-kelar-sidang-11-sept.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/9). (ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.   "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (23/4).  Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.   Banding ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga tim kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail. Jaksa KPK mengajukan banding, karena menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.   Sebab, hukuman terhadap eks elite PPP itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta sebagaimana tuntutan Jaksa.  Bahkan, Hakim pun tak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Rommy selama lima tahun untuk tidak dipilih dalam jabatan publik. Hal ini yang mendasari Jaksa KPK mengajukan banding.  Sementara itu dari sisi tim kuasa hukum, Maqdir Ismail menilai, banding diajukan lantaran merasa kliennya telah dizalimi. Oleh karen itu, Rommy dan tim kuasa hukum menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta belum memenuhi rasa keadilan.   Terlebih, Maqdir menyebut ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Rommy dengan kasus ketua umum partai lainnya. Maqdir memandang, vonis sebuah perkara seharusnya diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah perkara.  Terkait uang pengganti, Maqdir mengklaim, seharusnya memang Rommy tidak membayar uang pengganti. Karena berdasarkan putusan Majelis Hakim, Rommy tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang didakwakan KPK.

PT DKI Kurangi Hukuman Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jadi 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Khofifah_IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku pernah berangkat umroa bersama sejumlah tim suksesnya pada awal Januari 2019. Perjalanan umrah itu bersama dengan Roziki yang merupakan menantu dari mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanudin.  Roziki merupakan Ketua Timses Khofifah saat dirinya maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Perjalanan umrahnya itu juga bersama dengan KH Asep Saifuddin Halim.  "Pernah (umrah) bersama Pak Roziki dan Kiai Asep, kira-kira sembilan hari," kata Khofifah saat bersaksi untuk terdakwa Romahurmuziy alias Rommy di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/12).  Kendati demikian, Khofifah menyatakan tidak ada pesan khusus dari Roziki sebagai menantu dari Haris Hasanudin. "Tidak ada pesan khusus," jelasnya.  Sebelumnya, Khofifah juga pernah dihadirkan sebagai saksi Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa yang merupakan pemberi suap dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, yakni mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.   Selain Haris, terdakwa yang sama dalam kasus ini, yakni mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.  Pada perkara ini, Haris telah divonis 2 tahun penjara, karena dinilai terbukti menyuap anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta.  Sedangkan Muafaq, divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp 91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.  Dalam persidangan ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy didakwa menerima uang total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.  Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.   Rommy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag. Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Khofifah Akui Pernah Umrah Bareng Menantu Eks Kakanwil Kemenag Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Atlet-asal-kediri-yang-dipulangkan-Hariyanto-Teng-3.jpg" alt="DIPULANGKAN:Gubernur jawa timur Khofifah Indarparawansa usai menemui atlet asal Kediri yang di pulangkan dari Seagames Philipina dengan alasan tidak perawan , di Grahadi Surabaya, Senin (2/12) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>DIPULANGKAN:Gubernur jawa timur Khofifah Indarparawansa usai menemui atlet asal Kediri yang di pulangkan dari Seagames Philipina dengan alasan tidak perawan , di Grahadi Surabaya, Senin (2/12) foto Hariyanto Teng/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Khofifah dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi terhadap terdakwa Romahurmuziy, alias Rommy.  "Sesuai panggilan sidang demikian (Khofifah Indar Parawansa)," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto dikonfirmasi, Rabu (11/12).  Selain Khofifah, staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito, dan staf administrasi Rommy, Amin Nuryadi akan menjadi saksi dalam persidangan. Mereka sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan mantan Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.  Khofifah sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang kasus ini. Sebelumnya, ia bersaksi untuk eks Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, Rabu (3/7) lalu.  Dalam persidangan, Rommy menyebut sejumlah nama berperan dalam kasusnya, termasuk Khofifah. Romy menyebut Khofifah ikut merekomendasikan nama Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Namun, Khofifah secara tegas membantahnya.  "Sama sekali tidak ada, karena saya juga belum kenal Pak Haris," kata Khofifah saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muafaq Wirahadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7).  Dalam kasus ini, Rommy didakwa menerima suap bersama eks Menag Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin. Uang diberikan agar Haris bisa menempati posisinya menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.  Selain itu, Rommy juga didakwa menerima suap Rp 91,4 juta dari Muhammad Muafaq. Suap diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag RI.  Atas perbuatannya Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Gubernur Jatim Khofifah Dipanggil Bersaksi di Persidangan Romarhumuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Penyuap-Romi-Dieksekusi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap dua penyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Kedua terpidana dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Grasik, M Muafaq.   Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, untuk Haris Hasanudin dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Gedung C1 atau Gedung Lama KPK ke Lapas Klas I Tangerang. Sementara M Muafaq, dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur ke Lapas Klas I Surabaya Porong.  "Para terpidana tersebut dieksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan terhadap masing-masing," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).  Keduanya dieksekusi setelah vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim memvonis Haris Hasanudin dengan hukuman dua tahun dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.  Permohonan justice collaboratore (JC) tidak dikabulkan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Haris diyakini memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.  Sementara itu, Muafaq divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider hukuman tiga bulan kurungan. Majelis hakim mengabulkan JC yang diajukan Muafaq, sehingga dia dapat membantu KPK dalam mengungkap kasus tersebut.  Majelis Hakim meyakini Muafaq Wirahadi memberikan sejumlah uang kepada Abdul Wahab selaku sepupu Rommy. Uang suap tersebut sebesar Rp 41,4 juta.  Selain itu, Muafaq juga diyakini memberikan uang Rp 50 juta kepada Rommy pada 15 Maret 2019. Majelis hakim pun meyakini perbuatan Muafaq merupakan tindakan melawan hukum.  Keduanya divonis melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan untuk Haris dan dua tahun penjara untuk Muafaq.

KPK Eksekusi 2 Orang Penyuap Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-PERPANJANGAN-MASA-TAHANAN-ROMI-FED-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian agama (Kemenag). Dalam rangka melengkapi berkas sekaligus menggali bukti-bukti tambahan,penyidik memperpanjang penahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy alias Rommy.   Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan masa penahanan Romy diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 25 Juli 2019. Dengan demikian, anggota Komisi XI DPR itu setidaknya bakal mendekam di sel tahanan KPK hingga 23 Agustus 2019.   "Terhadap RMY (Romahurmuzy), Anggota DPR-RI dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2019," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/7).  KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kemenag. KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi sistem pemilihan rektor perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu ditandai dengan pemeriksaan sejumlah saksi beberapa waktu lalu.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Ketum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy sebagai tersangka. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).  Rommy ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.  Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Rommy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MENAG-ROMI-SAKSI-KAKANWIL-KEMENAG-JATIM-FED-12.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy memberikan kesaksiannya dalam sidang ‎lanjutan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan ‎Muafaq Wirahadi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Basir menanyakan kepada Rommy mengenai direkomendasikannya Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil ‎Kementerian Jawa Timur Provinsi Jawa Timur.  "Apakah saudara dorong Haris menjadi Kakanwil Jatim? Apakah ada kepentingan untuk menaikkan suara PPP di Jatim? Soalnya saudara selain anggota DPR juga ketum PPP," tanya Abdul di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6) malam.  Menanggapi hal tersebut Rommy yang juga Anggota Komisi XI DPR membenarkan. Merekomendasikan Haris Hasanudin demi kepentingan partai berlogo kabah di Jawa Timur.  "Untuk kepentingan partai," jawab Rommy.  Tak puas, Jaksa KPK Abdul Basir kembali mencecar Rommy dengan menanyakan kepentingan PPP tersebut apakah untuk juga meraup suara di Jawa Timur.  Tidak membantah pertanyaan tersebut. Rommy pun membenarkannnya. Karena kepentingan PPP sudah termasuk juga dengan mengamankan suara partai bernuasa hijau itu.  "Jadi memang ‎untuk kepentingan partai pun untuk kepentingan suara," bebernya.  Namun demikian Rommy membantah apabila untuk kepentingan PPP itu mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur tidak netral. Misalnya memilih PPP saat Pemilu 2019 kemarin.  "Dalam pemahaman saya iya, sepanjang tidak menggunakan koridor kordinasi ASN," tegasnya.  Diketahui bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa menyuap anggota DPR 2014-2019 sekaligus eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy berupa uang Rp 325 juta.  Haris juga disebut dalam surat dakwaan memberi uang dengan total Rp 70 juta kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lolos seleksi pencalonan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sejatinya, Haris tidak lolos persyaratan administrasi.  Lukman, atas perintah Rommy sebagai atasan struktural partai, membuat Haris lolos seleksi dan terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Bahkan dalam satu pertemuan, Lukman mengatakan siap pasang badan untuk Haris.  Atas pernyataan tersebut, Haris memberi Rp 50 juta kepada Lukman. Beberapa hari kemudian Haris kembali merogoh kocek Rp 20 juta untuk diserahkan kepada Lukman melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen fee yang telah disiapkan.  Atas perbuatannya, Haris didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.‎

Rommy Akui Rekomendasikan Haris Jadi Kakanwil untuk Amankan Suara PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-KEMENAG-JATIM-1-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) atas nama terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi kembali digelar. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, salah satu saksi yang dihadirkan, Khasan Effendy, menyebut adanya dugaan intervensi jual beli jabatan yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.   Keterangan tersebut didapat Anggota Panitia Seleksi (Pansel) jabatan tinggi di Kemenag ini dari keluhan yang disampaikan Sekjen Kemenang Nur Kholis Setiawan.  "Sekjen mengeluh, ada keinginan pimpinan tapi namanya tidak disebut," ujar Khasan di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).  Dalam keterangannya, Khasan mengatakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diduga melakukan intervensi untuk jabatan-jabatan di lingkungan Kemenag. Misalnya meloloskan nama dalam proses seleksi.  "Misalnya bilang nama ini yang masuk, nama ini tidak. Ada permintaan nama ini ada, itu keinginan pimpinan," katanya.  Meski demikian, Khasan tidak menyebut nama siapa yang dititip oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena saat Sekjen Kemenag Nur Kholis mengungkapkan keluh kesah kepadanya tidak memberkan nama.  "Jadi keluh kesahnya pas menjelang rapat pleno. Sekjen bicara ada kepentingan pimpinan, menyebut namanya tidak vulgar," ungkapnya.  Dalam sidang lanjutan tersebut, seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun, Khofifah kembali tidak menghadiri panggilan dari JPU KPK.  Jaksa penuntut umum dari KPK, Wawan Yunarwanto, mengatakan Khofifah berhalangan hadir ke Sidang Tipikor ini karena sedang mengurusi pernikahan sang anak. Sehingga memberikan surat ketidakhadiran.  "Tidak hadir karena ada prosesi pernikahan anaknya," kata Wawan.  Sementara ‎saksi yang hadir adalah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga tersangka suap jual beli jabatan. Serta, Kiai Asep Saifuddin Chalim, Hasan Effendi, Zuhri, S Kusprimurdono, dan Mukmin Timoro.  Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.  Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  Menurut Jaksa, Rommy sapaan akrab Romahurmuziy dan Lukman mempunyai peran melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.  Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksi: Sekjen Kemenag Mengeluh Adanya Intervensi dari Menag Lukman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus suap romahurmuziy

Berita Terkini