<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Plt Ketum Partai Golkar Idrus Marham diperkirakan keluar dari penjara lebih cepat. Senin (2/12) Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan mantan menteri sosial itu. Dalam putusan tersebut, MA memangkas hukuman Idrus lebih dari separo yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan, putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan PT DKI Jakarta. ”MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.  Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kasasi yang diketuai Suhadi serta Abdul Latif dan Krishna Harahap sebagai anggota (ad hoc) berpendapat berbeda. ”Kepada terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar pasal 11 UU Tipikor,’’ lanjut Andi. Hakim menilai Idrus menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketum Partai Golkar.  Kronologinya, Eni Maulani Saragih melaporkan perkembangan PLTU MT Riau 1 kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/12/2019/ma-sunat-hukuman-idrus-marham-jadi-2-tahun-penjara/">Idrus</a>. Tujuannya, Eni tetap mendapat perhatian dari Johannes. Eni juga menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan fee dalam mengawal proyek PLTU MT Riau 1. Laporan seharusnya disampaikan kepada Setya Novanto. Berhubung Novanto sedang dibui akibat kasus e-KTP, dia melapor ke Idrus.  Dengan vonis kasasi tersebut, Idrus bisa bebas lebih cepat. Tanpa mendapat remisi sekalipun, Idrus bisa bebas pada September 2020. Atau Desember 2020 bila tidak membayar denda. Sebab, dia <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/12/2019/kpk-belum-tentukan-sikap-soal-pemotongan-pidana-penjara-idrus-marham/">ditahan KPK</a> sejak 31 Agustus 2018.  Di pengadilan tipikor tingkat pertama, Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Kala itu, pengadilan tipikor menyatakan Idrus terbukti menerima atau turut serta menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.  Hukuman untuk Idrus kemudian bertambah saat menjalani sidang tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dia divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta.  Sementara itu, koordinator penasihat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/kpk-kecewa-idrus-marham-dan-helpandi-hukumannya-dipotong-ma/">hukum Idrus</a>, Samsul Huda, mengapresiasi putusan tersebut. Meski, dia menyatakan sampai kemarin belum mendapat petikan maupun salinan putusan resmi atas kasasi tersebut dari MA.  Dia mengaku senang dan menghormati putusan kasasi tersebut. ’’Meskipun kami berharap Saudara Idrus Marham dapat diputus bebas atau lepas dari tuntutan,’’ terangnya kemarin. Sebab, dari fakta-fakta yang ada, menurut dia, seharusnya Idrus dinyatakan tidak bersalah.  Di antaranya, Idrus tidak tahu-menahu soal proyek PLTU Riau 1. Apalagi praktik suap yang terjadi. ’’Namanya hanya dicatut oleh Saudari Eni Maulani Saragih yang menerima sejumlah uang dari proyek tersebut,’’ lanjutnya. Fakta itu tergambar jelas di persidangan. Fakta lain dalam sidang juga menunjukkan bahwa proyek PLTU Riau 1 sudah diatur orang lain.  Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu salinan putusan kasasi dari MA. Selanjutnya, barulah tim penasihat hukum berdiskusi lebih lanjut langkah apa yang akan diambil. Mengingat, sejak awal, tim meyakini bahwa Idrus tidak bersalah.

Pihak Idrus Marham Menunuggu Salinan Putusan Kasasi dari MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Penyerahan memori kasasi itu, diserahkan pada hari ini, Kamis (28/11) ke Mahkamah Agung (MA).  "Saya dapat informasi dari tim JPU rencananya JPU KPK akan menyerahkan memori kasasi untuk vonis bebas dengan terdakwa Sofyan Basir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (28/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan, materi dalam memori kasasi sudah dirangkum secara keseluruhan, mulai dari pertimbangan dan aspek formil yang menyatakan secara tegas bahwa putusan terhadap Sofyan Basir tidak dapat dikategorikan sebagai putusan bebas murni.  Dalam memori kasasi itu, lanjut Febri, KPK juga menguraikan pertimbangan-pertimbangan atau fakta yang muncul di persidangan dengan terdakwa Sofyan Basir yang perlu dipertimbangkan oleh hakim kasasi. KPK juga akan melampirkan bukti berupa rekam sidang Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Untuk menunjukkan bukti bahwa pada proses persidangan memang ada fakta-fakta yang sudah muncul yang kami duga terdakwa Sofyan Basir mengetahui apa kepentingan dari Eni Saragih (mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR) untuk mengurus percepatan proyek PLTU Riau-1," ucap Febri.  Febri meyakini, bahwa tidak benar terdakwa Sofyan Basir hanya menolong tanpa mengetahui kepentingan Eni dalam proyek PLTU Riau-1 itu.   "Jadi, kami yakin sekali tidak benar kalau dikatakan terdakwa Sofyan Basir hanya menolong tanpa mengetahui kepentingan dari Eni Saragih yang sebelumnya sudah divonis bersalah menerima suap dari Kotjo (pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR) Johannes Budisutrisno Kotjo," tukasnya.  Untuk diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.  "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) lalu.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

KPK Resmi Layangkan Kasasi Terkait Bebasnya Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tahan-Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah penerimaan uang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Penerimaan itu disebutkan dalam salinan jawaban KPK atas praperadilan yang diajukan politikus PKB Imam Nahrawi. Dalam sidang tersebut disebutkan ada sejumlah penerimaan uang termasuk dari seseorang bernama Taufik Hidayat, mantan atlet bulutangkis.  Taufik yang beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi juga merupakan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) 2016-2017 dan Staf Khusus Menpora Imam Nahrawi pada 2017-2018.  Dalam salinan itu, KPK memperoleh sejumlah data dan informasi yang dapat menerangkan adanya serangkaian peristiwa penerimaan sejumlah uang kepada Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum.  Berikut rincian penerimaan uang terhadap Imam Nahrawi dalam salinan jawaban praperadilan:  1. Pada 2018 total Rp 11,5 miliar dari mantan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy yang merupakan commitment fee atas proses pengurusan sampai dengan pencairan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora pada Tahun Anggaran 2018.  2. Pada 6 Agustus 2017, sejumlah Rp 400.000.000 dari Mulyana, Chandra Bakti (PPK), dan Supriyono selaku bendahara sebagai ‘honor’ Imam Nahrawi selaku Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima diluar nilai kewajaran sebagaimana tercantum dalam Standar Biaya Umum (SBU) yang diatur oleh Kementerian Keuangan.  3. Akhir 2017, sekitar Rp 1.500.000.000 dari Ending Fuad Hamidy.  4. Kemudian pada akhir tahun 2017, sekitar Rp 1.000.000.000 dari Satlak Prima, yang diambil oleh Miftahul Ulum di rumah Taufik Hidayat.  5. Pada 6 Agustus 2015, sejumlah Rp 300.000.000 dari Alfitra Salamm atas permintaan dari Miftahul Ulum untuk kepentingan Imam pada acara Muktamar salah satu Ormas keagamaan.  "Bahwa penerimaan uang-uang tersebut diterima oleh Miftahul Ulum, yang berdasarkan bukti-bukti yang ada (saksi-saksi, dokumen, dan alat bukti lain yang disimpan secara elektronik), Sdr. Miftahul Ulum adalah representasi dari Sdr. Imam Nahrawi," tulis isi salinan tersebut dikutip Rabu (6/11).  Selain penerimaan tersebut, KPK juga merinci permintaan sejumlah uang lain oleh Imam Nahrawi selaku Menpora ketika itu dengan rincian sebagai berikut:  1. Sekitar November 2018, sejumlah Rp 7.000.000.000 dari Ending Fuad melalui Lina Nurhasanah untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Syamsul Arifin selaku adik Imam yang penanganannya dilakukan oleh aparat penegak hukum lain.  2. Kemudian pada 12 Januari 2017, sebesar Rp 800.000.000 diterima melalui Taufik Hidayat untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Syamsul Arifin.  3. Tahun 2016, total Rp 4.000.000.000 dengan rincian:  a. Rp 2.000.000.000 diterima melalui salah seorang PNS Kemenpora untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penggantian kerugian keuangan negara terkait pemeriksaan BPK.  b. Sekitar November 2016, Rp 2.000.000.000 diterima melalui Reiki Mamesah untuk memuluskan pengajuan anggaran Olympic Center di APBN-P 2016.  Dalam perkara ini, Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, berdasarkan pengembangan kasus dana hibah Kemenpora ke KONI tahun 2018. Imam diduga menerima total Rp 26,5 miliar dengan rincian Rp 14,7 miliar dari suap dana hibah Kemenpora ke KONI, dan penerimaan gratifikasi Rp 11,8 miliar dari sejumlah pihak dalam rentang 2016-2018.  Penerimaan Imam Nahrawi diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora. Selain itu, penerimaan uang terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi saat menjadi menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain.  Terkait penerimaan ung dari Tufik Hidayat, sebelumnya saat kasus ini masih dalam tahap pneyidikan, peraih emas dalam olimpiade Athena 2004 tersebut mengaku dimintai keterangan ketika menjadi staf khusus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia menyebut, tidak dikonfirmasi soal kasus suap dana hibah KONI.  “Dimintai keterangan saja, saya sewaktu di Stafsus Kemenpora pada 2017-2018 itu aja,” kata Taufik ketika keluar dari ruang penyidikan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).  Mantan atlet bulu tangkis profesional ini pun menyampaikan, dirinya tidak dikonfirmasi soal kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI. Melainkan, penyidik mengkonfirmasi terkait gelaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).  “Cuma itu saja, saya sebagai Stafsus, saya di Wasatlak Prima sebagai apa kerjanya di situ. Itu aja,” ungkap Taufik.  Bahkan Taufik pun ditanya soal kedekatannya dengan Menpora Imam Nahrawi. Sebab, Taufik pada 2017-2018 menjabat sebagai Stafsus di Kemenpora.  ” Di Satlak Prima pada 2016-2017, sementara di 2017-2018 saya Stafsus di Kemeponra, enggak ada yang lain,” jelas Taufik.  Dalam kasus ini, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.   Atas perkara tersebut, Imam mengajukan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan yang didaftarkan pada Selasa 8 Oktober 2019 dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.  Imam selaku pemohon mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, proses persidangan sudah mulai berjalan setelah sebelumnya sempat tertunda.

KPK Beberkan Suap Eks Menpora Imam Nahrawi, Ada dari Taufik Hidayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta belum mempertimbangkan poin-poin krusial dalam menjatuhkan vonis bebas untuk mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir. Poin tersebut yakni pengetahuan Sofyan Basir soal dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.  "Kami, KPK juga sudah mulai mengidentifikasi ada beberapa poin yang cukup krusial yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama ini. Misalnya, yang cukup krusial adalah terkait dengan pertanyaan apakah terdakwa Sofyan Basir mengetahui atau tidak mengetahui adanya peran suap yang diterima oleh Eni sejumlah sekitar Rp 4,7 miliar bersama dengan pihak lain dari Johannes Kotjo," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (6/11).  Febri membeberkan bahwa majelis hakim belum mempertimbangkan kesaksian Sofyan Basir pada persidangan sebelumnya untuk terdakwa Eni Maulani Saragih. Dalam persidangan itu, Sofyan Basir mengetahui bahwa Eni diutus oleh partainya mencari dana untuk kegiatan Munaslub.  "Ada bukti-bukti yang kami pandang, kami lihat itu belum dipertimbangkan oleh hakim karena sebenarnya pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Eni, Sofyan Basir pernah menyampaikan keterangan sebagai saksi sebelumnya yang bersangkutan pernah diinformasikan atau mengetahui terkait dengan adanya kepentingan Eni yang diutus oleh partainya untuk mencari pendanaan kegiatan parpol," ucap Febri.  Tak hanya itu, kata Febri, KPK menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari Eni Maulani Saragih yang menyatakan bahwa Sofyan Basir mengetahui adanya dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Oleh karenanya, sejumlah poin tersebut nanti akan dijadikan bahan untuk KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  "Poin ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada rumusan memberi kasasi ke MA, kami harap nanti di MA akan ada pertimbangan yang jauh lebih komprehensif dan substansial agar kita benar-benar bisa menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini," tegas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.  Sebelumnya, majelis hakim pemlngadilan tipikor memvonis bebas mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir dari segala dakwaan Jaksa terkait perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.  Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Hakim pun membebaskan Sofyan dari segala dakwaan Jaksa.  Menurut Hakim, Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitas atau membantu dalam perkara kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret mantan Mensos, Idrus Marham, mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih, ‎pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Kotjo.  Hakim juga menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Kuatkan Bukti, KPK Akan Lakukan Kasasi Terkait Bebasnya Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal ada upaya hukum lanjutan ‎terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Upaya hukum lanjutan itu terkait vonis bebas Sofyan Basir pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor sudah dibahas oleh lima pimpinan KPK.  "Lima pimpinan sudah ketemu dan saya pikir kita akan lakukan upaya hukum. Kita firm kok di situ. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Secara umum kita harus menghargai putusan itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi, Selasa (5/11).  Lembaga antirasuah menghargai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memutus bebas Sofyan Basir dari seluruh dakwaan jaksa. Sebab, mantan Dirut BRI itu divonis tidak bersalah dalam perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.  Menurut Saut, vonis bebas terhadap Sofyan menjadi salah satu contoh check and balances terhadap KPK. Meskipun, KPK meyakini Sofyan Basir terlibat memfasilitasi serta membantu kongkalikong kesepakatan suap kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.  "Kita sudah ketemu tadi dan saya pikir jaksa penuntut umum juga ngertiin kok bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosesnya, dan saya pikir pembuktiannya juga. Tinggal nanti bagaimana kita menjelaskan ulang kembali. Itu kira-kira," terang Saut.  Kendati demikian, Saut enggan menjelaskan secara rinci upaya hukum lanjutan lainnya tersebut berupa kasasi. Ia hanya memastikan akan ada upaya hukum lanjutan terkait vonis Sofyan Basir karena memang KPK yakin terhadap sangkaan dan dakwaannya.  ‎"Jangan berandai-andai dulu. Bisa jadi malah jadi tambah putusannya. Kita tergantung kan. Jadi sudah sejauh mana kita meyakinkan, kan gitu. Sementara ini kan kita yakin. Kalau enggak yakin, kita tidak akan melakukan itu," tegasnya.  Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan vonis bebas terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Majelis hakim menyatakan, Sofyan tak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.   Majelis hakim pun meminta Sofyan Basir dikeluarkan dari Rumah Tahanan KPK. "Memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (4/11).

Sofyan Basir Bebas, 5 Pimpinan KPK Sepakat Ajukan Upaya Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 (PLTU Riau-1). Sofyan menjadi terdakwa KPK ketiga yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor atau Pengadilan tingkat pertama.   Selain Sofyan, sebelumnya terdapat Mochtar Mohammad selaku Wali Kota Bekasi divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011 dan perkara terkait mantan Bupati Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017. Namun, KPK akhirnya memenangkan kedua perkara tersebut setelah mengajukan kasasi ke MA yang mengabulkan permohonan KPK dan menghukum kedua terdakwa.   "Prinsip dasarnya bukan pertama kali di tingkat pertama artinya di Pengadilan Negeri begitu, ada vonis bebas terhadap kasus yang kami ajukan. Dulu juga pernah ada vonis bebas di Pengadilan Bandung, kepala daerah di Bekasi, dan kemudian kami melakukan upaya hukum Kasasi pada saat itu dan di Mahkamah Agung kemudian putusan bebas itu dianulir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11).   Dengan fakta ini, Febri menyatakan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Sofyan bukan akhir dari perkara dugaan pembantuan terkait proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut BRI tersebut. Untuk itu, lanjut Febri, KPK akan mengajukan Kasasi atau langkah hukum berikutnya atas putusan Majelis Hakim terhadap Sofyan.   Pengajuan Kasasi ini akan dilakukan KPK setelah mempelajari secara rinci putusan lengkap Majelis Hakim.  "Artinya apa? Dalam konteks kali ini selain mempelajari lebih lanjut kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada Kasasi. Tapi apakah Kasasi-nya segera dilakukan atau kapan, ada batas waktu pikir pikir yang disediakan oleh Undang-Undang," terang Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun memastikan, KPK tidak menyerah atas vonis bebas terhadap Sofyan Basir. Meski menghormati putusan tersebut, KPK akan melakukan upaya yang tersedia secara hukum.   "Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," tegasnya.   Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1. Febri menyatakan, poin pertimbangan Hakim ini menjadi salah satu yang didalami KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.   "Kami berharap putusan lengkapnya bisa kami dapatkan segera untuk dipelajari lebih lanjut, lebih dalam, dan KPK akan menyiapkan langkah hukum berikutnya, tapi secara resmi nanti tentu pimpinan harus memutuskan terlebih dahulu berdasarkan usulan yang disampaikan JPU," harap Febri  Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.   Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Sofyan Basir Terdakwa KPK ke-3 yang Diputus Bebas Hakim PN Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir. Sofyan dinilai tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes B. Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham, terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.  Vonis bebas terhadap Sofyan berdasarkan keputusan bulat sejumlah anggota majelis hakim, tidak ada dissenting opinion diantara anggota majelis hakim.  "Mengadili, memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11).  Dalam pertimbangannya, Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.  Majelis Hakim juga berpendapat Sofyan Basir sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembagian fee yang dilakukan oleh Kotjo terhadap Eni dan pihak lain. Dalam pertimbangan hakim, upaya percepatan proyek PLTU Riau-1 murni sesuai aturan dan bagian dari rencana program listrik nasional.  "Terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana dakwaan pertama," ucap Hakim Hariono.  Dalam persidangan juga terungkap fakta, ada beberapa pertemuan di sejumlah tempat yang melibatkan Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, Setya Novanto, Direktur Perencanaan Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso, Johannes Budisutrisno Kotjo. Pembahasan tak lain mengenai kelanjutan proyek PLTU Riau-1.  Namun demikian, berdasarkan keterangan para saksi, lanjut Anwar, selama pertemuan itu Sofyan dinyatakan tidak ada unsur membantu memfasilitasi Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 berjalan mulus dan cepat. Lagi pula, selama pertemuan Sofyan selalu mengajak Supangkat lantaran dianggap paling paham mengenai proyek tersebut.  Adapun percepatan proyek yang sedianya dikerjakan oleh perusahaan Kotjo bernama Blackgold Natural Resources, Samantaka Batu Bara, dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd menurut pertimbangan hakim bukan karena peran Sofyan.  "Jelas percepatan bukan keinginan terdakwa Sofyan Basir ataupun Johannes Budisutrisno Kotjo. Hal ini sesuai proyek ketenagalistrikan merupakan program nasional dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan," jelas Anwar.  Vonis ini menggugurkan tuntutan jaksa yang menuntut Sofyan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan Direktur Utama BRI itu dianggap turut membantu terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek PLTU Riau-1.  Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  Padahal, Jaksa Penuntut Umum KPK menunto Sofyan dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sofyan didakwa telah memfasilitasi pertemuan pemufakatan jahat, dengan tiga terpidana lain kasus suap PLTU Riau-1.

Sofyan Basir Divonis Bebas, Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Bulat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/11). Mendengar hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif akan meminta laporan terlebih dahulu dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK.  "Terus terang kita baru tahu juga sekarang dari teman-teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu (vonis bebas). Nanti Jaksa KPK akan melaporkan kepada kami setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11).  Putusan bebas ini merupakan yang kedua pada pengadilan negeri. Menurut Laode, jaksa KPK akan mengambil putusan pikir-pikir sebelum mengambil kesimpulan untuk banding atas vonis hakim.  "Permohonan banding itu perlu waktu. Punya waktu antara sehari, dua hari, sampai tiga hari. Biasanya jaksanya datang ke kantor dulu untuk itu pasti mereka ambil sikap pikir-pikir," ucap Laode.  Oleh karenanya, Jaksa KPK akan terlebih dahulu menyusun bukti untuk menentukan banding atau tidak dari vonis hakim tersebut.  "Kita ingin pelajari lebih detail lagi untuk membentuk sikap selanjutnya," jelas Laode.  Senada juga disampaikan oleh Jaksa KPK Ronald Worotikan. Menurutya, Jaksa KPK kaget mendengar vonis bebas terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Terlebih, ini merupakan kali pertama dakwaan Jaksa KPK tidak terbukti.  "Secara psikologis memang kami kaget ya dengan putusan ini. Tapi kami menghormati putusan majelis dan kami akan mempelajari putusan untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Ronald.  Ronald menampik, bahwa dakwaan jaksa KPK lemah. Melainkan itu sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Sebab surat dakwaan telah disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan.  "Bukan berarti bahwa putusan bebas ini artinya dakwaan lemah atau tidak, itu tidak benar. Karena kami sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan," tukasnya.

Eks Dirut PLN Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK Siapkan Langkah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/11). Majelis hakim menyatakan, Sofyan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.  "Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Hariono membacakan amar putusa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11).  Majelis hakim menyatakan, Sofyan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd.   Bahkan, Sofyan disebut tidak berperan membantu Eni dalam menerima suap, yang diyakini tidak mengetahui pemberian suap Kotjo kepada Eni.  Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  Padahal, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sofyan dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sofyan didakwa telah memfasilitasi pertemuan pemufakatan jahat, dengan tiga terpidana lain kasus suap PLTU Riau-1.  Jaksa menyebut, Sofyan telah memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johanes Budisutrisno Kotjo, dengan jajaran Direksi PT PLN. Sofyan juga didakwa memerintahkan jajarannya, agar kesepakatan dengan Kotjo segera terealisasi terkait proyek PLTU Riau-1.

Eks Dirut PLN Sofyan Basir Divonis Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta su" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta su</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi PLTU Riau-1 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/11). Majelis hakim akan menentukan apakah mantan Dirut PT BRI itu terbukti melakukan korupsi sesuai dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menurut kuasa hukum Sofyan, Soesilo Ariwibowo, ia dan kliennya tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi sidang putusan.  "Kami hanya ingin mendengarkan saja (apa vonis hakim)," kata Soesilo dikonfirmasi, Senin (4/11).  Dalam dakwaan Jaksa, Sofyan disebut telah memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johanes Budisutrisno Kotjo, dengan jajaran Direksi PT PLN. Sofyan juga didakwa memerintahkan jajarannya, agar kesepakatan dengan Kotjo segera terealisasi terkait proyek PLTU Riau-1.  Oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK, Sofyan dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sofyan didakwa telah memfasilitasi pertemuan pemufakatan jahat, dengan tiga terpidana lain kasus suap PLTU Riau-1.  Saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pada 21 Oktober 2019 lalu, Sofyan menampik tuntutan jaksa. Menurutnya, tuntutan yang dilayangkan kepada dirinya terkesan dipaksakan.  “KPK tidak mau melihat secara obyektif fakta yang terbangun di persidangan. Rangkaian fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan sangat dipaksakan dengan tujuan agar uraian dalam dakwaan terbukti," kata Sofyan saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/10).  Sofyan mengaku tidak tahu insentif yang diterima Kotjo dari China Hiadian Enginering Company Ltd (CHEC), senilai 2,5 persen dari total nilai proyek PLTU MT Riau-1. Ia juga membantah dirinya mengetahui kesepakatan pemberian uang senilai Rp 4,75 miliar dari Kotjo kepada Eni yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.  Menurut Sofyan, pemberian tersebut terjadi pada 16 Februari 2016, saat kedunya bertemu Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI. Menurut Sofyan, hal itu terjadi sebelum Eni dan Kotjo bertemu dengan dirinya pada Juli 2016.

Jalani Sidang Vonis, Eks Dirut PLN Sofyan Basir Pasrah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus suap pltu riau 1

Berita Terkini