<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/Kusnadi-Dery-Ridwansah-4JPG-3722282058.jpg" alt="Staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi ." width="100%">
<figcaption>Staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi .</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah akademisi hukum melakukan eksaminasi atau peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya telah menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk. Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali menyebut, banyak langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi melawan hukum dalam memproses dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, mereka yang terlibat dalam eksaminasi itu di antaranya Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof. Eva Achjani Zulfa, ⁠⁠Prof. Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, ⁠⁠Idul Rishan, ⁠⁠Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami selama dua hari ini melakukan eksaminasi dan tiga putusan yang kami baca secara objektif, yang kami pelajari sesuai ilmu dan kepakaran kami itu bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Bapak HK ini terlibat atau ada dalam fakta persidangan putusan yang menyebut beliau untuk terlibat dalam kasus delik suap," kata Mahrus Ali dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahrus menyoroti terkait tindakan pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan yang dilakukan terhadap asisten Hasto, Kusnadi. Ia menyebut, proses pemeriksaan terhadap Kusnadi pada 10 Juni 2024, dilakukan KPK tanpa terlebih pemanggilan sebagai saksi secara sah dan patut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segala barang bukti yang diperoleh KPK dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence)," ungkap Mahrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015606998/praperadilan-hasto-kristiyanto-digelar-besok-pakar-yakin-penetapan-tersangka-tidak-sah">Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar Besok, Pakar Yakin Penetapan Tersangka Tidak Sah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyebut, penggeledahan dan penyitaan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsekuensi hukumnya terdapat beberapa. Antara lain barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi," ujar Mahrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, penyitaan&nbsp;itu terjadi saat Hasto sedang diperiksa sebagai saksi kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku, pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Tim penyidik KPK menyita tas dan HP itu dari staf Hasto bernama&nbsp;Kusnadi&nbsp;yang sedang menunggu Hasto menjalani pemeriksaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DPP PDIP keberatan dengan&nbsp;penyitaan&nbsp;itu lantaran buku agenda PDIP salah satunya berisi strategi pemenangan Pilkada 2024 turut disita tim penyidik. DPP PDIP juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan HP milik Kuenadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PN Jaksel menolak langkah praperadilan itu.</div> </div>

Mahrus menyoroti terkait tindakan pemeriksaan, penggeledahan, maupun penyitaan yang dilakukan terhadap asisten Hasto, Kusnadi.

Eksaminasi Kasus Hasto Kristiyanto, Pakar Sebut Penyitaan HP Kusnadi Bertentangan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses hukum eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terus berlanjut. Hari ini dia dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR PDIP. Adapun agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan.  Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. "Sidang dakwaan Wahyu Setiawan di PN Pusat," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (28/5).  Selain Wahyu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menjadwalkan sidang dakwaan terhadap Agustiani Tio Fridelina (ATF), mantan anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu.  Agustiani merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR PDIP. "Dakwaan di PN Pusat juga akan dilakukan untuk ATF," jelas Ali.  Diketahui, dalam perkara tersebut KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku (caleg DPR dari PDIP), dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Hari Ini Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jalani Sidang Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Hasto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="DALAM SOROTAN: Hasto Kristiyanto saat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 PDIP sekaligus membuka rakernas partai di Jakarta Jumat (11/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>DALAM SOROTAN: Hasto Kristiyanto saat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 PDIP sekaligus membuka rakernas partai di Jakarta Jumat (11/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dalam kasus permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dalam surat dakwaan disebutkan, Hasto turut memerintahkan Donny Tri Istiqomah selaku tim kuasa hukum PDIP untuk menyampaikan surat permohonan kepada KPU RI.  "Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI," kata JPU KPK, Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan melalui video conference di Gedung KPK, Kamis (2/4).  Jaksa menyebut, pada Juli 2019 dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1. Alasannya, meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazaruddin sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu.  "Harun Masiku kemudian melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku kader PDIP di Kantor Pusat DPP PDIP.   Dalam kesempatan itu Harun Masiku meminta tolong kepada Terdakwa agar dirinya dapat menggantikan Riezky Aprilia dengan cara apapun yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa," ujar Jaksa Ronald.  Pada 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazaruddin Kiemas Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Dapil Sumsel I.  Pada bulan yang sama, Harun Masiku datang ke kantor KPU RI untuk menemui Arief Budiman selaku Ketua KPU RI. Dalam pertemuan itu Harun Masiku menyampaikan kepada Arief Budiman agar permohonan yang secara formal yang telah disampaikan oleh DPP PDIP melalui surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI tersebut dapat dikabulkan.  "Menindaklanjuti surat tersebut, pada 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Jaksa Ronald.  Dalam perkara ini, Saeful Bahri selaku mantan calon legislatif (Caleg) PDIP didakwa memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesae SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta melalui Agustiani Tio. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan eks Caleg PDIP Harun Masiku.  Uang suap tersebut akan diberikan kepada Wahyu secara bertahap. Upaya memberikan uang itu dengan maksud agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) PDIP dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku.   Saeful didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa KPK Beberkan Peran Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap PAW Harun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan calon legislator PDI Perjuangan, Saeful Bahri segera duduk sebagai terdakwa di kursi persidangan. Musababnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan pemberi suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP.  Perbuatan Saeful diduga dilakukan bersama-sama caleg PDIP lainnya, Harun Masiku. Keduanya merupakan tersangka pemberi suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.  "Untuk pihak pemberi (suap) kan ada tersangka SAE (Saeful Bahri) dan tersangka HAR (Harun Masiku). Hari ini informasi penuntut umum untuk pemberkasan dari tersangka SAE telah dinyatakan lengkap dan akan dilakukan penyerahan tahap II. Jadi penyerahan tersangka dan barang bukti, untuk tersangka SAE lebih dahulu tentunya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (6/3).  Ali menyampaikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mempunyai waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Saeful Bahri. Nantinya, surat dakwaan itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk disidangkan.  "Setelah Penuntut Umum menyusun surat dakwaan, segera melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Jakarta," ujar Ali.  Kendati demikian, berkas perkara Saeful Bahri ini diselesaikan tanpa pemeriksaan terhadap Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan. Padahal, Harun diduga memberikan suap dengan perantara Saeful.   Ali mengklaim KPK masih terus memburu Harun yang lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020 atau sekitar dua bulan lalu. Namun, belum dibekuknya Harun, diklaim tidak menjadi penghambat untuk menyelesaikan berkas perkara kasua PAW PDIP.  "Tentu publik atau masyarakat dan kita semua berharap agar bisa segera menangkap dan menyelesaikan perkara ini khususnya untuk tersangka HAR ya, namun memang ini tentunya akan menjadi tanggung jawab KPK untuk terus menerus melakukan pencarian kepada tersangka HAR berkaitan dengan penyelesaian berkas perkaranya," ucap Ali.  "Tidak ada hambatan sekalipun satu tersangka belum tertangkap karena nanti berkas ini kan terpisah dan di dalam surat dakwaan ataupun sangkaannya di sana kan ada Pasal 55 ya, turut serta atau kerja sama begitu ya, baik itu pemberi yang dua orang maupun penerima. Sehingga tidak ada hambatan untuk tetap melimpahkan ke Pengadilan Tipikor disidangkan," sambungnya.  Bahkan tak menutup kemungkinan, KPK bakal mengajukan persidangan in absentia jika hingga berkasnya dinyatakan lengkap, Harun belum juga berhasil ditemukan. Sehingga nantinya, persidangan itu tanpa kehadiran Harun Masiku.  "Itu akan dipertimbangkan lebih lanjut. Tapi tetap bahwa harapan kita semua tetap bahwa pencarian itu akan terus dilakukan, harapannya ya segera ditangkap kemudian dibawa ke KPK untuk dilakukan kelengkapan berkasnya dan dilimpahkan ke persidangan," tegasnya.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkas Penyidikan Eks Caleg PDIP Saeful Tanpa Keterangan Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya transaksi keuangan yang mencapai Rp 600 juta, terkait kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan. Transaksi itu dilakukan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Manokwari, Papua Barat yang ditujukan untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Dugaan transaksi ini didalami penyidik dengan memeriksa Patrisius Hitong dan Irmawaty selaku Teller dan Kepala Teller Bank Mandiri cabang Manokwari, Papua Barat, Senin (2/3).  "Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WS (Wahyu Setiawan), penyidik mendalami keterangan para saksi, dimana diduga adanya transaksi perbankan di Bank Mandiri Cabang Manokwari Papua Barat yang aliran uangnya ditujukan kepada tersangka WS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/3).  Ali menyampaikan, selain uang tunai Rp 400 juta, dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini, KPK juga turut menyita buku rekening yang di dalamnya terdapat transaksi Rp 600 juta yang berasal dari Papua Barat. Uang tersebut diduga diterima Wahyu dari pihak KPU Papua Barat.   Tim penyidik pada Rabu (12/2) lalu telah memeriksa Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, RM Thamrin Payapo untuk mendalami aliran uang tersebut. "Kami pernah periksa saksi dari Sekretaris KPU Papua Barat untuk terkait apa sih uang ini dugaan penerimaannya. Kemudian dari dalamnya kita juga periksa dua orang untuk mengonfirmasi betul bahwa ada uang masuk ke rekening yang itu diduga untuk tersangka WSE, walaupun rekening bukan atas nama WSE," tukasnya.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Dalami Aliran Duit Rp 600 Juta untuk Wahyu Setiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 8" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 8</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mengulik relasi eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan bekas caleg PDIP Harun Masiku dalam dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW). Komisi antirasuah itu kembali meminta keterangan Ketua KPU Arief Budiman kemarin (28/2).  Arief sebelumnya diperiksa KPK pada 28 Januari lalu. Kemarin dia diperiksa untuk tersangka Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina (orang kepercayaan Wahyu), Saeful Bahri (eks caleg PDIP), dan Harun Masiku (eks caleg PDIP). Secara umum, lanjut Arief, ada sepuluh pertanyaan yang diajukan penyidik. ”Lebih mendalami terkait apakah ada hubungan antara saya, Pak Wahyu, dan Harun Masiku,” ungkap Arief.  Terkait hubungan dengan Harun Masiku, Arief mengaku sama sekali tidak mengenal tersangka yang kini jadi buron KPK tersebut. Meski demikian, Arief menyebut Harun pernah datang ke kantor KPU untuk menyampaikan surat judicial review yang berkaitan dengan PAW.  Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan ketua KPU merupakan bagian dari upaya mendalami kedatangan Harun ke kantor KPU.

KPK Dalami Pertemuan Ketua KPU-Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jumat (28/2). Agenda pemeriksaan terhadap Arief ini merupakan penjadwalan ulang pada Selasa (25/2).  Arief rencananya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan. Dia bakal diperiksa untuk empat orang tersangka kasus tersebut.  "Ini penjadwalan ulang, karena kemarin cuaca alam yang kita tahu banjir, dan lainnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/2) malam.  Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan apa yang akan didalami oleh penyidik KPK. Hal ini baru bisa disampaikan setelah Arief menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.  "Tentunya apa yang akan ditanyakan ke Pak Arief Budiman sebagai saksi baru kami bisa sampaikan pada teman-teman updatenya besok. Karena yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan," jelas Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Kembali Panggil Ketua KPU Arief Budiman Terkait Kasus PAW PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap pengacara PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah terkait kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah mengonfirmasi percakapan bukti elektronik dalam operasi tangkap tangan (OTT).  "Penyidik mengkroscek bukti percakapan yang ada pada bukti barang bukti elektronik yang telah disita oleh penyidik KPK, termasuk barang bukti yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).  Kendati demikian, Ali enggan mengungkapkan secara rinci isi percakapan yang dikonfirmasi penyidik terhadap Donny. Namun, ia menegaskan isi pesan yang ditanyakan penyidik terkait dengan perkara yang menjerat eks calon legislatif PDIP Harun Masiku.  "Tentu ada isinya dan isinya dikonfirmasi detailnya tentang apa-apa bunyi percakapannya, apa pengetahuan saksi terkait tentunya nanti bisa dilihat secara terbuka ketika perkaranya sudah dilimpahkan ke persidangan. Apa percakapannya, siapa ngomong apa, siapa mengatakan apa," pungkasnya.  Sebelumnya penyidik juga mendalami komunikasi yang dilakukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan para tersangka kasus dugaan suap PAW. Hal ini disampaikan Ali usai Hasto menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam di kantor komisi antirasuah, Rabu (26/2).  "Pendalaman pemeriksaan sebelumnya, dan lebih fokus kepada terkait konfirmasi isi dari barang bukti elektronik," ucap Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).  "Ada barang bukti elektronik yang ditemukan oleh KPK dan kemudian tentu ada isinya, percakapan tentunya lebih fokus ke antartersangka dengan pihak-pihak lain," pungkas Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cecar Pengacara PDIP Soal Percakapan PAW Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/hasto.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristoyanto telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Elite partai berlambang banteng itu lagi-lagi mengklaim proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku telah sesuai prosedur yang berlaku.  "Intinya semua berangkat dari persoalan dimana PDIP memiliki legalitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan juga dikuatkan oleh keputusan MA dan fatwa MA terhadap penetapan Caleg terpilih dan kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai," kata Hasto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).  Kendati demikian, Hasto enggan membeberkan hal apa saja yang ditelisik penyidik KPK terhadapnya. Dia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik KPK.  "Sehingga selesai dan ada sekitar 14 hal yang harus saya berikan keterangan tersebut dan untuk itu, saya ikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya," ucap Hasto.  Terkait masih buronnya Harun Masiku, Hasto pun enggan menjawab polemik tersebut. Dia meminta agar hal itu dapat ditanyakan ke KPK.  "Nanti berkaitan substansi silahkan ditanyakan kepada KPK, intinya saya mengikuti seluruh proses hukum saya, memenuhi panggilan sebagai saksi itu dan saya berikan saksi sebaik-baiknya," jelas Hasto.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Hasto: Tanya KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perkara dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan terus berjalan, meskipun Harun Masiku saat masih buron. Bahkan, lembaga antirasuah ini tidak mempermasalahkan pernyataan anggota Komisi III DPR yang berkeinginan membuat panitia kerja (Panja) terkait kasus Harun Masiku.  "Pada prinsipnya Panja Harun Masiku tak ada masalah. Tetapi sekali lagi kami tekankan kami ulangi, kami berkomitmen menyelesaikan segera berkas perkara itu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyampaikan, penyidik hingga saat ini masih terus mendalami terkait keterlibatan pihak lain dari kasus dugaan suap PAW Fraksi PDIP. Pihaknya memastikan akan segera membawa kasus yang menyeret partai penguasa itu ke persidangan.  "Kepentingan dari penyidik adalah menyelesaikan berkas perkara itu, dan kemudian KPK segera menyelesaikan berkas perkara itu untuk dibawa ke persidangan," ucap Ali.  Ali menyampaikan, merupakan tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan berkas perkara, meski hingga kini Harun belum juga ditemukan tempat persembunyiannya.  "Tentu menjadi konsen kami penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara" tegas Ali.  Sebelumnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mendalami kasus Harun Masiku. Pernyataan ini disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2) kemarin.  "Supaya tidak ada sepekulasi, sekalian saja saya mohon di rapat ini kita rekomendasikan bentuk panja. Supaya tuntas, supaya tidak ada dusta di antara kita," pinta Benny.  Menurut Benny, masih banyak teka-teki terkait keberadaan Harun. Terlebih Harun hampir dua bulan menjadi buronan KPK. Situasi hilangnya Harun pun hingga kini menjadi polemik.  Untuk diketahui Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih  mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DPR Ingin Bentuk Panja Pencarian Harun Masiku, KPK Bilang Tak Masalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus Suap PAW caleg PDIP

Berita Terkini