<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tahan-penyuap-bupati-kebumen-jateng_m_195898.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) tahun 2016, Khayub Muhamad Lutfi.&nbsp;Penyuap Bupati Kebumen ini&nbsp;ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Guntur. "KML (Khayub Muhamad Lutfi) tersangka TPK Suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen TA 2016, ditahan di Guntur 20 hari," ungkap Juru Bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a> pada awak media melalui pesan singkat, Rabu (14/3). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan Bupati Kebumen, Jateng, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Muhammad Yahya Fuad </a>sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen TA 2016. Selain Yahya, KPK penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Hojin Anshori dan Komisari PT.KAK, Khayub Muhammad Lutfi pada Selasa (23/01). Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, yahya dan Hojin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHPidana. Sementara dalam kasus penerimaan gratifikasi, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHPidana. Di lain pihak, atas perbuatannya memberikan uang suap dan gratifikasi, Khayub disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHPidana. Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menetapkan 6 tersangka. Mereka antara lain, Sigit Widodo (PNS Dinas Pariwisata Kab. Kebumen), Yudhy Tri Hartanto( Ketua Komisi A DPRD Kab. Kebumen), Adi Pandoyo (Sekda Kab. Kebumen), Basikun Suwandhin Atmojo (swasta), Hartoyo (swasta) dan Dian Lestari (Anggota Komisi A DPRD Kebumen). Dari 6 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 5 orang telah divonis oleh PN. Tipikor Semarang. Sedangkan tersangka Dian Lestari, masih menjalani proses penyidikan.

KPK Tahan Penyuap Bupati Kebumen, Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usut-kasus-suap-eks-dirut-garuda-kpk-libatkan-inggris-dan-singapura_m_184840.jpeg" alt="Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti guna memperkuat proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Guna mendapatkan bukti-bukti tersebut, KPK kini tengah menunggu hasil Mutual Legal Assistance (MLA) yang diajukan ke Inggris dan Singapura. Sebab, dugaan suap melibatkan perusahaan asing. "Karena prinsip dasarnya kan kita harus kumpulkan bukti sekuat-kuatnya, itu yang dikerjakan sekarang. Nah, bukti-bukti ini bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Komunikasi intensif sudah kita lakukan sebelumnya dengan Inggris dan Singapura karena proses hukum di sana juga berjalan. Jadi kita melakukan pertukaran informasi," papar Juru Bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansnyah d</a>i Jakarta, Senin (29/1). Sementara itu, dalam rangka melengkapi berkas penyidikan tersangka Emirsyah Satar, dalam pekan ini penyidik secara intensif memeriksa tersangka dan beberapa saksi. Salah satu saksi yakni Dirut PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Iwan Joenarto dan Pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Victor Agung Prabowo. "KPK masih mempelajari proses perjanjian dan kontrak," jelasnya ketika ditanya perihal tujuan pemeriksaan kedua saksi tersebut. Selain itu, Febri juga menjelaskan, pemanggilan terhadap sejumlah saksi-saksi dan tersangka guna memastikan dan mengklarifikasi beberapa hal. "Ingin memastikan kembali, mengklarifikasi terkait hubungan-hubungan hukum, kontrak, dan perjanjian atau proses pengadaan yang terjadi di garuda saat itu," ucapnya. Perihal aliran dugaan adanya aliran dana yang diterima beberapa pihak, KPK mengaku belum bisa menegaskan adanya aliran dana langsung dari perusahaan dalam grup Airbus itu. "Belum bisa kami konfirmasi terkait hal itu. Karena tentu kita masih mendalami informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh saksi maupun dari hasil penggeledahan yang kita lakukan. Cukup banyak dokumen yang kita perlu pelajari lebih lanjut," tuturnya.&nbsp; Seperti diketahui, pada 19 Januari 2017 KPK mengumumkan status penetapan tersangka terhadap Mantan Dirut PT Garuda Indonesia (persero) tbk, Emirsyah Sattar. Emirsyah diduga menerima suap sebesar Rp 20 miliar terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Emirsyah Satar </a>senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Selain Emir, KPK juga menetapkan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo sebagai tersangka. Diduga, Soetikno menjadi perantara suap Emir dari Rolls-Royce. Sebagai pihak penerima suap, Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Soetikno Soedarjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usut Kasus Suap Eks Dirut Garuda, KPK Libatkan Inggris dan Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mantan-wali-kota-batu-eddy-rumpoko-tantang-kpk-di-praperadilan_m_164950.jpeg" alt="Eddy Rumpoko saat akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan" width="100%">
<figcaption>Eddy Rumpoko saat akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi berupaya melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat jalur praperadilan. Kali ini, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangkanya dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2017. Gugatan praperadilan Eddy Rumpoko didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasar informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) website PN Jaksel, gugatan praperadilan Eddy Rumpoko itu didaftarkan pada Selasa, 24 Oktober 2017 dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Setidaknya, ada sembilan permohonan Eddy yang menjadi materi praperadilan, di antaranya dia meminta hakim praperadilan menyatakan penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah. Selain itu, politikus PDI-P tersebut juga memohon hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya tidak sah. Serta, meminta agar hakim memerintahkan KPK membebaskannya dari tahanan. Meski demikian, belum ada informasi detail soal waktu sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko bakal digelar. Terkait gugatan Eddy Rumpoko, KPK pun menanggapinya dengan santai. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka. "Silakan saja diajukan. KPK pasti akan hadapi. Kami yakin dengan konstruksi hukum kasus ini," kata Febri kepada JawaPos.com, Kamis (26/10). Dalam perkara ini, Eddy Rumpoko diduga menerima suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima senilai Rp 5,26 miliar. Tak hanya Eddy, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan juga diduga turut menerima uang panas sebesar Rp 100 juta dari pengusaha bernama Filipus Djap. Adapun Eddy menerima uang tunai sejumlah Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sementara Rp 300 juta lainnya dipotong Filipus untuk melunasi mobil Alphard milik Eddy. Atas perbuatannya, sebagai pihak penerimaan suap Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pemberi suap, Filipus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Tantang KPK di Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kronologis-ott-bupati-nganjuk-ditangkap-di-sebuah-hotel-di-jakarta_m_164883.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang dilakukan pada Rabu (25/10). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap 20 orang di Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui keberadaan Taufiqurrahman di Jakarta sejak Selasa, 24 Oktober 2017. Dia mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bersama bupati seluruh Indonesia di Istana Negara. "Selesai kegiatan TFR bermalam di suatu hotel daerah lapangan Banteng," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Basaria, istri Taufiqurrahman, Ita Triwibawati menyusul ke hotel malam harinya. Ita yang juga Sekda Jombang datang bersama ajudannya ke hotel tempat Taufiqurrahman menginap. Tak lama kemudian, rombongan lain menyusul, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Nganjuk Ibnu Hajar (IH), Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Nganjuk Suwandi (SUW), dan B seorang wartawan media online tiba di Jakarta sekitar pukul 24.00 WIB. Mereka bermalam di hotel yang lain di daerah Gambir, Jakarta. Keesokan harinya, IH, SUW, dan B langsung menuju hotel yang ditempati Taufiqurrahman. Secara bersamaan, rombongan lain yaitu SA seorang lurah di Kabupaten Nganjuk, S mantan Kepala Desa, dan J seorang Sekretaris Camat Tanjung Anom tiba di hotel tersebut. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, sepuluh orang tersebut bertemu di restoran di hotel tempat Taufiqurrahman menginap. "Diduga IH dan SUW, akan menyerahkan Rp298,02 juta yang dimasukan ke dalam tas warna hitam," papar Basaria. Setelah melakukan pertemuan, sekitar pukul 11.30 WIB, Taufiqurrahman dan istrinya dikawal masing-masing ajudannya akan meninggalkan hotel. Sementara itu, lima orangnya lainnya masih berada di hotel, dan tas berisi uang itu dititipkan kepada IH. Sebelum Taufiq meninggalkan hotel, tim KPK langsung menghentikan mobil yang ditumpangi pasangan suami-istri itu. Pada saat bersamaan, tim KPK menangkap lima orang yang masih berada di dalam hotel beserta tas berisi Rp 289 juta. "Lalu semuanya dibawa ke kantor KPK," tutur Basaria. Dalam penangkapan itu, tim KPK turut mengamankan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri (MB) sore harinya di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman. Secara terpisah di Kabupaten Nganjuk, tim KPK menangkap delapan orang lainnya, yakni T selaku Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung Anom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, SUT selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk. Selain itu, CSE selaku Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Nganjuk, SUR selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, OHP selaku ajudan Bupati Nganjuk, Direktur RSUD Kertosono TFY, dan SUM seorang sopir. "Kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Nganjuk. Terhadap T dan H diberangkatkan siang ini ke Jakarta," ujar Basaria. KPK akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, Suwandi, Mokhammad Bisri dan Harjanto. Diduga Taufiqurrahman menerima suap sebesar Rp 289 juta. Pemberian suap itu dilakukan terkait perekrutan dan pengelolaan posisi ASN atau PNS di daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Uang sebesar Rp 289,02 juta yang diduga untuk Taufiqurrahman itu berasal dari Ibnu Hajar Rp 149, 12 juta dan dari Suwandi Rp 148,9 juta.

Kronologis OTT, Bupati Nganjuk Ditangkap di Sebuah Hotel di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ditangkap-kpk-bupati-nganjuk-berharta-fantastis_m_164819.jpeg" alt="Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancarai wartawan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancarai wartawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Nganjuk Berinisial T dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (25/10) kemarin. T tertangkap karena diduga terlibat praktik suap di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasar lama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di acch.kpk.go.id, T terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 6 Oktober 2014. Dalam LHKPN, dia tercatat memiliki harta dengan total Rp 21.431.634.907. Sebelumnya, pada 2012, harta politikus PDI-P itu mencapai Rp 20.210.101.164. T memiliki harta bergerak berupa alat transportasi sebanyak 42 kendaraan berbagai jenis. Kendaraan itu terdiri atas 35 unit mobil dan 7 unit motor dengan total nilai Rp 3.762.700.000. Selain itu, dia memiliki harta tidak bergerak berupa 70 bidang tanah dan bangunan dengan luas yang bervariasi senilai Rp 8.221.444.050. Tanah dan bangunan milik T sebagian besar tersebar di Jombang, yakni 64 bidang. Sisanya, satu bidang tanah dan bangunan milik T berada di Nganjuk, dua bidang di Kediri, dua bidang Malang, dan satu bidang lainnya di Surabaya. Selain itu, T juga memiliki sejumlah usaha, yakni lima usaha pertambangan, satu unit mesin paving, satu unit tandem, dan satu unit eksavator. Seluruh unit usaha T ini senilai Rp 5.752.500.000. Tak hanya itu, T juga memiliki giro dan setara kas senilai Rp 2.953.438.357. Sementara piutangnya sebesar Rp 443.127.500.&nbsp;

Ditangkap KPK, Bupati Nganjuk Berharta Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tangkap-bupati-nganjuk-kpk-amankan-uang-rp-500-juta_m_164673.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Nganjuk, Jawa Timur berinisial T dikabarkan ditangkap oleh KPK Rabu (25/10) siang. Orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk tersebut diciduk bersama beberapa pihak lain karena diduga menerima sejumlah uang suap dari kepala dinas dan kepala sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, total penerimaan uang <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/25/164662/breaking-news-ott-kpk-tangkap-bupati-nganjuk-jatim" target="_blank">suap yang diterima sang bupati</a> senilai ratusan juta. &rdquo;Uangnya total Rp 500 juta,&rdquo; papar sumber internal KPK kepada JawaPos.com, Rabu (25/10). Dari penerimaan uang dugaan suap tersebut, rencananya akan digunakan sang bupati untuk membiayai kepentingan politik keluarganya. &rdquo;Rencana buat nyalon bupati istrinya,&rdquo; imbuh sumber tersebut. Dikonfirmasi secara terpisah perihal adanya OTT tersebut, pimpinan KPK belum merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Sementara juru bicara KPK Febridiansyah telah membenarkannya. "Ada kegiatan tim di lapangan, namun lebih lanjut perlu saya pastikan dulu," jelas Febri. Saat ini, tim masih berada di lapangan untuk menggali keterangan dari para pihak yang berhasil diamankan. &nbsp;

Tangkap Bupati Nganjuk, KPK Amankan Uang Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/diperiksa-kpk-wakil-wali-kota-batu-bantah-terlibat-proyek-meubelair_m_164256.jpeg" alt="Ilustrasi: Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2017. Punjul mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek pengadaan tersebut. "Enggak pernah ikut karena tupoksi wakil wali kota bukan itu," kata Punjul usai diperiksa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/10) sore. Menurut Punjul yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu, penyidik hanya menyodorkannya 12 pertanyaan dalam pemeriksaan hari ini, di antaranya soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) wakil wali kota dalam membantu tugas-tugas Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Selain itu, Punjul mengaku sempat ditanya penyidik soal tersangka pemberi suap Eddy Rumpoko, Pengusaha Filipus Djap. Dia pun mengaku tidak mengenalnya. "Enggak, hanya kenal enggak sama Filip. Enggak lebih dari itu," ujar Punjul. Dalam perkara ini, Eddy Rumpoko diduga menerima suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima senilai Rp5,26 miliar. Tak hanya Eddy, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan turut menerima uang panas sebesar Rp100 juta dari pengusaha bernama Filipus Djap. Adapun Eddy menerima uang tunai sejumlah Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sementara, Rp300 juta lainnya dipotong Filipus untuk melunasi mobil Alphard milik Eddy. Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pemberi suap, Filipus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diperiksa KPK, Wakil Wali Kota Batu Bantah Terlibat Proyek Meubelair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/begini-kronologi-kpk-tangkap-ketua-pt-sulut-dan-anggota-dpr_m_161425.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus suap di perkara penanganan banding dengan terdakwa Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan. Yakni, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono (SDW) dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM). Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang tersangka tersebut dilakukan pada Jumat (7/10) malam. Laode menceritakan awal kronologi operasi senyap yang dilakukan oleh Tim Satgas KPK tersebut. Di mana pada Kamis (5/10) sore Sudiwardono dan istri dengan inisial Y tiba di Jakarta dari Manado. Kemudian mereka menginap di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. "Hotel tersebut dipesan oleh Aditya Anugrah Moha atas nama orang lain," ujar Laode dalam konfrensi pers di Geding KPK, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (7/10). Kemudian pada Jumat (6/10) malam sekira pukul 20.15 WIB setelah kembali dari acara makan malam, bersama keluarga Sudiwardono kembali ke hotel tempat menginap. Beberapa saat setelah itu diindikasi penyerahan uang dari Aditya ke Sudiwardono. "Penyerahan uang terjadi di pintu darurat hotel," katanya. Setelah terjadi penyerahan uang &lrm;SGD 30 ribu, Tim KPK langsung mengamankan Sudiwardono bersama Aditya dan ajudan Aditya dengan inisial YM. Kemudian saat Tim KPK ke kamar Sudiwardono&lrm; ditemukan uang sebesar SGD 30 ribu dalam amplop putih, serta SGD 23 ribu dalam amplop cokelat. "Uang amplop cokelat diduga yang sisa dari pemberian sebelumnya," katanya. Selain itu Tim KPK juga mengamankan uang senilai SGD 11 ribu di mobil milik Aditya. Uang ini diduga bagian dari total komitmen fee dari keseluruhan sebesar SGD 100 ribu. "Dari OTT tersebut Tim KPK mengamankan total yang sejumlah SGD 64 ribu," ungkapnya. Sementara dari OTT tersebut, Tim KPK mengamankan lima orang diantaranya,&lrm; Aditya Anugrah Moha, Sudiwardono, Y istri Sudiwardono, YM ajudan Aditya Anugrah Moha&lrm;, dan M sopir Aditya Anugrah Moha. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono (SDW) dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM). Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan Sudiwardono ditetapkan tersangka karena diduga telah menerima uang suap dari Aditya Anugrah Moha. "Disimpulkan itu korupsi penerimaan hadiah dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan mentapkan dua tersangka SDW sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sulut dan pemberi &lrm;AAM Anggota DPR Komisi XI," ujar Laode saat konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (7/10). Dua orang tersebut dijadikan tersangka dalam kasus diduga pemberian uang terkait dengan penanganan, perkara banding dengan terdakwa mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, yang diketahui ibu dari Aditya Anugrah Moha. "Untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara serta agar penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan tidak dilakukan," kata Laode. Diketahui &lrm;Malina Moha Siahaan saat ini sedang menjalani banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Dia sebelumnya divonis 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara korupsi penyalahgunaan data Tim Panita Penyusun Anggaran Daerah (TTPPAD) Bolaang Mangondow Raya sebesar Rp 1,2 miliar. Dia divonis pada 19 Juli 2017 silam. Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begini Kronologi KPK Tangkap Ketua PT Sulut dan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/suap-ketua-pt-sulut-gunakan-kode-agama-seperti-pengajian_m_1507393764_161413.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus korupsi yang menyeret hakim dan politikus di Sulawesi Utara. Terungkap, ada kode khusus &lrm;dalam kasus perkara penanganan banding dengan terdakwa Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, itu. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono (SDW) dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM). Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, ada kode khusua apabila Aditya Anugrah Moha dan Sudiwardono apabila ingin melakukan pertemuan. Kode khusus tersebut menggunakan istilah agama, seperti pengajian. Misalnya, kapan dilakukan pengajian lagi. "Kode yang digunakan dalam pertemuan mereka pakai istilah agama seperti pengajian," ujar Laode saat konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (7/10). Lebih lanjut ungkap Laode, dia juga mengaku kaget karena dua tersangka tersebut menggunakan istilah agama. Bahkan belum pernah ada yang menggunakan istilah pengajian. "Ini unik juga, jarang pakai kode seperti itu," katanya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono (SDW) dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha (AAM). Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan Sudiwardono ditetapkan tersangka karena diduga telah menerima uang suap dari Aditya Anugrah Moha. "Disimpulkan itu korupsi penerimaan hadiah dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan mentapkan dua tersangka SDW sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sulut dan pemberi &lrm;AAM Anggota DPR Komisi XI," ujar Laode saat konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (7/10). Dua orang tersebut dijadikan tersangka dalam kasus diduga pemberian uang terkait dengan penanganan, perkara banding dengan terdakwa mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, yang diketahui ibu dari Aditya Anugrah Moha. "Untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara serta agar penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan tidak dilakukan," kata Laode. Diketahui &lrm;Malina Moha Siahaan saat ini sedang menjalani banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Dia sebelumnya divonis 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara korupsi penyalahgunaan data Tim Panita Penyusun Anggaran Daerah (TTPPAD) Bolaang Mangondow Raya sebesar Rp 1,2 miliar. Dia divonis pada 19 Juli 2017 silam. Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap Ketua PT Sulut Gunakan Kode Agama, Seperti "Pengajian"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-tetapkan-ketua-pt-sulut-dan-anggota-dpr-golkar-sebagai-tersangka_m_161402.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap yang dilakukan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap yang dilakukan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono (SDW) dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, Sudiwardono ditetapkan tersangka karena diduga telah menerima uang suap dari Aditya Anugrah Moha. "Disimpulkan itu korupsi penerimaan hadiah dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan mentapkan dua tersangka SDW sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sulut dan pemberi &lrm;AAM Anggota DPR Komisi XI," ujar Laode saat konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (7/10). Sementara uang yang diduga diberikan oleh Aditya Anugrah Moha kepada Sudiwardono telah diamankan KPK, totalnya sebanyak SGD 90 ribu. Dari komitmen awal suap sebesar SGD 100 ribu. Transaksi tersebut juga diketahui dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada pertengahan Agustus 2017 diserahkan uang SFD 60 ribu di Manado, kemudian penyerahan kedua pada Jumat 6 Oktober 2017 diserahkan uang SGD 30 ribu di Jakarta. "Yang kemudian pada transaksi kedua diamankan oleh tim KPK dalam operasi tangkap tangan," ungkapnya. Terkait motif penyuapan, diduga pemberian uang terkait dengan penanganan perkara banding dengan terdakwa mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, yang diketahui ibu dari Aditya Anugrah Moha. "Untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara serta agar penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan tidak dilakukan," kata Laode. Diketahui &lrm;Malina Moha Siahaan saat ini sedang menjalani banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Dia sebelumnya divonis 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara korupsi penyalahgunaan data Tim Panita Penyusun Anggaran Daerah (TTPPAD) Bolaang Mangondow Raya sebesar Rp 1,2 miliar. Dia divonis pada 19 Juli 2017 silam. Sementara KPK mengamankan lima orang, pertama Aditya Anugrah Moha, Sudiwardono, Y istri Sudiwardono, YM ajudan Aditya Anugrah Moha&lrm;, dan M sopir Aditya Anugrah Moha. Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tetapkan Ketua PT Sulut dan Anggota DPR Golkar Sebagai Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus suap menyuap

Berita Terkini