<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Penyuap-Romi-Dieksekusi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap dua penyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Kedua terpidana dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Grasik, M Muafaq.   Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, untuk Haris Hasanudin dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Gedung C1 atau Gedung Lama KPK ke Lapas Klas I Tangerang. Sementara M Muafaq, dieksekusi dari Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur ke Lapas Klas I Surabaya Porong.  "Para terpidana tersebut dieksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan terhadap masing-masing," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).  Keduanya dieksekusi setelah vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim memvonis Haris Hasanudin dengan hukuman dua tahun dan denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan.  Permohonan justice collaboratore (JC) tidak dikabulkan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Haris diyakini memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.  Sementara itu, Muafaq divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider hukuman tiga bulan kurungan. Majelis hakim mengabulkan JC yang diajukan Muafaq, sehingga dia dapat membantu KPK dalam mengungkap kasus tersebut.  Majelis Hakim meyakini Muafaq Wirahadi memberikan sejumlah uang kepada Abdul Wahab selaku sepupu Rommy. Uang suap tersebut sebesar Rp 41,4 juta.  Selain itu, Muafaq juga diyakini memberikan uang Rp 50 juta kepada Rommy pada 15 Maret 2019. Majelis hakim pun meyakini perbuatan Muafaq merupakan tindakan melawan hukum.  Keduanya divonis melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan untuk Haris dan dua tahun penjara untuk Muafaq.

KPK Eksekusi 2 Orang Penyuap Romahurmuziy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MENAG-RIKSA-KPK-SUAP-FED-2.jpg" alt="Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat membacakan vonis terhadap terdakwa Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Dalam amar putusan yang dibacakan  PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/8) itu, majelis hakim menenggarai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima dana Rp 70 juta dari Haris. Dana tersebut diberikan Haris untuk pengurusan jabatannya agar bisa diangkat menjadi kepala Kanwil Kemenag Jatim.  "Perbuatan terdakwa Haris Hasanudin memberi sejumlah uang kepada saksi Rommy dan Lukman, yang mana perbuatan terdakwa masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain," kata Ketua Hakim Hastoko membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (7/8).  Perkara berawal dari tidak lolosnya Haris dalam seleksi pejabat Kementerian Agama. Haris gagal memenuhi syarat administrasi. Namun karena perintah Rommy, selaku Ketua PPP kepada Menag Lukman Hakim, akhirnya nama Haris kembali masuk menjadi peserta seleksi.  Lukman mengarahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kemenag dalam proses seleksi tersebut. Nur Kholis kemudian menyuruh Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta. Tercatat dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor:2/PANSEL/12/2018, penambahan peserta seleksi yakni Haris Hasanudin dan Anshori.  "Bertempat di Kantor Kemenag saksi Lukman memerintahkan saksi M Nur Kholis Setiawan dan saksi Ahmadi untuk memasukan nama terdakwa Haris dalam 3 besar peringkat terbaik yang akan dipilih oleh Menteri Agama," ucap Hakim Hastoko.  Namun pada 29 Januari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi bahwa dua orang peserta digugurkan. Alasannya karena keduanya pernah menerima hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016. Surat rekomendasi itu disampaikan kepada Menteri Agama dalam surat bernomor B-342/KASN/1/2019.  Namun atas arahan Rommy, Lukman tetap diminta mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.  "Kemudian saksi Lukman mengirimkan lewat WA (Whatsapp) ke Nurkholis dan satunya adalah terdakwa Haris Hasanudin dipilih oleh saksi Lukman Hakim untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kemenag Prov Jatim," jelas Hastoko.  Pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp50 juta. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.  Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019.  "Lalu 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto," pungkasnya.  Untuk diketahui, Haris dalam perkara ini divonis Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Hakim Tipikor Sebut Menag Lukman Hakim Terima Jatah Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Haris-Hasanudin-Vonis-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tindak pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) meyakini, Haris bersalah menyuap anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.   "Menyatakan terdakwa Haris Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama dua tahun denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Hakim Ketua Hastoko di PN Tipikor Jakarta, Rabu (7/8).  Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.  Dalam pertimbangannya untuk hal yang memberatkan, Haris disebut tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan korupsi. Sebab, Haris diyakini memberikan suap sebesar Rp 255 juta kepada Rommy.  "Untuk hal yang meringankan, terdakwa belum pernah menjalani proses hukum," jelas Hastoko.  Dalam amar putusan, Haris disebut memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.  Haris kemudian menemui Rommy tersebut di rumahnya, Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dengan memberikan uang Rp 5 juta. Kemudian Haris kembali bertemu Rommy di kediamannya dengan memberikan uang Rp 250 juta agar membantu dalam pengangkatan dirinya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.  Haris divonis melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP.

Terbukti Menyuap Rommy, Mantan Kakanwil Jatim Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Haris-Hasanudin-tuntutan-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama nonaktif Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin, dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai, Haris terbukti memberikan suap kepada mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy untuk menduduki posisi Kakanwil Kemenag Jatim.  "Menjatuhkan pidana saudara Haris berupa hukuman penjara tiga tahun dikurangi selama saudara Haris di dalam penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Abdul Basir membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/7).  Jaksa menegaskan, Haris tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan justice collaboratore (JC) sebagai pihak yang bekerjasama dengan KPK. Sehingga jaksa tidak mengabulkan JC terhadap Haris.  "Terdakwa tidak memenuhi kualisifikasi sebagai JC," tegas Jaksa Basir.  Perbuatannya, untuk hal yang memberatkan dianggap tidak mencerminkan kelakukan pejabat negara, utamanya dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi. Selain itu, meruska citra agama, akhlak dan moralitas sebagai pejabat publik.   "Untuk hal yang meringankan, belum pernah di hukum, terus terang dan menyesal," jelas Jaksa Basir.  Jaksa meyakini, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.  Haris mendekati Rommy untuk memengaruhi Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama yang merupakan kader PPP. Lukman disebut jaksa pernah memerintahkan stafnya Gugus Joko Waskito untuk meminta saran Rommy yang memimpin Ketum PPP.   Haris secara sah dan meyakinkan dinilai melakukan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin Dituntut 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sidang-tuntutan-kakanwil-gresik-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Kantor Kemenag nonaktif Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi dengan dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai, Muafaq terbukti melakukan suap kepada mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy.  "Menjatuhkan pidana saudara Muafaq berupa hukuman penjara dua tahun dikurangi selama saudara Muafaq di dalam penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Abdul Basir membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/7).  Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan Muafaq dianggap tidak mencerminkan kelakukan pejabat negara, utamanya dalan mendukung pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi.   Sedangkan yang meringankan, karena Muafaq dianggap terus terang, sopan, dan mau bekerja sama. Apalagi justice collaborator Muafaq diterima.  Muafaq dianggap bersalah oleh JPU karena memberikan uang Rp 91,4 juta kepada mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk memuluskan pengisian jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.  Menurut jaksa, uang suap itu diberikan Muafaq Wirahadi agar Rommy selaku Ketum PPP dapat membantunya mendapatkan jabatan atau posisi sebagai kepala Kantor Kemenang Gresik.  Jaksa meyakini, Muafaq secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi Dituntut 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-ROMI-DIPERIKSA-USAI-SAKIT-LAGI-FED-2.jpg" alt="Romahurmuziy ketika menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Romahurmuziy ketika menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ditelisik soal pertemuannya dengan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Dalam persidangan, Khofifah mengaku terakhir pertemuannya dengan Rommy saat pelantikan Gubernur di Istana Presiden.  "Pertemuan (dengan Rommy) saat saya dilantik di Istana Negara pada 13 Februari 2019," kata Khofifah saat bersaksi dalam sidang kasus jual beli jabatan untuk terdakwa Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7).  Mantan Menteri Sosial ini mengaku tidak mengetahui jika Rommy kerap kali melakukan kunjungan ke Jawa Timur. Sebab, Khofifah bukan bagian dari pengurus PPP.  "Karena saya bukan pengurus partai (PPP). Pertemuan antar partai tidak tahu dan tidak mengikuti," ucap Khofifah.  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, dirinya sempat bertemu dengan Rommy dalam perkumpulan jaringan Kiai dan Santri pada September 2018. Menurutnya, saat bertemu Rommy, dia sama sekali tidak melakukan perbincangan soal Haris Hasanudin untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.  "Sama sekali tidak ada, karena saya baru kenal Haris," tutur Khofifah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/khofifah-tipikor.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah saksi lainnya dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.c" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah saksi lainnya dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.c</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah saksi lainnya dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)  Khofifah menyebut tidak merekomendasikan Haris dalam proses seleksi Kakanwil Kemenag Jatim. Menurutnya, proses seleksi tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Sebetulnya proses ini yang saya tahu adalah sesuai UU ASN, hanya itu yang saya tahu. Tapi timing pos tertentu itu kan sangat spesifik. Hanya kementerian tertentu. Karena saya pernah jadi menteri," tegas Khofifah.  Diketahui, Menag Lukman Hakim Saifuddin merupakan kader PPP di bawah kepemimpinan Rommy selaku Ketua Umum PPP. ‎‎Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.  Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  Menurut Jaksa, Rommy dan Lukman mempunyai peran melakukan Intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

Khofifah Sebut Tak Rekomendasikan Haris Hasanudin ke Rommy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MENAG-ROMI-SAKSI-KAKANWIL-KEMENAG-JATIM-FED-12.jpg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam Sidang ini 7 orang menjadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy memberikan kesaksiannya dalam sidang ‎lanjutan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan ‎Muafaq Wirahadi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Basir menanyakan kepada Rommy mengenai direkomendasikannya Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil ‎Kementerian Jawa Timur Provinsi Jawa Timur.  "Apakah saudara dorong Haris menjadi Kakanwil Jatim? Apakah ada kepentingan untuk menaikkan suara PPP di Jatim? Soalnya saudara selain anggota DPR juga ketum PPP," tanya Abdul di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6) malam.  Menanggapi hal tersebut Rommy yang juga Anggota Komisi XI DPR membenarkan. Merekomendasikan Haris Hasanudin demi kepentingan partai berlogo kabah di Jawa Timur.  "Untuk kepentingan partai," jawab Rommy.  Tak puas, Jaksa KPK Abdul Basir kembali mencecar Rommy dengan menanyakan kepentingan PPP tersebut apakah untuk juga meraup suara di Jawa Timur.  Tidak membantah pertanyaan tersebut. Rommy pun membenarkannnya. Karena kepentingan PPP sudah termasuk juga dengan mengamankan suara partai bernuasa hijau itu.  "Jadi memang ‎untuk kepentingan partai pun untuk kepentingan suara," bebernya.  Namun demikian Rommy membantah apabila untuk kepentingan PPP itu mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur tidak netral. Misalnya memilih PPP saat Pemilu 2019 kemarin.  "Dalam pemahaman saya iya, sepanjang tidak menggunakan koridor kordinasi ASN," tegasnya.  Diketahui bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa menyuap anggota DPR 2014-2019 sekaligus eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy berupa uang Rp 325 juta.  Haris juga disebut dalam surat dakwaan memberi uang dengan total Rp 70 juta kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lolos seleksi pencalonan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sejatinya, Haris tidak lolos persyaratan administrasi.  Lukman, atas perintah Rommy sebagai atasan struktural partai, membuat Haris lolos seleksi dan terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Bahkan dalam satu pertemuan, Lukman mengatakan siap pasang badan untuk Haris.  Atas pernyataan tersebut, Haris memberi Rp 50 juta kepada Lukman. Beberapa hari kemudian Haris kembali merogoh kocek Rp 20 juta untuk diserahkan kepada Lukman melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen fee yang telah disiapkan.  Atas perbuatannya, Haris didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.‎

Rommy Akui Rekomendasikan Haris Jadi Kakanwil untuk Amankan Suara PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan status uang Rp 10 juta yang diterima Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dari Haris Hasanudin, eks kepala Kantor Kemenag Jawa Timur. Uang itu kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementarian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, uang Rp 10 juta yang dilaporkan Lukman Hakim Saefuddin sedang diproses di Deputi bidang Penindakan KPK. "Ya (jadi barang bukti tiga tersangka). Oleh karena itu rekomendasi dari pimpinan dan dari direktur Gratifikasi diserahkan pengurusan uang itu ke Kedeputian Penindakan," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).  Diketahui, Lukman menerima uang Rp 10 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut akan menjadi salah satu barang bukti dari tiga orang tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag.  Dengan menjadi barang bukti dalam kasus jual beli jabatan, maka uang Rp 10 juta itu tidak akan diproses di bagian gratifikasi. Melainkan diproses oleh Deputi penindakan KPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (tengah) saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Tidak diprosesnya uang Rp 10 juta yang diterima Lukman Hakim itu, karena pelaporannya ke KPK setelah berlangsungya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Haris Hasanuddin. "Itu dilaporkan sebagai gratifikasi tapi setelah kejadian OTT. Oleh karena itu kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi," ucap Laode.  Meski uang Rp 10 juta menjadi barang bukti, namun Laode enggan berspekulasi soal status hukum mantan wakil Ketua MPR itu. "Saya tidak mau menyebut itu. Tetapi, kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi yang wajar karena dilaporkan setelah terjadinya operasi tangkap tangan," pungkasnya.  Sebelumnya Lukman mengakui telah menerima uang sebesar Rp 10 Juta dari Haris. Wakil Ketua Umum PPP itu mengklaim telah mengembalikan uang tersebut ke KPK.  "Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu. Uang itu sudah saya laporkan kepada KPK," kata Lukman seusai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).  Uang Rp 10 juta itu sebagai tanda terima kasih dari Haris. Dia memberikan tanda terima kasih karena telah mendapat posisinya sebagai kakanwil Kemenag Jawa Timur.  Pengakuan Haris itu diungkap pada sidang praperadilan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5) lalu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Uang Rp 10 Juta yang Diterima Menag Lukman Jadi Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menag-pastikan-kasus-intoleransi-di-bantul-bukan-karena-ideologis_m_.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti percakapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Percakapan tersebut diduga terkait dengan skandal suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).  Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, isi percakapan itu telah dikonfirmasi langsung kepada Lukman dalam pemeriksaan di penyidikan. Bahkan uang Rp 10 juta yang diakui Lukman tersebut telah diserahkan ke KPK. Pasalnya itu merupakan gratifikasi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.  "KPK tentu perlu mendalami, mengklarifikasi juga mengenai pertemuan dan komunikasi yang terjadi antara Menag dengan tersangka RMY yang sudah diproses tahap penyidikan saat ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5).  Tak hanya percakapan, penyidik juga mencecar soal uuang Rp180 juta dan USD 30 ribu yang disita penyidik dari ruang kerja Lukman. Termasuk, uang Rp 10 juta yang diterima Lukman dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin yang kini sudah menjadi tersangka.  Penerimaan gratifikasi uang Rp 10 juta itu dilaporkan Lukman seminggu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romny, Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.  "Jadi sekitar satu minggu setelah operasi tangkap tangan dilakukan, Menag melaporkan gratifikasi sejumlah Rp 10 juta, seperti yang kemarin di persidangan praperadilan," ucap Febri.  Kemudian, kata Febri, penyidik juga mengonfirmasi soal kewenangan Lukman selaku pimpinan Kemenag dalam proses seleksi jabatan. Penyidik ingin menggali lebih jauh aturan internal Kemenag soal seleksi jabatan tersebut.  "Apa kewenangan dan dasar hukum, serta aturan internal yang berlaku di Kementerian Agama terkait posisi Menag dan kewenangannya sebenarnya di mana, dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kemenag tersebut," pungkas Febri.  KPK telah mengantongi nama-nama pejabat Kemenag yang ikut terlibat dalam kasus ini. Pejabat itu diduga bekerjasama dengan Rommy untuk mengatur jabatan pesanan di Kemenag.  Dalam upaya menajamkan dugaan itu, penyidik pun terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur pejabat Kemenag. Mereka yakni beberapa staf khusus Menag dan panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.  Termasuk, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi. Selain memeriksa para saksi, penguatan bukti juga dilakukan penyidik dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag.  Ruangan yang digeledah ialah ruang kerja Lukman Hakim, ruang kerja Nur Kholis, dan ruang kerja Ahmadi. Dari ruang Lukman, penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan USD 30 ribu. Sedangkan dari dua ruang kerja lain disita sejumlah dokumen terkait seleksi jabatan di Kemenag.  KPK kini menetapkan Rommy sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Karena diduga mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.  Rommy diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Rommy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.  Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Uang Rp 10 Juta yang Diterima Menag dari Tersangka Haris

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus suap Jual Beli Jabatan

Berita Terkini