<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hampir semua kantor dinas dan badan di lingkungan Pemkab Bangkalan disambangi tim penyidik KPK pekan lalu. Hasilnya, KPK mengamankan berbagai dokumen dan bukti elektronik sebagai barang bukti. KPK menyebut bukti-bukti itu bakal mengungkap peran para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, total ada 14 lokasi penggeledahan di Bangkalan. Selain kantor dinas dan badan, tim penyidik juga menggeledah kantor DPRD serta rumah pribadi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Dari penggeledahan belasan tempat itulah barang bukti tambahan didapatkan.  Ali memerinci, ada 12 kantor dinas dan badan yang disambangi tim penyidik pekan lalu. Di antaranya, kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dinas perindustrian dan tenaga kerja, dinas ketahanan pangan (DKP), serta dinas pemberdayaan masyarakat desa.  KPK juga menyambangi kantor dinas kesehatan (dinkes), dinas perhubungan (dishub), dinas pendidikan (dindik), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas koperasi dan usaha mikro, dinas sosial (dinsos), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton pada 24–28 Oktober atau lima hari.  Ali mengungkapkan, barang bukti dokumen yang diperoleh dari penggeledahan itu tengah dianalisis oleh tim penyidik. Hasil analisis itu akan menjadi dasar penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara. ’’Nantinya (barang bukti, Red) juga mampu mengungkap peran dari para tersangka dan pihak terkait lainnya,’’ paparnya kemarin (1/11).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/bupati-bangkalan-24-juni.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Humas Pemkab Bangkalan)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Humas Pemkab Bangkalan)</figcaption>
</figure> Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Humas Pemkab Bangkalan)  Sebelumnya, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, ada lima pejabat teras pemkab setempat yang turut menjadi tersangka. Mayoritas menjabat sebagai kepala dinas (Kadis).  Keenam tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Surat permohonan pencegahan sudah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pencegahan itu dilakukan untuk enam bulan ke depan atau sampai April 2023.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bupati Bangkalan diduga menerima suap Rp 3,9 miliar terkait jual beli jabatan di pemkab setempat. Selain itu, adik Bupati Bangkalan (periode 2003–2013) Fuad Amin Imron tersebut juga disangka menerima gratifikasi Rp 70 miliar.

Terkait Kasus Bupati Bangkalan, KPK Geledah 14 Lokasi Selama 5 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-kaji-aturan-laporan-aset-dan-kepemilikan-saham-dalam-lhkpn_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Fakta persidangan itu akan menjadi bukti tambahan penyidik untuk menjerat pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  "Dalam penanganan perkara di KPK itu, kami pasti melihat apa fakta yang muncul di sidang. Misalnya, apakah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain dan ada kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (13/6).  Mantan peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menilai, pihak KPK masih mengumpulkan fakta atau bukti kuat jika ingin menjerat Menag Lukman dalam kasus jual beli jabatan. Penyidik masih harus menunggu fakta-fakta lain yang akan muncul dalam persidangan berikutnya.  "Proses persidangan masih berjalan Jadi kita simak dulu nanti kita lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut," ucap Febri.  Febri mengatakan pihaknya tidak bisa mengandalkan satu keterangan saksi untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Lembaga antirasuah masih membutuhkan keterangan atau pengakuan saksi lain terkait peran Lukman dalam praktik kotor di Kemenag tersebut.  "Jadi tidak bisa berdiri sendiri kami akan lihat misalnya ketika satu saksi bicara sesuatu akan kami lihat dengan saksi yang lain, apakah ada kesesuaian dan juga dengan bukti yang lain. Jadi mari kita simak bersama-sama fakta persidangan," tegas Febri.  Dalam persidangan mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (12/6) kemarin, Sekjen Kemenag Nur Kholis mengakui diminta membuat nilai fiktif terhadap proses seleksi Haris Hasanudin.  Pada kenyataannya nilai yang didapat Haris tidak mencukupi untuk memperoleh posisi tiga besar dalam proses seleksi calon kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. "Saya berikan nilai makalah lebih tinggi dari panitia lain," ucap Nur Kholis  Dia berdalih terpaksa menyulap nilai itu lantaran mengikuti perintah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meloloskan Haris dalam seleksi tersebut.  Nur Kholis mengaku sudah memberitahu Lukman bahwa nilai hasil seleksi Haris Hasanudin rendah dan tidak cukup untuk menempati tiga besar peserta seleksi. Akan tetapi Lukman tetap memerintahkan agar Haris diloloskan. "Perintah itu hanya ke saya, karena saya Sekjen dan ketua panitia seleksi," tutur Nur Kholis.  Hal tak jauh berbeda disampaikan mantan Biro Kepegawaian Kemenag Ahmadi. Menurut dia, dirinya ikut menjelaskan kepada Lukman mengenai nilai Haris yang tidak mencukupi.  "Ranking 4 jadi ranking 3 itu nominalnya tidak terlalu jauh. Panitia pelaksana yang melakukan perubahan soal itu. Tapi yang bisa diubah adalah nilai makalah," jelas Ahmadi.  Dalam kasus ini, Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.  Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Muafaq juga dijerat juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, saksi lainnya Amin Nuryadi turut dihadirkan dalam sidang dugaan suap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Amin Nuryadi yang merupakan ajudan Rommy mengaku menerima tas kertas dari Muwafaq saat akan berjalan menuju restoran guna makan pagi. Ketika itu dia tidak mengetahui isi dalam tas. Bahkan Amin tidak mengecek isi tas itu karena mengira itu adalah oleh-oleh bukan uang.  “Setelah bertemu (dengan Muwafaq), bapak (Rommy) akan menemui tamu selanjutnya kalau tidak salah dari Universitas Airlangga, karena sudah janjian sudah menunggu di resto saya mengikuti (Romi), tiba-tiba Pak Muwafaq dan menyerahkan kepada saya (tas kertas), yang tidak tahu sesuatu itu apa,” kata Amin saat bersaksi di persidangan pada Rabu (12/6).  “Kemudian tas yang diberikan Pak muwafaq itu saya masukin tas biar jadi satu,” kata Amin.  Sementara itu Abdul Rohim yang juga merupakan supupu Romi mengaku bahwa pemberian uang Rp 50 juta merupakan insiatif darinya dan Muwafaq. Romi menurutnya juga tidak mengetahui uang tersebut.  “Jangankan Pak Romi, kakak saya (Abdul Wahab) yang satu mobil saja tidak tahu (uang Rp 50 juta),” jelas Rohim dalam persidangan.  Rohim sendiri sebelumnya pernah memperkenalkan Muwaffaq dengan Rommy. Dia berharap, jika Muwafaq menjadi Kakanwil Kemenag Gresik akan bisa membantu Wahab yang saat itu menjadi Caleg untuk DPRD Gresik.

KPK Gunakan Fakta Sidang untuk Jerat Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harga-kursi-kakanwil-jatim-rp-250-juta-gresik-rp-50-juta_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyandang status tersangka setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya dalam dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyandang status tersangka setelah terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya dalam dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK akhirnya membeberkan jual beli jabatan di tubuh Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mochammad Romahurmuziy alias Romy. Dari sana terungkap berapa suap yang harus diberikan untuk menduduki jabatan kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kemenag (tingkat provinsi) dan kepala kantor (Kakan) di tingkat kabupaten/kota. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membeberkan, untuk bisa duduk di kursi Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim), fulus yang dibutuhkan Rp 250 juta. Sedangkan untuk jabatan Kakan Kemenag Gresik, dibutuhkan Rp 50 juta. Itu pula yang dilakukan Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi. Keduanya akhirnya bisa merengkuh jabatan tersebut setelah menyetorkan uang kepada Romy. Akibat kasus itulah, Romy diringkus petugas KPK di Hotel Bumi Surabaya pada Jumat (15/3). Mulai kemarin Romy, Haris, dan Muafaq berstatus tersangka korupsi dan harus mendekam di tahanan. KPK menjebloskan mereka ke sel yang berbeda. Romy ditahan di rutan cabang KPK di belakang gedung baru KPK atau Gedung Merah Putih. Haris disel di rutan cabang KPK di gedung lama KPK. Sedangkan Muafaq dikurung di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Mengapa setoran diberikan kepada Romy? Febri menjelaskan bahwa Romy punya pengaruh di Kemenag. Maklum saja, selama ini Kemenag dipimpin Lukman Hakim Saifuddin yang juga satu partai dengan Romy. "RMY (Romy, Red) dia punya power dan pengaruh. Posisinya itu Ketum (PPP, Red)," kata Febri di gedung KPK kemarin. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, KPK masih terus mendalami praktik jual beli jabatan di Kemenag. Upaya pendalaman perkara juga terus dilakukan. "KPK masih berupaya memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini," ucapnya. Meskipun begitu, tegas Laode, Romy tidak mungkin bisa bekerja sendirian dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Sebab, posisinya bukan pejabat Kemenag. Dia merupakan ketua umum partai politik dan anggota DPR. Karena itu, Laode yakin ada peran pihak lain yang membantu Romy. Laode lantas menjelaskan konstruksi perkara yang membuat ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim disegel KPK. Akhir 2018 Kemenag mengumumkan proses seleksi terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Salah satu jabatan yang dilelang adalah Kakanwil Kemenag Jatim. Informasi lelang itu bisa diakses melalui https://seleksijpt.kemenag.go.id/https://seleksijpt.kemenag.go.id/. Selama proses seleksi, lanjut Laode, terdapat beberapa nama pendaftar. Termasuk Haris yang membidik jabatan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sementara itu, Muafaq juga melamar menjadi Kakan Kemenag Kabupaten Gresik. Namun, jalur dan waktunya berbeda. Ternyata, dalam perjalanannya, nama Haris tidak muncul dalam tiga nama calon Kakanwil Kemenag Jatim yang diusulkan kepada Lukman. Menurut informasi, hal itu terjadi karena Haris sempat dijatuhi sanksi administrasi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Karena pernah dijatuhi sanksi kepegawaian kategori sedang, Haris memang seharusnya tidak lolos dalam seleksi administrasi. Kenyataannya, peta berubah. Haris tetap diloloskan hingga akhirnya menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Bahkan, dia dilantik Menteri Agama Lukman Hakim pada 5 Maret lalu. Setelah resmi dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, Haris dikontak Muafaq. Dalam komunikasi tersebut, Muafaq meminta bantuan Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Kemudian, pada 15 Maret Muafaq, Haris, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romy untuk menyerahkan uang Rp 50 juta. Haris dan Muafaq Pernah Sekantor Sementara itu, selama ini Haris Hasanudin dan Muafaq memang dikenal dekat. Sebab, keduanya sama-sama menjadi pejabat di Kemenag Surabaya pada 2017. Saat itu Haris menjabat kepala Kemenag Surabaya dan Muafaq menjadi Kasi Agama Islam Kemenag Surabaya. Sebelum menjabat di Kemenag Surabaya, Muafaq pernah menjabat Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Gresik pada 2016. Saat itu dia meninggalkan catatan merah. Banyak guru madrasah yang sambat karena tunjangan profesi pendidik (TPP) guru dipotong. Nilai TPP guru madrasah saat itu baru Rp 1,5 juta per bulan. Namun, pencairannya dilakukan enam bulan sekali. Itu pun tidak penuh. "Saat itu banyak guru yang mengeluhkan potongan yang dilakukan pihak Kemenag (Gresik, Red)," ujar Pengasuh Ponpes Bumi Aswaja Kabupaten Gresik Irsyad Ibad. Sebagai teman dekat, Irsyad mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Muafaq. Namun, Muafaq memang dikenal sangat berani meski baru menjabat kepala seksi. "Keberaniannya itu terkadang tidak mempertimbangkan risiko," ucapnya. Pengurus Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, M. Syafi' mendapat keluhan yang sama dari para guru madrasah di lingkungan LP Ma'arif. Menurut dia, pemotongan tersebut sudah berlangsung lama. Namun, tidak ada guru yang berani protes. "Mereka rata-rata ikhlas," katanya. Karir Haris sejatinya tidak kalah cepat. Pada 2017 dia masih menjabat kepala Kemenag Surabaya. Kemudian, dia dimutasi sebagai Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Jatim pada September 2018. Baru menjabat sebulan, dia langsung dipercaya sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala Kemenag Jatim. Syamsul Bahri selaku pejabat lama dipindah ke UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Haris baru menjabat kepala Kemenag Jatim secara definitif pada awal Maret. Di sisi lain, rumah Haris di Jalan Siwalankerto Utara No 3, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, terlihat sepi. Di rumah itu pula dia sering menerima para tamu. "Kadang di sini, kadang di rumah dinasnya di daerah Ketintang," ujar Ikhwanul Hakim, anak pertama Haris. Jawa Pos juga sempat mendatangi rumah Muafaq di Kecamatan Kedamean. Kurniyat, istri Muafaq, terlihat tabah meski suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Bapak itu orangnya jujur, baik sama orang," ucapnya. Kurniyat mengaku berada di rumah saat tiga petugas KPK datang. Koper yang biasa dibawa Muafaq sempat digeledah. Namun, tidak ada barang yang disita. Yang dibawa justru tas cokelat miliknya. "Tas ransel bapak rusak. Jadi, dia kemarin bawa tas saya untuk ke kantor. Itu yang dibawa (petugas KPK, Red)," katanya. Suharso Monoarfa Gantikan Romy Pimpin PPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum melalui musyawarah kerja nasional yang dilangsungkan kemarin. Itu dilakukan setelah Ketua Umum Romahurmuziy tersandung kasus hukum di KPK. "Atas dasar pertimbangan mahkamah partai dan fatwa dari majelis syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan majelis tersebut dan disampaikan oleh majelis syariah," ungkap Wakil Ketua Umum Amir Uskara kemarin. Suharso saat ditemui di tempat yang sama mengatakan dalam dua hari terakhir dikejutkan oleh berita penangkapan Romy. "Atas nama partai dan meneruskan permohonan maaf atas nama Romahurmuziy atas apa yang terjadi dengan dirinya. Mohon dibukakan pintu maaf," tuturnya.&nbsp;

Harga Kursi Kakanwil Jatim Rp 250 Juta, Gresik Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kpk-kembali-panggil-bupati-klaten-kasus-promosi-jabatan_m_119554.jpeg" alt="Sri Hartini" width="100%">
<figcaption>Sri Hartini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus promosi dan mutasi jabatan di Kabupaten Klaten terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo kali ini memanggil tersangka Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku pemanggilan Sri untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus promosi dan mutasi jabatan tersebut. "Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," ujar Febri di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (29/3). Sekadar informasi Sri telah ditetapkan dan ditahan oleh KPK atas kasus suap rotasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah&lrm;. Selain Bupati Klaten, KPK telah menetapkan status tersangka terhadap PNS Pemkab Klaten, Suramlan, yang diduga sebagai pemberi suap&lrm;. Tak hanya itu, dalam perkembangannya, KPK juga tengah mendalami program dana aspirasi dan bantuan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.(cr2/JPG)

KPK Kembali Panggil Bupati Klaten Kasus Promosi Jabatan