<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-besar-unair-sebut-tiga-terdakwa-tetap-melawan-hukum_m_.jpg" alt="Guru Besar Unair Prof Nur Basuki Minarno (kemeja putih) menerangkan keahliannya di bidang tindak pidana korupsi dalam sidang suap Bupati Mojokerto nonaktif di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Guru Besar Unair Prof Nur Basuki Minarno (kemeja putih) menerangkan keahliannya di bidang tindak pidana korupsi dalam sidang suap Bupati Mojokerto nonaktif di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tiga&nbsp;terdakwa penyuap Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP) tidak bisa lepas dari perbuatan melawan hukum. Hal itu disebutkan oleh ahli Tindak Pidana Korupsi Universitas Airlangga (Unair) Prof Nur Basuki Minarno dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (27/2). Menurut Nur, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab dalam kasus tersebut, Onggo Wijoyo, selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi (Protelindo) ikut menyerahkan sejumlah uang ke lainnya. Tujuannya, mempercepat adanya pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR). &rdquo;Sebetulnya, itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Itu untuk menghapus perbuatan melawan hukumnya. Kalau seperti kejadian tersebut tidak bisa, tetap ada unsur pemberian sejumlah uang,&rdquo; ucapnya saat dimintai pendapat di pengadilan. Lantaran&nbsp;ada pemberian, meskipun tidak sesuai dengan kehendaknya, tapi maksud pemberian itu ditujukan ke pejabat melalui orang lain. &rdquo;Pasal yang diterapkan sesuai dengan pasal 13,&rdquo; tambah Nur. Dia juga mengatakan dalam hal itu, kendati ada unsur pemaksaan, seharusnya terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut. Sebab, adanya unsur pemaksaan tidak menghilangkan atau menghapuskan unsur perbuatan melawan hukum dari terdakwa. &rdquo;Tidak bisa. Tapi minimal hakim bisa menilai dan mempertimbangkan, adanya unsur pemaksaan, apabila hal itu ditemukan. Tujuannya, untuk meringankan perbuatan melawan hukumnya,&rdquo; jelas&nbsp; Guru Besar Unair tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Onggo Wijoyo, Sigit Darmawan mengatakan, selama pengurusan izin itu sebenarnya hal yang diperlukan telah lengkap. Namun, ada sejumlah permintaan uang lebih dari pihak pejabat negara melalui pihak lain. &rdquo;Ini yang ingin kami buka. Bahwa pemberian uang ke MKP, itu bukan berasal dari keinginan Onggo, melainkan dari Pemda Mojokerto untuk meminta uang,&rdquo; jelasnya. Dalam sidang tersebut, yang mengajukan ahli hanya Onggo. Sedangkan dua terdakwa lainnya, yakni Achmad Suhawi dan Ahmad Subhan tidak mengajukan saksi apapun. Keduanya adalah selaku makelar yang ikut membantu pengurusan izin. Mereka merupakan pihak dari PT Protelindo yang memberikan suap sebesar Rp 3 miliar juta ke MKP. Namun, uang yang diterima MKP hanya senilai Rp 550 juta. Tujuan penyuapan itu untuk mengurus surat izin pendirian 11 tower milik perusahaan Protelindo di kabupaten Mojokerto.

Guru Besar Unair Sebut Tiga Terdakwa Tetap Melawan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-wabup-malang-subhan-mengaku-diperdengarkan-rekaman-sadapan-dirinya_m_228770.jpg" alt="Mantan Wabup Kabupaten Malang, Subhan, usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Rabu (18/7)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wabup Kabupaten Malang, Subhan, usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Rabu (18/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan wakil Bupati Malang, Achmad Subhan rampung menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.&nbsp; Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Subhan mengaku ditanyai perihal rekaman percakapan yang ada kaitannya dengan kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. "Soal rekaman(sadapan) aja, isinya ada kepala dinas dan ada saya terkait perizinan," ungkapnya usai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/7). Disinggung soal apakah dirinya mengenal tersangka Msutofa, Subhan menyatakan dirinya mengenal tersangka, karena memang sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Timur. Namun, dia menegaskan posisinya saat proses perizinan hanya sebagai pihak yang mengenalkan saja. "Jadi saya swasta ini cuma mengenalkan, pihak protelindo terkait perizinan saja," tuturnya. Kendati demikian, saat ditanyai lebih lanjut apa dirinya mengikuti proses lebih jauh seperti pertemuan yang dijalani hingga adanya kasus dugaan korupsi suap ini, dia enggan berkomentar. "Coba tanya sana aja, saya nggak paham secara hukum, tanya yang di dalam aja (penyidik)," ucapnya. Sekadar informasi, lembaga antikorupsi akan menjadwalkan ulang pemanggilan Subhan pada Rabu (18/7). Sebelumnya, pada Rabu dan Kamis yang lalu, Subhan juga tidak bisa menghadiri panggilan lembaga antirasuah. Kemudian, saat dijadwalkan ulang hari Jumat lalu, Subhan hadir. Selasa (17/7) kemarin, dia juga tidak sempat hadir mengaku sedang mengurusan maju menjadi caleg. Baru hari ini, Subhan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan tersangka Bupati Mojokerto periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021, Mustofa Kamal Pasa. Selain Mustofa, KPK juga menetapkan dua pihak lain, antara lain, Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto dan Direktur Operasi PT. Profesionai Telekomunikasi lndonesia (Protelindo), Onggo Wijaya sebagai tersangka. Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, dengan tiga orang tersangka ," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). Atas perbuatannya, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Sedangkan, OKY dan OW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP. Selain dijerat kasus suap, Bupati Mojokerto juga tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK menetapkan tersangka kepada Mustofa Kamal Pasa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Molokerto periode 2010 - 2015, Zainal Abidin. Mereka, di duga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di duga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratiflkasi setidak-tidaknya Rp. 3,7 miliar. Atas perbuatannya, MKP dan ZAB disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Eks Wabup Malang Subhan Mengaku Diperdengarkan Rekaman Sadapan Dirinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-empat-saksi-untuk-kasus-suap-bupati-mojokerto_m_210781.jpeg" alt="Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (30/4)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (30/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Herman Setia Budi. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (8/5). Selain Herman Setia Budi, KPK juga memanggil tiga orang lain di antaranya karyawan PT Protelindo Indra Mardhani, bagian keuangan PT Protelindo Rinaldy Santosa, dan pihak swasta Nabile Titawono. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Kabupaten Mojokerto MKP sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 miliar. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp 2,7 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). "Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp 3,7 miliar," tukasnya. Pada kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu pada kasus kedua, MKP disangkakan melanggar Pasal 12 b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil Empat Saksi untuk Kasus Suap Bupati Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-dan-gratifikasi-bupati-mojokerto-kpk-sita-20-mobil_m_210523.jpeg" alt="Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan terhadap 20 kendaraan roda empat milik Bupati Kabupaten Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP). Ihwal adanya peristiwa tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. "Hari Jumat dan Sabtu, 4-5 Mei 2018 tim telah melakukan penyitaan terhadap 20 kendaraan roda empat dalam proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka MKP," ungkapnya pada awak media, Senin (7/5). Adapun beberapa kendaraan yang disita antara lain, Nissan Xtrail 2004 warna abu-abu metalik, Nissan NAVARA, Nissan March 3 unit, Toyota Fortuner 2013 warna putih, Toyota Camry 2003 warna hitam, Toyota YARIS Tahun 2015 warna putih, Toyota Kijang Inova warna abu-abu, Mitsubishi Pajero 2 unit, Mitsubishi Grandis 2006 warna hitam, Suzuki Swift 2 unit, Suzuki A1J3 2014 warna merah, Suzuki Katana 1993 warna putih, Honda Jazz 2008 warna putih, KIA New Picanto Tahun 2010 warna merah, KIA New Rio 2012 warna putih, dan Daihatsu TAFT 1997 warna abu-abu. Saat ini mobil-mobil tersebut masih dititipkan di Mapolres Mojokerto. Sementara, perihal nama pemilik kendaraan bukan atas nama bupati melainkan nama pihak lain. Di lain pihak, terkait pengembangan kasus tersebut, hari ini penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dari sejumlah perusahaan konstruksi. "Hari ini, 7 Mei 2018 diagendakan pemeriksaan di Polres Mojokerto terhadap 15 saksi dari sejumlah perusahaan konstruksi," ujar Febri. Kemudian, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan pemeriksaan yang akan digali terhadap para saksi ialah guna mengklarifikasi adanya kegiatan pembangunan jalan di Pemkab Mojokerto. Selain itu, penyidik juga akan terus mengembangkan informasi dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh tersangka MKP. Sebelumnya pada 4 Mei 2018, penyidik telah memeriksa 18 saksi dari unsur pegawai di LPSE, Dinas PU, dan Swasta. Untuk diketahui, sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka pada Bupati Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 miliar. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp 2,7 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). "Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp 3,7 miliar," tukasnya. Untuk kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan untuk kasus kedua, MKP disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Mojokerto, KPK Sita 20 Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-kasus-bupati-mojokerto-kpk-sita-dokumen-penting_m_209930.jpeg" alt="Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledehan di dua lokasi berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk pengembangan berkas penyidikan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa alam. "Penyidik 2 hari kemarin, Rabu-Kamis, 2-3 Mei 2018 melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di 2 lokasi lagi, kantor PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di Menara BCA Lt. 43, 53, dan 55, Jl. M. H. Thamrin 1, Jakarta dan Kantor PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk (TBI) di The Convergence Indonesia Lt. 11, 16, dan 18, Jl. Epicentrum Boulevard, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/5). Dari hasil penggeledahan, Febri mengatakan, penyidik menyita beberapa dokumen dan komunikasi melalui email antara beberapa pihak yang berkaitan dengan perkara. Sementara itu, terkait kasus dugaan gratifikasi yang melilit Mustafa, lembaga antirasuah sudah memeriksa 16 orang saksi. Namun, pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Mojokerto. "PNS Pemkab Mojokerto antara lain: Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Kemlagi dan Ngranggon, Staf Dinas PU BM," jelasnya. Terkait materi pemeriksaan terhadap saksi, kata Febri, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan penerimaan-penerimaan yang diduga diterima oleh Bupati Mojokerto&nbsp;dalam pengurusan ijin-ijin di Pemkab Mojokerto. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka pada Bupati Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 Miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 Miliar. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp. 2,7 Miliar," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). "Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp. 3,7 miliar," tukasnya. Untuk kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Dan untuk kasus kedua, Atas perbuatannya tersebut, MKP disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Geledah Kasus Bupati Mojokerto, KPK Sita Dokumen Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-dalami-gratifikasi-bupati-bupati-mojokerto-melalui-keluarganya_m_209139.jpeg" alt="Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan penyitaan uang senilai Rp 3,7 miliar yang sudah disita penyidik dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan di Mojokerto, Malang dan Surabaya. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, uang senilai miliaran rupiah tersebut didapatkan di kediaman orang tua tersangka Bupati Kabupaten Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP). Uang tersebut diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Saat proses penggeledahan yang bersangkutan (MKP) juga sedang berada di lokasi tersebut. "Uang didapatkan di dalam lemari kamar dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Uang masih dalam bungkusan kantong plastik warna hitam sekitar Rp 700 juta, kardus dan 3 tas lain untuk sisanya," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah </a>pada awak media, Rabu (2/5). Selain melakukan penyitaan uang, penyidik lembaga antirasuah ini juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan melalui pihak keluarga. Lebih lanjut, penyidik juga mendalami perihal&nbsp;penyitaan berbagai&nbsp;kendaraan Mustofa yang kepemilikannya diduga atas nama pihak lain. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 Miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 Miliar. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp. 2,7 Miliar," ujarnya. "Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp 3,7 miliar," tukasnya. Untuk kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Dan untuk kasus kedua, Atas perbuatannya tersebut, MKP disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

KPK Dalami Gratifikasi Bupati Bupati Mojokerto Melalui Keluarganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-bupati-mojokerto-ini-31-tempat-yang-digeledah-kpk_m_208877.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang melilit Bupati Kabupaten Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Adapun 31 tersebut tersebar di tiga Kota yakni Mojokerto, Surabaya dan Malang. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, lokasi tersebut terdiri atas 20 kantor/dinas, 4 perusahaan dan 7 rumah pribadi. Adapun beberapa tempat tersebut antara lain, di kantor dan Rumah Dinas Bupati Mojokerto; Kantor Bappeda Kab. Mojokerto, Rumah NN (orang kepercayaan MKP) di Kec. Pungging, Mojokerto; Showroom milik NN di Kec. Mojosari, Mojokerto; Kantor Satpol PP Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto; Rumah NHN (Mantan Kepala DPMPTSP); Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto; Kantor Regional Office Tower Bersama Grup (TBG) di Surabaya; Rumah SB (Mantan Wakil Bupati Malang 2010-2015) di Malang; Kantor Dinas PUPR Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pertanian Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto; Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kab. Mojokerto; Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Mojokerto; Kantor PT DMJ di Kab. Mojokerto; Kantor PT PB di Sidoarjo, Jawa Timur; Kantor Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto. Dalam penggeledahan tersebut,&nbsp;KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait dengan izin pembangunan menara telekomunikasi yangg tersebar di berbagai lokasi yakni Surabaya, Malang dan Mojokerto. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 3,7 Miliar dan suap izin mendirikan menara telekomunikasi senilai Rp 2,7 Miliar. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sekitar Rp 2,7 Miliar," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dikantornya, Senin kemarin (30/4). "Dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Setidak-tidaknya senilai Rp. 3,7 miliar," tukasnya. Untuk kasus pertama perihal suap, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Dan untuk kasus kedua, Atas perbuatannya tersebut, MKP disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Kasus Suap Bupati Mojokerto, Ini 31 Tempat yang Digeledah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-mojokerto-jadi-tersangka-kasus-suap-dan-gratifikasi_m_208669.jpeg" alt="Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto, Jatim, Mustafa Kamal Pasa, saat akan dimasukkan ke Rutan KPK, Jakarta, Senin (30/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan tersangka Bupati Mojokerto periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021, Mustofa Kamal Pasa. Selain Mustofa, KPK juga menetapkan dua pihak lain sebagai tersangka. Mereka antara lain, Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto dan Direktur Operasi PT. Profesionai Telekomunikasi lndonesia (Protelindo), Onggo Wijaya. "Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, dengan tiga orang tersangka ," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). Mustofa, kata Syarif selaku Bupati Mojokerto periode 2010 2015 dan periode 2016 2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan OW selaku Direktur Operasi PT. Profesional Teiekomunikasi Indonesia (Protelindo). "Terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan izin mendirikan Bangunan (IMB) atas Pemhangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015,"&nbsp;jelasnya. "Dugaan hadiah atau janji (suap) yang diterima oleh tersangka MKP terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp 2,7 Miliar," imbuhnya. Atas perbuatannya, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Sedangkan, OKY dan OW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP Selain dijerat kasus suap, Bupati Mojokerto juga tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK menetapkan tersangka kepada Mustofa Kamal Pasa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Molokerto periode 2010 - 2015, Zainal Abidin. Mereka, diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kata Syarif, saat penerimaan gratifikasi, Mustofa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasl tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratiflkasi setidak-tidaknya Rp 3,7 miliar," tukasnya. Atas perbuatannya, MKP dan ZAB disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Bupati Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus suap bupati mojokerto

Berita Terkini