<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-uang-ketok-palu-jambi-dewan-pilih-uang-ketimbang-proyek_m_206006.jpeg" alt="Ilustrasi hakim PN Jambi menyidangkan kasus suap uang ketok palu di Jambi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim PN Jambi menyidangkan kasus suap uang ketok palu di Jambi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono dituntut tujuh tahun dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan anak buah Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara itu dinyatakan terbukti bersalah menjadi perantara suap dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AW dng pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8).  Dalam menjatuhkan tuntutan, JPU KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat bencana nasional pandemi Covid-19.  "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuayannya dan terdakwa mendapat selaku saksi yang bekerjasama atau justice collaboratore," ungkap Jaksa Ikhsan.  Jaksa meyakini, Adi Wahyono bersama-sama dengan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.  Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Adi Wahyono dituntut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks KPA Kemensos Adi Wahyono Dituntut Pidana 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengklaim, keterangan di persidangan belum bisa mengungkap adanya penerimaan uang secara langsung kepada kliennya. Maqdir menyebut, terpidana kasus suap bantuan sosial (bansos) Harry Van Sidabukke telah menyampaikan di muka persidangan.  "Sampai sekarang nggak ada yang sampaikan," klaim Maqdir di Jakarta, Rabu (26/5).  Dalam persidangan pada Senin (24/5), Harry Van Sidabukke menyatakan, tidak pernah memberikan komitmen fee kepada Juliari Peter Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Dia menyebut, permintaan fee justru datang dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/05/2021/terpidana-suap-bansos-klaim-tak-pernah-bicara-fee-ke-juliari-batubara/">Terpidana Suap Bansos Klaim Tak Pernah Bicara Fee ke Juliari Batubara</a>  "Seperti sudah saya jelaskan, permintaan itu memang dari pak Joko tidak ada dari Pak Juliari," ucap Harry saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Harry lantas mengakui, mengenal sosok Kukuh Ariwibowo yang merupakan staf ahli Menteri Sosial. Dia menyampaikan, dikenalkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono kepada Kukuh.  Meski demikian, Harry menyebut tidak pernah memberikan uang atau membahas kuota pengadaan bansos kepada Kukuh. Karena dia hanya bertemu satu kali dengan Kukuh.  "Saya hanya bertemu pak Kukuh satu kali, apalagi terkait masalah kuota nggak pernah," tegas Harry.  Dalam persidangan itu, Harry pun mengakui memberikan komitmen fee Rp 9 ribu perpaket bansos kepada Agustri Yogasmara. Harry mengurus kuota bansos untuk PT. Pertani dan PT. Mandala Hamonangan Sude.  "Kalau PT Pertani nggak, yang agak lebih besar perannya di PT Mandala Hamonangan Sude," ungkap Harry.  Harry menyebut Yogas merupakan sosok broker bansos. Dia pun mengakui dalam persidangan, pernah memberikan dua unit sepeda bermerk Brompton kepada Yogas.  "Kenapa akhirnya saya mau berurusan dan berkomitmen, karena pernah ada kuota saya diturunkan oleh pak Joko dan Adi, dari situ saya meyakini kalau Yogas punya kemampuan," pungkas Harry.  Harry Van Sidabukke dalam kasus ini telah divonis 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Harry terbukti memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar dalam kuota pengadaan bansos.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengacara: Belum Ada Bukti Suap ke Juliari Batubara dalam Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jualiari-sidang-suap.jpg" alt="TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras mengklaim, tidak mengetahui adanya permintaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara kepada Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran. Hal ini disampaikan Hartono Laras dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.  "Tidak tahu ada permintaan dari menteri, tidak tahu," kata Hartono saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/5).  Hartono juga mengklaim kegiatan Kementerian Sosial di Labuan Bajo pada saat itu menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. Kegiatan acara itu turut memanggil penyanyi kenamaan Cita Citata.  "Kegiatan di Labuan Bajo, kebetulan acaranya adalah Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial," ucap Hartono.  Meski demikian dia tidak mengetahui soal pembayaran kepada pedangdut Cita Citata sebesar Rp 150 juta. Dia hanya mengetahui, acara itu dianggarkan oleh Ditjen Linjamsos.  "Dari masing-masing Dirjen, nanti Direktorat Jenderal akan berkoordinasi," ucap Hartono.  Hartono mengklaim, tidak mengetahui anggaran dari pihak lain terkait penyelenggaran acara di Labuan Bajo. Dia mengaku, acara tersebut dilakukan oleh Ditjen Linjamsos.  "Secara umum disampaikan, terkait teknis atau roundown dan pembiayaan itu masing-masing dari Dirjen," cetus Hartono.  Selain itu, Hartono juga mengklaim tidak mengetahui soal penganggaran senilai Rp 140 juta untuk membeli sejumlah unit telepon genggam. Dia mengaku tidak pernah mendengar penganggaran itu.  "Saya tidak pernah mendengar," pungkas Hartono.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja senilai Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8UPUU0Mbzco

Sekjen Klaim Tak Tahu Soal Permintaan Menteri ke Dua Pejabat Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210326-WA0014.jpg" alt="Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (26/3). RIDWAN/JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Pedangdut Cita Rahayu alias Cita Citata memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (26/3). RIDWAN/JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi bernama Cita Rahayu alias Cita Citata hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/3). Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.33 WIB.  Pelantun 'Goyang Dumang' itu enggan memberikan komentar terkait kedatangannya ke lembaga antirasuah. Dia yang mengenakan baju dan masker berwarna hitam itu langsung memasuki gedung KPK.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Cita Rahayu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/03/2021/disebut-terima-uang-rp-150-juta-cita-citata-tarif-saya-enggak-segitu/">Disebut Terima Uang Rp 150 Juta, Cita Citata: Tarif Saya Enggak Segitu</a>  "Iya Cita Rahayu alias Cita Citata diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS," ujar Ali dikonfirmasi.  Nama Cita Citata sempat menjadi sorotan publik usai mencuat dalam sidang perkara dugaan suap bansos yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) mengakui adanya pembayaran artis senilai Rp 150 juta kepada Cita Citata saat di Labuan Bajo.  KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/epJidv5FWYY

Pedangdut Cita Citata Penuhi Panggilan KPK Dalam Kasus Suap Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan kasus suap yang menyeret mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) mengungkap fakta terbaru. Juliari Batubara mengaku sempat bertemu beberapa kali dengan Ihsan Yunus yang ketika itu masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR.  Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Juliari mengatakan bahwa Ihsan Yunus sempat berkunjung ke ruang kerjanya. Alasan kunjungan itu, Ihsan adalah rekan satu partai di PDI Perjuangan.  "Kenal dengan Ihsan Yunus?" ujar Nur Azis, jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK kepada Juliari saat bersidang di PN Tipikor Jakarta, Senin (22/3).  "Kenal pak," jawab Juliari singkat. Dalam sidang itu Juliari berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  "Satu partai?" tanya Jaksa menelisik.  "Iya, Pak. Betul," ungkap Juliari mengakui.  Mendengar pernyataan Juliari, lantas Jaksa menelisik soal Ihsan yang diduga kerap mendatangi ruangan Juliari di Kemensos RI.  "Apakah berulang kali Ihsan Yunus datang ke ruangan saksi?" cecar Jaksa.  "Iya pernah beberapa kali," ungkap Juliari.  Jaksa mencecar apakah kedatangan Ihsan membicarakan soal pengadaan bansos. Namun pertanyaan itu dibantah Juliari.  Lalu jaksa juga menelisik kepentingan Ihsan datang ke ruangan Juliari selama pandemi covid-19. "Selama covid ini? Kaitannya dengan bansos ada? tanya Jaksa mendalami lagi.  "Oh nggak ada, pak. Dia pernah beberapa kali (datang). Ya wajar, pak. Dulu pernah satu fraksi, Pak," ujar Juliari.  "Terkait dengan penjelasan saksi bahwa banyak yang ingin menitipkan perusahaan, apakah Ihsan Yunus masuk salah satunya?" kembali Jaksa mendalami.  "Enggak pernah kita bicarakan soal itu pak" pungkas Juliari.  Sidang itu merupakan perkara dengan terdakwa Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja; dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Mereka didakwa menyuap Juliari Peter Batubara yang ketika itu menjabat menteri sosial. Adapun nilai suapnya diduga mencapai Rp 3,2 miliar. Suap tersebut disinyalir untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos di wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2021/eks-mensos-juliari-batubara-bersaksi-di-sidang-terdakwa-penyuap-bansos/">Eks Mensos Juliari Batubara Bersaksi di Sidang Terdakwa Penyuap Bansos</a>  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9aGbHjGHmrM

Eks Mensos Juliari Akui Sering Bertemu Ihsan Yunus di Ruang Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan, Kukuh Ary Wibowo mantan staf ahli eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Eko, mantan ajudan Juliari. "Kami panggil saksi atas nama Kukuh Ary Wibowo (staf ahli Mensos) dan Eko (ajudan Mensos)" kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (15/3). Sidang hari ini juga akan kembali melanjutkan pemeriksaan kepada dua mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Keduanya sudah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada Senin (8/3) pekan lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/03/2021/juliari-targetkan-dapat-rp-35-m-dari-pengadaan-bansos-covid-19/?page=all">Juliari Targetkan Dapat Rp 35 M dari Pengadaan Bansos Covid-19</a> Pemeriksaan Adi dan Joko belum selesai seluruhnya mengenai dugaan suap perkara bansos. Keduanya dalam perkara ini juga telah menyandang status tersangka, sebagai penerima suap pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek. "Rencana hari ini masih lanjut pemeriksaan untuk saksi Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso karena minggu lalu belum selesai, giliran PH bertanya kepada para saksi tersebut," ucap Ali. Dalam persidangan ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020. Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar. Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda. Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude. Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket. Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/N0JlzbOTlPY

Eks Staf Ahli dan Ajudan Juliari Batubara Bersaksi Dalam Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Muhammad Rakyam Ihsan Yunus. Dia diagendakan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19, untuk melengkapi berkas perkara tersangka Matheus Joko Santoso (MJS).  "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (25/2).  Selain Ihsan, penyidik KPK juga memanggil Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir.  Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil dua saksi yang merupakan anggota tim pengadaan barang atau jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19, Rizki Maulana dan Firmansyah. Penyidik KPK juga memanggil Direktur PT Asri Citra Pratama Mutho Kuncoro.  "Mereka juga diperiksa untuk tersangka MJS," ujar Ali.  Tim penyidik KPK telah menggeledah rumah yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Selatan 1, Nomor 16, Pulogadung, Jakarta Timur merupakan rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus. Meski demikian, penyidik gagal mengamankan barang bukti usai menggeledah rumah tersebut pada Rabu (24/2) kemarin.  Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/02/2021/nama-politikus-pdip-ihsan-yunus-hilang-dalam-dakwaan-kasus-suap-bansos/">Nama Politikus PDIP Ihsan Yunus Hilang Dalam Dakwaan Kasus Suap Bansos</a>  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/qleoYs7y6Fo

Kasus Bansos, KPK Panggil Ihsan Yunus Hingga Ketua DPC PDIP Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman untuk melaporkan temuan terkait pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Pasalnya, Boyamin menduga, terdapat istilah 'Bina Lingkungan' dalam penunjukan perusahaan pengadaan bansos.  "Untuk itu kami silakan Boyamin Saiman sebagai bagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui adanya dugaan peristiwa korupsi tersebut dapat melaporkan langsung kepada KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/2).  Menurut Ali, laporan temuan tersebut bukan sekedar informasi. Tetapi juga bisa disertai data awal yang kemudian dapar dikonfirmasi kepada pihak-pihak lain.  "Karena untuk menjadi fakta hukum dalam proses penyelesaian perkara tentu harus berdasarkan alat bukti menurut hukum bukan sekedar rumor, asumsi dan persepsi semata," cetus Ali.  Sebelumnya, MAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, salah satunya mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  "Berdasar informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK, perusahaan tersebut semata mata berdasar penunjukan dengan istilah 'Bina Lingkungan'. Karena diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi sehingga dalam menyalurkan sembako," ujar Boyamin.  Pegiat antikorupsi ini menuturkan, ketoledoran tersebut menimbulkan dugaan penurunan kualitas sembako dan harga. Sehingga merugikan masyarakat dan negara.  "Perusahaan tersebut antara lain adalah PT. SPM mendapat paket 25.000, pelaksana AHH; PT. ARW mendapat paket 40.000, pelaksana FH. PT. TIRA , paket 35.000, pelaksana UAH dan PT. TJB, paket 25.000, pelaksana KF," ungkap Boyamin.  Menurut Boyamin, perusahaan yang mendapat fasilitas Bina Lingkungan diduga masih terdapat sekitar delapan perusahaan lain. Sehingga kurang lebih 12 perusahaan mendapat fasilitas.  "Bahwa perusahaan tersebut mendapat fasilitas Bina Lingkungan diduga berdasar rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum politisi anggota DPR diluar yang selama ini telah disebut media massa," tandas Boyamin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/02/2021/kpk-diminta-dalami-istilah-bina-lingkungan-dalam-kasus-suap-bansos/">KPK Diminta Dalami Istilah ‘Bina Lingkungan’ dalam Kasus Suap Bansos</a>  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

KPK Imbau MAKI Laporkan Dugaan Keterlibatan Pejabat Kemensos dan DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus suap Bansos

Berita Terkini