<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/bidan-utk-lawan-stunting.jpg" alt="ANTUSIAS: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berswafoto setelah membuka acara Edukasi 1.000 Bidan dan Intervensi Stunting di Dyandra Covention Center kemarin (11/2). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ANTUSIAS: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berswafoto setelah membuka acara Edukasi 1.000 Bidan dan Intervensi Stunting di Dyandra Covention Center kemarin (11/2). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seribu bidan mengikuti edukasi pencegahan stunting (tengkes) di Dyandra Convention Center kemarin (11/2). Meski prevalensi angka stunting di Jatim terus menurun hingga 19,2 persen, edukasi terhadap para bidan yang berada di garda depan dalam proses persalinan tetap digencarkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, kunci pencegahan munculnya stunting berada di proses kehamilan. Karena itu, kesehatan ibu hamil dan anaknya harus mendapat perhatian. Terkait persalinan, Hasto menyebut bidan berada di garda terdepan. ”Hampir 70 persen persalinan ditangani bidan. Biasanya, konsultasinya ibu hamil juga ke bidan,” kata Hasto. Dia berharap para bidan tidak sekadar memantau proses kehamilan. Harus ada juga pengarahan terkait kesehatan anak saat lahir. Menurut Hasto, stunting juga erat kaitannya dengan jumlah kehamilan. Saat ini ada daerah yang tingkat kelahirannya tinggi. Peningkatan kelahiran itu terjadi karena masyarakat enggan untuk KB. Berdasar data, tingkat stunting di Jatim mencapai 19,2 persen. Beberapa daerah yang tingkat tengkesnya tinggi, antara lain, Jember dan Bondowoso. Terkait hal itu, Hasto memastikan bahwa daerah-daerah dengan angka tengkes tinggi mendapat perhatian. Ada kerja sama dengan kepala daerah setempat untuk membuat program. ”Tentu kami terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi stunting,” kata Hasto dalam kegiatan yang digagas BKKBN dan Dexa Group itu. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menambahkan, bidan memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Mereka didorong untuk memberikan penyuluhan terkait pola asuh anak yang benar. ”Harus ada sinergi. Bidan berada pada posisi yang tepat untuk pencegahan stunting,” ujar Khofifah. Khofifah menegaskan bahwa perlu upaya untuk mencapai target 14 persen pada 2024. Bupati dan wali kota memiliki peran besar. ”Kami sudah berkomunikasi dengan kepala daerah yang angka stunting-nya tinggi. Ini menjadi tugas semuanya,” tambah Khofifah. (hen/c19/fal)

Kerahkan Seribu Bidan untuk Cegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/rini-dan-anak-stunting.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, berhasil menurunkan sekitar 11 ribu kasus stunting melalui pelaksanaan berbagai program selama dua tahun terakhir. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto di Surabaya, Minggu, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus berjuang mengentaskan stunting.  "Penanganan stunting dilakukan dengan berbagai cara mulai dari sosialisasi hingga menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di puskesmas," kata Tomi.  Pada awal masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Februari 2021, tercatat 12.788 balita stunting pada 2020.  Tomi menyebut angka tersebut bukan jumlah yang sedikit sehingga Wali Kota Eri melakukan percepatan penanganan stunting.  Ada berbagai cara yang dilakukan Wali Kota Eri bersama jajarannya di Pemkot Surabaya, salah satunya membagikan sekaligus sosialisasi manfaat tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri.  Tomi mengatakan pemberian TTD secara rutin setiap seminggu sekali kepada remaja putri di sekolah atau merka bisa mengambil di puskesmas di seluruh wilayah Kota Pahlawan.  "Sosialisasi TTD itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas di masing-masing wilayah, kepada remaja putri. Selain itu ada juga giat Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada. Ada pula pemeriksaan kesehatan pada anak usia sekolah," kata Tomi.  Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya ini juga menerangkan bahwa pemkot melakukan sosialisasi kepada calon pengantin tentang pencegahan stunting melalui program Pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Penari Tampat).  Ada pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) multivitamin dan mineral untuk balita, memberikan menu sehat pada ibu balita serta mempraktikkan demo memasak makanan sehat, pemberian bantuan makanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK dan lintas sektor, imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting.  Dengan berbagai program itu, pemkot berhasil mengurangi stunting dari 12.788 anak pada tahun 2020 menjadi 6.722 balita pada 2021. Seiring berjalan waktu, per Oktober 2022 jumlah balita stunting berangsur turun drastis menjadi 1.055 balita.  Tomi menerangkan penurunan jumlah balita stunting itu tak lepas dari delapan aksi konvergensi dilakukan pemkot. Secara rutin, Pemkot melakukan kegiatan Rembuk Stunting di tingkat kota, mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar, dan peran serta tokoh masyarakat.  "Dengan konvergensi tersebut, sehingga tersusun pemecahan masalah yang ditemukan dengan intervensi sensitif mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing-masing wilayah di kelurahan dan kecamatan," ujar Tomi.  Dalam menangani stunting oleh pemkot, katanya, tidak lepas dari peran Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani dengan kontribusi beragam, di antaranya memberikan edukasi dan motivasi berupa pengembangan kapasitas 6.642 TPK se-Surabaya.  "Beliau juga memberikan edukasi dan memberikan susu, mikronutrien, paket sembako bagi para ibu hamil resti (risiko tinggi, red.) stunting di setiap kelurahan. Selain itu juga melakukan memimpin program Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting)," pungkas Tomi.

Surabaya Berhasil Turunkan 11 Ribu Kasus Stunting Selama 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Bayi-Stunting-UNICEF.jpg" alt="Ilustrasi Bayi Stunting (UNICEF)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bayi Stunting (UNICEF)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya pemerintah pusat, pemda serta lembaga masyarakat dan pihak swasta berhasil menurunkan angka stunting di sejumlah daerah di Indonesia. Keberhasilan kerja sama lintas sektoral ini terlihat dari penurunan persentase angka kasus stunting di beberapa daerah, di antaranya di kabupaten Tulungagung, kabupaten Magetan, kabupaten Kudus dan kabupaten Kotawaringin Timur.  Paparan hasil intervensi pada beberapa daerah ini disajikan dalam seminar online bersama Habibie Institue for Public Policy and Government (HIPPG). Kegiatan seminar bertema “Aksi Bersama Cegah Stunting Melalui Kebijakan Dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Daerah Dan Desa Di 14 Kabupaten”ini terselenggara atas kerja sama HIPPG dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.  Seminar dihadiri oleh Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Paudah, M.Si Direktur Fasilitasi Pengmbangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Bina Pemerintah Desa dan berlangsung secara daring.  Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, menyampaikan bahwa Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG) mengajak lintas sektor untuk turut andil dan peduli dalam upaya menekan angka stunting.  “Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pilot project ini pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia,” ungkap Widya Leksmanawati.  Secara terperinci, Direktur Eksekutif HIPPG tersebut mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project.  Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.  “Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” imbuh Budiono Subambang.  Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain. Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.  “Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” jelas Gatut Sunu Wibowo.

Aksi Bersama Cegah Stunting Tekan Kasus di 8 Provinsi Percontohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Program-Pencegahan-Stunting-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u</figcaption>
</figure>Pemerintah Targetkan Penurunan Prevalensi 14 Persen pada 2024  JawaPos.com – Kondisi kurang gizi kronis atau stunting menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hingga 2024, pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga 14 persen.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa stunting bisa mengakibatkan kerugian ekonomi suatu negara hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, kerugian akibat stunting bisa mencapai Rp 300 triliun. Selain itu, stunting mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM).  Ma’ruf mengatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia saat ini adalah 24,4 persen. Pemerintah memiliki ambisi pada 2024 prevalensi stunting menjadi 14 persen. Untuk itu, seluruh kementerian dan lembaga negara harus membantu.  Masyarakat, jelas Ma’ruf, harus diberi akses terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Langkah itu disebutnya bisa membantu mengatasi stunting. ”Ada berbagai upaya intervensi untuk mengurangi stunting. Salah satunya dari lingkungan,” katanya kemarin (26/3).  Wapres meminta semua pihak bekerja ekstra. Meski dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan akses air minum yang layak sebanyak 1,5 persen. Saat ini ada 90,7 persen rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih. Selanjutnya, untuk akses terhadap sanitasi, dalam tiga tahun terakhir naik hingga 2,9 persen. Namun, baru 80,2 persen rumah tangga yang merasakan sanitasi yang baik.  Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung persoalan stunting. Dia meminta adanya langkah terpadu untuk menyukseskan penurunan stunting. Menurut Jokowi, penurunan stunting harus dilakukan dari persiapan calon pengantin. ”Agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah,” tuturnya.  Jokowi ingin ada pendampingan kepada calon pengantin untuk persiapan kehidupan pasca pernikahan. Sebab, dikhawatirkan tidak semua calon pengantin tahu soal pemenuhan gizi anak. ”Meski punya uang banyak, mungkin tidak tahu caranya,” imbuh dia.  Presiden juga menekankan pentingnya memperhatikan gizi anak agar target pemerintah menurunkan angka stunting dapat tercapai. ”Urusan pemberian makanan tambahan pada anak,” ungkapnya.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu menerangkan, rata-rata kasus stunting terjadi pada rumah-rumah yang tidak layak huni. Untuk itu, harus ada intervensi. ”Kalau intervensinya terpadu, semuanya akan menyebabkan target kita tercapai,” imbuhnya.

Kerugian Negara Akibat Stunting Rp 300 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/angka-stunting-tinggi-kalteng-beri-makanan-tambahan-untuk-ibu-anak_m_.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Desa se-Kaltim membangun 585 sarpras untuk cegah stunting (anak pendek karena kurang gizi). (Kalteng Pos/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Desa se-Kaltim membangun 585 sarpras untuk cegah stunting (anak pendek karena kurang gizi). (Kalteng Pos/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekurangan gizi pada anak memang bisa memengaruhi tumbuh kembangnya. Bahkan, jika asupan gizi yang kurang berlangsung dalam jangka panjang, anak berisiko mengalami stunting. Ujungnya, tak hanya memengaruhi perkembangan badan tapi juga rentan sakit dan daya kognitif atau kecerdasannya menurun.  Dokter Achmad Mediana, Sp.OG, Founder AMS Klinik, mengungkapkan, masalah stunting dan kematian ibu anak memang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Rendahnya edukasi mengenai kesehatan ditenggarai menjadi salah satu faktor munculnya stunting.  Stunting dan kematian Ibu-Anak di Indonesia termasuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) per Januari 2021, angka stunting di Indonesia mencapai 27,6 persen.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/23/03/2021/menko-pmk-sebut-ketersediaan-air-bersih-jadi-cara-cegah-stunting/">Menko PMK Sebut Ketersediaan Air Bersih Jadi Cara Cegah Stunting</a>  Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Tentunya diperlukan peran berbagai pihak untuk bantu menurunkan angka stunting di Indonesia.  Padahal, masalah tersebut dapat dicegah sejak awal dengan mengelola kesehatan secara sistematis dan komprehensif. Misalnya lewat Applicative MedicalCare System. Dokter Achmad menambahkan, sistem ini ditujukan untuk memantau serta mengelola kesehatan dengan tiga fokus utama yaitu early deteksi, preventif, dan monitoring dalam keluarga.  "Dengan ketiga sistem tersebut kita bisa mengetahui sejak dini potensi terhadap penyakit yang diderita oleh seluruh anggota keluarga, termasuk stunting," ujar dr. Achmad Mediana.  Nantinya, setiap pasien akan mendapatkan riwayat kesehatan secara menyeluruh. Mulai pemeriksaan kesehatan di klinik, konsultasi, monitoring, dan evaluasi kesehatan secara menyeluruh dan terjadwal.  "Kami benar-benar memberikan sistem yang dapat berguna bagi masyarakat. Jika ingin melakukan konsultasi langsung dengan saya, dapat mengunjungi AMS Klinik yang berlokasi di Kemang Timur.” ujar dr. Achmad Mediana.  Sementara itu, CEO Lifepack &amp; Jovee Natali Ardianto, mengungkapkan, komitmen AMS Klinik untuk menekan angka stunting dan kematian Ibu-Anak sejalan dengan visinya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Tentunya melalui sistem yang memiliki sinergi antara layanan kesehatan dan teknologi. Sistem yang dimiliki AMS Klinik sangat berguna bagi masyarakat untuk dapat mengelola kesehatannya secara sistematis.

Cegah Stunting dengan 3 Langkah Awal dalam Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Program-Pencegahan-Stunting-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.  "Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Sabtu (29/5).  Ia sepakat dengan pendapat Mendagri bahwa PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.  PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif. Agar masalah tersebut dapat teratasi.  Terlebih, legislator Partai Nasdem ini menambahkan, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.  "Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," ungkapnya.  Sementara itu, Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan, pendekatan Mendagri sangat baik. PKK adalah institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia.  "PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.  Jika ini dilakukan, bisa diharapkan kerja PKK jauh lebih efektif. Termasuk di dalamnya perubahan pendekatan. Persoalan stunting bisa karena lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.  "Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.  Sebelumnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas PKK. Mendagri mengatakan, meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.  Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan usia emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

Lisda Hendrajoni: Kasus Stunting Akan Meningkat Karena Faktor Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/nakes-RSD-kemayoran.jpg" alt="APRESIASI NAKES: Ratusan nakes di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta bertepuk tangan selama 56 detik. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>APRESIASI NAKES: Ratusan nakes di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta bertepuk tangan selama 56 detik. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-56 kemarin seharusnya menjadi momentum perbaikan layanan kesehatan. Sebab, hingga kini banyak PR yang belum diselesaikan pemerintah. Mulai pandemi Covid-19, ketersediaan obat dan alat kesehatan, hingga problem stunting.  Kemarin (12/11) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak seluruh pihak bertepuk tangan selama 56 detik pada pukul 12.00. Itu salah satu bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan (nakes) yang memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19.  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin menyatakan, arah kebijakan pembangunan kesehatan 2020–2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Terutama penguatan kesehatan dasar. ’’Caranya dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan pemanfaatan teknologi,’’ kata Terawan.  Dia menuturkan, pandemi Covid-19 menuntut perubahan dari segala aspek. Masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Pandemi ini juga memberikan pelajaran bahwa harus ada kemandirian produk obat dan alkes demi ketahanan nasional. Terawan menjelaskan, Kemenkes dan pemangku kebijakan lain telah mencoba mewujudkan bahan baku obat, alkes, dan low medium teknologi dari dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19.  Pekerjaan rumah lain di sektor kesehatan adalah pemberantasan stunting. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan pada anak, baik tubuh maupun otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Menurut Terawan, stunting bisa mengakibatkan kerugian jangka panjang dalam pembangunan negara. ’’Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlu ada inovasi dan harmonisasi seluruh pemangku kesehatan,’’ katanya. Tujuannya, meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Obat dan alkes yang diproduksi harus sesuai dengan standar mutu. ’’Melalui momen HKN ini, saya mengajak seluruh pihak bekerja sama dalam berinovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku,’’ ungkapnya.  Terkait dengan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, Waketum I Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT menegaskan, pandemi ini harus dijadikan sinyal untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Belakangan, berita mengenai kekurangan ruang isolasi maupun ICU khusus pasien Covid-19 menjadi masalah. Akhirnya, angka kesakitan dan kematian cukup tinggi. ’’Maldistribusi SDM juga terlihat,’’ tuturnya. Karena itu, ketika ada satu dokter yang positif Covid-19 atau meninggal, pelayanan kesehatan akan mengalami masalah serius. Bisa jadi dalam satu wilayah pelosok hanya ada satu atau dua dokter spesialis tertentu. Jika ada yang meninggal, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut akan kelabakan. ’’Supply chain (rantai pasok, Red) obat dan vaksin di Indonesia juga lemah,’’ ujarnya. Begitu juga soal teknologi terkini dalam pengobatan.  Adib menyatakan, dokter di tanah air bukannya tak mampu menggunakan alat-alat modern. Sebab, banyak dokter yang belajar di luar negeri. ’’Namun, sampai sini tidak bisa praktik karena alkes luar masuk ke Indonesia mendapat pajak yang besar,’’ katanya.  Selain itu, transfer ilmu dari dokter luar negeri perlu difasilitasi negara. Terutama terkait dengan dokter subspesialis yang membutuhkan keahlian lebih detail dan terkini. Indonesia harus menyediakan alat kesehatan yang didukung kemampuan tenaga kesehatan dalam mengoperasikannya. Apalagi, lulusan dokter tiap tahun melimpah. ’’Agar masyarakat tak perlu berobat ke luar negeri,’’ katanya.  Adib membandingkan dengan negara tetangga yang bisa menyediakan pelayanan kesehatan murah. Dia mencontohkan Malaysia yang mampu membangun institut jantung nasional. ’’Ini masalah komitmen pemerintah dalam menyediakan alkes dan obat yang mudah dan murah,’’ ujarnya. Sudah jamak diketahui bahwa 90 persen bahan baku obat didapat dari luar negeri. Karena itu, Adib mendorong industri farmasi dalam negeri juga mendapat perhatian. ’’Ini bisa menekan harga obat,’’ katanya.  Selanjutnya, program promotif dan preventif di tingkat fasilitas primer juga masih lemah. Apa yang digaungkan pemerintah terkait dengan gerakan pencegahan Covid-19 merupakan salah satu bentuk promotif dan preventif. Adib berharap HKN ini menjadi momentum untuk lebih serius memperhatikan sektor kesehatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/dokter-meninggal-750x227.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS: Herlambang/Jawa Pos)  Adib juga berharap ada peningkatan harga pelayanan untuk tenaga kesehatan. Selain itu, standar pelayanan ditingkatkan pada era jaminan kesehatan nasional (JKN) ini. INA-CBGs yang merupakan standar pelayanan untuk BPJS Kesehatan, menurut Adib, sejauh ini masih masuk konsep layanan minimal. ’’Layanan BPJS Kesehatan ini sangat menguntungkan masyarakat, tapi kita harus bicara rasionalisasi layanan kesehatan,’’ ucapnya.  Terkait dengan stunting, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mencegah stunting pada masa pandemi Covid-19. Pesan itu disampaikan Deputi Bidang Administrasi Setwapres Guntur Imam Nefianto. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, pemda perlu berinovasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Dengan begitu, target penurunan angka stunting sampai 14 persen pada 2024 bisa tercapai secara maksimal. ’’Fakta di lapangan, berdasar data Kemenkes, pada masa pandemi ini jumlah kunjungan ke posyandu mengalami penurunan tajam,’’ tuturnya.  Kondisi itu, menurut Guntur, perlu menjadi perhatian bersama. Pandemi Covid-19 tidak boleh sampai menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan. Dia menyebutkan, untuk mendukung pemda menjalankan percepatan pencegahan stunting, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program dengan berbagai mekanisme. Total dana yang dialokasikan untuk pencegahan stunting tahun ini mencapai Rp 27,5 triliun. Dana tersebut dikelola kementerian dan lembaga terkait. ’’Selain dukungan dana, pendampingan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting kepada daerah juga dilakukan Kemendagri,’’ jelasnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/11/2020/dokter-tirta-beri-dukungan-ke-terdakwa-jrx-sid-di-pn-denpasar/">Dokter Tirta Beri Dukungan ke Terdakwa Jrx SID di PN Denpasar</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/11/2020/idi-sultra-sebut-81-dokter-sembuh-dari-covid-19/">IDI Sultra Sebut 81 Dokter Sembuh dari Covid-19</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/05/11/2020/aman-ke-dokter-gigi-saat-pandemi-jalani-skrining-awal-dan-daring/">Aman ke Dokter Gigi saat Pandemi, Jalani Skrining Awal dan Daring</a></li> </ul> Pendampingan tersebut difokuskan pada pelaksanaan delapan aksi konvergensi pencegahan stunting. Untuk mewujudkan konvergensi itu, pemerintah mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan daerah bersama-sama mewujudkan percepatan pencegahan stunting. Dia optimistis, jika konvergensi ini dapat terlaksana dengan baik, target penurunan hingga angka 14 persen pada 2024 dapat terwujud.  Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama menjelaskan, pihaknya juga menangani pencegahan stunting. Kemensos memberikan bantuan program sembako kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besarannya Rp 200 ribu/KPM/bulan. ’’Bantuan pemerintah ini Rp 43 triliun. Yang ingin kami sampaikan, angka yang besar menunjukkan komitmen pemerintah menanggulangi kemiskinan,’’ kata Asep. Sebab, kemiskinan adalah salah satu pemicu terjadinya stunting.

Dokter di Pelosok Meninggal, Layanan Kesehatan Kelabakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/FOTO-BOKS_SALMAN-TOYIBI-JAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="FOTO-BOKS_SALMAN-TOYIBI-JAWA-POS_Jawa-Pos (1)" width="100%">
<figcaption>FOTO-BOKS_SALMAN-TOYIBI-JAWA-POS_Jawa-Pos (1)</figcaption>
</figure>Namanya Coralina. Di usia 6 tahun ini, berat badannya hanya 6,1 kg dan tingginya 72,5 cm. Dokter menyebut dia mengalami stunting. Kondisi serupa dialami sang adik. Di antara penyebabnya, perkawinan dini dan rendahnya pendidikan.  FERLYNDA PUTRI, Pangkep, Jawa Pos  ---  SEHARUSNYA tahun ini Coralina bersekolah di TK. Namun, kenyataannya, anak Pulau Sailus, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, itu baru mulai belajar berjalan. Ketika dipanggil, dia menengok. Matanya yang cekung menatap pemilik suara. Namun, dia tidak menjawab.  Enam tahun lalu Coralina lahir di usia kehamilan 7 bulan. Ibunya, Sepiyana, masih berusia 15 tahun.  Berat badan lahirnya 2.200 gram. Adik Coralina, Al Ghazali, memiliki cerita sama. Mereka dinyatakan stunting.  Dokter Ayu Novita Kartikaningtyas yang waktu itu menjadi relawan di Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) mewawancarai 10 anak. ”Tujuh anak di antaranya stunting,” ucap lulusan Universitas Brawijaya, Malang, tersebut kemarin (11/11).  Sepiyana adalah salah satu kader kesehatan di Puskesmas Sailus. Coralina sudah mendapatkan treatment dari puskesmas. Perkembangannya sudah membaik. Dokter Asyraf Djamaludin yang juga menjadi relawan RSTKA sempat memberikan assesment lanjut terhadap Coralina.  Menurut dia, kemampuan kognitif bocah tersebut tidak bisa berkembang lebih baik. ”Otak berhenti tumbuh sampai usia 18 bulan. Setelah itu, tengkorak rapat,” ujar pria yang tengah menempuh pendidikan spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, tersebut.  Namun, bukan berarti tak ada harapan untuk bocah itu. Psikomotorik dan psikososialnya harus diasah lagi. Menurut Asyraf, dua hal tersebut cukup membuat Coralina mandiri. ”Dia sudah mulai pinter,” ujarnya.  Pekerjaan rumah lainnya adalah menjamin nutrisi. Imunisasi lengkap dan tambahan untuk Coralina juga harus dipenuhi. Seharusnya Sepiyana dan ibu-ibu lain memenuhi <a href="https://www.jawapos.com/features/11/11/2019/bu-bidan-digaji-rp-300-ribu-per-bulan-plus-jadi-perawat-dan-dokter/">kualitas gizi anak</a> sejak dalam kandungan. Bahkan, sebelum hamil, menurut Asyraf, remaja perempuan juga harus menjaga gizinya. Setidaknya agar tidak mengalami anemia. Pernikahan dini masih menjadi momok. ”Padahal, ada risiko belum paham pola pengasuhan,” ucapnya.  Camat Liukang Tangaya Aminullah Umar mengatakan, pernikahan dini di wilayahnya masih menjadi persoalan.  Menurut ceritanya, jika sudah bisa menyelam untuk mencari ikan, laki-laki boleh menikah. Bahkan, ada tradisi, sebelum bekerja, laki-laki disarankan untuk menikah dulu. ”Sementara perempuan tidak bisa menolak ketika sudah dipilih oleh lelaki untuk dikawini,” tutur pria 55 tahun itu.  Menurut dia, salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut terkait dengan akses pendidikan. Setidaknya jika kesempatan sekolah tinggi, pernikahan dapat ditunda.  Di kecamatan tersebut, sayangnya, hanya ada tiga SMA. Padahal, Liukang merupakan wilayah yang terdiri atas 25 pulau dengan total penduduk 19.582 jiwa. Sebanyak 90 persen penduduk bekerja sebagai nelayan.  Pemerintah desa, menurut dia, sudah berusaha melarang pernikahan dini. Namun, ketika tidak dibolehkan, calon pengantin menikah secara agama. Lalu, saat anak mereka akan bersekolah, barulah pasangan tersebut melapor dan dinikahkan secara negara. Semua dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan surat-menyurat.  Liukang Tangaya dikaruniai kekayaan laut yang beragam. Nelayan dapat dengan mudah mencari ikan-ikan besar, gurita, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya. Rumput laut dapat tumbuh subur. Pohon kelapa berjejer memagari laut. Sayang, semua hasilnya dijual ke luar pulau untuk memenuhi kehidupan orang kota.  Di Pulau Matalaang, motor-motor cc (cubic centimeter) besar mirip di sinetron dengan mudah ditemui. Anak-anak mudanya dengan bangga putar-putar pulau dengan kendaraan yang dimiliki. Namun, di sana, menurut pemeriksaan RSTKA, 50 persen anak mengalami stunting. Anak-anak bersekolah hanya sampai SMP. Akses kesehatan hanya satu, puskesmas pembantu dengan satu bidan.  Kalau sakit parah, pasien harus dirujuk ke Makassar. Tidak ada kapal perintis. Hanya mengandalkan perahu nelayan yang akan menyetorkan ikan kepada juragan di kota. Begitu juga ketika akan bersekolah. Anak-anak harus ke kota, indekos. Jauh dari orang tua. Biaya lagi.  Penanganan stunting sekarang menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo. ”Sumber daya alam melimpah yang dimiliki bangsa ini tidak ada apa-apanya tanpa sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam teknologi,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.  Dia berpesan kepada semua pihak agar turut aktif memerangi stunting. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan organisasi pegiat lingkungan. ”Angka stunting kita saat ini masih sekitar 27 persen dan ini cukup besar,” terang dia.  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan. ”Harus mengontrol jarak kelahiran dan turunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi,” ujarnya.  Kewajiban itu tak hanya milik sektor kesehatan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa stunting ditangani bersama. Tiap-tiap lembaga dan kementerian memiliki alokasi dana untuk pengentasan stunting. ”Misalnya program kesejahteraan keluarga yang diampu Kemensos. Peningkatan pengasuhan melalui Kementerian PPPA, BKKBN, dan Kemendikbud,” bebernya. (habis)

Sepiyana Menikah Dini, Dua Anaknya Terdiagnosis Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Urusan sanitasi selalu dipandang sebelah mata. Persoalan 'belakang' yang ditangani belakangan. Padahal, ketika sanitasi tak dilakukan dengan baik bisa berakibat fatal. Bahkan bisa menyebabkan stunting atau masalah gizi buruk pada anak.  Hal ini diungkapkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus Nurali usai acara peringatan Hari Lingkungan Sedunia, di Jakarta, Rabu (2/10). Stunting secara umum dikenal masyarakat ketika seorang anak mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Biasanya terlihat dari postur badan yang lebih kecil dari usia seharusnya.  Tapi, stunting tidak hanya menyangkut fisik yang kecil. Tapi juga kecerdasan anak. Lantas bagaimana hubungan sanitasi dengan stunting?  Imran menerangkan, sanitasi yang buruk bisa memengaruhi makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pasalnya, ada risiko pencemaran bakteri pada akses air bersih. Ketika dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun, maka bisa mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan.  Istilahnya terjadi prosesenvironmental enteropathy. Gangguan pencernaan karena pencemaran lingkungan. Diarenya kronis. "Jangka pendeknya, diare, tifoid, dan hepatitis. Yang jangka panjang, stunting," tegasnya ditemui usai acara peringatan Hari Lingkungan Sedunia, di Jakarta, Rabu (2/10).  Ketika itu terjadi, otomatis asupan gizi tak bisa maksimal pada tubuh karena terus dikeluarkan. Anak pun akhirnya mengalami gangguang tumbuh kembang dalam periode emasnya, yakni seribu hari kehidupan.  "Karena ibu sakit terus. Anak juga diare," katanya.  Oleh sebab itu, lanjut dia, perbaikan sanitasi dan akses air bersih harus terus digenjot. Sehingga, anak-anak Indonesia bisa terhindar dari stunting.  Dari data Kemenkes, saat ini akses sanitasi baru 78 persen dari sekitar 65 juta kepala keluarga di Indonesia. Artinya, masih ada 15 juta kepala kelurga yang buang air besar (BAB) sembarangan.  Diakuinya, masing-masing daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Untuk daerah perkotaan misalnya. Tantangan justru hadir dari perilaku masyarakat dan urusan urbanisasi. Banyak yang tinggal di bantaran sungai. Lalu, di kontrakan tak disediakan jamban sehingga membuat mereka komunal.  Persoalan ini membuat suatu daerah atau provinsi gagal mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100 persen. Seperti DKI, yang kini masih berkutat di angka 96 persen.  ”Permasalahan kota memang tidak mudah. Kota lebih ke perilaku. Kalau kabupaten lebih ke cakupan luasnya,” ungkapnya.  Kendati begitu, pihaknya optimis urusan sanitasi ini akan rampung 100 persen pada 2024. Saat ini, segala upaya tengah digenjot untuk mencapi tarhet tersebut. Salah satunya, menguatkan kemitraan dengan TNI dan privat sector. Kemenkes mendorong agar CSR perusahan bisa dilarikan ke urusan perbaikan sanitasi.  Ditemui dalam kesempatang yang sama, Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Syarif Pasha mengatakan, bahwa kebanyakan kepala daerah masih menganggap urusan sanitasi ini tak terlalu penting. Mereka lebih fokus pada pembangunan jalan dan lainnya. ”Padahal sanitasi ini penting untuk masa depan anak-anak kita,” keluh Walikota Jambi tersebut.

Sanitasi Buruk Berisiko Memicu Stunting pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stunting-pengaruhi-kondisi-otak-anak-hingga-tingkat-iq_m_.jpg" alt="Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Ciptomangunkusumo FKUI/RSCM, Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K) saat memaparkan bahaya stunting bagi anak." width="100%">
<figcaption>Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Ciptomangunkusumo FKUI/RSCM, Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K) saat memaparkan bahaya stunting bagi anak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balita bertubuh kerdil atau stunting masih menjadi masalah di Indonesia. Sebab masih banyak balita yang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) tak sesuai antara tinggi badan dan berat badan. Lalu apa yang salah sehingga bisa memicu anak menjadi stunting?  Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Ciptomangunkusumo FKUI/RSCM, Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K), menjelaskan berbagai penyebab stunting dan asal mula isu ini. Dalam acara MilkVersation Hari Gizi Nasional bertema Investasi Pangan Hewani, Stunting, dan Upaya Selamatkan Generasi Mendatang bersama Frisian Flag, Rabu (23/1), dr. Damayanti menyebut isu stunting sudah lama sejak dulu.  Menurutnya sebuah negara dikatakan baik secara populasi jika stunting di bawah 20 persen. Namun saat ini Indonesia belum mencapai ke arah tersebut.  "Jadi negara kita dianggap PR-nya jelek. Kalau pasiennya sudah stunting, terlanjur, kita bisa perbaiki jika masih di bawah usia 2 tahun. Di atas 2 tahun agak sulit. Yang jadi masalah bukan pendeknya lho ya, tapi kognitifnya atau kecerdasannya," tegasnya.  Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, angka stunting pada usia balita di Indonesia mengalami penurunan, dari 37,2 persen (Riskesdas 2013) menjadi 30,8 persen (2018). Namun, sebanyak 18 provinsi masih memiliki angka stunting sebesar 30-40 persen. Bahkan 11,5 persen tergolong sangat pendek.  Bila diartikan, stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang (kronis). “Bisa karena asupan nutrisinya tidak cukup, atau karena kebutuhannya meningkat misalnya karena anak sakit,” jelas dr. Damayanti.  Stunting bukan sekadar persoalan perawakan pendek. Dijelaskan oleh Dr. dr. Damayanti, stunting selalu dimulai dari penurunan berat badan (BB) atau weight faltering akibat asupan nutrisi yang kurang. “Saat BB mulai turun, anak tidak langsung jadi pendek. Terjadi penurunan fungsi kognitif dulu, baru stunting,” paparnya.  Kondisi Otak Anak Stunting  Anak dengan BB &lt;10 kg, sebanyak 50-60 persen energi dipakai untuk perkembangan otak. Bila asupan nutrisinya kurang, maka otak yang akan dikorbankan terlebih dulu. Anak yang ‘baru’ mengalami weight faltering saja bisa mengalami penurunan IQ hingga 3 poin. Bisa dibayangkan betapa banyak penurunan IQ yang mungkin muncul bila anak sampai stunting.  Selain fungsi kognitif terganggu, pembakaran lemak pun terganggu. Sehingga ketika anak diberi makan banyak, mudah terjadi obesitas. “Bila ditelusuri, orang yang sekarang mengalami penyakit degeneratif mungkin dulunya stunting,” ujar dr. Damayanti.  Otak dan sinaps-sinapsnya berkembang pesat selama 1000 hari pertama kehidupan atau hingga anak berusia 2 tahun. “Sampai usia dua tahun, anak tidak boleh kekurangan nutrisi sama sekali, karena dampaknya irreversible,” tegasnya.  Untuk menilai apakah seorang anak stunting atau tidak, tinggi badan (TB) dan BB harus dikur dengan benar. Untuk anak usia &lt;2 tahun, TB diukur dalam posisi berbaring, dan pada usia &gt;2 tahun berdiri. TB diukur dari puncak kepala hingga tumit; kaki, tubuh dan kepala anak harus benar-benar lurus. Untuk mengukur BB, pakaian anak harus dibuka agar hasilnya akurat. Selanjutnya, nilai TB dan BB dimasukkan ke grafik, dan akan terliht bagaimana pertumbuhan anak. Disebut stunting bila pertumbuhannya -2 sampai -3, dan stunting berat bila di bawah -3.  Lingkar kepala juga harus diukur. Dan bila dicurigai stunting, bisa dilakukan pemeriksaan rontgent tangan, untuk memastikan diagnosis.

Stunting Pengaruhi Kondisi Otak Anak Hingga Tingkat IQ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus stunting

Berita Terkini