<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pentolan-grup-saracen-jasriadi-divonis-10-bulan-penjara_m_202201.jpeg" alt="Jasriadi, pria yang disebut-sebut sebagai pentolan Saracen usai pembacaan vonis di PN Pekanbaru, Riau, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>Jasriadi, pria yang disebut-sebut sebagai pentolan Saracen usai pembacaan vonis di PN Pekanbaru, Riau, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis Jasriadi, pria yang disebut-sebut sebagai pentolan grup Saracen selama 10 bulan penjara terkait kasusnya di persidangan. &lrm; "Menyatakan Jasridi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain. Menjatuhkan pidana selama 10 bulan penjara terhadap Jasriadi," ucap Hakim Ketua, Asep Koswara dalam amar putusan di persidangan, Jumat (6/4). &lrm; Sebelumnya, Jasriadi disebut-sebut sebagai salah satu anggota dari grup Saracen yang menyebarkan ujaran kebencian. Vonis hakim tersebut diketahui lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta menghukum Jasriadi dengan 2 tahun penjara. Namun dalam vonis tersebut, &lrm;majelis hakim menyatakan Jasriadi tidak termasuk ke dalam grup yang telah memfitnah Presiden Joko Widodo tersebut. "Dari fakta yang terungkap di persidangan, mejelis hakim tidak menemukan fakta itu (saracen menyebarkan ujaran kebencian yang mengacu SARA yang menyebabkan disintegrasi bangsa) sebagaimana dengan opini yang terbentuk di media," tuturnya.&lrm; Menanggapi hal itu, Jasriadi pun langung menyatakan banding, begitu pula dengan JPU Erik Kusnandar. Untuk diketahui, dalam dakwaan yang diampaikan oleh JPU, Jasriadi disebut telah&nbsp;mengedit foto Suarni dalam aplikasi photoshop dan mengubah nama dalam KTP Suarni pada 19 Maret 2017. Data yang diubah dibuat seolah-olah identik dengan milik Saracen. Namun hal ini telah dimentahkan oleh majelis hakim yang menyatakan kalau Jasriadi tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, Jasriadi juga dituduh melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook Sri Rahayu Ningsih yang sudah disita Mabes Polri.&nbsp; Ia mendapat mengubah password dan recovery email untuk akun tersebut pada tanggal 5 Agustus 2017. Akun itu dikaitkan Jasriadi pada sejumlah orang. Beberapa status tersebut diubah, seperti Adakah keadilan di negeri ini, Mati satu tumbuh seribu dan memuat tiga gambar screenshot Ahok.  Semua perbuatan itu dilakukan Jasriadi&nbsp; di rumah terdakwa di Jalan, Kasa, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Tujuan terdakwa mengakses akun Sri Rahayu Ningsih untuk mengetahui informasi tentang penangkapan Sri oleh polisi.  Sebelumnya, banyak berita yang menyebutkan kalau Jasriadi memulihkan akun Sri Rahayu Ningsih untuk melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.  Tindakan itu dilakukannya karena dibayar untuk menjatuhi karakter seseorang. Jasriadi ditangkap tim Mabes Polri di Jalan Kasah, Pekanbaru, 8 Agustus 2017. Sebelumnya, Mabes Polri juga menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam Grup Saracen.  Polisi juga menangkap admin Muhammad Abdullah Harsono yang mengunggah berbagai konten ujaran kebencian dan bernuansa SARA di dalam akun Facebook Saracen. Ia terpantau mengubah grup Saracen menjadi NKRI Harga Mati. Sementara Harsono, sudah divonis oleh majelis hakim selama 2 tahun 8 bulan. Hukuman yang dijatuhi terhadapnya, dua tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama empat tahun. Kelompok&nbsp;Saracen&nbsp;diketahui membuat sejumlah akun media sosial dan&nbsp;online. Akun-akun tersebut antara lain Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com. Kelompok ini diduga menawarkan jasa menyebarkan ujaran kebencian terkait&nbsp; Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Pentolan Grup Saracen Jasriadi Divonis 10 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/polisi-siap-ungkap-siapa-pendonor-kelompok-saracen_m_163209.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak tiga berkas perkara kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong oleh kelompok Saracen telah lengkap. Bahkan ada berkas yang sudah masuk dalam tahap persidangan. Dalam kasus ini, masih menjadi tanda tanya besar siapa pendonor dana untuk Asma Dewi yang merupakan pemesan jasa Saracen. Hingga kini kepolisian masih enggan membuka fakta tentang para pendonor yang menyerahkan uangnya untuk Asma Dewi. Meski begitu, polisi menjanjikan bahwa seluruh fakta, termasuk siapa saja pendonor pada Asma Dewi dan kelompok Saracen, akan dibeberkan di pengadilan. "Persidangan Indonesia ini kan terbuka, di sana akan kelihatan semua, petanya seperti apa," ujar Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran di Komplek PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10). Fadli mengatakan, polisi bukan tak ingin membuka identitas para pendonor tersebut ke publik. Namun ada beberapa hal yang memang sengaja tak dipublikasikan terlebih dahulu demi kepentingan penyidikan. "Bukan tidak mau membuka, kami sudah memberikan keterangan kepada kawan-kawan. Cuma kan kami juga harus memberikan keterangan yang kira-kira tidak mengganggu proses penyidikan selanjutnya," jelas Fadli. Sebelumnya, berkas Sri Rahayu sudah dilimpahkkan ke pengadilan dan sudah menjalani sidang perdana pada Senin (16/10). Sementara Jasriadi hingga Asma Dewi masih sedang dalam proses melengkapi berkas penyidikan. "Yang dua (Jasriadi dan Asma Dewi) belum, masih menunggu pemeriksaan atau penelitian dari kejaksaan. Mudah-mudahan saja dinyatakan lengkap," pungkas dia.

Polisi Siap Ungkap Siapa Pendonor Kelompok Saracen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dalami-kasus-saracen-bendahara-tamasya-al-maidah-digarap-polisi_m_161071.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap bendahara Tamasya Al-Maidah, Riandini. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus ujaran kebencian yang dilakukan kelompok Saracen. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, mereka tak hanya memeriksa Riandini, tapi Dwiyani yang juga anggota Saracen. Mereka diperiksa hari ini. &ldquo;Keduanya kami periksa, dan dua-duanya sudah datang," kata dia ketika dikonfirmasi, Kamis (5/10). Dia menambahkan, Riandini dan Dwiyani merupakan kakak beradik. &ldquo;Keduanya adik kakak ya yang diperiksa ini,&rdquo; ucapnya. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam tugas yang diemban oleh Retno alias Mirda sebagai Bendahara Saracen. Keterangan Riandini dan Dwiyani nantinya akan dilihat kesesuaiannya dengan keterangan Retno yang telah diperiksa polisi pada Rabu (4/10). Selain itu pemeriksaan tersebut juga untuk mengorek pemberi dana ke Saracen. "Bendahara kan menerima, menyimpan dan menyalurkan uang. Terima uang dari siapa, keperluannya apa, itu yang ditelusuri," katanya. Dari laporan hasil analisis (LHA) 15 rekening milik kelompok Saracen, terkuak bahwa ada beberapa tokoh yang cukup dikenal publik yang diduga sebagai pemberi dana Saracen. Namun, polisi masih enggan mengungkap identitas beberapa tokoh tersebut. Polisi juga belum bisa memastikan orang-orang tersebut memberikan dana ke kelompok Saracen untuk pemesanan ujaran kebencian maupun berita bohong atau untuk tujuan lainnya.

Dalami Kasus Saracen, Bendahara Tamasya Al-Maidah Digarap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dua-berkas-perkara-tersangka-saracen-siap-disidangkan_m_157482.jpeg" alt="Para Sindikat Saracen (berbaju orange) saat ditunjukkan di Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>Para Sindikat Saracen (berbaju orange) saat ditunjukkan di Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Berkas perkara dua tersangka penyebar ujaran kebencian yang tergabung kedalam kelompok Saracen, Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Faisal Tonong sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima berkas Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Faisal Tonong dan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. &ldquo;Berkas Sri Rahayu sudah diterima sejak Rabu (13/9), sedangkan Faisal sudah diterima pihak penyidik pada hari ini,&rdquo; kata Kombes Pol Martinus Sitompul di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (15/9). Martinus menjelaskan, berkas perkara Sri dan Tonong sudah di kirimkan ke Kejaksaan sejak dua pecan lalu. Namun, berkas perkara Sri sudah diterima lebih awal disbanding Tonong. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni Jasriadi dan Mohammad Abdullah Harsono masih dalam tahap penyidikan. Terutama terhadap ketua Saracen, Jasriadi, pihak penyidik akan terus mendalami pemeriksaan terhadapnya, karena dia kerap menjawab pertanyaan secara tidak konsisten. &ldquo;Oleh karenanya penyidik terus melakukan upaya mendapatkan fakta yang kemudian kalau ada fakta-fakta tertentu atau jawaban atas beberapa pertanyaan penyidik bisa terbantahkan. Sampai saat ini masih diproses,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Penyidik juga tengah mengembangkan dugaan pidana lain terhadap Jasriadi. Ia diduga melakukan akses ilegal terhadap beberapa akun sosial media milik orang lain. "Itu adalah satu bentuk pelanggaran. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Jasriadi apabila ini diproses, bisa ditahan lama dalam kasus berbeda," jelasnya.

Dua Berkas Perkara Tersangka Saracen Siap Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/asma-dewi-bukan-warga-manado_m_157317.jpeg" alt="Asma Dewi" width="100%">
<figcaption>Asma Dewi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Bareskrim Polri telah menetapkan Asma Dewi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Terkait informasi yang menyebutkan Asma merupakan warga Manado, ternyata tidak benar. Pasalnya, saat dikonfirmasi kembali, DirSiber Polri Brigjen Fadhil Imran mengungkapkan AD ternyata bukan berasal dari Manado. "Tidak mas, tidak di Manado," ungkap Dir Siber Polri Brigjen Fadhil Imran kepada Manado Post (Jawa Pos Group) via telepon, Rabu (13/9). Dia juga menambahkan, sebelum ditangkap di Jakarta, AD baru mendarat dari Manado. "Dia berangkatnya dari Manado tapi tidak tinggal disana. Dia tinggal di Gorontalo," singkatnya. Sementara itu, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan, saat ini laporan hasil akhir sudah diterima. "Iya Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHA) dari PPATK sudah diterima tadi sekitar jam dua. Tapi masih dalam proses, kami belum dapat laporannya," ungkap Sitompul, di Divisi Humas Polri. Ditambahkannya, soal aliran dana ke Saracen, saat ini masih dalam proses penyelidikan. "LHA itu masih akan diproses terkait aliran dana tersebut," sambungnya. Diketahui, direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Asma Dewi, di rumah kakaknya di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (8/9). Dia ditangkap karena melakukan penyebaran ujaran kebencian serta sara melalui akun media sosialnya. Dan dalam pengembangannya kasus tersebut diketahui Dewi mentransfer uang sebesar Rp 75 juta ke pengurus inti kelompok Saracen.

Asma Dewi Bukan Warga Manado

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/lha-saracen-rampung-polisi-bidik-para-pengguna-jasanya_m_157107.jpeg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitonpul" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitonpul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Mabes Polri telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kelompok buzzer Saracen. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, LHA itu nantinya bakal dijadikan bahan analisa oleh penyidik. "Nanti dibandingkan dengan fakta-fakta lainnya dari jejak digital," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/9). Martinus menjelaskan, penyidik juga akan mencocokan LHA dengan barang bukti yang telah disita dari para tersangka, serta melihat rekam jejak para pelaku dari proses penyidikan. Adapun LHA dari PPATK berupa 15 rekening milik kelompok buzzer Saracen dan juga Asma Dewi. "Mereka sedang bekerja nanti hasilnya dilihat apakah memang seperti dugaan selama ini memunculkan ada orang yang menyerahkan dalam jumlah tertentu, nanti bisa dibaca di situ, dilihat dari transaksinya," ucapnya. Selain itu, rekening yang sudah ditelusuri oleh PPATK akan kembali dilihat oleh penyidik. Polisi dalam kasus ini tidak hanya memeriksa LHA saja, tetapi juga mencari rekam jejak komunikasi atau percakapan. "Ya nanti kan dilihat, Asma Dewi dia aliran dananya misalnya ke NS. Tetap itu dicari juga komunikasinya. Jadi tim penyidik selain cek berkas perkara. Tim yang analisis komunikasi juga ada," ujarnya. Ditanya apakah akan bekerjsama dengan pihak provider atau kominfo terkait pemeriksaan atau mencari para pemesan, Martinus enggan membeberkannya. "Itu adalah tehnik penyidikan dalam mengungkap. Dia tidak mengungkap satu sisi saja. Saya bilang komunikasi, komunikasi tentu yang melibatkan siapa yang punya komunikasi," pungkasnya.

LHA Saracen Rampung, Polisi Bidik Para Pengguna Jasanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terima-uang-dari-asma-dewi-bendahara-saracen-diburu-polisi_m_156873.jpeg" alt="Kombespol Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kombespol Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi masih mendalami kasus Saracen. Asma Dewi, tersangka ujaran kebencian dan fitnah diduga mentransfer Rp 75 juta kepeda kelompok buzzer Saracen. Saat ini polisi melakukan pengejaran terhadap seseorang berinisial R yang merupakan bendahara Saracen. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap seseorang berinisial R yang diduga menerima aliran dana dari Asma Dewi. "Penyidik memasukan sejumlah nama yang diduga bendahara Saracen, yang berinisial R," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Rabu (13/9). R merupakan bendahara Saracen yang menerima uang Rp 75 juta dari anggota Saracen berinisial NS. Uang itu diduga milik Asma Dewi yang menjadi simpatisan Tamasya Almaidah (Gerakan pengawal TPS pada Pilkada DKI 2017). Selain itu, Martinus juga menyebut akan mencari tahu orang berinisial NS. Sebab, dia yang menerima langsung dari Asma Dewi, tetapi sampai saat ini polisi belum mendapati keterangan NS. "Pada saat tersangka menyebut nama tertentu, itu yang akan menjadi perhatian penyidik," tandasnya. Diketahui, polisi menangkap Asma Dewi pada Senin (11/9) karena dia telah memposting konten bernuansa kebencian dan SARA di akun Facebook miliknya. Setelah dilakukan pendalaman ternyata ada aliran uang Asma Dewi ke kelompok Saracen sebesar Rp 75 juta. Saat ini, penyidik masih menunggu laporan hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menguatkan dugaan tersebut. Sebelumnya, polisi telah menetapkan empat tersangka pengurus Saracen, yakni JAS, MFT, SRN, dan AMH. Kelompok Saracen menetapkan tarif sekitar Rp 72 juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak untuk melakukan ujaran kebencian dan fitnah SARA di sosial media.

Terima Uang dari Asma Dewi, Bendahara Saracen Diburu Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usut-tuntas-perobek-tenun-kebangsaan_m_153690.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>KERAGAMAN suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi kekayaan yang tak terperi bagi Indonesia. Keragaman yang menjadi mozaik indah tenun kebangsaan. Sungguh sayang, ada orang yang justru mengubah keragaman itu menjadi alat untuk mengeruk uang. Dengan jahat, keragaman SARA diolah sedemikian rupa menjadi senjata untuk menyerang seseorang atau kelompok tertentu. Bahkan lebih jahat lagi, orang-orang tersebut bermain di dua kaki, mengadu domba pihak-pihak yang berseberangan. Mereka biasa mengail di air keruh kontestasi politik. Menyerang pihak A seolah-olah mereka dari pihak B. Menyerang B seolah-olah mereka dari pihak A. Memicu saling curiga, saling benci, dan syak wasangka. Mereka beroperasi di dunia maya. Menciptakan puluhan ribu akun media sosial yang dimanfaatkan layaknya pasukan untuk menyerang musuh-musuhnya. Tidak hanya menyerang dengan fakta, tetapi juga menggunakan fitnah dan tipu daya. Dampaknya dahsyat, bisa memantik konflik. Bukan hanya di dunia maya, melainkan juga di dunia nyata. Terbongkarnya sindikat Saracen, penyebar ujaran kebencian dan isu SARA, membuka fakta bahwa permusuhan sengit di dunia maya itu merupakan perbuatan jahat adu domba. Karena itu, sindikat tersebut harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya pimpinan dan anggota Saracen, melainkan juga para pemesan jasa mereka. Semestinya itu bukan tugas yang terlalu sulit bagi polisi. Memang, bisa saja nanti muncul nama-nama publik figur atau kelompok yang ternyata menjadi pemesan jasa Saracen. Polisi tidak boleh gentar. Usut terus dan bongkar.

Usut Tuntas Perobek Tenun Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kelola-800-akun-medsos-posisi-saracen-sulit-ditentukan_m_153688.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sindikat Saracen membuat aparat kepolisian harus bekerja keras untuk mengungkap aspek bisnis ujaran kebencian yang dikelolanya. Apalagi sindikat ini mengelola ratusan akun di media sosial (medsos). Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Kombespol Irwan Anwar mengatakan, sebenarnya sulit untuk memastikan di mana posisi Saracen. Namun, yang pasti, Saracen mampu mengelola 800 ribu akun media sosial demi kepentingannya. "Akun tersebut terdiri atas berbagai jenis," jelasnya. Ada akun yang anonymous, banyak pula akun yang asli milik anggota Saracen. Yang pasti, ada kerja sismatis yang membuat sindikat itu mampu bergerak dalam jumlah besar. "Misalnya JAS, ketua kelompoknya telah deal dengan seseorang. Kontennya dibuat oleh bagian tersendiri, nanti ada akun yang siap memviralkan dengan jumlah ratusan ribu tadi," terangnya. Bahkan, ada indikasi di setiap daerah terdapat beberapa orang yang terhubung dengan Saracen. Mereka semua sedang dicari. "Ya, masih banyak kaki tangannya," jelasnya saat dihubungi Jawa Pos. Dengan jumlah akun mencapai 800 ribu, membuat sesuatu mengudara di dunia maya adalah hal yang mudah. Maka, sangat wajar bila dunia maya begitu panas kala Pilkada DKI Jakarta. "Ya, kita akhirnya mengetahui bagaimana bisa media sosial begitu menyesakkan." Apakah Saracen hanya bermotif ekonomi? Dia mengatakan bahwa motif ekonomi itu hanya sementara. Saat ini masih terus dikembangkan, mungkin saja ditemukan adanya motif lainnya.

Kelola 800 Akun Medsos, Posisi Saracen Sulit Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/orang-intelek-pun-bisa-termakan-hoax_m_153632.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari data Kemenkominfo, jumlah aduan terkait ujaran kebencian berisi SARA mulai Januari hingga Juli mencapai 10.592. Yang paling banyak Januari dengan 5.142 aduan. Sedangkan pada Juli berkurang jadi 403 aduan. Ketua Komite Fact Checker Mafindo Aribowo Sasmito mengungkapkan, ujaran kebencian itu biasanya mulai disebarkan melalui media sosial. Sering kali isinya bernada ada seseorang yang jadi korban, diserang, atau disudutkan. Nah, orang yang diserang atau disudutkan itu mulai ulama atau pemuka agama hingga tokoh partai politik yang diidolakan. "Yang diserang emosinya. Sehingga orang yang intelek pun bisa termakan berita yang tidak benar," katanya. Aribowo menambahkan, informasi yang tidak benar berisi kebencian itu bisa lebih lama terbenam di dalam pikiran daripada informasi klarifikasinya. Sebab, berita klarifikasi tersebut sering kali tidak diperlakukan seperti berita yang menyebar kebencian. "Misalnya, kebencian yang disebarkan itu seribu, tapi berita klarifikasinya hanya ratusan," tambah dia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas kasus Saracen tersebut. Dia juga memastikan bahwa polisi tidak pandang bulu dalam pengusutan kasus itu. Siapa pun yang terlibat akan diproses. "Bukan hanya Saracen saja. Tapi, siapa yang pesan, siapa yang bayar, (juga) harus diusut tuntas," tegas presiden. Jokowi menuturkan, sindikat penyebaran kebencian tersebut sangat berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kabar bohong yang disebarkan itu bisa memecah belah persatuan bangsa karena berisi fitnah dan mencela orang atau pihak lain. "Ini mengerikan sekali kalau dibiarkan, mengerikan. Apalagi memiliki akun sampai ribuan, ratusan ribu," imbuhnya. Jagat internet memang bisa diibaratkan medan peperangan. Harus lebih banyak akun-akun yang menyebarkan kebaikan daripada kebencian. Jokowi berharap lebih banyak akun yang menyebarkan hal positif yang mengajak pada optimisme dan berkreasi. "Mengajak masyarakat untuk menjaga kesopanan ya tidak apa-apa. Jutaan akun ya tidak apa-apa," harapnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus saracen

Berita Terkini