<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/InShot_20220624_215433264.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang staf Holywings sebagai tersangka pada kasus berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terkait promosi minuman keras (miras) gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria.  "Beberapa orang tersebut kita naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada enam orang yang kita jadikan sebagai tersangka. Semuanya bekerja di Holywings kawasan BSD," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Budhi Herdi, Jakarta, Jumat (24/6).  Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa keenam tersangka tersebut sebagai saksi atas kasus yang kontennya diunggah dari kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan.  Keenam tersangka merupakan EJD, 27, selaku Direktur Kreatif; NDP, 36, selaku Head Tim Promotion; DAD, 27, sebagai desain grafis, EA, 22, selaku admin tim promosi; AAB, 25, selaku sosial media officer; dan AAM, 25, sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan permintaan ke tim kreatif.  Kemudian, barang bukti yang disita polisi yakni tangkapan layar (screenshot) unggahan akun resmi Holywings, satu unit mesin atau PC komputer, satu buah telepon seluler, satu buah eksternal hardisk dan satu buah laptop.  Adapun motif dari para tersangka dalam membuat konten tersebut adalah untuk menarik pengunjung datang ke gerai yang kurang pengunjung. "Mereka membuat konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke gerai khususnya di gerai yang presentase penjualannya di bawah target 60 persen," tuturnya.  Keenam tersangka tersebut dijerat pasal-pasal yakni 14 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya pasal menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, pasal 156 atau pasal 156a KUHP yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.  Juga pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Atas perbuatan tindakan pidana keenam tersangka mengenai hoaks dan penistaan agama, mendapat ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Jadi Tersangka, 6 Staf Holywings Dijerat Pasal Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ferdinand-demokrat.jpg" alt="Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan" width="100%">
<figcaption>Ferdinand Hutahaean sedang mempertimbangkan akan mencabut laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait ucapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kasus yang meyangkut suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Twitter pribadinya soal 'Allahmu lemah harus dibela'.  Menanggapi hal tersebut, adik Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Lily Wahid mengatakan memang lebih baik kasus yang menimpa Ferdinand Hutahaean tersebut diselesaikan secara hukum.  "Menurut saya memang lebih baik seperti sekarang, agar hukum diselesaikan," ujar Lily saat dikonfirmasi, Sabtu (8/1).  Lily menuturkan, perlunya kasus Ferdinand Hutahaean diproses hukum agar menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan SARA.  "Dan lain kali jika ada peristiwa seperti ini maka masyarakat punya patokannya," katanya.  Lebih lanjut, Lily berpesan ke depan Ferdinand Hutahaean agar lebih bijak lagi dalam melakukan sesuatu hal. Jangan lagi memantik reaksi masyarakat dengan menyinggung hal mengenai SARA.  "Ke depan Pak Ferdinand harus lebih bijak dalam berbicara," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama resmi melaporkan Ferdinand ke Bareskrim Polri terkait cuitannya di Twitter pribadinya soal 'Allahmu lemah harus dibela'.  Ferdinand dilaporkan terkait penyebaran informasi bermuatan permusuhan berdasarkan SARA dan pemberitaan bohong atau hoaks yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.  Laporan terhadap Ferdinand diterima Bareskrim Polri pada 5 Januari dan terdaftar dengan nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI.  Pada laporan tersebut, Ferdinand dikenakan Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang (UU) 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP pasal 45 a ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2, uu 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Diketahui, ramai tagar #TangkapFerdinand di media sosial terutama Twitter. Netizen banyak yang melontarkan kemarahannya gegara cuitan dari Ferdinan Hutahaean tersebut.  Dalam akun Twitternya @FerdinandHaean3, dia sempat mencuit soal 'Allahmu ternyata lemah'. Cuitan itu dibuat Selasa (4/1). Namun cuitan itu kini sudah dihapus.  "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela," bunyi cuitan Ferdinand.

Adik Gus Dur Minta Kasus Ferdinand Diselesaikan Secara Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Habib-Bahar-didatangi-TNI-1-640x360-1.jpg" alt="Video Habib Bahar didatangi Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Achmad Fauzi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Video Habib Bahar didatangi Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Achmad Fauzi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karena tersangkut kasus berita bohong atau hoaks yang menjurus ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), pendakwah Bahar Bin Smith ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Barat. Akan tetapi penetapan status tersangka tersebut menjadi perdebatan berbagai pihak.  Salah satu pihak ada yang menyebutkan bahwa polisi terlalu cepat menetapkan Bahar Bin Smith sebagai tersangka. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampikan dukungannya terhadap sikap kepolisian. Menurutnya, penetapan status tersangka dan penahanan itu sudah sesuai aturan.  “Menurut pandangan saya sih, tidak ada terlalu cepat atau lambat ya. Namanya polisi ketika menindak perkara, kalau sudah ada alat bukti yang cukup ya langsung ditindak. Jadi memang ini sudah melalui proses penyidikan secara objektif dan transparan,” ujar politikus Nasdem itu kepada wartawan, Jumat (7/1).  Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa ujaran kebencian memang merupakan tindakan pidana yang berbahaya dan perlu mendapat penanganan yang cepat. Terutama jika pihak yang menyampaikannya adalah tokoh masyarakat.  “Di mana-mana namanya ujaran kebencian ini membahayakan sekali. Bisa menyolut konflik, apa lagi jika dilakukan oleh tokoh agama. Bahar kan mempunyai masa yang besar, bila ia mengungkapkan berita bohong dan menyampaikan ujaran kebencian khawatir ada pergerakan massa yang menganggu keamanan publik. Sehingga segera ditetapkan menjadi tersangka tentu akan menekan terjadinya pergerakan tersebut,” katanya.  Selain itu Sahroni turut menyampaikan bahwa tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui dialog atau pendekatan restorative justice.  “Kalau kemarin banyak yang menyebutkan mengapa tidak melalui proses dialog atau restorative justice dulu ya tidak bisa. Tidak semua kasus bisa melalui pendekatan tersebut. Ini kan ujaran kebencian dan membawa unsur SARA. Ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun, jadi memang harus diproses,” ungkapnya.  Seperti diketahui, Polda Jawa Barat menetapkan habib Bahar Bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang mengandung SARA.  Penetapan tersangka terhadap Bahar setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan diperkuat dengan bukti-bukti lainya. Selain Bahar, pengunggah Video berinisial TR juga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.  Bahar Bin Smith dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE jo Pasal 55 KUHP.

Kasus Bahar Smith Tidak Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ferdinand-igman.jpg" alt="Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Jubir Timses Prabowo- Sandi 2019 yang juga pernah mampir sebagai kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama cuitan di Twitter pribadinya soal 'Allahmu lemah harus dibela'.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan pihaknya berharap polisi bisa bertindak tegas dan memproses kasus Ferdinand Hutahaean sampai tuntas.  "Dengan adanya pihak yang melaporkan cuitan Ferdinand ke Polisi, saya berharap polisi bertindak tegas dengan memproses kasus ini sampai tuntas. Seluruh warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Tak peduli ia berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas. Tidak boleh ada diktator mayoritas dan juga tidak boleh ada tirani minoritas," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (7/1).  Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor menambahkan, dalam sistem demokrasi, jika hukum dijalankan dengan diskriminatif, maka ia akan menjadi sumber perpecahan dan konflik sosial.  Karena itu dia mengajak masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak membiarkan adanya perpecahan dan konflik sosial. Dia meminta masyarakat untuk bersatu dalam keberbedaan.  "Karena itu, siapapun yang terbukti melanggar norma-norma hukum, maka aparat penegak hukum harus memprosesnya dengan seadil-adilnya," katanya.  Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, masalah keyakinan agama, apalagi menyangkut masalah ketuhanan, merupakan urusan personal setiap warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Bahkan dijadikan sila pertama dasar negara Indonesia, Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk memiliki keyakinan keagamaan dan ketuhanan.  "Maka, siapapun tidak boleh membawa-bawa masalah keyakinan asasi itu ke ranah diskursus publik, karena pasti akan menyebabkan ketersinggungan sesama warga negara yang berbeda keyakinan," ungkapnya.  Karena itu, Luqman berharap kasus cuitan Ferdinand ini menjadi pelajaran berharga bagi semua sebagai warga negara. Jangan ada lagi yang bermain-main dengan agama apalagi menyangkut Allah untuk kepentingan dan tujuan apapun.  "Ingat, ketersinggungan dalam keyakinan agama dan apalagi menyangkut eksistensi Allah terbukti telah memicu banyak permusuhan dan peperangan panjang dalam sejarah peradaban manusia," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama resmi melaporkan Ferdinand ke Bareskrim Polri terkait cuitannya di Twitter pribadinya soal 'Allahmu lemah harus dibela'.  Ferdinand dilaporkan terkait penyebaran informasi bermuatan permusuhan berdasarkan SARA dan pemberitaan bohong atau hoaks yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.  Laporan terhadap Ferdinand diterima Bareskrim Polri pada 5 Januari dan terdaftar dengan nomor LP/B/007/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI.  Pada laporan tersebut, Ferdinand dikenakan Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang (UU) 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP pasal 45 a ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2, uu 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Diketahui, ramai tagar #TangkapFerdinand di media sosial terutama Twitter. Netizen banyak yang melontarkan kemarahannya gegara cuitan yang menyinggung kepercayaan orang lain tersebut.  Dalam akun Twitternya @FerdinandHaean3, dia sempat mencuit soal 'Allahmu ternyata lemah'. Cuitan itu dibuat Selasa (4/1). Namun cuitan itu kini sudah dihapus.  "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela," bunyi cuitan Ferdinand.

PKB Minta Polisi Tindak Tegas Ferdinand Hutahaean Karena Hina Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220103_132335-2.jpg" alt="Bahar Smith saat datangi Kantor Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). Bagus A. Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bahar Smith saat datangi Kantor Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). Bagus A. Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menyambut baik proses hukum yang begitu cepat dilakukan Tim Polda Jawa Barat terhadap kasus dugaan ujaran kebencian mengandung unsur suku, agama, ras dan antar gologngan (SARA) terhadap Bahar Bin Smith.  “Tindakan polisi untuk cepat memproses menurut saya sudah tepat. Toh buktinya sudah lengkap dan jelas, buat apa ditunda-tunda lagi?,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (4/1).  Menurut Sahroni, kasus SARA dan ujaran kebencian bukan kasus biasa. Bahkan, kasus ujaran kebencian dan SARA ini bisa memecah belah bangsa apabila dibiarkan. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang yang dikenal luas masyarakat.  Namun, legislator Partai Nasdem ini meminta kepada aparat Polri harus berlaku adil dalam menangani atau memproses suatu perkara. Menurutnya, Polri tidak boleh membeda-bedakan dalam menangani perkara, termasuk kasus yang dilaporkan pihak Bahar Bin Smith terhadap Husin Shihab atau Husin Alwi.  “Semua pada prinsipnya sama, semua wajib cepat. Jangan beda-bedakan orang siapa pun. Dimata hukum, semua sama,” katanya.  Oleh karena itu, Sahroni mengatakan, dirinya bakal mengikuti setiap perkembangan proses penanganan perkara yang menyeret Bahar Bin Smith maupun kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dengan terlapor Husin Shihab ini. Meskipun, ia yakin Polri akan profesional menangani perkara tersebut.  “Saya monitor perkembangan kasus tersebut. Saya yakin Polri menyikapi ini dengan profesional, juga transparan,” ungkapnya.  Diketahui, laporan terhadap Husin ini diterima Polres Bogor pada 28 Desember 2021, dengan nomor laporan STPP/11/XII/2021/Reskrim. Dia dipolisikan terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Husin diduga melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 220 KUHP.

Bukan Kasus Biasa, Komisi III DPR Dukung Polisi di Kasus Bahar Smith

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penuhi-pemeriksaan-polisi-abu-janda-bawa-bukti-kbbi_m_205765.png" alt="Ketua Cyber Indonesia Permadi Arya alias Abu Janda bawa bukti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Ketua Cyber Indonesia Permadi Arya alias Abu Janda bawa bukti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi cepat bertindak dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang menimpa Ustaz Yahya Waloni dan Youtuber Muhamad Kosman alias Muhamad Kece. Masyarakat pun berharap polisi juga bertindak serupa terhadap para buzzer yang selama ini dinilai telah meresahkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai telah melukai umat beragama.  Mersespons hal itu, Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin meminta agar polisi bertindak preventif dan responsif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penistaan agama. Karena menurutnya, persoalan ini sangat serius dan sensitif. "Polisi harus menjawab tuntutan dari masyarakat untuk menangkap Abu Janda dan Deni Siregar," ujar saat dihubungi, Minggu (29/8).  Sebagai bangsa yang penuh dengan keberagaman, kata Razikin, perlu kecermatan dan kearifan mengembangkan sikap toleransi serta wawasan multkulturalisme dalam merawat keharmanisan sosial.  "Pada titik itu, harus zero toleran terhadap siapapun yang berupaya mengganggu atau mengacak-acaknya. Karena sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus kita tanggung jika terjadi benturan yang berlatar belakang keagamaan," tegasnya.  "Kami Pemuda Muhammadiyah terus ikut mengambil tanggungjawab dalam menjaga harmonisasi dan keberagaman bangsa kita. Kami juga berharap masyarakat tidak bertindak reaksioner dan tolong percayakan kepada pihak penegak hukum. Sebaliknya pihak kepolisian juga harus menjawab kepercayaan itu dengan bertindak cepat dan adil," tegasnya.  Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia menilai, Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada dan tidak boleh ada individu atau kelompok yang kebal hukum.  "Jadi, siapapun yang melanggar hukum dan terbukti bersalah harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk para buzzer yang justru menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang berpotensi memecah belah masyarakat," tegasnya.  Selain Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan alias Gus Umar juga mengaku sangat mengapresiasi atas tindakan cepat Kepolisian dalam menangkap dua penista agama yakni Muhammad Kece dan Muhammad Yahya Waloni berhasil ditangkap polisi.  Namun, Gus Umar juga merasa bingung dengan penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, orang-orang yang terus mendukung sebuah kepentingan (buzzer) di media sosial terus berkeliaran dan seperti tidak pernah ditindak pihak kepolisian. "Okelah penista agama ditangkap baik Yahya waloni atau kece. Tapi kenapa buzzer tak tersentuh hukum? Why?,” tulis Gus Umar.  Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie berharap, pihak kepolisian juga bertindak sama dalam menangani kasus atau menanggapi laporan terhadap para Buzzer. "Polisi juga harus credible dalam memilih kasus. Saya sangat apresiasi dengan penangkapan Muhammad Kece dan juga Yahya Waloni. Tapi sampai kini laporan terhadap Abu Janda CS dan Eko Kunthadi yang dilaporkan Roy Suryo belum ada tindak lanjutnya," ujar Jerry, Sabtu (28/8).  Meskipun pernah dilaporkan ke Polisi dalam kasus Rasisme, penistaan Agama hingga pencemaran nama baik, Abu janda menurutnya seperti kebal terhadap hukum.  "Iya fakatnya begitu, tak tersentuh hukum. Harusnya, Polisi tak boleh membeda-bedakan orang atau kasus," pungkasnya.

Usai Yahya Waloni, Tokoh NU Minta Dua Buzzer ini Juga Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/tiktok-4.jpeg" alt="ILUSTRASI: Aplikasi TikTok. (Medium)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Aplikasi TikTok. (Medium)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi menahan kreator media sosial TikTok berinisial UC. Pria berusia 23 tahun itu mengunggah konten video yang diduga bermuatan penghinaan terhadap Palestina.  Kanit I Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKP Priyo Suhartono di Mataram, Senin (17/5) menjelaskan, penahanan terhadap UC berdasarkan hasil gelar perkara, kemudian pihaknya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.  "Akibat perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Priyo.  Priyo mengatakan, pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan di lembaga pendidikan asal Gerung, Kabupaten Lombok Barat, menjalani penahanan di Rutan Polda NTB sejak Sabtu (15/5) lalu.  Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, dijelaskan bahwa konten video yang diunggah tersangka UC melalui akun TikTok @ucokbangcok telah memenuhi unsur pidana yang bermuatan SARA.  "Jadi, unsur pidananya sudah terpenuhi. Sekarang tinggal menunggu keterangan ahli," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Ketika di hadapan wartawan, tersangka UC menyampaikan permintaan maaf. Dia mengaku khilaf dan tidak mengetahui secara jelas masalah yang sedang terjadi di Palestina.  "Saya mengaku khilaf. Dalam pemberitaan itu saya salah paham. Saya kira Palestina menyerang Israel duluan. Makanya, saya buat konten seperti itu. Saya menyesal dan minta maaf. Mohon dimaafkan," kata UC.  Lebih lanjut Priyo mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, apalagi menanggapi isu sensitif, kemudian menjadikannya sebagai bahan candaan.

Kreator Konten Penghina Palestina Jalani Penahanan di Rutan Polda NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Abu-Janda-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus," width="100%">
<figcaption>Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda memastikan jika cuitannya di media sosial terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai maupun cuitan lainnya merupakan inisiatif pribadi. Dia mengaku tidak membawa nama organisasi tertentu dalam urusan pribadinya.  "Saya memang anggota Banser, saya memang apa namanya kader NU, tapi kan saya setiap pembuat konten sebenarnya saya tidak pernah bawa-bawa atribut," kata Abu Janda, Jumat (5/2).  Abu Janda mengaku dalam beberapa kesempatan memang kerap menggunakan seragam Banser. Namun, hal itu bukan pada saat dia membuat konten media sosial. Termasuk saat membuat cuitan evolusi kepada Pigai, dan cuitam islam arogan.  "Iya, itu pribadi saya. Sebenarnya saya tidak pernah bawa bawa atribut keorganisasian," tegasnya.  Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan itu dibuat oleh KNPI dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Dalam pelaporan ini, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) dan atau UU Nomor 19 Tagun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian ditambah Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang kebencian permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA).  Abu Janda sempat men-twit bernada rasialis terhadap eks Komisioner Komas HAM Natalius Pigai. “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?” cuit Abu Janda di akun Twitter @permadiaktivis1 pada 2 Januari 2021.  Tidak lama setelah itu, Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial twitternya Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan di Indonesia.  “Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, sebagai agama pendatang dari Arab, kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” isi cuitan Abu Janda.

Tolak Cuittanya Dikaitkan, Abu Janda Ngaku Banser juga Kader NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Abu-Janda-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus," width="100%">
<figcaption>Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan kali ini, Abu Janda mengaku telah membawa perlengkapan, sebagai antisipasi apabila dikenakan penahanan.  "Saya hari ini sudah bawa tas ya isinya baju saya. Jadi ya saya harus siap apapun yang terjadi. Saya siap apapun yang terjadi. Saya sih mempersiapkan itu, cuma ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan lanjutan hari Kamis nanti," kata Abu Janda di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/2).  Abu Janda menegaskan, dirinya siap menerima semua konsekuensi atas perbuatannya. Namun, di sisi lain dia membantah cuitannya yang menyebut islam arogan adalah bentuk penghinaan kepada agama. Menurutnya ucapan itu hanya merespons mantan Wasekjen MUI Teungku Zulkarnain.  "Saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Meskipun itu menurut saya adalah kesalah pahaman tapi saya siap tanggung resikonya," jelasnya.  Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan itu dibuat oleh KNPI dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.  Dalam pelaporan ini, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) dan atau UU Nomor 19 Tagun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian ditambah Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang kebencian permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA).  Abu Janda sempat men-twit bernada rasialis terhadap eks Komisioner Komas HAM Natalius Pigai. “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?” cuit Abu Janda di akun Twitter @permadiaktivis1 pada 2 Januari 2021.  Tidak lama setelah itu, Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial twitternya Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan di Indonesia. “Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, sebagai agama pendatang dari Arab, kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” isi cuitan Abu Janda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcuLSkqvukI

Tidak Ditahan, Ternyata Abu Janda Sudah Bawa Baju Ganti saat Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Abu-Janda-Dery-Ridwansah-15.jpg" alt="Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus," width="100%">
<figcaption>Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Abu Janda diperiksa sebagai pihak terlapor dalam dua kasus sekaligus,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia dimintai keterangan terkait cuitannya di media sosial yang menyebut islam arogan.  Ditemui usai pemeriksaan, Abu Janda mengaku dicecar cukup banyak pertanyaan oleh penyidik. "Jadi tadi saya datang lebih pagi saya diperiksa sudah 12 jam pertanyaan saya udah nggak kehitung lagi mungkin 50 pertanyaan pasti lebih," kata dia di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2).  Abu Janda menyampaikan, pertanyaan yang disampaikan penyidik mengarah kepada maksud kalimat islam arogan. Dia pun menjelaskan unggahan tersebut sesuai maksud dan tujuannya dibuat.  "Intinya saya menjelaskan saya sebagai saksi dipanggil untuk klarifikasi menjelaskan apa yang saya maksud dengan itu (Islam Arogan). jadi saya sudah jelaskan ke penyidik bahwa tweet saya yang bikin ramai itu adalah Twit jawaban saya kepada ustaz Teungku Zul," imbuhnya.  Oleh karena itu, Abu Janda membantah jika kalimat tersebut bentuk penghinaan kepada islam. "Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespons tweet provokatif Teungku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Di situlah keluar kata arogan itu," pungkasnya.  Pemeriksaan kepad Abu Janda sendiri belum usai. Dia dijadwalkan kembali untuk dimintai keterangan pada Kamis, 4 Februari 2021 mendatang.  Sebelumnya, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan itu dibuat oleh KNPI dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.  Dalam pelaporan ini, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) dan atau UU Nomor 19 Tagun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian ditambah Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang kebencian permusuhan individu dan atau antar golongan (SARA).  Abu Janda sempat men-twit bernada rasialis terhadap eks Komisioner Komas HAM Natalius Pigai. “Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?” cuit Abu Janda di akun Twitter @permadiaktivis1 pada 2 Januari 2021.  Tidak lama setelah itu, Abu Janda kembali membuat heboh dunia maya. Dalam akun media sosial twitternya Abu Janda mencuitkan bahwa agama Islam adalah agama yang arogan di Indonesia. “Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam, sebagai agama pendatang dari Arab, kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” isi cuitan Abu Janda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcuLSkqvukI

Diperiksa 12 Jam, Abu Janda Jelaskan Soal Islam Arogan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus SARA

Berita Terkini